Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PELIMPAHAN KEWENANGAN BUPATI DI BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN KABUPATEN SANGGAU
ABSTRAK:
Dalam rangka mendorong peningkatan iklim investasi dan iklim berusaha serta menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi di daerah, perlu penyesuaian dan penataan kembali terhadap kewenangan perizinan dan non perizinan yang dilimpahkan Bupati kepada SKPD yang menyelenggarakan PTSP.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959, UU No. 25 Tahun 2007, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 5 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 79 Tahun 2005, PP No. 41 Tahun 2007, Perpres No. 97 Tahun 2014, Permendagri No. 57 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 56 Tahun 2010, Permendagri No. 1 Tahun 2014, Perda Kab. Sanggau No. 12 Tahun 2007, Perda Kab. Sanggau No. 21 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Sanggau No. 3 Tahun 2013, Perbup Sanggau No. 26 Tahun 2008, Perbup Sanggau No. 3 Tahun 2009.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Kewenangan yang Dilimpahkan, Pelayanan Perizinan, Pelayanan Non Perizinan, Koordinasi dan Pelaporan, Pembiayaan, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2014.
8 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sanggau Nomor 38 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENURUNAN STUNTING TERINTEGRASI
ABSTRAK:
Bahwa kejadian Stunting pada balita masih banyak terjadi di Kabupaten Sanggau yang disebabkan oleh faktor yang bersifat multi dimensi dan intervensi paling menentukan pada 1.000 hari pertama kehidupan, sehingga dapat menghambat upaya peningkatan kesehatan masyarakat dan pembangunan kualitas sumber daya manusia.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 18 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 33 Tahun 2012; PP No. 86 Tahun 2019; Perpres No. 42 Tahun 2013; Permenkes No. 23 Tahun 2014; Permenkes No. 25 Tahun 2014; Permenkes No. 41 Tahun 2014; Permenkes No. 28 Tahun 2019.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Azas, Maksud Dan Tujuan; Pilar Penurunan Stunting Terintegrasi; Ruang Lingkup, Sasaran Dan Kegiatan; Pendekatan; Edukasi, Pelatihan Dan Penyuluhan Gizi; Penelitian Dan Pengembangan; Tim Penurunan Stunting Terintegrasi; Penajaman Sasaran Wiiayah Penurunan Stunting Terintegrasi; Peran Pemerintah Desa Dan Masyarakat; Pencatatan, Pelaporan Dan Penghargaan; Pendanaan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 April 2021.
12 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sanggau Nomor 38 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN SANGGAU TAHUN ANGGARAN 2016
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60/Permentan/SR.310/12/2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2016;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No.17 Tahun 2003, UU No.12 Tahun 1992, UU No.39 Tahun 2014, UU No.18 Tahun 2009, PP No.8 Tahun 2001, Perpres No.77 Tahun 2005, UU No.31 Tahun 2004, Permentan No. 40/Permentan/OT.140/4/2007, UU No.16 Tahun 2006, UU No.41 Tahun 2009, UU No.13 Tahun 2010, UU No.12 Tahun 2011, UU No.18 Tahun 2012, UU No.19 Tahun 2013, UU No.23 Tahun 2014, PP No.18 Tahun 2010, Permentan No. 40/PMK.05/2010, Permentan No. 43/Permentan/SR.140/8/2011, Permentan No. 70/Permentan/SR.140/10/2011, Kepmentan No. 1871/Kpts/OT.160/5/2012, Permentan No. 80/Permentan/OT.140/8/2013, Permenkeu No.209/PMK.02/2013, Permendag No. 15/M-DAG/PER/4/2013, Permentan No. 43/Permentan/OT.010/8/2015, Kepmentan No. 582/Kpts/Ot.050/9/2015, Permerin No. 69/M-IND/PER/8/2015.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Jenis Pupuk Bersubsidi, Peruntukan dan Kebutuhan Pupuk Bersubsidi, Realokasi Pupuk Bersubsidi, Penyaluran Pupuk Bersubsidi, HET dan Kemasan Pupuk Bersubsidi, Pengawasan dan Pelaporan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2015.
Peraturan ini memiliki 11 halaman dan 24 halaman lampiran.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sanggau Nomor 38 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (2) PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan PP No.47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.6 Tahun 2014 tentang desa, juncto Pasal 21 dan 24 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan Desa Lokal Berskala Desa
UU No.27 Tahun 1959, UU No.6 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.43 Tahun 2014, Permendagri No.111 Tahun 2014, Permendagri No.44 Tahun 2016, Perda No.4 Tahun 2015
Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Kewenangan Desa erdasarkan Hak Asal Usul; Kewenangan Lokal Berskala Desa; Mekanisme Pelaksanaan Kewenangan Desa; Evaluasi dan Pelaproan Pelaksanaan Kewenangan Desa; Pembiayaan; Pungutan Desa; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Lain-lain; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 September 2018.
12 halaman dan 8 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sanggau Nomor 38 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL PADA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL DI KABUPATEN SANGGAU
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat Kabupaten Sanggau diperlukan jaminan sosial melalui kepesertaan pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
Dasar hukum Perbup ini adalah: UU No. 27 Tahun 1959, UU No. 1 Tahun 1970, UU No. 13 Tahun 2003, UU No. 40 Tahun 2004, UU No. 24 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 14 Tahun 1993, PP No. 86 Tahun 2013, PP No. 44 Tahun 2015, PP No. 45 Tahun 2015, PP No. 46 Tahun 2015, Perpres No. 109 Tahun 2013, Perpres No. 82 Tahun 2018, Permennaker No. 44 Tahun 2015.
Dalam Perbup ini diatur tentang Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan; Sanksi Administratif; Pembiayaan; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Lain; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 November 2019.
13 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sanggau Nomor 38 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah harus merujuk pada Standar Akuntansi Pemerintahan
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Bupati Sanggau Nomor 75 Tahun 2017
Pasal I dan Pasal II
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 2022.
Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2017
3 Halaman dan 2 Halaman Lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sanggau Nomor 39 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PELAYANAN AMBULANCE PUSKESMAS
ABSTRAK:
Bahwa perhitungan jarak tempuh untuk pelayanan ambulance puskesmas yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pelayanan Ambulance Puskesmas, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2021, belum mengakomodir seluruh jarak dari puskesmas ke fasilitas pelayanan rujukan.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959; UU No.28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 69 Tahun 2010; Perda Kab.Sanggau No. 2 Tahun 2012; Perda Kab.Sanggau No. 7 Tahun 2020; Perbup Sanggau No. 7 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Ambulance Puskesmas diubah dengan Peraturan Bupati No. 8 Tahun 2017, No. 55 Tahun 2018, No. 22 Tahun 2021.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Mei 2021.
3 Halaman dan 2 Halaman Lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sanggau No. 39 Tahun 2016
Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/OrganisasiStruktur Organisasi
Status Peraturan
Dicabut dengan :
PERBUP Kab. Sanggau No. 4 Tahun 2021 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SANGGAU
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 16 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah, perlu menetapkan peraturan bupati tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Sanggau;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959; UU No.5 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.18 Tahun 2016, Perda No.8 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ketentuan umum; Kedudukan dan Susunan Organisasi; Tugas dan Fungsi; Tata kerja; ketentuan peralihan; ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 November 2016.
18 Halaman dan 2 halaman penjelasan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sanggau No. 39 Tahun 2017
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KAMPUNG KAWAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SANGGAU
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Kampung Kawat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Perbup Sanggau No. 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinkes Kab. Sanggau, maka perlu menetapkan Perbup tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja UPT Puskesmas Kampung Karang pada Dinkes Kab. Sanggau.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 5 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015, PP No. 18 Tahun 2016, Permenkes No. 75 Tahun 2014, Permendagri No. 12 Tahun 2017, Perda Kab. Sanggau No. 8 Tahun 2016, Perbup Sanggau No. 40 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Kelompok Jabatan Fungsi, Tata Kerja, Pengangkatan dan Pemberhentian dalam Jabatan, Eselonering, Pembiayaan, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Oktober 2017.
8 Halaman; Lampiran : 1 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sanggau Nomor 39 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBENTUKAN TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau.
Dasar hukum Perbup ini adalah: UU No. 27 tahun 1959, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 12 Tahun 2017, PP No. 2 Tahun 2018, Permendagri No. 80 Tahun 2015, Permendagri No. 100 Tahun 2018.
Dalam Perbup ini diatur tentang Ketentuan Umum; Tim Penerapan SPM; Pembiayaan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 November 2019.
4 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
