Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
ABSTRAK:
untuk melaksanakal ketenhrar Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunal Perangkat Daerah
Undang-Undang Nomor 2a Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Taiun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
Peraturan ini memuat pembentukan dan susunan perangkat daerah; pembentukan UPT; staf ahli; kepegawaian; jabatan perangkat daerah kabupaten
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Oktober 2016.
Mencabut:
Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 12 Tahun 2008
Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 13 Tahun 2008
Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 14 Tahun 2008
Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 15 Tahun 2008
Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 16 Tahun 2008
Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 17 Tahun 2008
Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 6 Talun 2012
12 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muara Enim No. 25 Tahun 2016
- PERATURAN INTERNAL -RUMAH SAKIT -(HOSPITAL BYLAWS)- RSUD DR. H. MOHAMAD RABAIN -
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, LD.2016/NO.25
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital Bylaws) RSUD Dr. H. Mohamad Rabain Kabupaten Muara Enim
ABSTRAK:
bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 29 ayat (1) huruf r UU No 44 tahun 2009,tentang rumah sakit diwajibkan menyusun dan melaksanakan peraturan internal Rumah Sakit, untuk mengatur hubungan, hak dan kewajiban, wewenang dan tanggungjawab dari pemilik atau yang mewakili, pengelola rumah sakit dan staf medis maka dipandang perlu disusun peraturan internal Rumah Sakit sebagai acuan dalam pelaksanaan dari penyelenggaraan rumah sakit, berdasarkan pertimbangan itu perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT (HOSPITAL BYLAWS) RSUD DR. H. MOHAMAD RABAIN KABUPATEN MUARA ENIM
Dasar Hukum dalam peraturan ini adalah : UU No 28 tahun 1959, UU No 29 tahun 2004, UU No 36 tahun 2009, UU No 44 tahun 2009, UU No 23 tahun 2014, UU No 36 tahun 2014, UU No 38 tahun 2014, PP No 23 tahun 2005, sebagaimana telah diubah dengan PP No 74 tahun 2012, PP No 58 tahun 2005, PP No 65 tahun 2005, Permendagri No 61 tahun 2007, Permenkes No 755/MENKES/PER/IV/2011, Permenkes No 4 tahun 2013, Permenkes No 10 tahun 2014, Keputusan Menteri Kesehatan No 772/Menkes/SK/VI/2002, Perda Kabupaten Muara Enim N0 22 tahun 2002, Perda Kabupaten Muara Enim No 15 tahun 2008, Perbup No 16 2009.
Materi pokok dalam peraturan ini adalah : Peraturan Internal Korporasi (CORPORTE BYLAWS)
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
53 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muara Enim No. 3 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Permendagri No.113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No.28 Tahun 1959; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No.47 Tahun 2015; PP No.60 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No.8 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014; Perda Kabupaten Muara Enim No.2 Tahun 2015.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Asas Pengelolaan dan Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, Pembinaan dan Pengawasan terhadap pemberian dan penyaluran Dana Desa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
55 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Muara Enim Nomor 5 Tahun 2016
PERDA Kab. Muara Enim No. 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No 5 Tahun 2016 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal
ABSTRAK:
Tindak lanjut ketentuan pasal 278 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahar
Daerah, perlu diatur ketentuan mengenai pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal
Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undarg Nomor 28 Talun 1959; Undang-Undang Nomor 2O Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9; Undang-Undalg Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2OO8; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012
Peraturan ini memuat tentang prinsip dan tujuan pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal; jenis usaha atau kegiatan penanaman modal yang dapat memperoleh insentif dal/ atau kemudahan; bentuk dan kriteria; tata cara dan dasar penilaian; kewajiban dan hak ; pelaporan dan evaluasi; pembinaan dan pengawasan
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2016.
12 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muara Enim No. 15 Tahun 2016
RENCANA KERJA - PEMBANGUNAN DAERAH - KABUPATEN MUARA ENIM - TAHUN 2016 -
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, LD.2016/NO.15
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2015 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2016
ABSTRAK:
bahwa berkenaan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Rencana Keja Pembangunan Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2016 dan dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daeral, serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2013-2018, maka terhadap Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 28 tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2016 perlu dilakukan perubahan, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 28 Tahun 2O16 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2016.
Dasar hukum dalam peraturan ini adalah : UU No. 28 Tahun 1959, UU No. 25 Tahun 2OO4, UU No 33 Tahun 2O04, UU No. 23 Tahun 2O14, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015 , Undang-UU No 14 Tahun 2015, Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, Perda Kabupaten Muara Enim Nomor 8 Tahun 2OO8, PerdA Kabupaten Muara Enim Nomor 11 Tahun 2Oi3, Perda Muara Enim Nomor 28 Tahun 2015.
Materi Pokok dalam peraturan ini adalah : Dokumen naskah RKPD dengan susunan sistematikanya, Dokumen naskah Perubahan RKPD dengan susunan sistemalikanya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
4 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Muara Enim Nomor 4 Tahun 2016
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015, Kepala Daerah wajib mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama dan Anggaran Pendapatan dan Beianja Daerah yang diajukan
sebagaimana dimaksud datam huruf a, merupakan perwujudan
dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2017 yang
dijabarkan kedalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran yang telah
disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 10 bulan November tahun
2016
Undang Undang Nomor 28 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 2a Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2OO9; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Peme.intah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 20 14; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
48/2016; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 162/PMK.07 /2016; Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 203/KPIS/BPKAD /2016; Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 65/KPIS/BPKAD /2016; Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 15 Tahun
2004; Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 11 Tahun
2013; Peraturan Daerah Kabupaten Muara enim Nomor 10 tahun 2015; Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016
PEraturan ini memuat rincian APBD Kota Muara Enim TA 2017 yang yaitu pendapatan daerah, belanja daerah, pembiayan daerah.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2016.
Peraturan yang akan diatur adalah Peraturan tentang Penjabaral Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD
9
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Muara Enim Nomor 1 Tahun 2016
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Besaran Uang Persediaan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Batas Ganti Uang Persediaan pada Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Pasa Zbt Peraturan
Menteri Dalam Negeii Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapaka-li
diubal terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
21 Ta-hun 2O1l tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Taiun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu mengatur besaran Uang
Persediaar Satuan Keria Perangkat Daerah dan Batas Ganti
Uang Persediaan pada pelaksanaal Anggaran dan Pendapatan
Daerah Talrun Anggarat 2016
Undarg-Undang Nomor Tahun 28 Tahun 1959; Undarrg-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor I Tahun 2OO4; Undang-Undalg Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 20O4; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 109 tahun 2000; Peraturan Pemer:intah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Menteri Da]am Negeri Nomor 13 Taiun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 15 Tahun 2OO4; Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 12 Tahun
2008; Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 13 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 15 Tahun
2008; Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 16 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 1 Tahun 2012; Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015
Peraturan ini memuat ketentuan mengenai besaran uang persediaan dan mekanisme pencairan dan batas ganti uang persediaan
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2016.
5 hlm dan 1 hlm lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muara Enim No. 20 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perizinan Kegiatan Penelitian, Riset, Survey
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan pada huruf b angka 21 Lampiran Peraturan Bupati Muara Enim No.52 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati No.38 Talun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja dan lembaga Teknis Daerah Kabupaten Muara Enim, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perizinan Kegiatan Penelitian, Riset, Survey.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 28 Tahun 1959 ; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; Permendagri No.33 Tahun 2007; Perda Kabupaten Muara Enim No.5 Tahun 2013.
Materi pokok Peraturan Bupati ini yakni perizinan kegiatan penelitian, riset dan survey; Pengawasan terhadap pemegang Surat Izin Penelitian, Riset dan Survey.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muara Enim No. 29 Tahun 2016
- RENCANA KERJA- PEMBANGUNAN DAERAH - KABUPATEN MUARA ENIM - TAHUN 2017-
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, LD.2016/NO.29
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Atas Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2017
ABSTRAK:
Untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Menieri Dalam Negeri Republik lndonesia Nomor: 31 Tahun 2O16 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/Sj tentang Tindak l,anjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Muaia Enim Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muara Enim, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Muara Enim tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Mua.ra Enim Nomor 12 Taiun 2016 tentang, Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2O 17.
Dasar Hukum dalam Peraturan ini adalah : UU No 28 Tahun 1959, UU No 25 Tahun 2004, UU No 33 Tahun 2OO4, UU No 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015, PP No 58 Tahun 2005, PP No 8 Tahun 2008, PP No 18 Tahun 2016, Perpres No 2 Tahun 2015, Perpres No 45 Tahun 2016, Permendagri No 13 Tahun 2006, Permendagri No 54 Tahun 2O1O, Permendagri 18 Tahun 2016, Pemendagri 31 Tahun 2016, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/291115j tanggal 4 Agr]stus 2O16 , Peraturan Gubemur Sumatera Selatan Nomor 34 Tahun 2008, Peratda Kabupaten Muara Enim Nomor 11Tahun 2013, Perda Kabupaten Muara Enim Nomor 2 Tahun. 2016
Materi pokok dalam Peratursn ini adalah : terltang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2017,
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH, DAN BERSERTA KERANGKA PENDANAAN, PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2017, RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, PRIORITAS DAERAH TAHUN 2OI7;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
5 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muara Enim No. 11 Tahun 2016
- TATA CARA- PEMBAGIAN -DAN - PENETAPAN- RINCIAN DANA DESA - SETIAP - DESA - DI KABUPATEN MUARA ENIM -
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, LD.2016/NO.11
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 57 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2016
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasat 10 dan Pasal 14 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 491PMK.O7l2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 57 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2016.
Dasar hukum peraturan ini adalah: UU Nomor 28 Tahun 1959, UU Nomor 6 Tahun 2014, PP Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan PP Nomor 47 Tahun 2015. PP Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 22 Tahun 2015 , Perpres Nomor 137 Tahun 2015, Permendagri Nomor 113 Tahun 2O14, Permenkeu Nomor 93/PMK.O7|2O15, Perda Kabupaten Muara Enim Nomor 09 Tahun 2015.
Materi pokok peraturan ini adalah : .pengertian Desa, Dana Desa , Pemerintah Desa, Rekening Kas Umum Daerah, Rekening Kas Desa,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUARA ENIM NOMOR 57 TAHUN 2015
6 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
