PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR 12 TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN/PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
2021
Peraturan Daerah (Perda) NO. 32,
Peraturan Daerah (Perda) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemilihan Pengangkatan/Pelantikan dan Pemberhentian Kepala
Desa
ABSTRAK:
Dalam rangka untuk menjamin kepastian hukum dalam tata cara pemilihan, pengangkatan/pelantikan dan pemberhentian Kepala Desa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Petunjuk Teknis Tata Cara
Pemilihan, Pengangkatan/Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan yang terjadi dalam pemilihan, pengangkatan/pelantikan dan pemberhentian kepala desa;
berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lampung Selatan tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemilihan Pengangkatan/Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 43 Tahu 2014; Permendagri No. 112 Tahun 2014; Permendagri Noo. 110 Tahun 2016; Permendagri No 82 Tahun 2015; Perda Lampung Selatan No. 6 Tahun 2015; Perbup Lampung Selatan No. 12 Tahun 2021
Peraturan Bupati ini menetapkan mengenai Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemilihan Pengangkatan/Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa
CATATAN:
Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Oktober 2021.
4 hlmn
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2021
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2021-2026
2021
Peraturan Daerah (Perda) NO. 4, LD Kab. Lampung Selatan No. 4/2021
Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2021 - 2026
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021-2026.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setelah Kepala Daerah dilantik, diwajibkan untuk menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Ada 2 (dua) pendekatan yang digunakan dalam penyusunan RPJMD yaitu pendekatan proses dan pendekatan substantif yang melalui tahapan sebagai berikut persiapan penyusunan; penyusunan rancangan awal; penyusunan rancangan; pelaksanaan Musrenbang; perumusan rancangan akhir; dan penetapan, dimana setiap tahapannya dengan melibatkan stakcholders dan pemangku kepentingan. Keberhasilan dan implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021-2026 sangat tergantung dari komitmen bersama antara pemangku kepentingan di Kabupaten Lampung Selatan
CATATAN:
Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Agustus 2021.
472
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 3 Tahun 2021
PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH LAMPUNG SELATAN MAJU
2021
Peraturan Daerah (Perda) NO. 3,
Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyertaan Modal pada Perseroan Daerah Lampung Selatan Maju
ABSTRAK:
Dalam rangka bahwa dengan pendirian Perseroan Daerah Lampung Selatan Maju sebagai Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Lampung Selatan diharapkan dapat berperan strategis dalam mengelola potensi daerah sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan daerah serta dapat memberikan multiplier effect yang besar bagi perekonomian masyarakat; bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan mempunyai kewajiban penyertaan modal kepada Perseroan Daerah Lampung Selatan Maju sebagai Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Lampung Selatan; sesuai amanat Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah , Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal pada Perseroan Daerah Lampung Selatan Maju.
Dasar Hukum ini adalah UU NO 28 Tahun 1959; UU NO 17 Tahun 2003; UU NO 1 Tahun 2004; UU NO 40 Tahun 2007; UU NO 23 Tahun 2014; PP NO 54 Tahun 2017; PP NO 12 Tahun 2019; PERMENDAGRI NO 77 Tahun 2020; PERMENDAGRI NO 52 Tahun 2012; PERDA NO 7 Tahun 2016; PERDA NO 2 Tahun 2021;
Peraturan Daerah ini menetapkan mengenai Penyertaan Modal pada Perseroan Daerah Lampung Selatan Maju.
CATATAN:
Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Agustus 2021.
Lampiran File: 9 hlm.
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 2 Tahun 2021
PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH LAMPUNG SELATAN MAJU
2021
Peraturan Daerah (Perda) NO. 2,
Peraturan Daerah (Perda) tentang Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah Lampung Selatan Maju.
ABSTRAK:
Dalam rangka bahwa Kabupaten Lampung Selatan memiliki potensi daerah yang cukup besar untuk dikelola dan dikembangkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan daerah; dalam rangka menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) diluar pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Lampung Selatan, maka dipandang perlu mencari sumber-sumber pendapatan salah satu diantaranya dengan mengupayakan dari sektor Badan Usaha Milik Daerah; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah Lampung Selatan Maju.
Dasar Hukum ini adalah UU NO 28 Tahun 1959; UU NO 40 Tahun 2007; UU NO 23 Tahun 2014; PP NO 54 Tahun 2017; PP NO 12 Tahun 2019; PERMENDAGRI NO 77 Tahun 2020; PERMENDAGRI NO 52 Tahun 2012; PERMENDAGRI NO 37 Tahun 2018; PERMENDAGRI NO 118 Tahun 2018; PERDA NO 7 Tahun 2016;
Peraturan Daerah ini menetapkan mengenai Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah Lampung Selatan Maju.
CATATAN:
Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Agustus 2021.
Lampiran File: 17 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 3.1 Tahun 2021
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pajak Penerangan Jalan
ABSTRAK:
Dalam rangka untuk lebih mengoptimalkan pemungutan Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Lampung Selatan yang merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah maka perlu untuk menetapkan Peraturan Bupati tentang Pajak Penerangan Jalan;
berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pajak Penerangan Jalan
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 6 Tahun 1983; UU No. 17 Tahun 1997; UU No. 19 Tahun 1997; UUU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 1009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 55 Tahun 2016; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda Kabupaten Lampung Selatan No. 7 Tahun 2016; Perda Kabupaten Lampung Selatan No. 9 Tahun 2020; Perda No. 04 Tahun 2011
Peraturan Bupati ini menetapkan mengenai Pajak Penerangan Jalan
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Januari 2021.
22 hlmn
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 20.1 Tahun 2021
Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 61 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR 61 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
2021
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 20.1,
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 61 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Pemerintah
Kabupaten Lampung Selatan
ABSTRAK:
Dalam rangka dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan, maka perlu dilakukan penataan kembali terhadap Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Pemerintah Kabupaten Lampung
Selatan;
berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 61 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Pemerintah
Kabupaten Lampung Selatan
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 18 Tahun 2016; Permendagri No. 12 Tahun 2017; Permendagri No. 16 Tahun 2020; Perda No. 10 Tahun 2020; Perbup Lampung Selatan No. 43 Tahun 2020
Peraturan Bupati ini menetapkan mengenai Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 61 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juli 2021.
18 hlmn
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7.1 Tahun 2021
Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Pelaksanaan dan Besarnya Biaya Perjalanan Dinas Bagi Tenaga Harian Lepas Sukarela di Lingkungan RSUD dr. H. Bob Bazar,SKM
KETENTUAN PELAKSANAAN DAN BESARNYA BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI TENAGA HARIAN LEPAS SUKARELA DI LINGKUNGAN RSUD dr. H. Bob Bazar, SKM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
2021
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 7.1,
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Ketentuan Pelaksanaan dan Besarnya Biaya Perjalanan Dinas Tenaga Harian Lepas Sukarela
di Lingkungan RSUD dr.H.Bob Bazar, SKM Kabupaten Lampung Selatan
ABSTRAK:
Dalam rangka ketentuan pelaksanaan dan besamya biaya Perjalanan Dinas yang tertuang dalam Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Pelaksanaan dan Besarnya Biaya Perjalanan Dinas Bagi Tenaga Harian Lepas Sukarela di Lingkungan RSUD dr. H. Bob Bazar,SKM Kabupaten
Lampung Selatan sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi berlaku serta dalam rangka efisiensi Anggaran Perjalanan dinas pada Anggaran Belanja Badan Layanan Umum Daerah RSUD dr. H. Bob Bazar,SKM Kabupaten Lampung Selatan sehingga dipandang perlu untuk ditinjau kembali;
berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Ketentuan Pelaksanaan dan Besarnya
Biaya Perjalanan Dinas Tenaga Harian Lepas Sukarela di Lingkungan RSUD dr.H.Bob Bazar, SKM Kabupaten Lampung Selatan.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini ada;ah UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; U No. 1 Tahun 2004; UU No. 29 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 44 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 36 Tahun 2014; PP No. 23 Tahun 2005; Perpres No. 33 Tahun 2020; PMK No.119/PMK.02/2020; Perda Kabupaten Lampung Selatan No. 7 Tahun 2016; Perbup Lampung Selatan No. 4 Tahun 2012; Perbup Lampung Selatan No. 53 Tahun 2012; Perbup Lampung Selatan No. 1.1 Tahun 2021
Peraturan Bupati ini menetapkan mengenai Ketentuan Pelaksanaan dan Besarnya Biaya Perjalanan Dinas Tenaga Harian Lepas Sukarela di Lingkungan RSUD dr.H.Bob Bazar, SKM Kabupaten Lampung Selatan
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Januari 2021.
17 hlmn
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6.1 Tahun 2021
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan
ABSTRAK:
Dalam rangka untuk pemenuhan kepemilikan identitas penduduk bagi setiap penduduk melalui penerbitan dokumen kependudukan secara cepat dan tepat di Kabupaten Lampung SeIatan perlu dilakukan peningkatan kualitas layanan administrasi kependudukan melalui inovasi terkait pelayanan administrasi;
berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang lnovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 24 Tahun 2013; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 40 Tahun 2019; Perpres No. 96 Tahun 2018; Permendagri No. 74 Tahun 2015; Permendagri No. 19 Tahun 2018; Permendagri No. 7 Tahun 2019; Permendagri No. 104 Tahun 2019; Permendagri No. 108 Tahun 2019; Permendagri No. 109 Tahun 2019; Perda No. 7 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini menetapkan mengenai lnovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Januari 2021.
7 hlmn
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 1.1 Tahun 2021
KETENTUAN PELAKSANAAN DAN BESARNYA BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT, APARATUR SIPIL NEGARA, TENAGA HARIAN LEPAS SUKARELA DAN PIHAK LAIN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
2021
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 1.1,
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Ketentuan Pelaksanaan dan Besarnya Biaya Perjalanan Dinas Bagi Pejabat, Aparatur Sipil Negara, Tenaga Harian Lepas Sukarela dan Pihak Lain di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan
ABSTRAK:
Dalam rangka ketentuan pelaksanaan dan besarnya biaya Perjalanan Dinas yang tertuang dalam Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 41.1 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan dan Besarnya Biaya Perjalanan Dinas Bagi Pejabat, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, Tenaga Harian Lepas Sukarela dan Pihak Lain di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung
Selatan sudah tidak sesuai dengan kondisi dan Peraturan lebih tinggi yang berlaku saat ini serta dalam rangka efisiensi Anggaran Perjalanan Dinas pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan sehingga dipandang perlu untuk ditinjau kembali;
berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Ketentuan Pelaksanaan dan Besarnya Biaya Perjalanan Dinas Bagi Pejabat, Aparatur Sipil Negara, Pegawai Tidak Tetap, Tenaga Harian Lepas Sukarela dan Pihak Lain di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 33 Tahun 2020; PMK No. 199/PMK.02/2020; Perda Kabupaten Lampung Selatan No. 7 Tahun 2016
Peraturan Bupati ini menetapkan mengenai Ketentuan Pelaksanaan dan Besarnya Biaya Perjalanan Dinas Bagi Pejabat, Aparatur Sipil Negara, Tenaga Harian Lepas Sukarela dan Pihak Lain di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2021.
20 hlmn
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4.1 Tahun 2021
PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR 32 TAHUN 2017 TENTANG PERHITUNGAN HASIL NILAI SEWA REKLAME DAN MASA PAJAK REKLAME
2021
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 4.1,
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Selatan Nomor 32 Tahun 2017 tentang Perhitungan Hasil Sewa Reklame dan Masa Pajak Reklame
ABSTRAK:
Dalam rangka untuk lebih mengoptimalkan pemungutan pajak reklame di Kabupaten Lampung Selatan yang merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah
daerah, dipandang perlu untuk meninjau kembali terhadap Peraturan Bupati Kabupaten lampung Selatan Nomor 32 Tahun 201 7 tentang Perhitungan Hasil Sewa Reklame dan Masa Pajak Reklame;
berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Bupati
Kabupaten Lampung Selatan Nomor 32 Tahun 2017 tentang Perhitungan Hasil Sewa Reklame dan Masa Pajak Reklame
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 6 Tahun 1983; UU No. 19 Tahun 1997; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 14 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 209; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 55 Tahun 2016; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda Lampung Selatan No. 09 Tahun 2011; Perda Lampung Selatan No. 7 Tahun 2016; Perda Lampung Selatan No. 9 Tahun 2020
Peraturan Bupati ini menetapkan mengenai Perubahan Pertama atas Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Selatan Nomor 32 Tahun 2017 tentang Perhitungan Hasil Sewa Reklame dan Masa Pajak Reklame
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Januari 2021.
16 hlmn
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
