PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR 01 TAHUN 2017 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKQMUNIKASI DAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKQMUNIKAS
2021
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 16,
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 01 Tahun 2017 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dan Penetapan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
ABSTRAK:
Dalam rangka dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah
Kabupaten Lampung Selatan Nomor 01 Tahun 2017
tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi,
maka perlu mengatur Petunjuk Pelaksanaan Peraturan
Daerah dimaksud; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Lampung Selatan Nomor 01 Tahun 2017
tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
dan Penetapan Tarif Retribusi Pengendalian Menara
Telekomunikasi.
Dasar Hukum ini adalah UU NO 28 Tahun 1959; UU NO 36 Tahun 1999; UU NO 28 Tahun 2002; UU NO 17 Tahun 2003; UU NO 1 Tahun 2004; UU NO 33 Tahun 2004; UU NO 25 Tahun 2007; UU NO 26 Tahun 2007; UU NO 32 Tahun 2009; UU NO 28 Tahun 2009; UU NO 23 Tahun 2014; PP NO 52 Tahun 2000; PP NO 53 Tahun 2000; PP NO 13 Tahun 2001; PP NO 69 Tahun 2010; PERMENDAGRI NO 80 Tahun 2015; PP NO 12 Tahun 2019; PERDA NO 1 Tahun 2017; PERDA NO 7 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini menetapkan mengenai Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 01 Tahun 2017 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dan Penetapan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 03 April 2021.
Lampiran File: 18 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 13 Tahun 2021
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pembinaan Satuan Karya Pramuka Bakti Husada
ABSTRAK:
Dalam rangka satuan karya pramuka bakti husada sebagai wadah kegiatan pramuka mempunyai peran besar dan potensial dalam mewujudkan kader pembangunan dibidang kesehatan untuk penerapan pola hidup sehat di masyarakat;
untuk mendukung penyelenggaraan satuan karya pramuka bakti husada agar bersinergi dengan program pemerintah dibidang kesehatan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, perlu dilakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan satuan karya pramuka bakti husada oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembinaan Satuan Karya Pramuka Bakti Husada
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2010; UU No. 23 Tahun 2014; Perpres No. 35 Tahun 2015; Permenkes No. 64 Tahun 2015; Permenkes No. 8 Tahun 2019; Perda Lampung Selatan No. 7 Tahun 2016
Peraturan Bupati ini menetapkan mengenai Pembinaan Satuan Karya Pramuka Bakti Husada
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Februari 2021.
22 hlmn
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 12 Tahun 2021
Pemilihan Umum Daerah, DPRD, Pemilihan Kepala Daerah
Status Peraturan
Mencabut
PERBUP Kab. Lampung Selatan No. 10 Tahun 2017 tentang PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR 21 TAHUN 2015 TENTANG PPETUNJUK TEKNIS TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA
PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN/PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
2021
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 12,
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/ Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa
ABSTRAK:
Dalam rangka berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tanggal 13 April 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional, penyebaran wabah penyakit yang disebabkan oleh Corona Virus Disease
2019 (Covid-19) di Indonesia belum berakhir dan semakin meluas sebagai bencana nasional non alam;
dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Kepala Desa, Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tahap pemilihan kepala desa wajib melakukan penegakan protokol kesehatan untuk mencegah aktivitas penyebaran/penularan Covid-19 yang membahayakan masyarakat;
berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 141/5483/BPD tanggal 10 Desember 2020 perihal tindak lanjut rapat koordinasi pusat dan daerah dalam rangka persiapan pilkades serentak Tahun 2020, dalam Rangka menghambat penyebaran Covid-19 agar setiap daerah yang melakukan Pilkades serentak melakukan pembatasan jumlah pemilih disetiap tempat pemungutan suara (TPS) paling banyak 500 (Lima Ratus) Daftar Pemilih Tetap
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 4 Tahun 1984; UU No. 24 Tahun 2007; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 6 Tahun 2018; PP No. 43 Tahun 2014; Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 12 Tahun 2020; Permendagri No. 112 Tahun 2014; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Permendagri No. 110 Tahun 2016; Permendagri No. 82 Tahun 2015; Permendagri No. 65 Tahun 2017; Permendes No. 72 Tahun 2020; Permendes No. 1 Tahun 2021; Perda Kabupaten Lampung Selatan No. 6 Tahun 2015; Perda Lampung Selatan No. 7 Tahun 2016; Perbup Lampung Selatan No. 36 Tahun 2020
Peratura Bupati ini menetapkan mengenai Petunjuk Teknis Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/ Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Januari 2021.
65 hlmn
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2021
PEMBERIAN DAN PENGELOLAAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
2021
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 9,
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pemberian dan Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial
ABSTRAK:
Dalam rangka bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang : Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian dan Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
Dasar Hukum ini adalah UU NO 28 Tahun 1959; UU NO 17 Tahun 2003; UU NO 1 Tahun 2004; UU NO 6 Tahun 2014; UU NO 23 Tahun 2014; PP NO 5 Tahun 2009; PP NO 71 Tahun 2010; PP NO 2 Tahun 2012; PP NO 27 Tahun 2014; PP NO 12 Tahun 2019; PERMENDAGRI NO 36 Tahun 2018; PERMENDAGRI NO 77 Tahun 2020; PERDA NO 9 Tahun 2020.
Peraturan Bupati ini menetapkan mengenai Pemberian Dan Pengelolaan Hibah Dan Bantuan Sosial.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2021.
Lampiran File: 18 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2021
PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
2021
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 7,
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan
ABSTRAK:
Dalam rangka salah satu penyebab terjadinya korupsi karena adanya benturan kepentingan yang dilakukan oleh penyelenggara negara sehingga berpengaruh terhadap profesionalitas dan kinerja pegawai dalam mengemban tugas;
dalam rangka mencegah dan mengatasi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012
tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan, maka perlu menetapkan Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan di Kabupaten Lampung Selatan;
berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan
Dasar hukum Peraturan bupati ini adalah UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 53 Tahun 2010; PermenPAN&RB No. 37 Tahun 2012; PermenPAN&RB No. 52 Tahun 214; Perda Kabupaten Lampung Selatan No. 7 Tahun 2016
Peraturan Bupati ini menetapkan mengenai Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Januari 2021.
12 hlmn
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2021
RINCIAN TUGAS JABATAN PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
2021
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 6,
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Rincian Tugas Jabatan Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lampung Selatan
ABSTRAK:
Dalam rangka dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan,maka perlu dilakukan penataan kembali terhadap Rincian Tugas Jabatan
Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lampung
Selatan sebagaimana telah diubah Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020;
berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan peraturan bupati tentang Rincian Tugas Jabatan Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lampung Selatan.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UUNo. 28 Tahun 1959; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No.
13/Per/M.KUKM/X/2016; Perda Kabupaten Lampung Selatan No. 7 Tahun 2016; Perbup Lampung Selatan No. 36 Tahun 2016
Peraturan Bupati ini menetapkan mengenai Rincian Tugas Jabatan Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lampung Selatan
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Januari 2021.
14 hlmn
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 5 Tahun 2021
PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR 56 TAHUN 2016 TENTANG RINCIAN TUGAS JABATAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
2021
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 5,
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 56 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Jabatan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Selatan.
ABSTRAK:
Dalam rangka dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 maka perlu dilakukan penataan kembali terhadap Rincian Tugas Jabatan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Selatan; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 56 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Jabatan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Selatan.
Dasar Hukum ini adalah UU NO 28 Tahun 1959; UU NO 33 Tahun 2004; UU NO 12 Tahun 2011; UU NO 5 Tahun 2014; UU NO 23 Tahun 2014; PP NO 18 Tahun 2016; PERMENDAGRI NO 100 Tahun 2016; PERDA NO 7 Tahun 2016; PERBUP NO 36 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini menetapkan mengenai Perubahan Atas Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 56 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Jabatan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Selatan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Januari 2021.
Lampiran File: 9 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2021
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR 64 TAHUN 2016 TENTANG RINCIAN TUGAS JABATAN PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
2021
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 4,
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 64 Tahun 2016 tentang RincianTugas Jabatan Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan
ABSTRAK:
Dalam rangka dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020, maka perlu dilakukan penataan kembali terhadap Rincian Tugas Jabatan Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 64 Tahun 2016 tentang RincianTugas Jabatan Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016; Permendagri No. 5 Tahun 2017; Perda Lampung Selatan No. 7 Tahun 2016; Perbup Lampung Sselatan No. 36 Tahun 2016
Peraturan Bupati ini menetapkan mengenai Perubahan Atas Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 64 Tahun 2016 tentang RincianTugas Jabatan Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Januari 2021.
8 hlmn
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 3 Tahun 2021
RINCIAN TUGAS JABATAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
2021
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 3,
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Rincian Tugas Jabatan pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan
ABSTRAK:
Dalam rangka dengan berlakunya Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 43 Tahun 2020 maka perlu diatur kembali Rincian Tugas Jabatan Pada
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rincian Tugas Jabatan pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 27 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016; Permendagri No. 5 Tahun 2017; Perda Kabupaten Lampung Selatan No. 7 Tahun 2016; Perbup Lampung Selatan No. 36 Tahun 2016
Peraturan Bupati ini menetapkan mengenai Rincian Tugas Jabatan pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Januari 2021.
32 hlmn
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 2 Tahun 2021
RINCIAN TUGAS JABATAN DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
2021
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 2,
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Rincian Tugas Jabatan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Selatan.
ABSTRAK:
Dalam rangka bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2020, maka perlu diatur Rincian Tugas Jabatan Pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Selatan; berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rincian Tugas Jabatan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Selatan.
Dasar Hukum ini adalah UU NO 28 Tahun 1959; UU NO 33 Tahun 2004; UU NO 12 Tahun 2011; UU NO 5 Tahun 2014; UU NO 23 Tahun 2014; PP NO 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 21 Tahun 2016; PERDA NO 7 Tahun 2016; PERBUP NO 36 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini menetapkan mengenai Rincian Tugas Jabatan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Selatan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Januari 2021.
Lampiran File: 24 hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
