Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
ABSTRAK:
Dalam rangka wilayah Kabupaten Lampung Selatan memiliki kondisi
geografls, geologis dan demografis yang rawan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam , faktor non alam maupun oleh perbuatan manusia yang menyebabkan kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan korban jiwa; bahwa dalam rangka perlindungan atas kehidupan dan
penghidupan termasuk perlindungan terhadap bencana Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan bertanggung jawab melindungi segenap warganya, sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang undangan;ketentuan mengenai penanggulangan bencana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan di tingkat pusat perlu dirumuskan dalam peraturan daerah agar dapat diimplementasikan secara lebih terencana, terkoordinasi dan terpadu di Kabupaten Lampung Selatan; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
Dasar Hukum ini dalah UU NO 28 Tahun 1959; UU NO 24 Tahun 2007; UU NO 23 Tahun 2014; PP NO 21 Tahun 2008; PP NO 22 Tahun 2008; PP NO 23 Tahun 2008; PP NO 2 Tahun 2018; PERPRES NO 1 Tahun 2019; PERMENDAGRI NO 46 Tahun 2008; PERMENSOS NO 54 Tahun 2015; PERMENDAGRI NO 101 Tahun 2018; PERDA NO 7 Tahun 2016.
Peraturan daerah ini menetapkan mengenai Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
CATATAN:
Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Maret 2020.
Lampiran File: 34 hlm.
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 3 Tahun 2020
KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
2020
Peraturan Daerah (Perda) NO. 3,
Peraturan Daerah (Perda) tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
ABSTRAK:
Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, aman sejahtera, sehat lahir dan batin di Kabupaten Lampung Selatan diperlukan prasyarat dasar yakni terselenggaranya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; tata kehidupan yang teratur, tertib dan disiplin seluruh masyarakat diperlukan dalam rangka mewujudkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.
Dasar Hukum ini adalah UU NO 28 Tahun 1959; UU NO 8 Tahun 1981; UU NO 39 Tahun 1999; UU NO 20 Tahun 2003; UU NO 38 Tahun 2004; UU NO 26 Tahun 2007; UU NO 22 Tahun 2009; UU NO 12 Tahun 2011; UU NO 5 Tahun 2014; UU NO 23 Tahun 2014; PP NO 27 Tahun 2014; PP NO 16 Tahun 2018; PP NO 12 Tahun 2017; PERPRES NO 87 Tahun 2014; PERMENDAGRI NO 40 Tahun 2011; PERMENDAGRI NO 54 Tahun 2011; PERMENDAGRI NO 19 Tahun 2016; PERMENDAG NO 20 Tahun 2014; PERMENDAGRI NO 80 Tahun 2015; PERMENDAGRI NO 121 Tahun 2018; KEPMENDAGRI NO 7 Tahun 2003; PERDA NO 6 Tahun 2014; PERDA NO 7 Tahun 2016.
Peraturan daerah ini menetapkan mengenai Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
CATATAN:
Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Maret 2020.
Lampiran File: 23 hlm.
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 2 Tahun 2020
Peraturan Daerah (Perda) tentang Pelayanan Kepemudaan
ABSTRAK:
Dalam rangka bahwa pemuda merupakan aset bangsa yang memiliki potensi
sebagai penerus dalam penyelenggaraan pembangunan nasional dan daerah, sehingga diperlukan pembangunan kepemudaan yang mampu berpartisipasi aktif dalam pembangunan daerah dan nasional serta bersaing dalam berbagai kegiatan baik tingkat daerah, nasional maupun intemasional; dalam pembangunan daerah, pemuda mempunyai potensi dan peran strategis, sehingga perlu dikembangkan potensi dan perannya melalui penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan dalam satu sistem penyelenggaraan kepemudaan secara terencana, terarah, terpadu, dan berkelanjutan; bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, Pemerintah Daerah mempunyai tugas melaksanakan kebijakan nasional dan menetapkan kebijakan di daerah sesuai dengan kewenangannya serta mengoordinasikan pelayanan kepemudaan; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelayanan Kepemudaan
Dasar Hukum ini adalah UU NO 28 Tahun 1959; UU NO 40 Tahun 2009; UU NO 23 Tahun 2014; PP NO 41 Tahun 2011; PERPRES NO 66 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0059 Tahun 2013; Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 617 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 944 Tahun 2015; PERDA NO 7 Tahun 2016.
Peraturan daerah ini menetapkan mengenai Kepemudaan
CATATAN:
Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Maret 2020.
Lampiran File: 16 hlm.
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 1 Tahun 2020
Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengelolaan Pendidikan
ABSTRAK:
Dalam rangka bahwa pengelolaan pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah daerah serta masyarakat yang bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa serta memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilainilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia; bahwa peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Lampung Selatan menjadi tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah, satuan pendidikan, masyarakat dan orang tua; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pendidikan
Dasar Hukum ini adalah UU NO 28 Tahun 1959; UU NO 20 Tahun 2003; UU NO 14 Tahun 2005; UU NO 5 Tahun 2014; UU NO 23 Tahun 2014; PP NO 19 Tahun 2005; PP NO 47 Tahun 2008; PP NO 48 Tahun 2008; PP NO 74 Tahun 2008; PP NO 17 Tahun 2010; PP NO 12 Tahun 2017; PERPRES NO 2 Tahun 2015; PERMENDIK NASIONAL NO 12 Tahun 2007; PERMENDIK NASIONAL NO 13 Tahun 2007; PERMENDIK NASIONAL NO 16 Tahun 2007; PERMNDIK NASIONAL NO 70 Tahun 2009; PERMENDIKBUD NO 62 Tahun 2013; PERMENDIKBUD NO 36 Tahun 2014; PERMENDAGRI NO 80 Tahun 2015; Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Agama Nomor: 05/X/ PB/ 2001, SPB/03/ M.PANRB/ 10/ 2011, 48 Tahun 2011, 158/ PMK.01/ 2011, 11 Tahun 2011; PERDA NO 7 Tahun 2016;
Peraturan daerah ini menetapkan mengenai Pengelolaan Pendidikan
CATATAN:
Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Maret 2020.
Lampiran File: 45 hlm.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2019
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105 dan Pasal 110 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, UndangUndang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 November 2017.
72
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 15 Tahun 2018
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS) DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Mei 2018.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 5 Tahun 2018
Peraturan Daerah (PERDA) tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2018
ABSTRAK:
APBD sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan daerah dan perlu dibentuk dalam Peraturan Daerah
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2007
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 08 Tahun 2007
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang APBD yang terdiri atas anggaran Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.
- Anggaran Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp. 2.117.776.088.712,00
- Anggaran Belanja Daerah direncanakan sebesar Rp. 2.178.641.688.999,00
- Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan sebesar Rp 85.027.600.287,00 ; dan Pengeluaran sebesar Rp 24.162.000.000,00
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2017.
9 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
