Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, BD Lamsel No 99/2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 343 dan Pasal 354 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021; Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019-2024.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Perubahan RKPD Tahun 2021 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016-2021 dan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 2021.
707
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 21 Tahun 2021
KODE DAN DATA WII.AYAH ADMINISTRASI PEMER!NfAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
2021
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 21,
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Kabupaten Lampung Selatan
ABSTRAK:
Dalam rangka guna mendukung pelaksanaan admistrasi pemerintahan maka perlu dilakukan pemutakhiran terhadap Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan;
berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Kabupaten Lampung Selatan.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 17 Tahun 2018; Perda Lampung Selatan No. 7 Tahun 2016
Peraturan Bupati ini menetapkan mengenai Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Kabupaten Lampung Selatan
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juli 2021.
7 hlmn
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 20 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, BD Lamsel No 20/2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, periu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan; Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.
Rencana Kerja Pemerintah selaputnya disingkat dengan RKP adalah dokumen perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 1 (satu) tahun. RKPD Tahun 2022 merupakan perjabaran RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, kebajakan pemulihan ekonomi dalam penanganan dampak pandemi corona virus disease 19 di daerah serta digunakan sebagai bahan evaluasi dan menjadi dasar penyusunan rancangan KUA, PPAS dan bahan sinkronisasi penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2022.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juli 2021.
952
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 18 Tahun 2021
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Natar 2021-2041
ABSTRAK:
Dalam rangka berdasarkan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, setiap Rencana Tata Ruang Wilayah harus ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi sebagai perangkat operasional Rencana Tata Ruang Wilayah; dan
berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Natar
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 26 Tahun 2008; PP No. 15 Tahun 2010; PP No. 8 Tahun 2013; PP No. 13 Tahun 2017; Permendagri No. 116 Tahun 2017; Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 16 Tahun 2018; Perpres No. 13 Tahun 2012; Perda Provinsi Lampung No. 1 Tahun 2010
Peraturan Bupati ini menetapkan mengenai Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Natar
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juni 2021.
189 hlmn
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 16 Tahun 2021
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR 01 TAHUN 2017 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKQMUNIKASI DAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKQMUNIKAS
2021
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 16,
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 01 Tahun 2017 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dan Penetapan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
ABSTRAK:
Dalam rangka dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah
Kabupaten Lampung Selatan Nomor 01 Tahun 2017
tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi,
maka perlu mengatur Petunjuk Pelaksanaan Peraturan
Daerah dimaksud; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Lampung Selatan Nomor 01 Tahun 2017
tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
dan Penetapan Tarif Retribusi Pengendalian Menara
Telekomunikasi.
Dasar Hukum ini adalah UU NO 28 Tahun 1959; UU NO 36 Tahun 1999; UU NO 28 Tahun 2002; UU NO 17 Tahun 2003; UU NO 1 Tahun 2004; UU NO 33 Tahun 2004; UU NO 25 Tahun 2007; UU NO 26 Tahun 2007; UU NO 32 Tahun 2009; UU NO 28 Tahun 2009; UU NO 23 Tahun 2014; PP NO 52 Tahun 2000; PP NO 53 Tahun 2000; PP NO 13 Tahun 2001; PP NO 69 Tahun 2010; PERMENDAGRI NO 80 Tahun 2015; PP NO 12 Tahun 2019; PERDA NO 1 Tahun 2017; PERDA NO 7 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini menetapkan mengenai Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 01 Tahun 2017 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dan Penetapan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 03 April 2021.
Lampiran File: 18 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 13 Tahun 2021
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pembinaan Satuan Karya Pramuka Bakti Husada
ABSTRAK:
Dalam rangka satuan karya pramuka bakti husada sebagai wadah kegiatan pramuka mempunyai peran besar dan potensial dalam mewujudkan kader pembangunan dibidang kesehatan untuk penerapan pola hidup sehat di masyarakat;
untuk mendukung penyelenggaraan satuan karya pramuka bakti husada agar bersinergi dengan program pemerintah dibidang kesehatan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, perlu dilakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan satuan karya pramuka bakti husada oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembinaan Satuan Karya Pramuka Bakti Husada
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2010; UU No. 23 Tahun 2014; Perpres No. 35 Tahun 2015; Permenkes No. 64 Tahun 2015; Permenkes No. 8 Tahun 2019; Perda Lampung Selatan No. 7 Tahun 2016
Peraturan Bupati ini menetapkan mengenai Pembinaan Satuan Karya Pramuka Bakti Husada
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Februari 2021.
22 hlmn
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 12 Tahun 2021
Pemilihan Umum Daerah, DPRD, Pemilihan Kepala Daerah
Status Peraturan
Mencabut
PERBUP Kab. Lampung Selatan No. 10 Tahun 2017 tentang PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR 21 TAHUN 2015 TENTANG PPETUNJUK TEKNIS TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA
PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN/PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
2021
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 12,
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/ Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa
ABSTRAK:
Dalam rangka berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tanggal 13 April 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional, penyebaran wabah penyakit yang disebabkan oleh Corona Virus Disease
2019 (Covid-19) di Indonesia belum berakhir dan semakin meluas sebagai bencana nasional non alam;
dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Kepala Desa, Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tahap pemilihan kepala desa wajib melakukan penegakan protokol kesehatan untuk mencegah aktivitas penyebaran/penularan Covid-19 yang membahayakan masyarakat;
berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 141/5483/BPD tanggal 10 Desember 2020 perihal tindak lanjut rapat koordinasi pusat dan daerah dalam rangka persiapan pilkades serentak Tahun 2020, dalam Rangka menghambat penyebaran Covid-19 agar setiap daerah yang melakukan Pilkades serentak melakukan pembatasan jumlah pemilih disetiap tempat pemungutan suara (TPS) paling banyak 500 (Lima Ratus) Daftar Pemilih Tetap
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 4 Tahun 1984; UU No. 24 Tahun 2007; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 6 Tahun 2018; PP No. 43 Tahun 2014; Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 12 Tahun 2020; Permendagri No. 112 Tahun 2014; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Permendagri No. 110 Tahun 2016; Permendagri No. 82 Tahun 2015; Permendagri No. 65 Tahun 2017; Permendes No. 72 Tahun 2020; Permendes No. 1 Tahun 2021; Perda Kabupaten Lampung Selatan No. 6 Tahun 2015; Perda Lampung Selatan No. 7 Tahun 2016; Perbup Lampung Selatan No. 36 Tahun 2020
Peratura Bupati ini menetapkan mengenai Petunjuk Teknis Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/ Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Januari 2021.
65 hlmn
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2021
PEMBERIAN DAN PENGELOLAAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
2021
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 9,
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pemberian dan Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial
ABSTRAK:
Dalam rangka bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang : Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian dan Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
Dasar Hukum ini adalah UU NO 28 Tahun 1959; UU NO 17 Tahun 2003; UU NO 1 Tahun 2004; UU NO 6 Tahun 2014; UU NO 23 Tahun 2014; PP NO 5 Tahun 2009; PP NO 71 Tahun 2010; PP NO 2 Tahun 2012; PP NO 27 Tahun 2014; PP NO 12 Tahun 2019; PERMENDAGRI NO 36 Tahun 2018; PERMENDAGRI NO 77 Tahun 2020; PERDA NO 9 Tahun 2020.
Peraturan Bupati ini menetapkan mengenai Pemberian Dan Pengelolaan Hibah Dan Bantuan Sosial.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2021.
Lampiran File: 18 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2021
PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
2021
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 7,
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan
ABSTRAK:
Dalam rangka salah satu penyebab terjadinya korupsi karena adanya benturan kepentingan yang dilakukan oleh penyelenggara negara sehingga berpengaruh terhadap profesionalitas dan kinerja pegawai dalam mengemban tugas;
dalam rangka mencegah dan mengatasi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012
tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan, maka perlu menetapkan Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan di Kabupaten Lampung Selatan;
berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan
Dasar hukum Peraturan bupati ini adalah UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 53 Tahun 2010; PermenPAN&RB No. 37 Tahun 2012; PermenPAN&RB No. 52 Tahun 214; Perda Kabupaten Lampung Selatan No. 7 Tahun 2016
Peraturan Bupati ini menetapkan mengenai Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Januari 2021.
12 hlmn
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2021
RINCIAN TUGAS JABATAN PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
2021
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 6,
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Rincian Tugas Jabatan Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lampung Selatan
ABSTRAK:
Dalam rangka dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan,maka perlu dilakukan penataan kembali terhadap Rincian Tugas Jabatan
Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lampung
Selatan sebagaimana telah diubah Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020;
berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan peraturan bupati tentang Rincian Tugas Jabatan Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lampung Selatan.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UUNo. 28 Tahun 1959; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No.
13/Per/M.KUKM/X/2016; Perda Kabupaten Lampung Selatan No. 7 Tahun 2016; Perbup Lampung Selatan No. 36 Tahun 2016
Peraturan Bupati ini menetapkan mengenai Rincian Tugas Jabatan Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lampung Selatan
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Januari 2021.
14 hlmn
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
