Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Panas Bumi Untuk Pemanfaatan Langsung
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4, Pasal 5 Ayat (3), dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung
Pasal 18 ayat (6), Pasal 33 ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) UUD 1945, UU Darurat No 28 Tahun 1959, UU No 41 Tahun 1999, UU No 41 Tahun 1999, UU No 17 Tahun 2003, UU No 26 Tahun 2004, UU No 25 Tahun 2007,UU No 26 Tahun 2007, UU No 30 Tahun 2007, UU No 4 Tahun 2009, UU No 10 Tahun 2009, UU No 32 Tahun 2009, UU No 12 Tahun 2011, UU No 21 Tahun 2014, UU No 23 Tahun 2014, PP No 26 Tahun 2008,PP No 14 Tahun 2012, PP No 7 Tahun 2017, PP No 5 Tahun 2021, PP No 22 Tahun 2021, PP No 23 Tahun 2021, PP No 96 Tahun 2021, PP No 25 Tahun 2023, Perpres No 87 Tahun 2014, Keppres No 32 Tahun 1990, PermnESDM No 36 Tahun 2017, PermenESDM No 37 Tahun 2017, PermenESDM No 37 Tahun 2018, PermenKLHK No 4 Tahun 2021, PermenESDM No 5 Tahun 2021, Perda Provinsi Lampung No 6 Tahun 2007, Perda Provinsi Lampung No 1 Tahun 2010, Perda Provinsi Lampung No 12 Tahun 2012, Perda Provinsi Lampung No 3 Tahun 2013, Perda Provinsi Lampung No 13 Tahun 2019, Perda Kab Lampung Selatan No 7 Tahun 2016
Pemantauan Bupati Tentang Panas Bumi Untuk Pemanfaatan Langsung
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 September 2023.
Halaman : 12
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 28 Tahun 2023
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023
2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 28,
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023
ABSTRAK:
Dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan berkenaan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 dan pergeseran kegiatan antar Perangkat Daerah perlu melakukan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2023 dan menetapkannya dengan Peraturan Bupati
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 8 Tahun 2008; PP No. 2 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 35 Tahun 2023; Perpres No. 18 Tahun 2020; Perpres No. 108 Tahun 2022; Perpres No. 111 Tahun 2022; Perpres No. 130 Tahun 2022; Permendagri No. 86 Tahun 2017; Permensos No. 9 Tahun 2018; PMK No. 29/PRT/M/2018; Perbup Lampung Selatan No. 83 Tahun 2022
Peraturan Bupati ini menetapkan mengenai Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juli 2023.
8 hlmn
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 26 Tahun 2023
PEDOMAN ALIH MEDIA ARSIP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Alih Media Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan
ABSTRAK:
a. bahwa untuk menjamin melindungi, memelihara dan menjaga ketersediaan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban dan alat bukti yang sah, dapat dilakukan alih media arsip yang dilaksanakan dalam bentuk dan media apapun sesuai kemajuan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lampung Selatan tentang Pedoman Alih Media
Arsip;
UU No 28 tahun 1959, UU No 43 Tahun 2009, UU No 23 Tahun 2014,PP No 28 Tahun 2012, PerKa Arsip Nasional Nomor 20 Tahun 2011, PerKa Arsip Nasional No 9 Tahun 2018, Perda Kab lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2020, Perbup Lampung Selatan No 26 Tahun 2022, Perbup Lampung Selatan No 8 tahun 2023, Perbup Lampung Selatan No 25 Tahun 2023
Peraturan Bupati Tentang Pedoman Alih Medio Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juni 2023.
Halaman : 10
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 23 Tahun 2023
PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pada badan Usaha Milik Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang
Badan Usaha Milik Daerah perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa pada
Badan Usaha Milik Daerah;
UU No 28 Tahun 1959, UU No 23 Tahun 2014, PP No 27 Tahun 2014, PP No 12 Tahun 2017, PP No 54 Tahun 2017, PP No 12 Tahun 2019, Perpres No 16 Tahun 2018, Permendagri No 77 Tahun 2020, PerLKPBJ No 12 Tahun 2021, Perda Kab Lamsel No 2 Tahun 1987, Perda Kab Lampung Selatan No 7 Tahun 2016, Perda Kab Lampung Selatan No 2 Tahun 2021
Peraturan Bupati Tentang Pedoman Pengadaan Barang / Jasa Pada Badan Usaha Milik Daerah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2023.
Halaman : 18
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 22 Tahun 2023
HARI KERJA DAN JAM KERJA PERANGKAT DAERAH DAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGERA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Aparatur Sipil Negera di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan
ABSTRAK:
a. bahwa untuk meningkatkan produktivitas kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap fleksibilitas kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara serta dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, perlu dilakukan penyesuaian hari kerja dan jam kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung
Selatan;
b. bahwa ketentuan hari kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pemberlakuan 5 (lima) hari Kerja di Lingkungan Pemerintah kabupaten Lampung Selatan sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan dinamika pelaksanaan tugas kedinasan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi
Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di
Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung
Selatan;
UU No 28 Tahun 1959, UU No 12 Tahun 2011, UU No 23 Tahun 2014, PP No 53 Tahun 2010, Perpres No 21 Tahun 2023, Perda Kab Lampung Selatan No 7 Tahun 2016
Peraturan Bupati Tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2023.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati
Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pemberlakuan 5 (lima) Hari
Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
Halaman : 5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 20 Tahun 2023
PEDOMAN PENGELOLAAN ARSIP TERJAGA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Terjaga di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, pencipta arsip perlu melaksanakan pengelolaan arsip terjaga; .
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Terjaga di
lingkungan Pemerintah Daerah;
UU No 28 Tahun 2009, UU No 43 Tahun 2009, UU No 23 Tahun 2014, PP No 28 Tahun , PerKA Arsip Nasional Nomor 41 Tahun 2015, Perda Kab Lampung Selatan No 10 Tahun 2020, Perbup Lampung Selatan No 26 Tahun 2022
Peraturan Bupatu Tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Terjaga di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juni 2023.
Halaman : 19
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 18 Tahun 2023
PEDOMAN PENERAPAN SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan
ABSTRAK:
a. bahwa sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi
memegang peranan yang cukup penting dalam
mendukung terselenggaranya sistem pemerintahan
berbasis elektronik dan aplikasi umum bidang
kearsipan dinamis secara baik sehingga terwujud tata
kelola pemerintahan yang bersih dan efektif;
b. bahwa pedoman penerapan sistem informasi kearsipan
dinamis terintegrasi sangat dibutuhkan dalam upaya
memberi kemudahan, ketertiban, kepastian, dan
efektifitas atas penyelenggaraan sistem informasi
kearsipan dinamis;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Penerapan Sistem lnformasi Kearsipan Dinamis
Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Lampung Selatan.
UU No 28 Tahun 1959, UU No 11 Tahun 2008, UU No 14 Tahun 2008, UU No 43 Tahun 2009, UU No 23 Tahun 2014, UU No 30 Tahun 2014, PP No 28 Tahun 2012, PP No 18 Tahun 2016, Perpres No 95 Tahun 2018, Permendagri No 78 Tahun 2012, Permendagri No 1 Tahun 2023, Keputusan MenPANRB No 679 Tahun 2020, PerKA Arsip Nasional No 4 Tahun 2021, PerKA Arsip Nasional No 6 Tahun 2021, Perbup Lamsel No 45 Tahun 2018, Perbup Lamsel No 26 Tahun 2019, Perbup lamsel No 26 Tahun 2022, Perbup Lamsel No 68 Tahun 2022, Perbup Lamsel No 8 Tahun 2023, Perbup Lamsel No 11 Tahun 2023, Perbup Lamsel No 17 Tahun 2023, Perbup Lamsel No 11 Tahun 2023
Peraturan Bupati Tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juni 2023.
Halaman : 19
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 17 Tahun 2023
TATA NASKA DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan
ABSTRAK:
Dalam rangka untuk meningkatkan tertib, efisiensi, dan efektivitas administrasi penyelenggaraan pemerintah daerah, diperlukan pedoman tata naskah dinas di lingkungan pemerintah daerah.
Dasar Hukum ini adalah UU NO 28 Tahun 1959; UU NO 43 Tahun 2009; UU NO 23 Tahun 2014; PP NO 28 Tahun 2012; PERPRES NO 95 Tahun 2018; PERPRES NO 114 Tahun 2021; PEMENDAGRI NO 80 Tahun 2015; Peraturan arsip nasional republik indonesia NO 5 Tahun 2021; PERDA NO 7 Tahun 2016;
Peraturan PERBUP ini menetapkan mengenai peraturan bupati tentang tata naskah dinas di lingkungan pemerintah daerah kabupaten lampung selatan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juli 2023.
Lampiran File: 77 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 16 Tahun 2023
PERAN DESA/KELURAHAN DALM PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING TERINTEGRASI
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peran Desa/ Kelurahan Dalam Pencegahan dan Penurunan Stunting Terintegrasi
ABSTRAK:
Dalam rangka ketentuan pasal 8 ayat (4) peraturan presiden nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting, rencana aksi nasional penurunan stunting dilaksanakan oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, oemerintah desa dan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan percepatan penurunan stunting.
Dasar Hukum ini adalah UU NO 28 Tahun 1959; UU NO 36 Tahun 2009; UU NO 12 Tahun 2011; UU NO 18 Tahun 2012; UU NO 6 Tahun 2014; UU NO 23 Tahun 2014; PP NO 43 Tahun 2014; PERPRES NO 87 Tahun 2014; PERPRES 72 Tahun 2012; PERPRES NO 83 Tahun 2017; PERPRES NO 72 Tahun 2021; PERPRES 111 Tahun 2022; PEMENDAGRI NO 111 Tahun 2014; PEMENDAGRI NO 44 Tahun 2016; PEMENDES NO 21 Tahun 2020; PERDA NO 7 Tahun 2016; PERBUP NO 36 Tahun 2016; PERBUP NO 15 Tahun 2023.
Peraturan PERBUP ini menetapkan mengenai peraturan bupati tentang peran desa/kelurahan dalam pencegahan dan penurunan stunting terintegrasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Mei 2023.
Lampiran File: 20 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 15 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Percepatan Penurunan Stunting
ABSTRAK:
Dalam rangka untuk mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan produktif serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, perlu dilakukan percepatan penurunan stunting.
Dasar Hukum ini adalaj UU NO 28 Tahun 1959; UU NO 36 Tahun 2009; UU NO 12 Tahun 2011; UU NO 18 Tahun 2012; UU NO 23 Tahun 2014; PERPRES NO 87 Tahun 2014; PERPRES NO 72 Tahun 2021; PERPRES NO 111 Tahun 2022; PERDA NO 7 Tahun 2016; PERBUP NO 36 Tahun 2016.
Peraturan PERBUP ini adalah Peraturan bupati tentang percepatan penurutan stunting.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Mei 2023.
Lampiran File: 14 hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
