penetapan - standar - harga - tertinggi - barang - dan - jasa - pemerintah - kabupaten - bogor
2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BD Kab. Bogor Tahun 2013 No.25
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Standar Harga Tertinggi Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bogor
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah aka perlu membentuk Perbup tentang Penetapan Standar Harga Tinggi Barang dan Jasa Pemerintah Kab Bogor.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; PP No. 58 Tahun 2005; PP NO. 6 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 38 Tahun 2008; PP No. 38 Tahun 2007; Perpres No. 54 Tahun 2010 sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Perpres No. 70 Tahun 2012; Permendagri No. 17 Tahun 2007; Perda kab Bogor No. 7 Tahun 2008; Perda Kab Bogor No. 9 Tahun 2008; Perda kab Bogor No. 8 Tahun 2009; Perda Kab Bogor No. 11 Tahun 2009.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Peraturan Bupati Tentang Penetapan Standar Harga Tertinggi Barang Dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bogor.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Maret 2013.
4 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2013
target - penerimaan - pajak - daerah - dan - retribusi - daerah - per - triwulan - tahun - anggaran - 2013
2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BD Kab. Bogor Tahun 2013 No.21
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Per Triwulan Tahun Anggaran 2013
ABSTRAK:
Bahwa untuk merealisasikan sebagai sumber pendapatan daerah pada tahun anggaran 2013 maka perlu membentuk Perbup tentang Target Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Per Triwulan Tahun Anggaran 2013.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 91 Tahun 2010; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Perda kab Bogor No. 7 Tahun 2008; Perda No. 9 Tahun 2008; Perda Kab Bogor No. 11 Tahun 2008; Perda Kab Bogor No. 23 Tahun 2008; Perda Kab Bogor No. 8 Tahun 2009; Perda Kab Bogor No. 4 Tahun 2010; Perda Kab Bogor No. 5 Tahun 2010; Perda Kab Bogor No. 9 Tahun 2010; Perda Kab Bogor No. 12 Tahun 2010; Perda Kab Bogor No. 13 Tahun 2010; Perda Kab Bogor No. 14 Tahun 2010; Perda kab Bogor No. 16 Tahun 2010; Perda kab Bogor No. 17 Tahun 2010; Perda Kab Bogor No. 8 Tahun 2011; Perda Kab bogor No. 10 Tahun 2011; Perda kab Bogor No. 13 Tahun 2011; Perda kab bogor No. 15 Tahun 2011; Perda kab Bogor No. 25 Tahun 2011; Perda kab Bogor No. 26 Tahun 2011; Perda kab Bogor No. 27 Tahun 2011; Perda Kab Bogor No. 28 Tahun 2011; Perda Kab Bogor No. 29 tahun 2011; Perda Kab Bogor No. 30 Tahun 2011; Perda kab Bogor No. 10 Tahun 2012; Perda No. 1 Tahun 2013; Perbup Bogor no. 13 Tahun 2012; Perbup No. 4 Tahun 2013.
Peraturan Bupati Ini Menagtur tentang Ketentuan Umum, Jenis Jabatan Dan Retribusi Daerah, Target Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Dan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Januari 2013.
13 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 18 Tahun 2013
pencegahan - dan - penanganan - korban - tindak - pidana - perdagangan - orang - di - kabupaten - bogor
2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, BD 2013/18
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencegahan Dan Penanganan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kabupaten Bogor
ABSTRAK:
Bahwa tindak pidana perdagangan orang khusunya terhadap perempuan dan anak-anak merupakan kejahatan terhadap Hak Asasi manusia untuk mengantisipasi dan menanggulangi tindak pidana perdagangan orang yang telah meluas secara nasional dan internasional dalam bentuk jaringan yang tumbuh dan berkembang maka perlu membentuk Perbup tentang Pencegahan Dan Penanganan Korban Tindak Pidana Perdagangann Orang Di Kab Bogor.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 4 Tahun 1079; UU No. 7 Tahun1984; UU No. 20 Tahun 1999; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 1 Tahun 2000; UU No 26 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 2002; UU No. 13 Tahun 2003; UU No. 20 tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 39 Tahun 2004; UU No. 13 Tahun 2006; UU No. 17 Tahun 2007; UU No. 21 Tahun 2007; UU No. 40 Tahun 2007; UU No. 44 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2009; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 16 Tahun 2011; UU No. 11 Tahun 2012; PP No. 2 Tahun 1988; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 4 Tahun 2006; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; PP No. 50 Tahun 2007; PP No. 9 Tahun 2008; PP No. 4 Tahun 2013; Perpres No. 81 Tahun 2006; Perpres No. 69 Tahun 2008; Perpres No. 36 Tahun 1990; Perpres 59 tahun 2002; Perpres No. 87 Tahun 2002; Perpres No. 88 Tahun 2002; Permendagri No. 15 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 67 Tahun 2011; Permen Negara Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak No. 1 Tahun 2010; Permen Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. PER-18/MRN/IX/2007; Permen Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. PER-07/MEN/IV/2008; Perda Prov Jabar No. 5 Tahun 2006; Perda Prov Jabar No. 3 tahun 2008; Perda Kab Bogor No. 7 Tahun 2006; Perda Kab Bogor No. 9 Tahun 2008; Pergub Jabar No. 89 Tahun 2009.
Peratran Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Asas Dan Tujuan, Sasaran, Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang, Penanganan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, Rehabilitasi, Rencana Aksi Daerah, Gugus Tugas, Hak Dan kewajiban Masyarakat, Kerjasama Dan Kemitraan, Pembinaan Dan Pengawasan, Pembiayaan, Sanksi, Dan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Januari 2013.
22 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 16 Tahun 2013
standar - operasional - prosedur - pelayanan - pencatatan - kelahiran - pelayanan - pencatatn - kematia - pada - dinas - kependudukan - dan - pencatatan - sipil - kabupaen - bogor
2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BD 2013/18
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Pencatatan Kelahiran Dan Pelayanan Pencatatan Kematian Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor
ABSTRAK:
Bahwa untuk efektifitas , kemudahan dan kepastia hukum dalam memberikan pelayanan pencatatan kelahiran dan pencatatan kematian kepada masyarakat maka perlu membentuk Perbup tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Penatatan Kelahiran dan Pencatatan Kematian Pada Dinas kepndudukan dan pencatatan sipil Kab Bogor.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No.14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 32 Tahun 1954; UU No. 1 Tahun 1974; UU No. 8 Tahun 1974 sebagaiman atelah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 23 Tahun 2002; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2006; PP No. 9 Tahun 1975; PP No. 37 Tahun 2007; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; Perpres No. 25 Tahun 2008; Permen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Biokrasi RI No. 35 Tahun 2012; Perda Kab Bogor No. 7 Tahun 2008; Perda kab Bogor No. 9 Tahun 2008; Perda kab Bogor No. 11 Tahun 2008; Perda kab Bogor No 24 Tahun 2008; Perda kab Bogor No. 25 Tahun 2008; Perda kab Bogor No. 9 Tahun 2008; Perda Kab Bogor No. 9 tahun 2009; Perbup Bogor No. 36 Tahun 2010; Perbup Bogor No. 32 Tahu 2011 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Bogor No. 50 tahun 2012.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Prinsip Pelayanan, Jenis Pelayanan, Lingkup Kewenangan Pelayanan, Kode Etik Pelayanan, Standar Operasional Prosedur Pelayanan Pencatatan Kelahiran Dan Pelayanan Pencatatan kematian, Pengaduan pelayanan, Tata Hubungan Kerja, Pembinaan Dan Pengawasan, Kepuasan Masyarakat, Pelaporan, Dan ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Januari 2013.
15 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemungutan, Pembayaran Dan Pemeriksaan, Pemberian Pengurangan, Keringanan, Penghapusan Dan Pembebasan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Perda Kab Bogor No. 28 Tahun 2011 maka perlu membentuk Perbup tentang Tata Cara Pemungutan,Pembayaran dan Pemeriksaan, Pemebrian Pengurangan, Keringanan, Penhapusan dan Pemberian Retribusi Pengujian kendaraan Bermotor.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; PP No.58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Perda Kab Bogor No. 7 Tahun 2008; Perda Kab Bogor No. 9 Tahun 2008; Perda Kab Bogor No. 11 Tahun 2008; Perda kab Bogor No. 8 Tahun 2009; Perda kab Bogor 28 Tahun 2011.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Ruang lingkup, Tata Cara Pemungutan Pembayaranan Dan pemeriksaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Pemberian Pengurangan Keringanan Penghapusan Dan Pemberian Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Januari 2013.
15 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, BD Kab. Bogor Tahun 2013 No.7
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 15 Tahun 2012 tentang Nilai Jual Objek Pajak Reklame dan Nilai Strategis Lokasi Reklame
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Januari 2013.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2013
pembentukan - organisasi - dn - tata - kerja - unit - pelaksana - teknis - kebersihan - dan - sanitasi - pada - dinas - kebersihan - dan - pertamanan - kabupaten - bogor
2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, BD Kab. Bogor Tahun 2013 No.6
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kebersihan dan Sanitasi pada Dinas Kesehatan dan Pertamanan Kabupaten Bogor
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan Pasal 282 ayat (2) Perda Kab Bogor No.11 Tahun 2008 dalam ragka meningkatkan jangkauan dan efektifitas pelayanan kebersihan dan sanitasi maka perlu membentuk Perbup tentang Pembentukan, Organisasi Dan Tata Kerja Unit Peaksana Keersihan Dan Sanitasi Pada Dinas Kebersihan Dan Pertanaman Kab Bogor.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah dubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 8 Tahun 1974 sebagaiman telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 98 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 11 Tahun 2002; PP No. 99 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 12 Tahun 2002; PP No. 100 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 13 Tahun 2002; PP No. 9 Tahun 2003; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; Permendagri No. 57 Tahun 2007; Perda Kab Bogor No. 3 Tahun 2003; Perda Kab Bogor No. 9 tahun 2008; Perda Ka Bogor No. 11 Tahun 2008.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Pembentukan, Kedudukan Tugas Dan Fungsi, Organisasi, Tata Kerja, Kepegawaian, Pembiayaan, Ketentuan Peralihan, Dan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Januari 2013.
13 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2013
pembentukan - organisasi - dan - tata - kerja - unit - pelaksana - teknis - balai - kesejahteraan - sosial - tegar - beriman - pada - dinas - sosial - tenaga - kerja - dan - transmigrasi - kabupaten - bogor
2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5, BD Kab. Bogor Tahun 2013 No.5
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Kesejahteraan Sosial Tegar Beriman pada Dinas Sosial, Tenaga Keja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 282 ayat (2) Perda kab bogor No. 11 Tahun 2008 maka perlu membentuk Perbup tentang Pembentukan, Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Kesejahteraan Sosial Tegar Beriman Pada Dinas Sosial , Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kab Bogor.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 98 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 11 Tahun 2002; PP No. 99 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 12 Tahun 2002; PP No. 100 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 13 Tahun 2002; PP No. 9 Tahun 2003; PP No. 28 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; Permendagri No. 57 Tahun 2007; Perda Kab Bogor No. 3 Tahun 2003; Perda kab Bogor No. 9 Tahun 2008; Perda Kab Bogor No. 11 Tahun 2008.
Peraturan Bupati Ini Menagtur Tentang Ketentuan Umum, Pembentukan, Kedudukan Tugas Dan Fungsi, Organisasi, Tata Kerja, Kepegawaian, Pembiayaan, Dan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Januari 2013.
11 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2013
tata - hubungan - kerja - sekertariat - daerah - dengan - organisasi - pernagkat - daerah - lainnya
2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD Kab. Bogor Tahun 2013 No.1
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Hubungan Kerja Sekretariat Daerah dengan Organisasi Perangkat Daerah Lainnya
ABSTRAK:
Bahwa penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh sekertariat Daerah dan Organisasi Perda Lainnya perumusan penataan hubungan kerja sekertariat Daerah dengan Organisasi Perda Linnya maka perlu membentuk Perbup tentang Tata Hubungan Kerja Sekertariat Daerah dengan Organisasi Perda Lainnya.
Dasar Hukum Peraturan BUpati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; Permendagri No. 57 Tahun 2007; Permendagri No. 33 Tahun 2008; Perda Kab Bogor No. III/DPRD/PS.012/III/1981 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab Bogor No. 5 Tahun 1991; Perda kab Bogor No. 3 Tahun 2003; Perda Kab Bogor No. 4 Tahun 2005; Perda Kab Bogor No. 7 Tahun 2008; Perda Kab Bogor no. 9 Tahun 2008; Perda kab Bogor No. 11 Tahun 2008; Perda kab Bogor No. 12 Tahun 2008; Perda Kab Bogor No. 13 Tahun 2008; Perda Kab Bogor No. 14 Tahun 2008; Perda Kab Bogor No. 23 Tahun 2008; Perda Kab Bogor No. 24 Tahun 2008; Perda kab bogor No. 25 Tahun 2008; Perda kab Bogor No. 2 Tahun 2010; Perda Kab Bogor No. 3 Tahun 2010; Perda Kab Bogor No 9 Tahun 2010; Perda Kab Bogor No. 10 Tahun 2010; Perda kab Bogor No. 3 Tahun 2011; Perda kab Bogor No. 7 Tahun 2011; Perda Kab Bogor No. 8 Tahun 2011; Perda Kab Bogor No. 20 Tahun 2011; Perda Kab Bogor No. 21 Tahun 2011; Perda kab Bogor No. 22 Tahun 2011; Perda Kab Bogor No. 13 Tahun 2012; Perda Kab Bogor No. 14 Tahun 2012.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Hubungan Kerja Struktural, Hubungan Kerja Fungsional, Hubungan Kerja Staf Ahli, Hubungan Pelaporan, Sifat Hubungan Kerja, Rapat Kerja Dan Rapat Koordinasi, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2013.
28 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 65 Tahun 2012
pedoman - penggunaan - pakaian - seragam - khusus - dan - kartu - tanda - pengenal - pegawai - pada - dinas pendapatan - daerah
2012
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 65, BD Kab. Bogor Tahun 2012 No. 165
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penggunaan Pakaian Seragam Khusus dan Kartu Tanda Pengenal Pegawai pada Dinas Pendapatan Daerah
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat untuk memenuhi standar pelayanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu membentuk Perbup tentang Pedoman Penggunaan Pakaian Seragam Khusus Dan Kartu Pengenal Pegawai Pada Dinas Pendapatan Daerah.
Dasar Hukum Peraturan BUpati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberpa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 60 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 53 Tahun 2009; Perda Kab Bogor No. 7 Tahun 2008; Perda kab Bogor No. 9 Tahun 2008; Perda kab Bogor No. 8 Tahun 2009; Perda Kab Bogor No. 8 Tahun 2011; Perbup Bogor No. 13 Tahun 2012.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Penggunaan Pakaian Seragam Khusus, Kartu Tanda Pengenal, Gambar Model Pakaian Seragam Khusus Dan Bentuk Kartu Tanda Pengenal, Pengadaan, Pembiayaan, Ketentuan Lain-Lain, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2012.
9 Hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat