Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
ABSTRAK:
Sehubungan dengan selesainya Pelaksanaan Tatanan
Normal Baru Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019
di Kota Banjarbaru dan menurunnya angka Orang Dalam
Pengawasan, Pasien Dalam Pengawasan serta meningkatnya
jumlah pasien yang sembuh.
Untuk memutus mata rantai penularan Corona virus
Disease 2019 (COVID-19) dilakukan upaya diberbagai aspek
kehidupan baik aspek Penyelenggaraan Pemerintahan,
Kesehatan, Sosial, maupun Ekonomi.
Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Wali
Kota tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan
Masyarakat Dalam Rangka Percepatan Penanganan
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991; Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018; Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020; Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020; Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Republik Indonesia Nomor 9.A Tahun 2020; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/
104/2020.
Peraturan ini mengatur tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan
Masyarakat Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), yang memuat: Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Ruang Lingkup; Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat; Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan; Sumber Pendanaan; Sanksi; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juni 2020.
Mencabut Peraturan Wali
Kota Nomor 11 tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan
Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Corona Virus Disease
2019 di Kota Banjarbaru.
6 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarbaru Nomor 14 Tahun 2020
PERWALI Kota Banjarbaru No. 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Banjarbaru No 20 Tahun 2018 Tentang Pedoman Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
ABSTRAK:
Dalam rangka memenuhi kompetensi, kualifikasi,
kepangkatan, pendidikan dan Pelatihan, rekam jejak jabatan,
dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan untuk
menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun
2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pengisian
Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di
Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu dilakukan
pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama secara terbuka dan
kompetitif. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan
Tinggi Pratama.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999; Undang-Undang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016.
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Pedoman Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan
Tinggi Pratama, yang memuat: Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Prinsip; Persiapan Seleksi; Pelaksanaan Seleksi; Penetapan Pejabat Pimpinan Tertinggi Pratama; Pembiayaan; Ketentuan Lain-Lain; dan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juni 2020.
Mencabut:
Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pedoman Tata
Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Berita Daerah Kota Banjarbaru
Tahun 2018 Nomor 20); dan
b. Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas
Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pedoman Tata
Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Berita Daerah Kota Banjarbaru
Tahun 2018 Nomor 36).
23 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarbaru Nomor 15 Tahun 2020
PERWALI Kota Banjarbaru No. 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Lampiran I Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Kedua Atas Lampiran I dan Lampiran II
Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2012
Tentang Perhitungan Sewa Reklame
ABSTRAK:
Dalam rangka penyesuaian dan keserasian dengan
memperhatikan kebutuhan dan perubahan kondisi dan
perkembangan di lapangan serta guna peningkatan
pendapatan daerah melalui pajak reklame sebagaimana
diatur dalam Peraturan Wali kota Banjarbaru Nomor 13
Tahun 2012 dan Peraturan Wali kota Banjarbaru Nomor
6 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Lampiran I
Peraturan Wali kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2012
tentang perhitungan nilai Sewa Reklame dipandang perlu
dilakukan perubahan mensesuaikan keadaan
perkembangan lapangan, sehingga perlu menetapkan Peraturan
Wali kota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali
kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2012 tentang
Perhitungan Nilai Sewa Reklame.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Wali kota Kota Banjarbaru Nomor 34 Tahun
2011; Peraturan Wali kota Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2012.
Beberapa Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Wali kota Banjarbaru Nomor
13 Tahun 2012 tentang perhitungan Nilai Sewa reklame diubah, yaitu Ketentuan Lampiran I diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum
dalam Lampiran I Peraturan Wali kota ini dan Ketentuan Lampiran II diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Wali kota ini.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juni 2020.
Mengubah Peraturan Wali kota Banjarbaru Nomor
13 Tahun 2012 tentang perhitungan Nilai Sewa reklame
5 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarbaru Nomor 16 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Pemberian Hibah, Bantuan Sosial dan Pelaksanaan, Penatausahaan Serta Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Antisipasi dan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
ABSTRAK:
Terjadinya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-
19) berdampak pada aspek sosial, ekonomi dan kesejahteraan
masyarakat, sehingga dalam rangka perlindungan sosial
kepada masyarakat perlu dilakukan langkah-langkah
antisipasi dan penanganan dampak penularan Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19).
Dengan keluarnya Instruksi Menteri Dalam Negeri
Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran Dan
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019
Di lingkungan Pemerintahan Daerah sehingga Pemerintah
Daerah Kota Banjarbaru perlu mengambil langkah-langkah
Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona
Virus Disease 2019.
Langkah-langkah dalam rangka antisipasi dan
penanganan dampak penularan Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) dilakukan dengan cepat, tepat, fokus dan terpadu
dengan cara Pemberian Hibah, Bantuan Sosial dan
Pelaksanaan, Penatausahaan Serta Pertanggungjawaban
Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka
Antisipasi Dan
Penanganan Corona Virus Disease 2019(COVID-19).
Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan
Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pemberian Hibah,
Bantuan Sosial dan Pelaksanaan, Penatausahaan Serta
Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka
Antisipasi dan Penanganan Corona Virus Disease
2019 (COVID-19).
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018; Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020; Peraturan menteri dalam negeri nomor 32 tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020.
Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang Tata Cara Pemberian Hibah,
Bantuan Sosial dan Pelaksanaan, Penatausahaan Serta
Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka
Antisipasi dan Penanganan Corona Virus Disease
2019 (COVID-19), yang memuat Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Ruang Lingkup; Penganggaran Hibah; Pelaksanaan dan Penatausahaan Hibah; Pelaporan dan Pertangungjawaban Hibah; Penganggaran Bantuan Sosial; Pelaksanaan dan Penatausahaan Bantuan Sosial; Pelaporan dan Pertangungjawaban Bantuan Sosial; Tata Cara Pelaksanaan, Penatausaan
dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juni 2020.
10 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarbaru Nomor 17 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Izin Usaha Mikro dan Kecil Kepada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Melalui Aplikasi Online Single Submission
ABSTRAK:
Dalam rangka percepatan dan peningkatan
penanaman modal dan berusaha serta mendorong
pertumbuhan ekonomi di Kota Banjarbaru perlu
melakukan pemberdayaan terhadap pelaku usaha mikro
dan kecil. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 88 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik.
Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Peraturan
Wali kota tentang pendelegasian kewenangan pelaksanaan
Izin Mikro dan Kecil (IUMK) kepada Dinas Penanaman
Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Melalui Aplikasi
Online Single Submission.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018; Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah Nomor 02 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun
2016.
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan
Izin Mikro dan Kecil (IUMK) Kepada Dinas Penanaman
Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Melalui Aplikasi
Online Single Submission, yang memuat: Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Pendelegasian Kewenangan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juni 2020.
4 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarbaru Nomor 18 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UndangUndang, ketentuan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, Surat Edaran Menteri Daiam Negeri Nomor 441l3663lSJ tanggal 23 Juni 2020 tentang
Penyesuaian Iuran Jaminan Kesehatan pasa Pemerintah Daerah, Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 90614343/Dukcapil tanggal 20 April 2020 Hal Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Adminduk Tahun Anggaran 2020 perlu melakukan Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota
Banjarbaru Nomor 41 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 41 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
Dasar Hukum; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 15 Tahun 2019; .Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 41 Tahun 2019.
Peraturan ini Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 41 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juli 2020.
7 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarbaru Nomor 19 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Pengenaan dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan perlu menetapkan dengan
Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pengenaan dan
Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 27 Tahun
2011.
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Tata Cara Pengenaan dan
Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan, yang memuat: Ketentuan Umum; Klasifikasi Nilai Jual Objek Pajak; Penetapan NJOP Sebagai Dasar Pengenaan Pajak; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juli 2020.
9 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarbaru Nomor 20 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan Protokol
Kesehatan Covid-19 Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona
Virus Disease 2019
ABSTRAK:
Dengan semakin meningkatnya penyebaran Corona Virus Disease 2019 di Kota Banjarbaru, perlu adanya sanksi tegas terhadap pelanggar Protokol Kesehatan COVID-19.
Berdasarkan Surat Edaran Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana selaku Ketua Gugus Tugas Nomor 6 Tahun 2020 tentang Status Keadaan Darurat Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019.
Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Wali
Kota tentang Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran
Pelaksanaan Protokol Kesehatan COVID-19 Dalam Rangka
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020; Keputusan Menteri Dalam Negeri 440-830 Tahun 2020.
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan Protokol Kesehatan COVID-19 Dalam Rangka
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019, yang memuat: Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Sanksi Pelanggaran PK Covid-19; Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juli 2020.
5 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarbaru Nomor 21 Tahun 2020
PERWALI Kota Banjarbaru No. 30 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2021
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2021.
Dasar Hukum; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2016.
Peraturan ini Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2021;
Ketentuan Umum;
Maksud dan Tujuan RKPD;
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
Ketentuan Peralihan;
Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juli 2020.
6 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarbaru Nomor 22 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (3),
dan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Banjarbaru
Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perumahan
dan Permukiman, perlu menetapkan Peraturan Wali kota
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota
Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Perumahan dan Permukiman.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017; Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun
2012; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 26/PRT/M/2016; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 06/PRT/M/2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 10/PRT/M/2019; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun
2014; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun
2014; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun
2016; Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 41 Tahun 2016; Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 67 Tahun 2016.
Peraturan Walikota ini mengatur
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota
Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Perumahan dan Permukiman, yang memuat: Ketentuan Umum; Kemudahan Pembangunan Perumahan Bagi MBR; Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juli 2020.
12 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
