Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 54 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2018
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juli 2018.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2018
pembangunan, pengendalian, pengawasan, menara telekomunikasi, kesehatan masyarakat
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2,
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PEMBANGUNAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MENARA TELEKOMUNIKASI
ABSTRAK:
a. dalampembangunan, pengendalian danpengawasan menara telekomunikasi harusmemperhatikan faktor keamanan lingkungan,kesehatan masyarakat dan estetika lingkungan;
b. berdasarkan ketentuanPasal 4 ayat (1)Peraturan Menteri Komunikasi danInformatikaNomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentangPedoman Pembangunan dan Penggunaan MenaraBersama Telekomunikasi yang menyatakanPemerintah Daerah harus menyusun pengaturanpenempatan lokasi menara sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan yangberlaku;
c. pertimbangan sebagaimanadimaksud pada huruf a dan huruf b, perlumenetapkan Peraturan Daerah tentangPembangunan, Pengendalian dan PengawasanMenara Telekomunikasi;
1.Pasal 18 ayat (6)Undang-Undang Dasar NegaraKesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999;
3.Undang-Undang Nomor36 Tahun 1999 ;
4.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007;
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009;
6.Undang-UndangNomor23 Tahun 2014;
7.Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000;
8.Peraturan Menteri Telekomunikasi danInformatika Nomor 18/PER/M.KOMINFO/9/2005;
9.Peraturan Menteri Komunikasi dan InformatikaNomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008;
10.Peraturan Menteri Komunikasi dan InformatikaNomor 01/PER/M.KOMINFO/01/2010;
Mengenai peraturan dalam pembangunan, pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi untuk mewujudkan upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap layanan jasa telekomunikasi dengan memperhatikan prinsip penataan ruang, estetika, keamanan dan kepentingan umum, dan peraturan ini juga bermanfaat untuk kesehatan masyarakat.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2018.
25 Halaman, dan 8 Halaman Penjelasan
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Way Kanan Nomor 1 Tahun 2018
air, aliran sungai, kesehatan, lingkungan, ekosistem
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1,
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI TERPADU
ABSTRAK:
a. aliran sungai di Kabupaten WayKanan memegang peranan penting dalammenyangga ekosistem lingkungan dan memilikifungsi penting dalam pembangunan ekonomimasyarakat yang berkelanjutan di daerah;
b. kerusakan daerah aliran sungai diKabupaten Way Kanan dewasa inisemakinmemprihatinkan, sehingga mengakibatkanbencana alam, banjir, tanah longsor, krisis airdan/atau kekeringan yang telah berdampak padaperekonomian dan tata kehidupan masyarakat;
c. sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu;
1.Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960;
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990;
4.Undang-Undang Nomor12 Tahun 1999;
5.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999;
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004;
7.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007;
8.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009;
9.Undang-UndangNomor23 Tahun 2014;
10.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001;
11.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004;
12.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004;
13.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004;
14.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005;
15.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017;
16.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008;
17.Peraturan Pemerintah Nomor42 Tahun 2008;
18.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011;
19.Peraturan Pemerintah Nomor 37Tahun 2012;
20.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum RepublikIndonesia Nomor: 11A/PRT/M/2006;
21.Peraturan Menteri Kehutanan Republik IndonesiaNomor:P.42/Menhut-II/2009;
22.Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor11Tahun 2011;
Mengenai pengelolaan daerah aliran sungai terpadu kabupaten Way kanan, pembentukan Peraturan Daerah iniadalah sebagai pedoman dalam mengelola DASsebagai salah satu sumber utama kehidupan manusiadan satwa lainnya secara serasi dan seimbang melaluiperencanaan, pelaksanaan, pembinaan danpemberdayaan serta pengendalian.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Januari 2018.
32 Halaman, dan 8 Halaman Penjelasan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN ANGGARAN 2017
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Way Kanan Nomor 31 Tahun 2018
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN WAY KANAN TAHUN ANGGARAN 2017
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasa l320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Keduaatas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
1.Pasal 18 ayat (6)Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-UndangNomor12Tahun1985;
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999;
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999;
5.Undang-Undang Nomor 17Tahun 2003;
6.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;
8.Undang-UndangNomor15 Tahun2004;
9.Undang-UndangNomor 25 Tahun2004;
10.Undang-UndangNomor33 Tahun2004;
11.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;
12.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
13.PeraturanPemerintahNomor 109 Tahun 2000;
14.PeraturanPemerintahNomor 23 Tahun 2005;
15.PeraturanPemerintahNomor 55 Tahun 2005;
16.PeraturanPemerintahNomor56 Tahun 2005;
17.Peraturan Pemerintah Nomor 58Tahun 2005;
18.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005;
19.PeraturanPemerintahNomor8 Tahun2006;
20.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007;
21.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007;
22.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008;
23.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008;
24.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009;
25.PeraturanPemerintahNomor 69 Tahun 2010;
26.PeraturanPemerintahNomor 71 Tahun 2010;
27.PeraturanPemerintahNomor 30 Tahun 2011;
28.PeraturanPemerintahNomor 2 Tahun 2012;
29.PeraturanPemerintahNomor 27 Tahun 2014;
30.PeraturanPemerintahNomor 12 Tahun 2017;
31.PeraturanPemerintahNomor 18 Tahun 2017;
32.PeraturanPresidenNomor 16 Tahun 2018;
33.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun2006;
34.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61Tahun2007;
35.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun2011;
36.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor19Tahun 2016;
37.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31Tahun2016;
38.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62Tahun2017;
39.Peraturan Daerah KabupatenWay Kanan Nomor 10Tahun 2009;
40.Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3Tahun 2011;
41.Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 7Tahun 2011;
42.Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8Tahun 2011;
43.Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 9Tahun 2011;
44.Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 10Tahun 2011;
45.Peraturan DaerahKabupaten Way Kanan Nomor8Tahun2016;
46.Peraturan DaerahKabupaten Way Kanan Nomor9Tahun2016;
47.Peraturan DaerahKabupaten Way Kanan Nomor4Tahun2017;
Peraturan tentang pertanggung jawaban pelaksanaan annggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten Way Kanan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2018.
16 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Way Kanan Nomor 20 Tahun 2018
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA KAMPUNG
ABSTRAK:
a. ketentuan Pasal 49 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
b. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tersebut belum menjawab permasalahan yang ada di Kabupaten Way Kanan sehingga perlu di sempurnakan dan disesuaikan dengan keadaan serta kondisi masyarakat;
c. pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Kampung;
1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor12 Tahun 1999;
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
4.Undang-Undang Nomor5Tahun 2014;
5.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014;
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
7.Peraturan PemerintahNomor 43Tahun 2014;
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014;
9.PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor80Tahun 2015;
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015;
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun2016;
12.Peraturan Daerah KabupatenWay KananNomor8Tahun 2016;
Peraturan mengenai pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian kepala kampung. Dan mengatur mengenai tugas dan wewenang dari kepala desa.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Mei 2018.
50 Halaman, dan 24 Halaman Penjelasan
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
