Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 274 peraturan dalam 0,013 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Way Kanan Nomor 65 Tahun 2017

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

Download :
PERBUP WAY KANAN 65.2017 PENJABARAN PERUBAHAN APBD TA 2017.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Way Kanan Nomor 1 Tahun 2016

PEMBERIAN TUNJANGAN JANDA VETERAN DI KABUPATEN WAY KANAN

Download :
PERBUP WAYKANAN 01.2016 PEMBERIAN TUNJANGAN JANDA VETERAN .pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Way Kanan Nomor 60 Tahun 2017

PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KABUPATEN WAY KANAN

Download :
PERBUP WAY KANAN 60.2017 PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Way Kanan Nomor 5 Tahun 2013

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi Struktur Organisasi

Download :
PERDA_5_2013.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Way Kanan Nomor 11 Tahun 2011

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2011-2031

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download :
PERDA_11_2011.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Way Kanan Nomor 43 Tahun 2020

Penetapan dan Penegasan Batas Kampung Bumi Ratu, Kampung Gedung Riang, Kampung Negeri Baru, Kampung Negeri Bumi Putra, dan Kampung Ojolali Kecamatan Umpu Semenguk di Wilayah Kabupaten Way Kanan

Desa

Download :
Peraturan_Bupati_43_2020.pdf

Abstrak

Penetapan Batas Kampung Bumi Ratu-PENETAPAN BATAS Kampung-PENETAPAN BATAS Gedung Riang, PENETAPAN BATAS Kampung Negeri Baru, PENETAPAN BATAS Kampung Negeri Bumi Putra-PENETAPAN BATAS Kampung Ojolali Kecamatan Umpu Semenguk di Wilayah Kabupaten Way Kanan

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 43, JDIH Way Kanan

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan dan Penegasan Batas Kampung Bumi Ratu, Kampung Gedung Riang, Kampung Negeri Baru, Kampung Negeri Bumi Putra, dan Kampung Ojolali Kecamatan Umpu Semenguk di Wilayah Kabupaten Way Kanan

ABSTRAK:

1. untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Kampung di Kabupaten Way Kanan, maka dipandang perlu untuk melakukan penetapan dan penegasan batas Kampung Bumi Ratu, Kampung Gedung Riang, Kampung Negeri Baru, Kampung Negeri Bumi Putra dan Kampung Ojolali Kecamatan Umpu Semenguk di wilayah Kabupaten Way Kanan; 2. penetapan dan penegasan batas kampung sebagaimana dimaksud telah disepakati oleh Pemerintah Kampung yang bersangkutan dan Pemerintah Kampung yang berbatasan dengan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan dan disetujui oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Kampung dan Kelurahan Kabupaten Way Kanan; 3. berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, maka untuk penetapan, penegasan dan pengesahan batas desa ditetapkan oleh Bupati melalui Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016.
1. Kampung adalah kampung dan kampung adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut kampung, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat urusan pemerintahan, setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Batas Kampung/Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar kampung/kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir / punggung gunung/ pegunungan (watershed), median sungai dan/ atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta. 3. Penetapan batas Kampung/ Kelurahan adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
-
-
24

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2022

Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Lampung

Penanaman Modal dan Investasi Perbankan, Lembaga Keuangan

Download :
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Way Kanan No 3 Tahun 2022.pdf

Abstrak

MODAL PEMERINTAH DAERAH – PT. BANK LAMPUNG

2022

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, Berita Daerah

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Lampung

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka upaya meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan serta peran swasta, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Milik Negara untuk meningkatkan perekonomian daerah di Kabupaten Way Kanan adalah melalui penyertaan modal Pemerintah Daerah; bahwa penyertaan modal Pemerintah Daerah merupakan investasi Pemerintah Daerah dalam bentuk investasi langsung guna memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan manfaat lainnya dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat; bahwa dalam rangka memperkuat posisi kepemilikan saham Pemerintah Kabupaten Way Kanan pada PT. Bank Lampung maka perlu dilakukan penambahan saham
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2021
Penyertaan modal daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah dan juga salah satu cara untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian penetapan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ini dimaksudkan untuk mendapatkan manfaat ekonomi, sosial, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pendapatan daerah dalam rangka memajukan kesejahteraan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah melakukan upaya dalam pengelolaan dan mendayagunakan aset daerah berupa kekayaan daerah dalam rangka meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan perekonomian serta pembangunan daerah.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Maret 2022.
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Lampung
9

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Way Kanan Nomor 5 Tahun 2016

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN BESARAN ALOKASI DANA KAMPUNG UNTUK SETIAP KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2016

Download :
PERBUP WAY KANAN 05.2016 DANA KAMPUNG.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Way Kanan Nomor 15 Tahun 2018

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP KAMPUNG DI KABUPATEN WAY KANAN

Download :
PERBUP WAYKANAN 15.2018 PENETAPAN.PEMBAGIAN DANA DESA.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2022

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Download :
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Way Kanan No 8 Tahun 2022.pdf

Abstrak

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, Berita Daerah

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

ABSTRAK:

a. bahwa sehubungan telah dilakukan pemecahan Dinas Pekerjaan Umum dan dibentuknya Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan, maka Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2016 ten tang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Way Kanan sudah tidak relevan lagi; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
UU No 12 Th 1999, UU No 5 Th 2014, UU No 23 Th 2014, UU No 11 Th 2020, PP No 42 Th 2004, PP No 18 Th 2016, PP No 11 Th 2017, PP No 12 Th 2017, Permendagri No 106 Th 2017, Perda Kab Way Kanan No 8 Th 2016
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Maret 2022.
24

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 September 2017.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2016.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 September 2017.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2014.