Pencarian Peraturan

PENGADAAN-BARANG-DAN-JASA-BADAN-LAYANAN-UMUM-DAERAH-RUMAH-SAKIT-UMUM-DAERAH-LANTO-DAENG-PASEWANG

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD Kab. Jeneponto 2022 No.1

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengadaan Barang dan Jasa Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Lanto Daeng Pasewang

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang dan Jasa pada Badan Lanyanan Umum Daerah RSUD Lanto Dg Pasewang.
UU Nomor 29 Tahun 1959; UU Nomor 17 Tahun 2003, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2021; UU Nomor 1 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2021; UU Nomor 44 Tahun 2009 t; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 ; UU Nomor 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020; PP Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 74 Tahun 2012; PP Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 72 Tahun 2019; PP Nomor 12 Tahun 2017; PP Nomor 2 Tahun 2018 ; PP Nomor 12 Tahun 2019 ; Perpres Nomor 77 Tahun 2015 ; Perpres Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021; Permendagri Nomor 79 Tahun 2018; Permendagri Nomor 77 Tahun 2020; Perda Kab. Jeneponto Nomor 4 Tahun 2016; Perbup. Jeneponto Nomor 9 Tahun 2021.
BAB I KETENTUAN UMUM. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN. BAB III RUANG LINGKUP. BAB IV PRINSIP PENGADAAN BARANG/JASA. BAB V PENGADAAN BARANG/JASA. BAB VI PERENCANAAN PENGADAAN BARANG/JASA. BAB VII PELAKU PENGADAAN BARANG/JASA. BAB VIII PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA. BAB IX UNIT LAYANAN PENGADAAN. BAB X EVALUASI DAN PENGAWASAN. BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF. BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN. BAB XIII KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2022.
XIII Bab, 31 Pasal (17 halaman)

Rencana tata ruang wilayah kabupaten jeneponto tahun 2022-2042

2022

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD Kab. Jeneponto 2022 No.320/TLD No.320

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jeneponto Tahun 2022-2042

ABSTRAK:

a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Jeneponto dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu disusun rencana tata ruang; b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat, maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha; c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 01 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jeneponto Tahun 2012-2031 sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan pembangunan wilayah Kabupaten Jeneponto; d. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Jneponto Nomor 01 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jeneponto Tahun 2012-2031 berdasarkan hasil peninjauan kembali perlu dilakukan perubahan; e. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, maka perlu dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jeneponto; f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jeneponto Tahun 2022-2042.
UU Nomor 29 Tahun 1959 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 ; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 11 Tahun 2020; PP Nomor 26 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 13 Tahun 2017; PP Nomor 68 Tahun 2010 ; PP Nomor 21 Tahun 2021; Perpres Nomor 18 Tahun 2020; Perda Prov. Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008, sebagaiomana telah diubah dengan Perda Prov. Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 t; Perda Prov. Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 ; Perda Prov. Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Perda Prov.Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021; Perda Kab. Jeneponto Nomor 3 Tahun 2006; Perda Kab. Jeneponto Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Jeneponto Nomor 8 Tahun 2021.
BAB I KETENTUAN UMUM. BAB II RUANG LINGKUP PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN. BAB III TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN. BAB IV RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH. BAB V RENCANA POLA RUANG WILAYAH. BAB VII PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS. BAB VIII ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH. BAB IX KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG. BAB IX KELEMBAGAAN. BAB X HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG. BAB XI PENYIDIKAN. BAB XII KETENTUAN PIDANA. BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN. BAB XIV PERALIHAN. BAB XV KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Februari 2022.
Peraturan Daerah Kabupaten Jneponto Nomor 01 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jeneponto Tahun 2012-2031 [Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2012 Nomor 210, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jene[ponto Nomor 210] dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
XV Bab, 95 Pasal dan Penjelasan (127 halaman)

PEMBENTI'KAN TIM AIILI DINAS XESEHATAN KABUPATEN JENEPONTO

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD.2015/NO.1

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBENTUKAN TIM AHLI DINAS KESEHATAN KABUPATEN JENEPONTO

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka percepatan penanganan masalah kesehatan lingkup Kabupaten Jeneponto, maka dipandang perlu membentuk Tim Ahli Dinas Kesehatan Kabupaten Jeneponto; bahwa Tim Ahli Dinas Kesehatan Kabupaten Jeneponto sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas adalah Pejabat Fungsional; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Jeneponto.
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 18221; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun t999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor L69 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 7999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 125, Tambahan Lembaran b. c. 2. m"#,r*H*$ ffm*"T"ffi :,fd;j'ffi5JtrJ#;ffi;ffi RePublik Indc ffi,ilr;N"g** RePublik Int 5. Undang-Undang Nomor - 33 Tahun 2004 tentang Perimbang*-ti""angan *t** p*metintttt Pusat dan pemerintah ffi;Ji*-t**u**" NesTa Republik Indonesia tur""' zOo4 NomorDE' t"*t'ttan lemba-ran Negara n"pt.rnilf" rttaltt""l* Nomor 4438); 6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2010 Pencabutan peraturan pemJ-intarr pengganti undang-undang Nomor 4 Tahun 2Oo9 tentamg Perubahan Atas Undang-Undang Nornor go t^h.r,s 2a6z &ntang Komisi pemberantasan Tindak Fidana KoruPsi; 7. Undang-Undang Nomor 12 ?ahun 2AL1 tentang Fembentukan Peraturan Perundang-Undangan {Lembaran l*gur* Republik Indonesia Tahun 2011 Nornor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 523a); g. undang-Undang Nomor 5 Tahun 2ot4 tentang Aparatur sipil N*g*r" ll,embaran Negara Rqrub]ik Indonesia Tahun i11'4 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 523a); g. peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tatrun 2OO5 tenta"ng Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah {L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Irlomor 165, Tambahaa Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a593); 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2AOT tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten I Kota {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AAT Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi.a Nomor a7371; 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2OA7 tentang Organisasi Perangkat Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AA7 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a7a\; 12. Peraturan PemerintaJr Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil {Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O1O Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara. Republik Indonesia Nomor 5135); Menetapkan 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2OA7 tentang Petunjuk Teknis Penataan Perangkat Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2OO7); 14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Nomor 971IMENKES/PER lxl/ 2OO9 tentang Standar Kompetensi Pej abat Struktural Kesehatan; 1,5. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 1 Tahun 20OB tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2008 Nomor L87l; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jeneponto (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2OO8 Nomor 189); 17. Perafiran Bupati Jeneponto Nomor 74 Tahun 2OO9 tentang T\rgas Pokok, Fungsi dan Rincian T\rgas Jabatan Struktural Dinas Kesehatan Kabupaten Jeneponto (Berita Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2AOg Nomor 228l.
PERATURAN BUPATI JENEPONTO TENTANG PEMBENTUKAN TIM AHLI DINAS KESEHATAN KABIJPATEN JENEPONTO a. b. c. d. BAB I I(BIENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : Daerah adalah Kabupaten Jeneponto; Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyenenggara Pemerintatran Daerah; Bupati adalah Bupati Kabupaten Jeneponto; Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretaris Daerah, Sekretariat SPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan sesuai dengan Kebutuhan Daerah; Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Jeneponto; Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jeneponto; Tim Ahli adalah Tim Ahli Dinas Kesehatan Kabupaten Jeneponto; Pejabat Fungsional adalah Pejabat Fungsional Umum dan tertentu di Bidang Kesehatan; e. f. o h. Organisasi Republik Indonesia 1. j. SDM Kesehatan adalah Sumber Daya Manusia Kesehatan; Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggu.ng jawab, wewena.ng dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri. BAB II BIDANG. BIDANG TIM AIILI DINAS KESEIIATAN Pasal 2 Bidang - Bidang Tim Ahli Dinas Kesehatan Kabupaten Jeneponto terdiri dari : 1. Tim Ahli Dinas Kesehatan Bidang Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Kesehatan; Tim Ahli Dinas Kesehatan Bidang Penelitian dan Pengembangan Program Inovasi Kesehatan; Tim Ahli Dinas Kesehatan Bidang Pembiayaan; Tim Ahli Dinas Kesehatan Peningkatan mutu Pelayanan Kesehatan dan Pemberdayazln M asyarakat; 5. Tim Ahli Dinas Kesehatan Bidang Peraturan Perundang-Undangan dan Standar Operasional Prosedur. BAB III URAHIT TUGAS TIM AIILI DINAS KESEIIATAN Bagian Kesatu Tim Ahli Diaas Kesehatan Bidang Peningkatan l(apasitas Kelembagaan dan SDM Kesehatan Pasal 3 (1) Tim Ahli Dinas Kesehatan Bidang Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Kesehatan mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Kepala Dinas Kesehatan yang tidak menjadi bidang tugas Pejabat Struktural Dinas Kesehatan dan UPTD Puskesmas. (2) Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: a. Mengumpulkan bahan dan data dibidang Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Kesehatan sebagai bahan kajian dan analisis; b. Melaksanakan monitoring situasi dan kondisi yang ada di Unit Kerja Dina-s Kesehatan tentang perkembangan dibidang Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Kesehatan; c. Melaksanakan evaluasi masukan dan laporan dalam rangka menunjang efektilitas tugas Kepala Dinas Kesehatan di Bidang Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Kesehatan; d. Mengkaji dan mengalisis masukan, saran tanggapan dan laporal masyarakat, serta media massa atas Kebijakan Kepala Dinas Kesehatan dibidang Peningkatan Kapsitas Kelembagaan dan SDM Kesehatan; e. Melaksanakan kajian dan analisis rumusan kebijakan dan pengambilan keputusan Kepala Dinas Kesehatan dibidang Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Kesehatan; f. Menrmuskan saran, masukan, dan pertimbangan berupa telaahan staf atas rancangan kebijakan Kepala Dinas Kesehatan dibidang Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Kesehatan; 2. 3. 4. g. Melaksan4., tugas-tugas khusus yang diperintahkan oleh Kepala Dinas Kesehatan sesuai dengan bidang tugas. Bagian Kedua Tim Ahli Dinas Kesehatan Bidang Penetitian dan Pengembangan Program Inovasi Kesehatan Pasal 4 (1) Tim Ahli Dinas Kesehatan Bidang Penelitian dan Pengembangan Program Inovasi Kesehatan mempunyai tugas memberikan telaahan kepada fepala Dinas Kesehatan yang tidak menjadi bidang tugas Pejabat Struktural Dinas Kesehatan dan UPTD Puskesmas. (2) Uraian Ttrgas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: a. Mengumpulkan bahan dan data dibidang Penelitian dan Pengembangan Program Inovasi Kesehatan sebagai bahan kajian dan analisis; b. Melaksanakan monitoring situasi dan kondisi yang ada di Unit Ke{a Dinas Kesehatan tentang perkembangan dibidang Penelitian dan Pengembangan Program Inovasi Kesehatan; c. Melaksanakan evaluasi masukan dan laporan dalam rangka menunjang efektifitas tugas Kepala Dinas Kesehatan di Bidang Penelitian dan Pengembangan Program Inovasi Kesehatan; d. Mengkaji dan mengalisis masukan, sara.n tanggapan dan laporan masyarakat, serta media massa atas Kebijakan Kepala Dinas Kesehatan dibidang Penelitian dan Pengembangan Program Inovasi Kesehatan; e. Melaksanakan kajian dan analisis rumusan kebijakan dan pengambilan keputusan Kepala Dinas Kesehatan dibidang Penelitian dan Pengembangan Program Inovasi Kesehatan; f. Men-rmuskan saran, masukan, dan pertimbangan berupa telaahan staf atas rancangan kebijakan Kepala Dinas Kesehatan dibidang Penelitian dan Pengembangan Program Inovasi Kesehatan; g. Melaksanakan tugas-tugas khusus yang diperintahkan oleh Kepala Dinas Kesehatan sesuai dengan bidang tugas. Bagiaa Ketiga Tim Ah"li Dinas Kesehatan Bidang Pembiayaan Pasal 5 (1) Tim Ahli Dinas Kesehatan Bidang Pembiayaan mempunyai tugas member:ikan telaahan kepada Kepala Dinas Kesehatan yang tidak menjadi bidang tugas Pejabat Struktural Dinas Kesehatan dan UPTD Puskesmas. (2) Uraian T\rgas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: a. Mengumpulkan bahan dan data dibidang Pembiayaan sebagai bahan kajian dan analisis; b. Melaksanakan monitoring situasi dan kondisi yang ada di Unit Kerja Dinas Kesehatan tentang perkembangan dibidang Pembiayaan; c. Melaksanakan evaluasi masukan dan laporan dalam rangka menunjang efektihtas tugas Kepala Dinas Kesehatan di Bidang Pembiayaan; d. Mengkaji dan mengarisis masukan, saran tanggapan dan laporan masvarakat, serta media massa atas Kebijakan fepafi Dinas Kesehatan dibidang pembiayaan; e. Melaksanakan kqiian dan analisis rumusan kebijakan dan pengambilan keputusan Kepala Dinas Kesehatan dibidang pembiayaan; f. Merumuskan saran, masukan, dan pertimb-angan berupa telaahan staf atas rancangan kebijakan Kepala Dinas Kesehatan dibidang Pembiayaan; g. Melaksan+"" tugas-tugas khusus yang diperintahkan oleh Kepala Dinas Kesehatan sesuai dengan bidang tugas. Tim Ahlt Dinas rk".h:tTri"3rH:r$3li,rgr"ran mutu pelayanan Kesehatan dan Pemberdeyaan Masyarakat Pasal 6 {1) Tim Ahli Dinas Kesehatan Bidang Peningkatan mutu pelayanan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Kepala Dinas Kesehatan yang tidakmenlaai bidang tugas Pejabat struktural Dinas Kesehatan dan uprD puskesmai. (2) uraian T\rgas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: a. Mengumpulkan bahan dan data dibidang Peningkatan mutu Pelayanan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat sebagai bahan kajian dan analisis; b. Melaksanakan monitoring situasi dan kondisi yang ada di Unit Kerja Dinas Kesehatan tentang perkembangan dibidang Peningkatan mu[u Pelayanan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat; c. Melaksanakan evaluasi masukan dan laporan dalam rangka merar.lnjang efektifitas tugas Kepala Dinas Kesehatan di Bidang Penfngkatan mutu Pelayanan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat; d. Mengkaji dan mengalisis masukan, saran tanggapan dan laporan masyarakat, serta media massa atas Kebijakan Kepala Dinas Kesehatan dibidang Peningkatan mutu Pelayanan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat; e. Melaksanakan kajian dan analisis rumusan kebijakan dan pengambilan keputusan Kepa1a Dinas Kesehatan dibidang Peningkatan mutu Pelayanan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat; f. Menlmuskan saran, masukan, dan perLimbangan berupa telaahan staf atas rancangan kebijakan Kepala Dinas Kesehatan dibidang Peningkatan mutu Pelayanan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat; g. Melaksanakan tugas-tugas khusus yang diperintahkan oleh Kepala Dinas Kesehatan sesuai dengan bidang tugas. Bagian Kelima Tim Ahilfl Dinas Kesehatan Bldang Peraturan Penrndang -Undangan dan Standar Operasional Prosedur Pasal 7 {1} Tim Ahli Dinas Kesehatan Bidang Peraturan Perundang -Undangan dan Standar Operasional Prosedur mempunyai tugas memberikan telaahan MerrgumpulkanbahandandatadibidangPeraturanPerundangUndangana",st*a*operasionalProsedursebagaibahankajian *il"r"ffi*llf; monitoring situasi dan kondisi yang ada di unit Keda Dinas Kesehatan tentang p"rt "*t*gan dibidang Peraturan Perundang -Uira".rg.t dan Standar Operasional Prosedur; Melaksanakanevaluasi*"*,,k*"danlaporandalamrangka menunjangefektifitastugasKepalaDinas^KesehatandiBidang peraturan pu.rrrraurg -undang*tt a.t standar operasional Prosedur; Mengkaji dan rnenfatsis masukan, sarall tanggapan dan- laporan masyarakat, serta *"dia massa atas Kebijakan Kepala Dinas^Kesehatan dibidang Peraturan Perund.ang-Undangan dan Standar Operasional Prosedur; Melaksanakan kajian dan analisis rumusan kebijakan dan pengambilan keputusan Kepala Dinas Kesehatan dibidang Peraturan Perundang - Undangan dan Standar Operasional Prosedur; Merurnuskan saran, *""rk"tt, dan pertimbangan berupa telaahan staf atas rancarlgan kebijakan Kepala Dinas Kesehatan dibidang Peraturan Perundang -Undangan dan Standar Operasional Prosedur; Melaksanakan tugas-tugas khusus yang diperintahkan oleh Kepala Dinas Kesehatan sesuai dengan bidang tugas. BAB tV wttr EIIAIIG, KEWAJIBAII, DAt{ TAI{GGI tVG .TAWAB Bagian Kesatu Wewenang Ttm Ahli Pasal 8 (1) Tim Ahli Dinas K,esehatan dalam melaksanakan tugasnya mempunyai wewenang untuk melakukan konsultasi koordinatif dengan Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah, dan/atau Satuan Keq'a Pelangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mencari masukan, saran dan pendapat dari Pemerintah Fusat, Pemerintah Daerah, danf atau satuan Keq'a Perangkat Daerah sesuai dengan substansi tugasnya. Bagian Kedua Kewajiban Tim Ahli kepada Kepala Dinas Kesehatan y1{1g Id"F menjadi bidang tugas Pejabat Strukturaf Oinas-Kesehatan dan UPTD Puskesmas' (2)UraianTugassebagaimanadimaksudpadaayat{1)sebagaiberikut: Pasal 9 Tim Ahu Dinas Kesehatan wqiib mentaati segala peraturan perundang- undangan yan8 leerlaku, menjagi kerahasiaan u"g.t* bentuk data/informaoi, serta melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggungjawab. b. c. d. e. f. CT b. Bagian Ketiga Tanggung Jawab Tim AhIi Pasal 1O Tim Ahli Dinas Kesehatan bertanggung jawab penuh atas kebenaran telaahan, masukan, sara.n dan pend"["t y"rg disampait "r, t "p.da Kepala Dinas Kesehatan. BAB V KEPEGAUIAIAN DAN KRITERIA KETUA TIM ATILI DINAS KESEHATAN Bagian Kesatu Kepegawaian Tim AhIi Dinas Kesehatan Pasal 11 (1) Setiap Bi.dang Tim Ahli Dinas Kesehatan diketuai oleh pejabat Fungsional AhIi Seniror yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Anggota Tim Ahli Dinas Kesehatan diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. (3) Tim Ahli Dinas Kesehatan adalah berasal dari pejabat fungsional umum dan tertentu dibidang kesehatan. (a) Tim AhIi Dinas Kesehatan dapat ditugaskan untuk melakukan kegiatan pada unit kerja Dinas Kesehatan dalam rangka kebutuhan tenaga dan memenuhi angka kreditnya. (5) Proses kenaikan Pangkat Tim Ahli Dinas Kesehatan sesuai dengan ketentua:n Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Bagiaa Kedua Kriteria Ketua dan Anggota Tim AhIi Dinas Kesehatan Pasal 12 (1) Ifuiteria atau syarat untuk diangkat sebagai ketua Tim Ahli Dinas Kesehatlan sebagai berikut: a. Pergawai Negeri Sipil; b. Pangkat serendah- serendahnya Penata TK.1 (III/d); c. Pendidikan serendah-rendahnya Sarjana / Strata I (S1); d. Me4punyai integritas dan kompetensi dibidangnya; dan e. Pernah menduduki Jabatan Struktural minimal jabatan Esekrn III.b atau Kepala UPTD Puskesmas dan Pejabat Fungsional yang setara dan mernpunyai keahlian dibidangnya. (2) Kriteria atau syarat untuk diangkat sebagai Anggota Tim Ahli Dinas Kesehatan sebagai berikut: a. Pergawai Negeri Sipil; b. Pangkat serendah- serendahnya Penata Muda Tk.l $II/bl; c. d. e. Pendidikan serend'ah-rendahnya Sarjana { lo"* I ($1}; Mempunyai integriLs dan kompeterisi dibidangnva; dan pernah merra.ral;-:;;*' il..,f,;; minimal jabatan Eselon lv'b dan pejabat Fungsional y".g;**r" dan mLmpunyai keahlian dibidangnYa. Apabila terjadi kekeliruan dalan penetapan peraturan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestin Pasal 14 Peraturan Bupati ini berlaku mulai tanggal ditetapkannya/diundangkan' Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengUndanga' Peraturan firpati itil dengan penempatalnya datam Berita Daerah Kabupaten Jeneponto

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Januari 2015.
10

KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTInGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN JENEPONTO tahun ANGGARAN 2()15

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 01, BD.2016/NO.01

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN JENEPONTO TAHUN ANGGARAN 2()15

ABSTRAK:

bahwa pupuk merupakan Faktor sangat penting dalam peningkatan produktivitas komoditas pertanian dalam rangka mewqiudkan Ketahanan Pangan Nasional; bahwa guna meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pemupukan berimbang diperlukan adanya subsidi pupuk bagi para petani, maka dipandang perlu menetapkan Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor pertanian Tahun Anggaran 2A16 di Kabupaten Jeneponto; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Jeneponto.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah*Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 7.4, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor L822); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor L2 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun lgg? Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3a78); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun lggg tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun lggg Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821); Mengingat : 1. 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor tT Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara. Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahar{ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2861; I b. c. 2. 3. 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2OO3 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2e7l; 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355); 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2AA4 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44lLl; 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2OO4 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44331, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2OO9 Tentang Perubahan atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2AO4 Tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOg Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073); 9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2OO9 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5015); 10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5170); 1 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2OLl tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O1l Nomor 82, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 523\; 12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2Ol4 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OI4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679\; 13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2474 tentang Administrasi Pemerintahan (I-embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 292,1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomorl, 5 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2OOl tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO1 Nomor \4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ao7e); 15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor Bg Tahun 2OOT tentang Pembagian Urusan pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AOT Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aT3T\; 16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor TT Tahun 2OOS tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 1S Tahun 2Ol1 Tentang Perubahan atas Peraturan presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang Dalam Pengawasan; 17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 4o/Permentan/OT .14O I 4 /2OO7 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P, dan K pada Padi Sawah Spesifik Lokasi; 18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 /Permentan/SR.l4} / 8 / 2}ll tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk Pupuk Anorganik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor a9\; 19" Peraturan Menteri 7A lPermentan/SR .L4A / rc l2A1t Pupuk Hayati dan Pembenah Pertanian Nomor tentang Pupuk Organik, Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2CILL Nomor 66fl; 20. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M.DAG/PER/4 lzA13 tentang pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor pertanian; 21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32lPermentan/OT.L4O lS I2OIZ tentang pedoman Pembinaan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani (Berita Negara Tahun 2013 Nomor IOSS); 22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2aglpMK.o2/zars tentang Tatacara Penyediaan Anggaran, penghitungan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban Subsidi pupuk (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1613); 23. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60/Permentan/SR.310/ L2/ 2O1S tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2O16; 24. Peraturan Menteri perindustrian Nomor 69lM.IND IPERI 512015 tentang penggunaan Kantong satu Merk untuk Pupuk Bersubsidi; 25. Keputusan Menteri Perindustrian dan perdagangan Nomor 634 IMPP /Kep I 9 I 2002 tentang Ketentuan Jan Tata Caral Pengawasan Barang dan atau Jasa yang Beredar di pasar; I I 26. Keputusan Menteri Pertanian 669/Kpts IOf .L6Al212012 tentang Nomor Pembentukan Kelompok Kerja Perumusan Kebijakan Pupuk. 27 . Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 58 Tahun 2015 Tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Propinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2OL6 (Berita Daerah Tahun 2ALS Nomor 59).
MEMUTUSKAN: MenetapKan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN JENEPONTO TAHUN ANGGARAN 2016. BAB I KETENTUAIT UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Jeneponto. 2. Kabupaten adalah Kabupaten Jeneponto. 3. Bupati adalah Bupati Jeneponto. 4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 5. Kepala Dinas Provinsi adalah Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Kepala Dinas Perkebunan, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan di Kabupaten/Kota. 6. Kepala Dinas Kabupaten/Kota adalah Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Kepala Dinas Perkebunan, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan di Kabupaten/Kota. 7. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung. 8. Pupuk An-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan atau biologi, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuatf" pupuk. I 9. Pupuk organik adalah pupuk yang berasal dari tumbuhan mati, kotoran hewan dan/atau bagian hewan dan/atau limbah organik lainnya yang telah melalui proses rekayasa, berbentuk padat atau cair, dapat diperkaya dengan bahan mineral dan/atau mikroba, yang bermanfaat untuk meningkatkan kandungan hara dan bahan organik tanah serta memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah. 1O. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan. 1 1. Pupuk bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan/atau petani di sektor pertanian. 12. Kebutuhan pupuk bersubsidi adalah alokasi sejumlah pupuk bersubsidi per Provinsi yang dihitung berdasarkan usulan dari Gubernur atau Dinas yang membidangi sektor pertanian di Provinsi. 13. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disingkat HET adalah harga pupuk bersubsidi yang dibeli oleh petani/kelompok tani di Penyalur Lini IV yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian. 14. Harga Pokok Penjualan yang selanjutnya disingkat HPP adalah biaya pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi yang diproduksi oleh produsen pupuk dengan komponen biaya yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian. 15. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak dan budidaya ikan danlatau udang. 16. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman pangan atau hortikultura dengan luasan tertentu. 17. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman perkebunan dengan luasan tertentu. 18. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman hijauan pakan ternak dengan luasan tertentu. 19. Petambak adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya ikan dan /atau udang dengan luasan tertentu. 2o. Pelaksana Subsidi Pupuk adalah Badan usaha Milik Negara yang ditugaskan sebagai pelaks€rna penugasan untuk subsidi pupuk. 2l.Penyalur di Lini III adalah Distributor sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Fengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk[ Sektor Pertanian yang berlaku 22. Penyalur di Lini IV adalah Pengecer Resmi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku. 23. Kelompok Tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanflaatkan sumberdaya pertanian untuk bekerja sama meningkatkan produktivitas usahatani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usahatani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan, yang dikukuhkan oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk. 24. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani yang selanjutnya disingkat RDKK adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun oleh kelompok tani berdasarkan luasan areal usahatani yang diusahakan petani, pekebun, peternak dan petambak ralqrat berdasarkan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi. 25. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida yang selanjutnya disingkat KPPP adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Gubernur untuk Provinsi dan oleh Bupati/ Walikota untuk kabupaten/ kota. 26. Direktur Jenderal adalah Pejabat Eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pupuk sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. 27. Dinas Pertanian adalah instansi yang membidangi Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura di Provinsi atau Kabupaten/Kota. 28. Dinas Perkebunan adalah instansi yang membidangi Perkebunan di Provinsi atau Kabupaten I Kota. 29. Dinas Peternakan adalah instansi yang membidangi peternakan dan kesehatan hewan di Provinsi atau KabupatenlKota. 3O. Dinas Perikanan adalah instansi yang membidangi Perikanan dan Kelautan di Provinsi atau Kabupaten. BAB II PERUNTUKAN DAN KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI Pasal 2 (1) Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani, pekebun, peternak yang mengusahakan lahan dengan total luasan maksimal 2 (dua) hektar atau petambak dengan luasan maksimal 1 (satu) hektar setiap musim tanam per keluarga; (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (U tidak diperuntukkan bagr perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya. Pasal 3 {1} Kebutuhan Pupuk Bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan yang di4jukan oleh Kepala Dinas Kabupaten kepada Kepala Dinas Provinsi; (2} Kebr.ltr"lhan Purpuk Bersubsidi sebagairnana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut kabupaten, jenis, jumlah, sub sektotr, dan sebaran bulanan, ssfagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini. ' Pasal4 (1) Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalar,r Pasal 3 dirinei lebih laqiut menurut Kecamatan, jenis, jwnlah, sub selrtor dan sebaran bulanan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V Keputusan ini, yang merupakan bagran tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini. . , (2) Peraturan Bupati sebagaimana dirnaksud pada ayat (U paling larnbat ditetapkan pada akhir Bulan Desernber 2A16. Pasal 5 (1) Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dirinci lebih lanjut rnenumt keeamatan, jenis, junrlah, sub sektor dan sebaran bulanan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati. {2) Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan rekap RDKK yang disusun oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Pelaksanaan Penlruluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K) I(abupaten" Pasat 6 Dinas bersama kelembagaan penyuluhan setempat wajib melaksanakan pernbinaan kepada kelompok tani dalam perqrusunan RDKK sesuai luas areal \ usahatani dan/ata,u kemampuan penyerapan Pupuk di tingkat petani di v wilayahnya. Pasal 7 (1) Dalam hal kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 terjadi kekurangan maka dapat dipenuhi melalui realokasi antar wilayah, waktu dan sub sektor. (2) Realokasi antar kabupaten dalam urilayah Provinsi Sulawesi Selatan lebih lanjut ditetapkan oleh Gubenrur sesuai kebutuhan; (3) Reatokasi antar Kecamatan dalam wilayah kabupaten/kota lebih lanjut ditetapkan oleh Bupati. (a) Apabila alokasi Pupuk Bersubsidi disuatu kabupaten/kota, kecamatan pada bulan berjalan tidak mencukupi, maka produsen dapat menyalurkan alokasi Pupuk Bersubsidi di wilayah bersangkutan dari sisa alokasi bulan, sebelumnya dan/atau dari alokasi bulan berikutnya dengan tidaklr. melampaui aleikasi 1 (satu) tahun Pupuk Bersubsidi sebagaimana pupuk An-organik dan Pupuk oleh Pelaksana Subsidi Pupuk. BAB III PEITYALURAI{ PUPUK BERSUBSIDI Pasal 8 dimaksud dalam Pasal 2 Organik yang diproduksi Pasal 9 ayat (1) terdiri atas dan/atau diadakan (1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi sampai ke Penyalur di Lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Ntentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku; (2) Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian oleh Penyalur di Lini IV ke petani atau kelompok tani diatur sebagai berikut : a. penyaluran Pupuk Bersubsidi oleh Penyalur di Lini IV berdasarkan RDKK sesuai dengan wilayah tanggung jawabnya; b. penyaluran Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada huruf a memperhatikan kebutuhan kelompok tani dan alokasi di masing-masing wilayah; c. penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat yaitu : 1. tepatjenis; 2.lepatjumlah; 3. tepat harga; 4. tepat tempat; 5. tepat waktu; dan 6. tepat mutu. (3) Untuk kelancaran penyaluran Pupuk Bersubsidi di Lini IV ke petani atau kelompok tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2lr, Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian melakukan pendataan RDKK, sebagai dasar pertimbangan dalam pengalokasian Pupuk Bersubsidi sesuai alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5. (a) Optimalisasi pemanfaatan Pupuk Bersubsidi ditingkat petanilkelompok tani dilakukan melalui pendampingan penerapuul pemupukan berimbang spesifik lokasi oleh Penyuluh; (5) Pengawasan penyaluran Pupuk Bersubsidi di Lini IV ke petani dilakukan oleh petugas pengawas yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dari KPPP di Kabupaten; Pasal 1O (1) Pelaksana Subsidi Fupuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Penyalur di Lini III dan Penyalur di Lini IV wajib menjamin ketersediaan Pupuk Bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, peternak, dan petambak di[ wilayah tanggungjawabnya sesuai ketentuanJ/angberlaku; [' (2) Untuk menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pelaksana Subsidi Pupuk berkoordinasi dengan Dinas setempat untuk penyerapan Pupuk Bersubsidi sesuai ketentuan yang berlaku; Pasal 11 (1) Penyalur di Lini IV yang ditunjuk harus menjual Pupuk Bersubsidi sesuai HET; (2) HET Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (71 ditetapkan sebagai berikut: (3) HET Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pembelian oleh petani, pekebun, peternak, petambak di Lini IV secara tunai dalam kemasan sebagai berikut : a. Pupuk Urea b. Pupuk SP-36 c. Pupuk ZA d. Pupuk NPK e. Pupuk Organik a. Pupuk Urea b. Pupuk SP-36 c. Pupuk ZA d. Pupuk NPK e. Pupuk Organik Rp. 1.8O0; per kg; Rp. 2.OOO; per kg; Rp. 1.4O0; per kg; Rp. 2.3OO; per kg; dan Rp. 500; per kg; 50 kg; 50 kg; 50 kg; 50 kg; dan 4O kg. Pasal 12 (1) Kemasan Fupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) harus diberi label tambahan berwarna merah, mudah dibaca dan tidak mudah hilang/ terhapus yang bertuliskan: Pupuk Bersubsidi Pemerintah Barang Dalam Pengawasan (21 Khusus pengadaan dan penyaluran Pupuk lJrea bersubsidi berwarna pink dan PupukZA bersubsidi berwarna orange. BAB TV PENGAWASAN DAN PELAPORAIIT Pasal 13 Pelaksana Subsidi Pupuk wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi dari Lini I sampai Lini [V sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku. Pasal 14 (1) KPPP Kabupaten wqjib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga Pupuk Bersubsidi di wilayahnya; (2) KPPP Kabupaten d"alam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Pen5rufrrfr[ Pertanian Lapangan Pasal 15 (U KPPP kabupaten wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan Pupuk Bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Bupati sekali dalam tiga bulan; (2) Bupati menyampaikan laporan hasil verifikasi dan validasi Pupuk Bersubsidi kepada Gubernur melalui Kepala Kepala Dinas Provinsi sekali dalam sebulan; BAB V I{ETETITUAIT PENU'TUP Pasal 16 Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati. ksal I"7 Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 05 Tahun 2015 Tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku tragi. Pasel 18 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatar.nnya dalarn Berita Daerah Kabupaten Jeneponto.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Januari 2016.
15

PELAYANAN PUBLIK

2007

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2,

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pelayanan Publik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jeneponto

ABSTRAK:

Negara mempunyai kewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk pemenuhan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik sebagaimana diamanahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; kaitannya dengan pemberian otonomi kepada daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, prinsip penyelenggaraan otonomi daerah yang seluas-luasnya diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, prakarsa dan peran serta masyarakat; suatu upaya untuk mempertegas hak dan kewajiban masyarakat dan Pemerintah Daerah serta untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyelenggaraan pelayanan publik sesuai asas-asas umum pemerintahan yang baik guna membangun kepercayaan masyarakat, maka diperlukan suatu bentuk pengaturan yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelayanan publik
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan LNRI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil 5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara 6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 3 Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota 9. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Satu Pintu; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Jeneponto 12. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Dinas Daerah Kabupaten Jeneponto 13. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tekhnis Daerah Kabupaten Jeneponto 14. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jeneponto 15. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 3 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2006-2026.
PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
20 HALAMAN

rencana strategis kabupaten jeneponto

2002

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2002/NO.31

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Jeneponto

ABSTRAK:

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 Tentang tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah, bahwa Pertanggungjawaban Kepala Daerah diukur berdasarkan Rencana Strategis
1. Undang – Undang Nomor 29 tahun 1959 2. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1999 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 tahun 2000 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 104 tahun 2000 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 105 Tahun 2000 7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 108 8. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 9. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 25 Tahun 2000 10. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor I Tahun 2001 11. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 3 Tahun 2001 12. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999
Perencanaan Strategis merupakan serangkaian Perencanaan, Tindakan, dan kegiatan mendasar yang dibuat oleh Bupati untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Februari 2002.
9

organisasi-dan-tatakerja

2008

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2008/NO.188

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto

ABSTRAK:

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jeneponto, maka Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 1 Tahun 2004 perlu diadakan penyesuaian.
. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tingkat II di Sulawesi; 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan LNRI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 3 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2006-2026; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan daerah Kabupaten Jeneponto.;
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JENEPONTO

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 November 2008.
13 HALAMAN

pembentukan organisasi dan tata kerja

2004

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2004/NO.122

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jeneponto

ABSTRAK:

a. Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah maka Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 1 Tahun 2001 perlu diadakan perubahan berdasarkan dengan Kewenangan Daerah, Kebutuhan Daerah dan Kemampuan Keuangan Daerah. b. Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jeneponto perlu dilakukan penyesuaian dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah yang baru
1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959 2. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 3. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1999 5. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2003 8. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 9. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 01 Tahun 2001
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN JENEPONTO

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Februari 2004.
Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dinyatakan tidak berlaku
22

PAJAK DAERAH

2012

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2012/NO.211

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pajak Daerah

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak 6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pengadilan Pajak 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang¬-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang ( 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota 14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi 15. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Yang Pungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak 16. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 1 Tahun Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jeneponto
PAJAK DAERAH

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Januari 2012.
39 HALAMAN

TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN DAN PRIORITAS PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2, BD. 2021/NO. 2

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN DAN PRIORITAS PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Jeneponto tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian dan Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2021;
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455); 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261); 11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 61/PMK.07/2019 tentang Pedoman Penggunaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi (Berita Negara Republik Indonesia Negara Tahun 2019 Nomor 530); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2007 Nomor 173); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2020 Nomor 305); 14. Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 09 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2017 Nomor 09); 15. Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2020 Nomor 49).
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi : a. penetapan Rincian Alokasi Dana Desa; b. ketentuan Penggunaan Alokasi Dana Desa; c. mekanisme Penyaluran Alokasi Dana Desa; d. prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Desa; e. prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Desa; f. pelaporan; dan g. pengawasan Alokasi Dana Desa

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2021.
Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian dan Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian dan Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020
14

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT