tugas - fungsi - dan - tata - kerja - dinas - sosial
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 79, BD 2016/81
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (3) Perbup Bandung No. 60 Tahun 2016 maka perlu menetapkan Perbup tentang tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Sosial.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 16 Tahun 1994; PP RI No. 18 Tahun 2016; Permen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Biroakrasi RI No. 25 Tahun 2016; Permensos No. 13 Tahun 2016; Permensos No. 14 Tahun 2016; Perda Kab. Banddung No. 12 Tahun 2016; Perbup Bandung No, 60 Tahun 2016;
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Tugas Pokok Fungsi dan Sub Tugas, Kepegawaian, Pembiayaan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Desember 2016.
48 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 55 Tahun 2016
penyelenggaraan - infrastuktur - jaringan - telekomunikasi
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 55, BD 2016/57
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Infrastruktur Jaringan Telekomunikasi
ABSTRAK:
Bahwa perkembangan teknologi komunikasi dan infornmasi saat ini berjalan dinamis berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu mentapkan Perbup tentang Penyelenggaraan Infrastuktur Jaringan Telekomunikasi.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 36 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 2002; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 52 Tahun 2000; PP No. 53 Tahun 2000; PP No. 36 Tahun 2005; PP No. 26 Tahun 2008; Pepres No. 96 Tahun 2014; Perpres No. 38 Tahun 2018; Pernmen Telekomunikasi dan Informatika No. 02/PER/M.KOMINFI/3/2008; Permen Komunikasi dan Informatika No. 23/PER/M.Kominfo/04/2009; Permen Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional No. 4 Tahun 2015; Peraturan Bersama Mendagri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penenaman Modal No. 18 Tahun 2009; Keputusan Menteri Perhubungan No. KM.20 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 29 Tahun 2004; Perda Kab. Bandung No. 3 Tahun 2008; Perda Kab. Bandung No. 16 Tahun 2009; Perda Kab. Bandung No. 22 Tahun 2009; Perda Kab. Bandung No. 12 Tahun 2013; Perda Kab. bandung No. 12 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Penyelenggaraan Menara Macrocell, Penyelenggaraan Tiang Microcell, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 November 2016.
49 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 64 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Layanan Rujukan Terpadu Penanganan Kemiskinan "Sabilulungan"
ABSTRAK:
Bahwa masalah kesejahteraan sosial merupakan hal yang mendesak dan memerlukan lamgkah langkah penanganan dan pendekatan yang sistematik dalam upaya pelayanan dan penangan terhadap masalah kesejahteraan sosial agar lebih efektif maka perlu menetapkan Perbup tentang Sistem Layanan Rujukan Terpadu Penanganan Kemiskinan "Sabilulungan".
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 13 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 39 Tahun 2012; PP No. 18 Tahun 2016; Perpres No. 15 Tahun 2010; Kepmensos RI No. 50/HUK/2013; Perda Kab. Bandung n No. 5 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. bandung No. 25 Tahun 2009; Perda Kab. Bandung No. 11 Tahun 2010; Perda Kab. Bandung No. 6 Tahun 2011; Perda Kab. Bandugn No. 12 Tahun 2013; Perda Kab. Bandung No. 1 Tahun 2015; Perda Kab. Bandung No. 7 Tahun 2015; Perda Kab. Bandung No. 12 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Pembe ntukan Keududkan Dan Stuktur Pelaksana SLRT-Penangan Kemiskinan Sabilulungan, Tata Kerja, Pembiayaan dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 November 2016.
8 Hlm.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2016
tugas - fungsi - dan - tata - kerja - badan - kepegawaian - pendidikan -dan - pelatihan - daerah
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 98, BD 2016/100
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (3) Perbup Bandung No. 61 tahun 2016 maka perlu menetapkan Perbup tentang tugas, fungsi, dan tata kerja Badan kepegawaian, pendidikan dan Pelatihan Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 5 Tahun 2014; PP No. 16 Tahun 1994; PP RI No. 18 Tahu 2016; Perdsa Kab. Bandung No. 12 Tahun 2016; Perbup No. 61 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Tugas Pokok Funsi Dan Sub Tugas, Tata Kerja, Kepegawaian, Pembiayaan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Desember 2016.
47 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 83 Tahun 2016
tugas - fungsi - dan - tata - kerja - dinas - lingkungan - hidup
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 83, BD 2016/85
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (3) Perbup Bandung No. 60 Tahun 2016 maka perlu mentapkan Perbup tentang tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Lingkungan Hidup.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Uu No. 4 Tahun 1958; UU jo. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Uu No. 9 Tahun 2015; PP No. 16 Tahun 1994; PP RI No. 18 Tahun 2016; Permen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Biroakrasi No. 25 Tahun 2016; Perda Kab. Bandung No. 12 Tahun 2016; Perbup Bandung No. 60 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Tugas Pokok Fungsi dan Sub Tugas, Tata Kerja, Kepegawaian, Pembiayaan dan Ketentuan Umum.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Desember 2016.
56 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 91 Tahun 2016
tugas - fungsi - dan - tata - kerja - dinas - pariwisata - dan - kebudayaan
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 91, BD 2016/93
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (3) Perbup Bandung No. 60 Tahun 2016 maka perlu mentapkan Perbup tentang Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 16 Tahun 1994; PP RI No. 18 Tahun 2016; Permen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Biroakrasi RI No. 25 Tahun 2016; Perda Kab. Bandung No. 12 Tahun 2016; Perbup Bandung No. 60 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Tugas Pokok Fungsi Dan Sub Tugas, Tata Kerja, Kepegawaian, Pembiayaan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Desember 2016.
41 Hlm.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bandung Nomor 16 Tahun 2016
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Raharja Kabupaten Bandung
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Desember 2016.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
