Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.242 peraturan dalam 0,021 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 56 Tahun 2010

Pedoman Administrasi Bagi Desa Di Kabupaten Bandung

Desa Standar/Pedoman

Download :
PERBUP No. 56 th 2010 ADM DESA.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2003

Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002

APBD

Download :
PERDA Kab. Bandung No.2 Tahun 2003.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 43 Tahun 2011

Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Diluar Kuota Jamkesmas Dan Jamkesda Bagi Peserta Pemegang SKTM Bidang Kesehatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung

Kesehatan Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
Nomor-43-Tahun-2011.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2017

Layanan Pengadaan Secara Elektronik

Pengadaan Barang/Jasa

Download :
PERBUP 4 TAHUN 2017.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2018

Pelayanan Secara Elektronik Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Telekomunikasi, Informatika, dan Internet Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
PERBUP 11 TAHUN 2018 TENTANG PSE.pdf

Abstrak

PELAYANAN SECARA ELEKTRONIK DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, BD 2018/11

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelayanan Secara Elektronik Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

ABSTRAK:

Berdasarkan Pasal 36 Perda Kab. Bandung No. 12 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu, ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pelayanan secara elektronik diatur dengan Perbup. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Perbup tentang Pelayanan Secara Elektronik Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 82 Tahun 2012; PP No. 96 Tahun 2012; PP No. 38 Tahun 2017; Perpres No. 76 Tahun 2013; Perpres No. 97 Tahun 2014; Perpres No. 91 Tahun 2017; Permenpan RB No. 15 Tahun 2014; Permenkominfo No. 4 Tahun 2016; Permendagri No. 100 Tahun 2016; Permendagri No. 138 Tahun 2017; Perda Kab. Bandung No. 12 Tahun 2015; Perbup Bandung No. 101 Tahun 2016; Perbup Bandung No. 50 Tahun 2017; Perbup Bandung No. 51 Tahun 2017.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pelayanan Secara Elektronik Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan sistematika sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum; 2. Tujuan dan Ruang Lingkup Pelayanan Secara Elektronik; 3. Pengelompokan Layanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Elektronik; 4. Pengintegrasian Proses; 5. Pelaksanaan Pelayanan; 6. Survey Kepuasan Masyarakat; 7. Hak Akses; 8. Tanda Tangan Elektronik; 9. Dokumen Elektronik; 10. Ketentuan Peralihan; 11. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Januari 2018.
Perbup Bandung No. 101 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kabupaten Bandung No. 12 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
19 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2002

Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah Dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Download :
PERDA Kab. Bandung No.8 Tahun 2002.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 129 Tahun 2020

Tata Cara Penggunaan Belanja Tidak Terduga Dalam Pelaksanaan Kegiatan Desa Aman Covid-19 Di Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2020

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Desa COVID-19 / Corona

Download :
Perbup Kab BAndung No_129_Tahun_2020_1607574396.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bandung Nomor 23 Tahun 2016

Penyelenggaraan Jalan

Lalu Lintas, Jalan

Download :
No_23_Tahun_2016.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 73 Tahun 2018

Pedoman Pengelolaan Dan Pemanfaatan Media Sosial Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung

Telekomunikasi, Informatika, dan Internet

Download :
No_73_Tahun_2018.pdf

Abstrak

Telekomunikasi, Informatika, dan Internet

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 73, BD 2018/73

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pemanfaatan Media Sosial Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 83 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah, salah satu tugas humas pemerintah adalah menyebarluaskan informasi dan kebijakan pemerintah sesuai dengan institusi/lembaga masing-masing kepada publik, menampung dan mengolah aspirasi masyarakat, serta membangun kepercayaan publik guna menjaga citra dan reputasi pemerintah; b. bahwa sehubungan dengan meningkatnya penggunaan media sosial dalam penyampaian informasi kepada masyarakat oleh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, sehingga perlu pengaturan dalam pengelolaan dan pemanfaatan media sosial; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pemanfaatan Media Sosial Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung;
Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2011, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2012, Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016
Terdiri dari 11 pasal, 8 bab yaitu ketentuan umum, media sosial, konten dan informasi, kewenangan dan pengelola media sosial, pengendalian, pelaporan, pembinaan dan pengawasan, ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 November 2018.
mengatur mengenai pedoman pengelolaan dan pemanfaatan media sosial di lingkungan pemerintah kabupaten bandung
13 hal

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2020

Pengelolaan Dan Pengembangan Desa Wisata

Pariwisata dan Kebudayaan Desa

Download :
Perda Kab BAndung No_7_Tahun_2020_1609318752.pdf

Abstrak

Pariwisata dan Kebudayaan-Desa

2020

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD 2021/7

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Dan Pengembangan Desa Wisata

ABSTRAK:

a. bahwa Desa memiliki keanekaragaman, kekhasan dan keunikan tradisi budaya beserta cagar alam dan cagar budaya merupakan bagian dari kekayaan, potensi dan sumber daya yang perlu dilestarikan dan dikelola demi meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat setempat dan mewujudkan cita-cita kemerdekaan Indonesia; b. bahwa bentuk peningkatan kemandirian dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, meliputi pengembangan Desa wisata dan strategi pengembangannya demi mendukung pemberdayaan ekonomi kreatif dan produktif masyarakat; c. bahwa dalam ketentuan Pasal 16 dan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2018-2025, merumuskan bahwa Desa wisata menjadi salah satu sasaran pengembangan dalam rencana pembangunan Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Bandung; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Desa Wisata;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2019
Terdiri dari 28 pasal, 11 bab yaitu ketentuan umum, asas dan prinsip desa wisata, fungsi, maksud dan tujuan, penetapan desa wisata, pengelolaan desa wisata, pengembangan desa wisata, penganggaran desa wisata, pembinaan, pengawasan, dan pelaporan, penghargaan, peran serta masyarakat, ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 November 2020.
mengatur mengenai pengelolaan dan pengembangan desa wisata
20 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2010.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 April 2003.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2011.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Januari 2017.