PERBUP Kab. Bandung No. 13 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Keputusan Dan Surat-Surat Bidang Kepegawaian Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung
Mengubah :
PERBUP Kab. Bandung No. 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Keputusan dan Surat-surat Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung
PERBUP Kab. Bandung No. 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Keputusan dan Surat-surat Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung
PERBUP Kab. Bandung No. 1 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Keputusan dan Surat-surat Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Keputusan Dan Surat-Surat Bidang Kepegawaian Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Mei 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 25 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Dan Validasi Data Tenaga Honorer Kategori II Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2014.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 25 Tahun 2010
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Air Tanah Dan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Air Tanah
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2016.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 25 Tahun 2017
pusat - kesejahteraan - sosial - penanganan - kemiskinan
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, BD 2017/25
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pusat Kesejateraan sosial Penanganan Kemiskinan
ABSTRAK:
Bahwa masalah kesejahteraan sosial merupakan hal yang mendesak dan memerlukan langkah langkah di Kab. Bandung telah ditetapkan Perbup Bandung No. 64 Tahun 2016 Sistem Layanan Rujukan Terpadu Penanganan Kemiskinan dalam upaya memberikan pelayanan sebagaimana dimaksud pada huruf c maka perlu menetapkan Perbup tentang Pusat Kesejahteraan Sosial Penanganan Kemiskinan.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 25 Tahun 2009; U No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 6 Tahun 2014; PP No. 39 Tahun 2012; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016; Peerpres No. 15 Tahun 2010; Keputusan Menteri Sosial RI No. SO/HUK/2013; Perda Kab. Bandung No. 15 Tahun 2013; Perbup No. 64 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Pembentukan Keududkan Dan Struktur Pelaksana Puskesos Penanganan Kemiskinan, Tugas Fungsi Dan Sasaran, Proses Pelayanan Puskesos, Biaya, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 April 2017.
14 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 25 Tahun 2016
PERBUP Kab. Bandung No. 62 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan Dan Belanja Tidak Terduga Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Di Kabupaten Bandung
peedoman - pemberian - hibah - bantuan - sosial - bantuan - keuangan - dan - belanja - tidak - terduga - yang - bersumber - dari - anggaran - pendapatan - dan - belanja - daerah
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, BD 2016/27
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Hibah, Bantuan Sosial,Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka pembinaan terhadap pengelolaan Haibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan Belanja Tak Terduga di Kab. Bandung berdasarkan Pasal 42 Permendagri No. 32 Tahun 2011 maka perlu menetapkan Perbup tentang Pedoman Pemberian Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 24 Tahun 2007; UU No. 11 Tahun 2009; UU RI No. 17 Tahun 2013; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah ebebrapa kali dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 6 Tahun 2008; PP No. 7 Tahun 2008; PP No. 21 Tahun 2008; PP No. 22 Tahun 2008; PP No. 5 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 83 Tahun 2012; PP No. 71 Tahun 2010; Perpres No. 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah eberapa kali terakhir dengan Perpres No. 4 Tahun 2015; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah ebebrapa kali dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah eberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 14 Tahun 2016; Perda Kab. Bandung No. 2 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Bandung no. 9 Tahun 2015; Perda Kab. Bandugn No. 10 Tahun 2007; Perda Kab. Bandung No. 17 Tahun 2007; Perda Kab. Bandung no. 19 Tahun 2007; Perda Kab. Bandung No. 20 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perda Kab. Bandung No. 23 Tahun 2012; Perda Kab. Bandung No. 21 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Bandugn No. 1 Tahun 2015; Perda Kab. Bandugn No. 22 Tahun 2007; Perda Kab. Bandung No. 12 Tahun 2013; Perbup Bandung No. 60 Tahun 2011.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Ruang Lingkup, Hibah, Bantuan Sosial, Monitoring Dan Evaluasi, Bantuan Keuanga, Monitoring Dan Evaluasi, Bantuan Belanja Tidak Terduga, monitoring Dan Evaluasi, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Mei 2016.
48 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 26 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, ketentuan lebih lanjut mengenai Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan tata kerja serta eselonisasi Perangkat Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati; Dan berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016, Peraturan Bupati Bandung Nomor 152 Tahun 2021, Peraturan Bupati Bandung Nomor 1 Tahun 2022.
Ketentuan Umum, Tugas Pokok, Fungsi Dan Sub Tugas, Tata Kerja, Kepegawaian, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2022.
28 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
