Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2021

Menemukan 118 peraturan dalam 0,008 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 44 Tahun 2021

Insentif Pajak Daerah Untuk Wajib Pajak Daerah Terdampak Wabah Corona Virus Disease 2019 Tahun 2021

Pajak dan Retribusi Daerah COVID-19 / Corona

Download :
No_44_Tahun_2021_1641788997.pdf

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah-COVID-19 / Corona

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 44, BD 2021/44

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Insentif Pajak Daerah Untuk Wajib Pajak Daerah Terdampak Wabah Corona Virus Disease 2019 Tahun 2021

ABSTRAK:

a. bahwa wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) merupakan bencana nasional yang mempengaruhi stabilitas dan produktivitas sektor perekonomian; b. bahwa untuk menjaga stabilitas pertumbuhan perekonomian para wajib pajak yang terkena dampak, daya beli masyarakat, dan produktivitas sektor perekonomian, perlu memberikan insentif pajak daerah berupa penghapusan sanksi administrasi/denda Pajak; c. bahwa seiring dengan telah habisnya batas waktu pelaksanaan pemberian insentif pajak serta adanya perubahan dan penambahan pengaturan dalam Peraturan Bupati Nomor 126 Tahun 2020 tentang Insentif Pajak Daerah Untuk Wajib Pajak Daerah Terdampak Wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID19), sehingga perlu diganti; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Insentif Pajak Daerah Untuk Wajib Pajak Daerah Terdampak Wabah Corona Virus Disease 2019 Tahun 2021;
Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011,
Terdiri dari 9 pasal, 5 bab yaitu ketentuan umum, insentif pajak, batas waktu pelaksanaan, ketentuan peralihan, ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juni 2021.
mengatur mengenai insentif pajak daerah untuk wajib pajak daerah terdampak wabah corona virus disease 2019 tahun 2021
7 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 47 Tahun 2021

Penerapan Dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum

Perizinan, Pelayanan Publik Standar/Pedoman

Download :
No_47_Tahun_2021_1642666337.pdf

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik-Standar/Pedoman

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 47, BD 2021/47

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penerapan Dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum

ABSTRAK:

a. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Di Provinsi Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah perlu menetapkan pengaturan mengenai Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum. b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2011, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2019, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016
Terdiri dari 12 pasal, 7 bab yaitu ketentuan umum, mutu pelayanan dasar, kriteria penerima, tata cara pemenuhan standar teknis, tim taksir/juru taksir kerugian dampak penegakan perda dan perkada, pembiayaan, ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juli 2021.
mengatur mengenai penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal sub urusan ketentraman dan ketertiban umum
11 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 49 Tahun 2021

Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2022

Pengadaan Barang/Jasa Standar/Pedoman

Status Peraturan

Diubah dengan :

PERBUP Kab. Bandung No. 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2022.

Download :
No_49_Tahun_2021_1641870669.pdf

Abstrak

Pengadaan Barang/Jasa-Standar/Pedoman

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 49, BD 2021/49

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2022

ABSTRAK:

a. bahwa dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah perlu menetapkan standar satuan harga sebagai acuan batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui; b. bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu mengatur standar harga satuan di Kabupaten Bandung; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Bandung tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2022;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020
Terdiri dari 6 pasal, 5 bab yaitu ketentuan umum, fungsi, standar satuan harga yang berfungsi sebagai batas tertinggi dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD, standar satuan harga yang berfungsi sebagai batas tertinggi dalam perencanaan dan estimasi pelaksanaan APBD, ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juli 2021.
mengatur mengenai standar satuan harga yang berfungsi sebagai batas tertinggi dalam perencanaan dan estimasi pelaksanaan APBD
6 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 51 Tahun 2021

Pedoman Pemberian Insentif Bagi Guru Ngaji

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Standar/Pedoman

Download :
No_51_Tahun_2021_1641870770.pdf

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya-Standar/Pedoman

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 51, BD 2021/51

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Insentif Bagi Guru Ngaji

ABSTRAK:

a. bahwa kegiatan belajar-mengajar baca dan tulis (mengaji) dan pendidikan keagamaan yang diselenggarakan oleh Para Guru Ngaji bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa serta mendorong masyarakat untuk gemar membaca, memahami dan mengamalkan Al-Qur’an dan mempersiapkan para peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya; b. bahwa sebagai wujud kepedulian dan penghargaan terhadap Guru Ngaji yang turut berperan serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan pembinaan dan pengembangan kehidupan beragama menuju masyarakat Kabupaten Bandung yang bangkit, edukatif, dinamis, agamis dan sejahtera diperlukan pengaturan mengenai pedoman pemberian insentif bagi Guru Ngaji sesuai dengan kemampuan keuangan daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Insentif bagi Guru Ngaji;
Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007
Terdiri dari 19 pasal, 9 bab yaitu ketentuan umum, penetapan penerima insentif guru ngaji, mekanisme penyaluran insentif guru ngaji, tim insentif guru ngaji, monitoring dan evaluasi, pelaporan, pembiayaan, ketentuan peralihan, ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juli 2021.
mengatur mengenai pedoman pemberian insentif bagi guru ngaji
20 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 52 Tahun 2021

Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kabupaten Bandung

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Diubah dengan :

PERBUP Kab. Bandung No. 289 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 52 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Bandung
PERBUP Kab. Bandung No. 165 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kabupaten Bandung

Download :
No_52_Tahun_2021_1642666001.pdf

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 52, BD 2021/52

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kabupaten Bandung

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, mekanisme tata cara pemungutan pajak ditetapkan dengan Peraturan Bupati; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Bandung tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kabupaten Bandung;
Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 172 Tahun 1997, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Nomor VII Tahun 1985, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016
Terdiri dari 90 pasal, 6 bab yaitu ketentuan umum, tata cara pemungutan PBB, sengketa, fasilitas, ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juli 2021.
mengatur mengenai tata cara pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di kabupaten bandung
42 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 54 Tahun 2021

Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 115 Tahun 2020 Tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2021

Pengadaan Barang/Jasa Standar/Pedoman

Download :
No_54_Tahun_2021_1641872184.pdf

Abstrak

Pengadaan Barang/Jasa-Standar/Pedoman

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 54, BD 2021/54

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 115 Tahun 2020 Tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2021

ABSTRAK:

a. bahwa standar satuan harga digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah; b. bahwa sehubungan dengan adanya barang yang belum tercantum dalam daftar standar satuan harga Pemerintah Kabupaten Bandung, sehingga Peraturan Bupati Nomor 115 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 115 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2021 perlu diubah dan disesuaikan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 115 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2021;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Bupati Nomor 115 Tahun 2020
Terdiri dari 2 pasal

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juli 2021.
Peraturan Bupati Bandung Nomor 115 Tahun 2020
mengatur mengenai perubahan kedua atas peraturan bupati bandung nomor 115 tahun 2020 tentang standar satuan harga pemerintah kabupaten bandung tahun anggaran 2021
6 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 56 Tahun 2021

Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Keputusan Dan Surat-Surat Bidang Kepegawaian Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung

Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan

Diubah dengan :

PERBUP Kab. Bandung No. 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penandatangan Keputusan dan Surat-surat Bidang Kepegawaian Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.

Download :
No_56_Tahun_2021_1642665800.pdf

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 56, BD 2021/56

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Keputusan Dan Surat-Surat Bidang Kepegawaian Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2022
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021, Peraturan Presiden 59 Tahun 2017, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020, Peraturan Presiden Nomor Tahun 2021, Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KM.7/2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021, Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 27 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 14 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016, Peraturan Bupati Bandung Nomor 60 Tahun 2012
Terdiri dari 12 pasal, 6 bab yaitu ketentuan umum, rencana kerja pemerintah daerah, dokumen RKPD, pengendalian dan evaluasi, perubahan RKPD, ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Agustus 2021.
mengatur mengenai rencana kerja pemerintah daerah kabupaten bandung tahun 2022
11 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 59 Tahun 2021

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2022

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download :
No_59_Tahun_2021_1642666244.pdf

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 59, BD 2021/59

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2022

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2022;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021, Peraturan Presiden 59 Tahun 2017, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020, Peraturan Presiden Nomor Tahun 2021, Peraturan Presiden Nomor Tahun 2021 , Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KM.7/2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021, Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 27 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 14 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016, Peraturan Bupati Bandung Nomor 60 Tahun 2012
Terdiri dari 12 pasal, 6 bab yaitu ketentuan umum, rencana kerja pemerintah daerah, dokumen RKPD, pengendalian dan evaluasi, perubahan RKPD, ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Agustus 2021.
Terdiri dari rencana kerja pemerintah daerah kabupaten bandung tahun 2022
11 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 60 Tahun 2021

Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download :
PERBUP 60 TAHUN 2021 Perubahan Kedua RKPD.pdf

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 60, BD 2021/60

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021

ABSTRAK:

a. bahwa perubahan rencana kerja pemerintah daerah dijadikan dasar pedoman penyusunan kebijakan umum perubahan APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara; b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan antar dokumen perencanaan agar dapat memberikan arah yang jelas sesuai dengan prioritas pembangunan daerah diperlukan dasar hukum yang sesuai dengan program kerja pemerintah kabupaten bandung; c. bahwa dasar hukum yang ada dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 53 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 99 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 perlu dilengkapi sehingga dapat sesuai dengan program kerja pemerintah Kabupaten Bandung; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Bandung tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 99 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995, Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang–Undang Nomor 40 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013, Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014, Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977, Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008, Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018, Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020, Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2020, Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020, Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2011, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2562/Menkes/Per/XII/2011, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun Tahun 2016, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2016, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 23 Tahun 2017, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2018, . Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 19/PRT/M/2018, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/PRT/M/2019, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.05/2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.07/2020, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.07/2020, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2020, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.07/2020, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.07/2021, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.07/2021, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2020, Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 59 Tahun 2020, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2006, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 26 Tahun 2009, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 15 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 15 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 22 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 13 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2013, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 15 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 27 tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 14 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 13 Tahun 2018, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 16 Tahun 2018, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 tahun 2019, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 13 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2020, Peraturan Bupati Bandung Nomor 53 Tahun 2011, Peraturan Bupati Bandung Nomor 44 Tahun 2014, Peraturan Bupati Bandung Nomor 65 Tahun 2014, Peraturan Bupati Bandung Nomor 3 Tahun 2015, Peraturan Bupati Bandung Nomor 51 Tahun 2015, Peraturan Bupati Bandung Nomor 25 Tahun 2016, Peraturan Bupati Bandung Nomor 39 tahun 2016, Peraturan Bupati Bandung Nomor 48 Tahun 2017, Peraturan Bupati Bandung Nomor 60 tahun 2017, Peraturan Bupati Bandung Nomor 40 tahun 2018, Peraturan Bupati Bandung Nomor 47 Tahun 2018, Peraturan Bupati Bandung Nomor 14 Tahun 2019, Peraturan Bupati Bandung Nomor 23 Tahun 2019, Peraturan Bupati Bandung Nomor 99 Tahun 2020, Peraturan Bupati Bandung Nomor 115 Tahun 2020, Peraturan Bupati Bandung Nomor 116 Tahun 2020, Peraturan Bupati Bandung Nomor 127 Tahun 2020, Peraturan Bupati Bandung Nomor 140 Tahun 2020, Peraturan Bupati Bandung Nomor 3 Tahun 2021, Peraturan Bupati Bandung Nomor 6 Tahun 2021, Peraturan Bupati Bandung Nomor 7 Tahun 2021, Peraturan Bupati Bandung Nomor 10 Tahun 2021, Peraturan Bupati Bandung Nomor 19 Tahun 2021, Peraturan Bupati Bandung Nomor 22 Tahun 2021, Peraturan Bupati Bandung Nomor 23 Tahun 2021, Peraturan Bupati Bandung Nomor 30 Tahun 2021, Peraturan Bupati Bandung Nomor 51 Tahun 2021
Terdiri dari 2 pasal

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2021.
Peraturan Bupati Bandung Nomor 99 Tahun 2020
mengatur mengenai perubahan kedua atas peraturan bupati bandung nomor 99 tahun 2020 tentang rencana kerja pemerintah daerah kabupaten bandung tahun 2021
28 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 61 Tahun 2021

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Tanah

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
No_61_Tahun_2021_1641870893.pdf

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 61, BD 2021/61

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Tanah

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah melalui pajak air tanah serta untuk mendukung peningkatan penerimaan pajak daerah, diperlukan penguatan landasan hukum terhadap pemungutan pajak air tanah; b. bahwa Peraturan Bupati Bandung Nomor 42 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Tanah belum dapat memberikan dukungan pendapatan pajak yang optimal sehingga perlu diganti; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Tanah;
Undang–UndangNomor 14 Tahun 1950, Undang–Undang Nomor 6 Tahun 1983, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997, Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2011
Terdiri dari 59 pasal, 9 bab yaitu ketentuan umum, objek pajak, dasar pengenaan pajak, wilayah dan kewenangan pemungutan, tata cara pemungutan, tata cara penagihan pajak, penatausahaan, jenis formulir, tata cara pembukuan dan pelaporan, ketentuan peralihan, ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2021.
mengatur mengenai petunjuk teknis pelaksanaan pemungutan pajak air tanah
31 halaman

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2021

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT