Peraturan Daerah (PERDA) tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren
ABSTRAK:
Bahwa pesantren sebagai salah satu lembaga pendidikan yang mengupayakan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, keberadaan pesantren yang tersebar di setiap wilayah kabupaten bandung menjadi sangat penting dalam upaya pembangunan masyarakat, untuk menjamin penyelenggaraan pesantren dalam menjalankan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat, maka perlu ditetapkan Perda tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 18Tahun 2019; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 82 Tahun 2021; Perda Provinsi Jawa Barat No. 1 Tahun 2021.
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, penyelenggaraan pesantren, perencnaan pengembangan pesantren daerah, pengembangan pesantren, partisipasi masyarakat, kerja sama, tim pengembangan pesantren, pendanaan, monitoring dan evaluasi, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 05 September 2022.
24 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2019
Administrasi dan Tata Usaha NegaraKepegawaian, Aparatur NegaraPelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN
Status Peraturan
Dicabut dengan :
PERBUP Kab. Bandung No. 13 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Keputusan Dan Surat-Surat Bidang Kepegawaian Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung
Diubah dengan :
PERBUP Kab. Bandung No. 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Keputusan Dan Surat-Surat Bidang Kepegawaian Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung
Mengubah :
PERBUP Kab. Bandung No. 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Keputusan dan Surat-surat Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung
PERBUP Kab. Bandung No. 1 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Keputusan dan Surat-surat Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Keputusan dan Surat-surat Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Februari 2019.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2001
Perlindungan Usaha-Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, BD 2020/8
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pasar Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pasar
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (4),
Pasal 4 ayat (6), Pasal 6 ayat (4), Pasal 7 ayat (6), Pasal 8
ayat (2), Pasal 18, Pasal 22, Pasal 24 ayat (9), Pasal 27 ayat
(2), Pasal 28 ayat (8), Pasal 35, Pasal 38 ayat (5), Pasal 39,
Pasal 45, Pasal 46 ayat (3), dan Pasal 47 ayat (4) Peraturan
Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan
Pasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan
Pasar, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun
2016 tentang Penyelenggaraan Pasar sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun
2016 tentang Penyelenggaraan Pasar
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016
Terdiri dari 40 pasal, 12 bab yaitu Ketentuan Umum, Luas, Jarak, Perizinan, Sarana Dan Prasarana Pusat Perbelanjaan Berbentuk Kawasan Pertokoan, Kawasan Rumah Toko, Dan Kawasan Pergrosiran, Sarana Yang Wajib Ada Pada Toko Swalayan, Penataan Pasar Rakyat Milik Pemerintah Daerah, Jumlah Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, Dan Toko Swalayan Serta Jarak Antara Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan Dengan Toko Eceran Tradisional, Tata Cara Penerapan Sanksi Administratif, Pembangunan Atau Revitalisasi Pasar Rakyat, Tata Cara Penyusunan Analisa Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Setempat, Tata Cara Permohonan Dan Persyaratan Izin Usaha, Pengelolaan Pasar Rakyat Oleh Pemerintah Daerah, Pembinaan Dan Pengawasan Serta Koordinasi Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, Dan Toko Swalayan, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Januari 2020.
mengatur mengenai Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pasar Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pasar
24 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2014
renacana - strategis - rumah - sakit - umum - daerah - cicalengka - kabupaten - bandung
2014
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, BD 2014/8
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Cicalengka Kabupaten Bandung
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 4 ayat a94a0 huruf c PP No. 23 Tahun 2005 maka perlu menetapkan Perbup tentang Rencana Strategis tentang Rencana Strategis Bisnis Rumah Sakit Umum Daerah Cicalengka Kab. Bandung.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 44 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 20 Tahun 2004; PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 38 Tahun 2007; Permendagri No. 61 Tahun 2007; Permen Keuangan No. 08/PMK.02/2006; Permenkes No. 159b/Menkes/SK/Per/II/1988;Permenkes No. 749b/Menkes/SK/Per/XII/1989; Kepmenkes No. 772/Menkes/SK/IV/2002; Kepmenkes No. 631/Menkes/SK/IX/2006;Kepmenkes No. 703/Menkes/SK/IX/2006; Perda Kab. Bandung No. 17 TAhun 2007; Perda Kab. bandung No. 19 Tahun 2007; Perda Kab. bandung No. 21 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Bandung No. 11 Tahun 2003; Perda Kab.bandung No. 5 Tahun 2008; Perda Kab. Bandung No. 11 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Bandung No. 5 Tahun 2015; Perda Kab. Bandung No. 12 Tahun 2013; Perbup No.1 Tahun 2009; Perbup Bandung No. 46 Tahun 2012; Perbup Bandung No. 41 Tahun 2013.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, dan Rencana Strategis Bisnis.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Februari 2014.
76 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Reklame, Parkir, Mineral Bukan Logam Dan Batuan, Pajak Penerangan Jalan Dan Pajak Air Tanah Kabupaten Bandung
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Februari 2014.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2018
TAMBAHAN PENGHASILAN DUKUNGAN MOBILITAS BAGI PEJABAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 9, BD 2018/09
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tambahan Penghasilan Dukungan Mobilitas bagi Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung
ABSTRAK:
Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Pejabat di Lingkungan Pemkab Bandung, maka dipandang perlu memberikan tambahan penghasilan berupa tambahan penghasilan dukungan mobilitas sesuai kemampuan keuangan daerah. Berdasarkan Pasal 39 ayat (2) dan ayat (7a) Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemda dapat memberikan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya dalam rangka peningkatan kesejahteraan umum pegawai. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Perbup tentang tambahan penghasilan dukungan mobilitas bagi Pejabat di Lingkungan Pemkab Bandung.
UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 87 Tahun 2014; Perpres No. 87 Tahun 2014; Perpres No. 11 Tahun 2017; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 19 Tahun 2016; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Perda Kab. Bandung No. 2 Tahun 2007; Perda Kab. Bandung No. 12 Tahun 2013; Perda Kab. Bandung No. 5 Tahun 2016; Perda Kab. Bandung No. 12 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Tambahan Penghasilan Dukungan Mobilitas Bagi Pejabat di Lingkungan Pemkab Bandung, dengan sistematika sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum;
2. Tambahan Penghasilan Dukungan Mobilitas;
3. Prosedur Pembayaran;
4. Ketentuan Peralihan;
5. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Januari 2018.
Perbup Bandung No. 90 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan Dukungan Mobilitas Bagi Pejabat di Lingkungan Pemkab Bandung
10 halaman (lampiran 1 halaman)
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
