Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 152 Tahun 2021 Tentang Penyederhanaan Birokrasi Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung
ABSTRAK:
Bahwa penyederhanaan birokrasi dilakukan melalui tahapan penyederhanaan struktur organisasi, penyertaan jabatan dan penyesuaian sistem kerja, hasil penyederhanaan birokrasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Bandung terdapat beberapa jabatan struktural mengalami penyetaraan sehingga kegiatan teknis pengelolaan keuangan belum dapat dilaksanakan secara optimal, kebijakan penyederhanaan birokrasi dalam Perbub No. 152 Tahun 2021 belum mengakomodir kebijakan ditetapkan sebagai pejabat pelaksana teknis kegiatan, maka perlu ditetapkan Perbub tentang Perubahan atas Peraturan Bupati No. 152 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Birokrasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.
Dasar hukum peraturan bupati ini adalah: UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah menjadi PP No. 11 Tahun 2017; PermenPANRB No. 17 Tahun 2021; PermenPANRB No. 25 Tahun 2021; Perda No. 12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah terakhir dengan No. 8 Tahun 2021. Perbub No. 152 Tahun 2021.
Peraturan ini mengatur tentang Perbub tentang Perubahan atas Peraturan Bupati No. 152 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Birokrasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juni 2022.
5 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 90 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Nomor 154 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
Bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2022 telah ditetapkan dengan Perbub No. 154 Tahun 2021, maka perlu ditetapkan Perbub tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati No. 154 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 2 Tahun 2020; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 109 Tahun 2000; PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah menjadi PP No. 74 Tahun 2012; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah menjadi PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 5 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah menjadi PP No. 1 Tahun 2018; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 2 Tahun 2012; PP No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah menjadi PP No. 28 Tahun 2020; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019; PP No. 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No. 8 Tahun 2016; PP No. 55 Tahun 2016; PP No. 18 Tahun 2017; PP No. 56 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 16 Tahun 2022; PP No. 29 Tahun 2014; PP No. 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah menjadi PP No. 12 Tahun 2021; PP No. 33 Tahun 2020; PP No. 7 Tahun 2022; PP No. 52 Tahun 2012; Permendagri No. 19 Tahun 2016; Permendagri No. 48 Tahun 2016; Permendagri No. 62 Tahun 2017; Permendagri No. 86 Tahun 2017; Permendagri 36 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah menjadi Permendagri No. 78 Tahun 2020; Permendagri No. 70 Tahun 2019; Permendagri No. 90 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Permendagri No. 27 Tahun 2021; Permenkeu No 119/PMK.07/2021; Permenkeu No 198/PMK.07/2021; Perda No. 13 Tahun 2021; Pergub No. 185 Tahun 2021; Perda No. 2 Tahun 2007 sebagaiamana telah diubah menjadi Perda No. 9 Tahun 2015; Perda No. 7 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah menjadi Perda No. 7 Tahun 2011; Perda No. 4 Tahun 2014; Perda No. 27 Tahun 2016; Perda No. 9 Tahun 2021; Perda No. 13 Tahun 2021; Perbup No. 154 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perbup No. 65 Tahun 2022; Perbup No. 78 Tahun 2021.
Peraturan ini mengatur tentang Perbup tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati No 154 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juni 2022.
1268 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 155 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2022 Tentang Insentif Pajak Daerah Untuk Wajib Pajak Daerah Terdampak Wabah Corona Virus Disease 2019 Tahun 2022
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juni 2022.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 158 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Di Kabupaten Bandung
ABSTRAK:
Bahwa penandatanganan akta pemindahan hak atas tanah dan.atau bangunan pada dasarnya dilakukan setelah adanya bukti pembayaran pajak, seiring dengan adanya ketidaksesuaian dalam melakukan pelaporan pembuatan akta atau risalah lelang perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan, maka perlu ditetapkan Perbup tentang Perubahan atas Peraturan Bupati No. 9 Tahun 2021 tentang Bea Perolehan Hat atas Tanah dan Bangunan di Kabupaten Bandung.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 77 Tahun 2020; Perda No. 1 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perda No. 17 Tahun 2017; Perbup No. 9 Tahun 2021.
Peraturan ini mengatur tentang Perubahan atas Peraturan Bupati No. 9 Tahun 2021 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di Kabupaten Bandung.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2022.
10 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 159 Tahun 2022
PERBUP Kab. Bandung No. 58 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 45 Tahun 2022 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara
Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung
PERBUP Kab. Bandung No. 52 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 45 Tahun 2022
Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara
Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.
PERUBAHAN - KETIGA - ATAS - PERBUP - NOMOR - 45 - 2022 - TAMBAHAN - PENGHASILAN - PEGAWAI - ASN - PEMERINTAH - KABUPATEN - BANDUNG
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 159, BD 2022/159
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 45 Tahun 2022 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara
Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung
ABSTRAK:
Bahwa ketentuan mengenai tambahan penghasilan pegawai ASN telah diatur dalam Perbup No.45 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Perbup No.58 Tahun 2022. Dalam mengoptimalkan kinerja dan sebagai bentuk penghargaan kepada ASN, maka ketentuan termaksud perlu diubah dan disesuaikan. Dengan demikian, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 45 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No.14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No.4 Tahun 1968; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.11 Tahun 2020; UU No.1 Tahun 2022; PP No.18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No.72 Tahun 2019; PP No.11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No.17 Tahun 2020; PP No.49 Tahun 2018; PP No.12 Tahun 2019; PP No.30 Tahun 2019; PP No.94 Tahun 2021; Permen PANRB No.39 Tahun 2013; Permendagri No.70 Tahun 2019; Permendagri No.90 Tahun 2019; Permendagri No.77 Tahun 2020; Keputusan Mendagri Nomor 900-4700 Tahun 2020; Keputusan Mendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021; Perda No.2 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Perda No.9 Tahun 2015; Perda No.12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda No.8 Tahun 2021; Perbup No.152 Tahun 2021; Perbup No.163 Tahun 2021; Perbup No.164 Tahun 2021
Peraturan Bupati Bandung Nomor 45 Tahun 2022 ini mengubah ketentuan pada Pasal 22
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2022.
6 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 286 Tahun 2022
ROAD - MAP - BIROKRASI - PEMERINTAH - KABUPATEN - BANDUNG - 2021 - 2026
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 286, BD 2022/286
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026
ABSTRAK:
Bahwa dalam melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No.14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No.4 Tahun 1968; UU No.28 Tahun 1999; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.1 Tahun 2022; Perpres No.81 Tahun 2010; Permen PANRB No.25 Tahun 2020; Permen PANRB No.26 Tahun 2020; Permen PANRB No.90 Tahun 2021; Perda No.12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda No.8 Tahun 2021; Perda No.9 Tahun 2021
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, road map reformasi birokrasi, ketentuan peralihan, dan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Agustus 2022.
4 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 287 Tahun 2022
PETA - PROSES - BISNIS - PEMERINTAH - KABUPATEN - BANDUNG
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 287, BD 2022/287
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peta Proses Bisnis Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung
ABSTRAK:
Bahwa penataan tatalaksana merupakan salah satu area perubahan dalam reformasi birokrasi untuk mewujudkan organisasi instansi pemerintah yang tepat fungsi, ukuran, dan proses. Dalam menindaklanjuti Permen PANRB No.19 Tahun 2018, perlu menetapkan peta proses bisnis instansi Pemerintah dan perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Proses Bisnis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No.14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No.4 Tahun 1968; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.1 Tahun 2022; UU No.30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.11 Tahun 2020; PP No.18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No.72 Tahun 2019; Permen PANRB No.19 Tahun 2018; Perda No.12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda No.8 Tahun 2021
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, peta proses bisnis, penyusunan peta proses bisnis, ketentuan lain-lain, dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Agustus 2022.
13 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 289 Tahun 2022
PERBUP Kab. Bandung No. 165 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kabupaten Bandung
PERUBAHAN - KEDUA - ATAS - PERBUP - NOMOR - 52 - TAHUN - 2021 - TATA - CARA - PEMUNGUTAN - PBB - PERDESAAN - PERKOTAAN - KABUPATEN - BANDUNG
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 289, BD 2022/289
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 52 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Bandung
ABSTRAK:
Bahwa pengenaan PBB perdesaan dan perkotaan didasarkan pada nilai jual objek pajak yang diperoleh melalui penilaian yang dihitung berdasarkan harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar. Dalam pelaksanaan pemungutan PBB perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Bandung masih terdapat kesulitan terkait teknis pemungutan pajak dikarenakan pengaturan mengenai pedoman penilaian atas PBB perdesaan dan perkotaan belum rinci. Perbup No.52 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Perbup No.165 Tahun 2021 belum mengatur secara rinci sehingga perlu diubah dan disesuaikan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati No.52 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Bandung
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No.14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No.4 Tahun 1968; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.1 Tahun 2022; UU No.1 tahun 2022; PP No.12 Tahun 2019; PP No.55 Tahun 2016; PMK Nomor 208/PMK.07/2018; Permendagri No.77 Tahun 2020; Perda No.1 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda No.17 Tahun 2017; Perda No.6 tahun 2022; Perbup No.52 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Perbup No.165 Tahun 2021
Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan, yaitu mengubah ketentuan Pasal 1, menyisipkan 1 Pasal yakni Pasal 1A di antara Pasal 1 dan Pasal 2, mengubah ketentuan Pasal 4, mengubah ketentuan Pasal 8, mengubah ketentuan Pasal 11, menyisipkan 1 pasal yakni Pasal 11A di antara Pasal 11 dan Pasal 12, mengubah ketentuan Pasal 12, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 26, menyisipkan 1 pasal yakni Pasal 26A di antara Pasal 26 dan Pasal 27, mengubah ketentuan Pasal 53, Pasal 55, dan Pasal 57
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2022.
18 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 290 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencabutan Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Daerah
ABSTRAK:
Bahwa Perbup merupakan kebijakan pemerintah daerah dan merupakan satu kesatuan dari sistem hukum nasional sehingga tidak boleh bertentangan dengan kebijakan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, koordinasi penerapan standar pelayanan minimal di daerah yang meliputi penerapan, pemantauan dan evaluasi serta penanganan isu dan permasalahan penerapan standar pelayanan minimal harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pencabutan Peraturan Bupati No. 90 Tahun 2019 tentang Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Daerah.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 2 Tahun 2018; Permendagri No. 59 Tahun 2021.
Peraturan ini mengatur tentang Pencabutan Peraturan Bupati No. 90 Tahun 2019 tentang Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2022.
3 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 293 Tahun 2022
STRATEGI - PENERAPAN - PENILAIAN - RISIKO - KECURANGAN - DALAM - PENGELOLAAN - KEUANGAN - DAERAH
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 293, BD 2022/293
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Strategi Penerapan Penilaian Risiko Kecurangan Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah
ABSTRAK:
Bahwa kasus kecurangan dalam bentuk tindak pidana korupsi maupun penyimpangan lainnya dapat terjadi pada tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan atas pengelolaan keuangan daerah. Sistem pengelolaan keuangan daerah yang lebih akuntabel dan transparan dapat tercapai jika seluruh tingkat pimpinan menyelenggarakan pengendalian atas keseluruhan kegiatan instansi masing-masing. Dalam rangka meningkatkan integritas dan penguatan sistem pengendalian intern diperlukan strategi penerapan penilaian risiko atas tindakan kecurangan dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Strategi Penerapan Penilaian Risiko Kecurangan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No.14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No.4 Tahun 1968; UU No.28 Tahun 1999; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.11 Tahun 2020; PP No.60 Tahun 2008; PP No.12 Tahun 2019; Perpres No.54 Tahun 2018; Peraturan BPKP No.21 Tahun 2016
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, identifikasi permasalahan kecurangan, pelaksanaan penilaian risiko kecurangan, lingkungan pengendalian kecurangan, perilaku anti kecurangan, satuan tugas pengendalian kecurangan, pembinaan dan pengawasan, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Agustus 2022.
9 Hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
