Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, BD 2021/ No. 13
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 61 ayat (1) huruf a Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan ketentuan Pasal 76 ayat (2) dan pasal 77 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan layanan Umum Daerah (BLUD) yang menyatakan bahwa pengadaan barang/jasa BLUD diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang No. 13 Tahun 1950; Undanag-Undang No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018;
Dalam peraturan ini diatur tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah yang meliputi: Ketentuan Umum; Tujuan; Prinsip dan Ruang Lingkup; Pelaksanaan Pengawadaan Barang/Jasa; Pelaku Pengadaan Barang/Jasa; Perencanaan Pengadaan; Jenjang Nilai Pengadaan; Pelaporan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Maret 2021.
10 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2021
Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintrah Kabupaten Jepara
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, BD 2021/ No. 14
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara
ABSTRAK:
a. bahwa untuk meningkatkan disiplin motivasi kerja
dan identitas serta wibawa Aparatur Sipil
Negara, periu pedoman tentang pakaian dinas dan
atribut bagi Aparatur Sipil Negara Pemerintah
Kabupaten Jepara;
b. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 Tentang
Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah,
maka Peraturan Bupati Jepara Nomor 1 Tahun 2010
tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Jepara sudah tidak sesuai sehingga
perlu diganti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati Jepara tentang Pakaian Dinas
Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Jepara.
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14
Tahun 2016;
Dalam peraturan ini diatur tentang Pakaian Dinas
Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Jepara yang meliputi: Ketentuan Umum; Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil; Pakaian Dinas Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja; Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas; Pendanaan; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Maret 2021.
52 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 15 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kawasan Tanpa Rokok
ABSTRAK:
a. bahwa merokok merupakan kebiasaan yang
mengakibatkan bahaya bagi kesehatan individu,
masyarakat, dan lingkungan, baik secara langsung
maupun tidak langsung sehingga diperlukan upaya
pengendalian dampak produk tembakau terhadap
kesehatan;
b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal
115 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan, juncto Pasal 27 Peraturan Daerah
Kabupaten Jepara Nomor 20 Tahun 2012 tentang
Ketertiban, Keindahan, dan Kebersihan, maka perlu
menetapkan dan mengatur kawasan tanpa rokok;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Kawasan
Tanpa Rokok di Kabupaten Jepara;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 20
Tahun 2012;
Dalam peraturan ini diatur tentang Kawasan Tanpa Rokok yang meliputi: Ketentuan Umum; Azas dan Tujuan; Penetapan Kawasan; Ruangan Atau Tempat Khusus Untuk Merokok (Smoking Area); Kewajiban; Tanda/Peringatan Dilarang Merokok; Peran Serta Masyarakat; Pembinaan dan Pengawasan; Sanksi Adiministrasi; Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Maret 2021.
11 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 16 Tahun 2021
Single Data System Untuk Pembangunan Daerah di Kabupaten Jepara
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BD 2021/ No. 16
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Single Data System Untuk Pembangunan Daerah di Kabupaten Jepara
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mendukung perencanaan
pembangunan yang berkualitas dan pengendalian
pembangunan yang efektif, diperlukan adanya
pengelolaan data yang akurat, mutakhir, terintegrasi,
lengkap, akuntabel, dinamis, handal, mudah diakses
dan berkelanjutan, telah diterbitkan Peraturan Bupati
Jepara Nomor 38 Tahun 2018 tentang Single Data
System Untuk Pembangunan Daerah di Kabupaten
Jepara, sehubungan dengan adanya
perubahan/penataan kelembagaan di lingkungan
Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara maka Peraturan
Bupati dimaksud perlu ditinjau kembali;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati
Nomor 38 Tahun 2018 tentang Single Data System
Untuk Pembangunan Daerah Di Kabupaten Jepara;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019; Peraturan Gubemur Jawa Tengah Nomor 20 Tahun
2017; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun
2016; Peraturan Bupati Jepara Nomor 75 Tahun 2010; Peraturan Bupati Jepara Nomor 57 Tahun 2019;
Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Jepara Nomor 38 Tahun 2018
tentang Single Data System untuk Pembangunan Daerah di Kabupaten Jepara yaitu sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 1 diubah;
2. Ketentuan Pasal 17 diubah;
3. Ketentuan Pasal 22 diubah;
4. Diantara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal
22A.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Maret 2021.
Peraturan Bupati Jepara Nomor 38 Tahun 2018 diubah.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 17 Tahun 2021
PERBUP Kab. Jepara No. 35 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 71 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
Mengubah :
Peraturan Bupati Jepara Nomor 71 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 71 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
a. bahwa adanya Surat Edaran Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor SE-2/PK/2021 tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka MKendukung Penanganan Pandemi Covid-19 Dan Dampaknya, sehingga perlu melakukan perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 71 Tahun 2020 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Lampiran Peratruan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belannja Daerah Tahun Anggaran 2021 angka 35 huruf E ditentukan bahwa program dan kegiatan yang dibiayai dari dana transfer yang sudah jelas peruntukannya, Dana Darurat yang diterima daerah pada tahap pasca bencana, bantuan keuangan yang bersifat khusus yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan, dapat dilaksanakan mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dengan cara: a. menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2021;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 71 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
Dasar hukum peraturan ini adalah: UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 7 Tahun 1977; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 20 Tahun 2009; Permendagri No. 64 Tahun 2020; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda Kab Jepara No. 2 Tahun 2018; Perda Kab Jepara No. 9 Tahun 2019; Perda Kab Jepara No. 4 Tahun 2020; Perbup Jepara No. 71 Tahun 2020;
Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan beberapa ketentuan dalam Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 71 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Maret 2021.
Peraturan Bupati Jepara Nomor 71 Tahun 2020 diubah.
52 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 18 Tahun 2021
Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, BD 2021/ No. 18
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga
ABSTRAK:
a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomer 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah,
maka perlu adanya pengaturan Tata Cara
pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak
Terduga;
bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten
Jepara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah, agar pelaksanaan
penggunaan dana Belanja Tidak Terduga lebih
tertib, dan dapat dipertanggungjawabkan, maka
perlu mengatur mengenai tata cara pemberian dan
pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara
Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak
Terduga;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-undang Nomor 13 tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019;
Dalam peraturan ini diatur tentang Tata Cara
Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak
Terduga yang meliputi: Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Penganggaran; Tata Cara Penggunaan BTT; Mekanisme Pengajuan BTT; Pertanggungjawaban dan Laporan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Maret 2021.
11 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 19 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara
ABSTRAK:
a. bahwa untuk tertib administrasi dan penyeragaman sistem administrasi perkantoran sesuai dengan perkembangan pemerintahan dan pembangunan, perlu mengatur tata naskah dinas untuk mengganti Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1958; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2009; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020; Keputusan menteri pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 72/Kep/M.PAN/07/2003; Peraturan Gubernur Jawa Tengah nomor 33 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014; Peraturan Bupati Jepara Nomor 2 tahun 2010;
Dalam peraturan ini diatur tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara yang meliputi: Ketentuan Umum; Asas-Asas Tata Naskah Dinas; Tata Persuratan Dinas; Naskah Dinas; Pengamanan Naskah Dinas; Pendelegasian Wewenang dan Pemberian mandat Penandatanganan Naskah Dinas; Paraf, Penulisan Nama, Penandatanganan dan Penggunaan Tinta Untuk naskah Dinas; Penulisan Nama; Penggunaan Tinta Untuk Naskah Dinas; Stempel Jabatan dan Stempel Instansi; Penggunaan; Kewenangan Pemegang dan Penyimpan Stempel; Pengamanan; Kop Naskah Dinas; Sampul Naskah Dinas; Papan Nama Perangkat Daerah; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Maret 2021.
184 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 20 Tahun 2021
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata keija Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Jepara
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, BD 2021/ No. 20
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan
Tata Kerja Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Jepara
ABSTRAK:
a. bahwa guna meningkatkan kineija Perusahaan Umum
Daerah Aneka Usaha Kabupaten Jepara, maka perlu
menambah jabatan baru dengan mengubah struktur
organisasi dan tata keija Perusahaan Umum Daerah
Aneka Usaha Kabupaten Jepara;
b. bahwa dengan adanya penambahan jabatan baru,
maka perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Nomor
22 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata keija
Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Jepara
untuk disesuaikan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan
Tata keija Perusahaan Daerah Aneka Usaha
Kabupaten Jepara;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11 Tahun
2018;
Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan
Tata keija Perusahaan Daerah Aneka Usaha
Kabupaten Jepara yaitu disisipkan 2 (dua) Pasal baru yakni Pasal 31A
dan Pasal 3IB.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Maret 2021.
Peraturan
Bupati Nomor 22 Tahun 2020 diubah.
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 21 Tahun 2021
Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Perumahan dan Permukiman
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BD 2021/ No. 21
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Perumahan dan Permukiman
ABSTRAK:
a. bahwa untuk menjamin keberlanjutan pemeliharaan dan
pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas di lingkungan
perumahan dan permukiman yang layak, perlu dilakukan
penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan
permukiman dari pengembang kepada pemerintah daerah;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang
Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas
Perumahan dan Permukiman di Daerah dan agar tertib
administrasi penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas
perumahan dan permukiman, perlu mengatur penyerahan
prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman
di daerah;
c. bahwa dengan belum terbentuknya Peraturan Daerah yang
mengatur tentang penyerahan prasarana, sarana, dan
utilitas perumahan dan permukiman sebagaimana
diamanatkan dalam Pasal 26 Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan
Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan
Permukiman di Daerah, maka agar ada kepastian hukum
dalam penyerahan dan pengelolaan prasarana, sarana dan
utilitas perumahan dan permukiman perlu diatur dengan
Peraturan Bupati;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyerahan Prasarana,
Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di
Kabupaten Jepara;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2011; Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 88 Tahun
2014; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pekeijaan Umum Republik Indonesia
Nomor 29/PRT/M/2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9
Tahun 2009; Peraturan Menteri Pekeijaan Lfmum Republik Indonesia
Nomor 03/PRT/M/2013; Peraturan Menteri Pekeijaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor 38/PRT/M/2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor 05/PRT/M/2016; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 27 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 26 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 13 Tahun 2017;
Dalam peraturan ini diatur tentang Pedoman Penyerahan Prasarana,
Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di
Kabupaten Jepara yang meliputi: Ketentuan Umum; PSU Perumahan dan Permukiman; Penyerahan PSU Perumahan dan Permukiman; Keberterimaan Persyaratan Teknis PSU; Tim Verifikasi; Mekanisme Penyerahan PSU; Pencatatan Aset PSU; Pensertifikatan PSU; Pengelolaan PSU; Pengawasan dan Pengendalian; Peran Serta Masyarakat; Saksi Administratif; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Maret 2021.
47 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 22 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Hibah dan Bantuan Sosial
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka pengelolaan keuangan daerah
agar efisien, efektif, akuntabel, dan txansparan dalam
pemberian hibah dan bantuan sosial kepada
masyarakat, diperlukan adanya mekanisme pemberian
Hibah dan Bantuan Sosial;
b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, sehingga Peaturan
Bupati Noomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara
Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan,
Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring
dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan, maka
perlu diatur kembali sebagai pedoman pelaksanaan
tata cara pemberian hibah dan bantuan sosial;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara
Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan,
Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring
dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019;
Dalam peraturan ini diatur tentang Hibah dan Bantuan Sosial yang meliputi: Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Hibah; Bantuan Sosial; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 April 2021.
19 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
