Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 12 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Agustus 2014.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Lampung Nomor 23 Tahun 2019
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PERHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2019
ABSTRAK:
melaksanakan ketentuan dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 14 tahun 2019 tentang perhitungan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor tahun 2019, perlu menetapkan peraturan gubernur tentang perhitungan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor tahun 2019
1. undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah
2. undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan
3. undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah
4. undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang nomor 9 tahun 2015
5. peraturan pemerintah nomor 91 tahun 2010 tentang jenis pajak daerah yang dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah atau dibayar sendiri oleh wajib pajak
6. peraturan pemerintah nomor 74 tahun 2014 tentang angkutan jalan
7. peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2016 tentang ketentuan umum dan tata cara pemungutan pajak daerah
8. peraturan presiden nomor 5 tahun 2015 tentang penyelenggaraan sistem administrasi manunggal satu atap kendaraan bermotor
9. peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 21 tahun 2011
10. peraturan menteri dalam negeri nomor 14 tahun 2019 tentang perhitungan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor tahun 2019
11. peraturan daerah provinsi lampung nomor 2 tahun 2011 tentang pajak daerah
12. peraturan daerah provinsi lampung nomor 8 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah provinsi lampung sebagaimana telah diubah dengan peraturan daerah provinsi lampung nomor 17 tahun 2017
peraturan gubernur ini tentang penghitungan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor tahun 2019
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Mei 2019.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2019
pendelegasian kewenangan penetapan nilai jual kendaraan bermotor
2019
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 8,
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENEMPATAN NILAI JUAL KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2019 SEBAGAI DASAR PERHITUNGAN DAN PENEMPATAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR BARU TAHUN PEMBUATAN 2019
ABSTRAK:
penetapan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor dilakukan berdasarkan nilai jual kendaraan bermotor
1. undang-undang nomor 33 tahun 2004
2. undang-undang nomor 22 tahun 2009
3. undang-undang nomor 25 tahun 2009
4. undang-undang nomor 28 tahun 2009
5. undang-undang nomor 30 tahun 2004
6. undang-undang nomor 23 tahun 2014
7. peraturan pemerintah nomor 74 tahun 2014
8. peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2016
9. peraturan presiden nomor 5 tahun 2015
10. peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006
11. peraturan daerah provinsi lampung nomor 2 tahun 2011
12. peraturan daerah provinsi lampung nomor 8 tahun 2016
peraturan gubernur ini memutuskan tentang pendelegasian kewenangan penetapan nilai jual kendaraan bermotor tahun 2019 sebagai dasar perhitungan dan penetapan pajak kedaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor baru tahun pembuatan 2019
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Maret 2019.
Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2015
Peraturan Daerah (PERDA) tentang BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN
ABSTRAK:
memberikan bantuan hukum bagi masyarakat miskin di provinsi lampung sebagai prwujudan akses terhadap keadilan, serta untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 ayat 2 undang-undang nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum, perlu menetapkan peraturan daerah provinsi lampung tentang bantuan hukum untuk masyarakat miskin
1. pasal 18 ayat 6 undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945
2. undang-undang nomor 14 tahun 1964
3. undang-undang nomor 39 tahun 1999
4. undang-undang nomor 18 tahun 2003
5. undang-undang nomor 23 tahun 2014
6. undang-undang nomor 12 tahun 2011
7. undang-undang nomor 16 tahun 2011
8. peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2013
9. peraturan presiden nomor 87 tahun 2014
10. peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia RI nomor 3 tahun 2013
11. peraturan menteri dalam negeri nomor 1 tahun 2014
12. peraturan daerah provinsi lampung nomor 11 tahun 2009
13. peraturan daerah provinsi lampung nomor 8 tahun 2011
peraturan daerah ini memutuskan tentang bantuan hukum untuk masyarakat miskin
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 19 November 2015.
Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2017/NO.1, TLD NO.456
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENCABUTAN ATAS BEBERAPA PERATURAN DAERAH
ABSTRAK:
Sehubungan adanya beberapa keputusan mendagri yang membatalkan beberapa Peraturan Daerah Provinsi Lampung, sehingga perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Atas Beberapa Peraturan Daerah tersebut.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah UndangUndang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20 1 -~ tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
Pencabutan Perda Nomor 3 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung, Perda Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kelebihan Muatan Angkutan Barang, Perda Nomor 11 Tahun 2011 tentang Irigasi, Perda Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Perkoperasian, Perda Nomor 26 Tahun 2014 tentang Biaya Penyelenggaraan Haji Daerah; dan Perda Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Panas Bumi
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Mei 2017.
erda Nomor 3 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung, Perda Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kelebihan Muatan Angkutan Barang, Perda Nomor 11 Tahun 2011 tentang Irigasi, Perda Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Perkoperasian, Perda Nomor 26 Tahun 2014 tentang Biaya Penyelenggaraan Haji Daerah; dan Perda Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Panas Bumi
4 hlm, penjelasan 2 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2018
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA RUMAH NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
ABSTRAK:
mewujudkan pengelolaan barang milik daerah berupa rumah negara yang tertib, efektif dan efisien serta akuntable, perlu mengatur pengelolaan barang milik daerah berupa rumah negara di lingkungan pemerintah provinsi lampung
1. undang-undang nomor 14 tahun 1964 tentang penetapan peraturan pemerintah
2. undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan
3. undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara
4. peraturan pemerintah nomor 40 tahun 1994 tentang rumah negara
5. undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah
6. peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara/daerah
7. peraturan presiden nomor 11 tahun 2008 tentang tata cara pengadaan , penetapan status, pengalihan status, dan pengalihan hak atas rumah negara
8. peraturan menteri pekerjaan umum nomor 22/PRT/M/2008 tentang pedoman teknis pengadaan , pendaftaran, penetapan status, penghunian status dan pengalihan hak atas rumah negara
9. peraturan menteri keuangan nomor 138/PMK.06/2010 tentang pengelolaan barang milik negara berupa rumah negara
10. peraturan menteri dalam negeri nomor 19 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah
11. peraturan daerah provinsi lampung nomor 19 tahun 2012 tentang pengelolaan barang milik daerah
12. peraturan daerah provinsi lampung nomor 8 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah provinsi lampung
peraturan gubernur ini memutuskan tentang pengelolaan barang milik daerah berupa rumah negara di lingkungan pemerintah provinsi lampung
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Januari 2018.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2020
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Pada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
ABSTRAK:
1. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, menyatakan pada urusan pemerintahan di bidang kesehatan selain unit pelaksana teknis dinas Daerah terdapat rumah sakit daerah provinsi sebagai unit organisasi bersifat khusus dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
2. Kelembagaan rumah sakit daerah perlu ditata kembali sebagai unit organisasi pada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
1. UU Nomor 14 Tahun 1964
2. UU Nomor 36 Tahun 2009
3. UU Nomor 12 Tahun 2011
4. UU Nomor 5 Tahun 2014
5. UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peaturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2015
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2017
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019
1. Bab I : Ketentuan Umum
2. Bab II : Pembentukan, Kedudukan dan Wewenang
3. Bab III : Rumah Sakit Daerah Provinsi
4. Bab IV : Jabatan Struktural Pada Rumah Sakit Daerah
5. Bab V : Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan
6. Bab VI : Tata Kerja
7. Bab VII : Ketentuan Peralihan
8. Bab VIII : Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Februari 2020.
50
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2019
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA DI PROVINSI LAMPUNG
ABSTRAK:
melaksanakan ketentuan pasal 37 huruf h dan pasal 134 ayat 4 peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 21 tahun 2011, disebutkan bahwa tata cara pemberian dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga untuk tanggapan darurat ditetapkan dalam peraturan kepala daerah
1. undang-undang nomor 14 tahun 1964
2. undang-undang nomor 17 tahun 2003
3. undang-undang nomor 1 tahun 2004
4. undang-undang nomor 23 tahun 2014
5. undang-undang nomor 24 tahun 2007
6. undang-undang nomor 12 tahun 2019
8. peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2006
9. peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2008
10. peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2008
11. peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2007
12. peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010
13. peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006
peraturan gubernur ini memutuskan tentang pedoman pengelolaan belanja tidak terduga di provinsi lampung
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Lampung Nomor 63 Tahun 2016
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATAKERJA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI LAMPUNG
ABSTRAK:
penetapan perda provinsi lampung nomor 17 tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan daerah provinsi lampung nomor 8 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah provinsi lampung, perlu meninjau kembali peraturan gubernur lampung nomor 65 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tatakerja dinas perumahan, kawasan permukiman dan pengelolaan sumber daya air provinsi lampung
1. undang-undang nomor 14 tahun 1964 tentang penetapan peraturan pemerintah
2. undang-undang nomor 1 tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman
3. undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan
4. undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara
5. undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah
6. peraturan pemerintah nomor 79 tahun 2005 tentang pedoman pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah
7. peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah
8. peraturan menteri dalam negeri nomor 70 tahun 2011 tentang pedoman jabatan fungsional umum di lingkungan perda
9. peraturan menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat nomor 15/PRT/M/2015 tentang organisasi dan tatakerja kementrian pekerjaan umum dan perumahan rakyat
10. peraturan menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat nomor 15/PRT/M/2015 tentang organisasi dan tatakerja kementrian pekerjaan umum dan perumahan rakyat
11. peraturan menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat nomor 32/PRT/M/2016 tentang pedoman nomenklatur perangkat daerah yang melaksanankan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman
12. peraturan menteri agraria dan tata ruang nomor 38/2016 tentang organisasi dan tatakerja kantor wilayah pertanahan nasional
13. peraturan daerah provinsi lampung nomor 8 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah provinsi lampung
14. peraturan daerah provinsi lampung nomor 10 tahun 2017 tentang pembentukan dan susunan organisasi badan penyelenggara korps pegawai RI dan badan layanan pengadaan barang dan jasa pemerintah provinsi lampung
peraturan gubernur ini memutuskan tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tatakerja dinas perumahan dan kawasan permukiman provinsi lampung
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Oktober 2017.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
