Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PEDOMAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN PENELITIAN PADA RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI LAMPUNG
ABSTRAK:
melaksanakan ketentuan pasal 33 ayat (3) peraturan daerah provinsi lampung nomor 5 tahun 2016 tentang tarif pelayanan rumah sakit jiwa daerah provinsi lampung, perlu menetapkan peraturan gubernur lampung tentang pedoman pengelolaan pendidikan, pelatihan dan penelitian pada rumah sakit jiwa daerah provinsi lampung
1. undang-undang nomor 14 tahun 1964 tentang pembentukan daerah tingkat l lampung
2. undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara
3. undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara
4. undang-undang nomor 25 tahun 2009 pelayanan publik
5. undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah
6. undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan
7. undang-undang nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit
8. undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perndang-undangan
9. undang-undang nomor 20 tahun 2013 tentang pendidikan kedokteran
10. undang-undang nomor 18 tahun 2014 tentang kesehatan jiwa
11. undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang nomor 9 tahun 2015
12. undang-undang nomor 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan
13. peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2005 tentang pengelolaan badan layanan umum
14. peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah
15. peraturan pemerintah nomor 93 tahun 2015 tentang rumah sakit pendidikan
16. peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah
17. peraturan menteri dalam negeri nomor 61 tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah
18. peraturan daerah provinsi lampung nomor 3 tahun 2011 tentang retribusi daerah
19. peraturan daerah provinsi lampung nomor 8 tahun 2016 tentang pembentukan susunan organisasi perangkat daerah provinsi lampung
peraturan gubernur ini memutuskan tentang pedoman pengelolaan pendidikan, pelatihan, dan penelitian pada rumah sakit jiwa daerah provinsi lampung
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2017.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Lampung Nomor 75 Tahun 2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PENGGUNAAN RUMAH NEGARA/DINAS, RUANG PERTEMUAN, PARKIR DAN JASA LAUNDRY PADA RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI LAMPUNG
ABSTRAK:
melaksanakan ketentuan pasal 29, pasal 30 dan pasal 31 peraturan daerah provinsi lampung nomor 5 tahun 2016 tentang tarif pelayanan rumah sakit jiwa daerah provinsi lampung, perlu menetapkan peraturan gubernur lampung tentang pedoman pengelolaan dan penggunaan rumah negara/dinas, ruang pertemuan, pengelolaan parkir dan pengelolaan jasa laundry pada rumah sakit jiwa daerah provinsi lampung
1. undang-undang nomor 14 tahun 1964 tentang pembentukan daerah tingkat l lampung
2. undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara
3. undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara
4. undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik
5. undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah
6. undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan
7. undang-undang nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit
8. undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan
9. undang-undang nomor 20 tahun 2013 tentang pendidikan kedokteran
10. undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah
11. undang-undang nomor 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan
12. peraturan pemerintah nomor 40 tahun 1994 tentang rumah negara
13. peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2005 tentang pengelolaan badan layanan umum
14. peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah
15. peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah
16. peraturan menteri dalam negeri nomor 61 tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah
17. peraturan daerah provinsi lampung nomor 3 tahun 2011 tentang retribusi daerah
18. peraturan daerah provinsi lampung nomor 5 tahun 2016 tentang tarif pelayanan rumah sakit jiwa daerah provinsi lampung
peraturan gubernur ini memutuskan tentang pedoman pengelolaan dan penggunaan rumah negara/dinas, ruang pertemuan, parkir dan jasa laundry pada rumah sakit jiwa daerah provinsi lampung
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2017.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Lampung Nomor 74 Tahun 2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2018
ABSTRAK:
memenuhi ketentuan pasal 6 peraturan daerah provinsi lampung nomor 27 tahun 2017 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi lampung tahun anggaran 2018, perlu ditetapkan peraturan gubernur lampung tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi lampung tahun anggaran 2018
1. undang-undang nomor 14 tahun 1964 tentanng penetapan peraturan pemerintah
2. undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara
3. undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara
4. undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara
5. undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah
6. peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2005 tentang dana perimbangan
7. undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah
8. peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2005 tentang sistem informasi keuangan daerah
9. peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2005 tentang hibah kepada daerah
10. peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah
11. peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah
12. peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntasi pemerintahan
13. peraturan daerah provinsi lampung nomor 7 tahun 2007 tentang pokok-pokok perencanaan keuangan daerah
14. peraturan daerah provinsi lampung nomor 8 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah pemerintah provinsi lampung
15. peraturan daerah provinsi lampung nomor 27 tahun 2017 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi lampung tahun anggaran 2018
peraturan gubernur ini memutuskan tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi lampung tahun anggaran 2018
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2017.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Lampung Nomor 71 Tahun 2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN DISTRIBUSI GABAH
ABSTRAK:
melaksanakan ketentuan pasal 5 ayat 3, dan pasal ayat 5 peraturan daerah provinsi lampung nomor 7 tahun 2017 tentang pengelolaan distribusi gabah, perlu menetapkan peraturan gubernur tentang pelaksanaan pengawasan dan pengendalian distribusi gabah
1. undang-undang nomor 14 tahun 1964 tentang penetapan peraturan pemerintah
2. undang-undang nomor 19 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani
3. undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah
4. peraturan menteri pertanian selaku ketua harian dewan ketahanan pangan nomor 71/Permen/PP.200/12/2015 tentang pedoman harga pembelian gabah dan beras di luar kualitas oleh pemerintah
5. peraturan menteri perdagangan nomor 29/M-DAG/PER/5/2017 tentang perdagangan antar pulau
6. peraturan daerah provinsi lampung nomor 8 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah provinsi lampung
7. peraturan daerah provinsi lampung nomor 7 tahun 2017 tentang pengelolaan distribusi gabah
peraturan gubernur ini memutuskan tentang pelaksanaan pengewasan dan pengendalian distribusi gabah
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2017.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Lampung Nomor 70 Tahun 2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN DOKUMENTASI PERENCANAN PADA PERANGKAT DAERAH YANG TERINTEGRASI DENGAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN PROVINSI LAMPUNG
ABSTRAK:
meningkatkan efisiensi, efektifitas, transportasi dan akuntabilitas penyelenggaraan tata kelola pemerintahan, maka diperlukan pedoman dalam menyelenggarakan tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan pada perangkat daerah di lingkungsn pemerintah provinsi lampung
1. undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional
2. undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah
3. undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik
4. peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksana rencana pembangunan daerah
5. peraturan presiden nomor 29 tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
6. peraturan menteri dalam negeri nomor 52 tahun 2011 tentang standar operasional prosedur di lingkungan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota
7. peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara reformasi birokrasi nomor 25 tahun 2012 tentang petunjuk pelaksana evaluasi akuntabilitas keinerja instansi pemerintah
8. peraturan menteri dalam negeri 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah
9. peraturan daerah provinsi lampung nomor 8 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah provinsi lampung
peraturan gubernur ini memutuskan tentang petunjuk teknis penyusunan dokumen perencanaan, pengendaliaan dan evaluasi pembangunan pada perangkat daerah yang terintegrasi dengan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) di lingkungan pemerintah provinsi lampung
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 07 November 2017.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Lampung Nomor 69 Tahun 2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PEDOMAN PELKASANA KEMITRAAN AGRIBISNIS PETERNAKAN DI PROVINSI LAMPUNG
ABSTRAK:
melaksanakan ketentuan pasal 66 ayat 1 dan ayat 2 serta pasal 67 ayat 1, ayat 2, ayat 3 dan ayat 4 peraturan daerah provinsi lampung nomor 30 tahun 2014 tentang penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan, perlu dilakukan kemitrian agribisnis peternakan di provinsi lampung
1. undang-undang nomor 14 tahun 1964 tentang penetapan peraturan pemerintah
2. undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat
3. undang-undang nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecul dan menengah
4. undang-undang nomor 18 tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan
5. undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan
6. undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah
7. peraturan pemerintah nomor 16 tahun 1977 tentang usaha peternakan
8. peraturan pemerintah nomor 44 tahun 1997 tentang kemitraan
9. peraturan pemerintah nomor 79 tahun 2005 tentang pedoman pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah
10. peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2013 tentang pemberdayaan peternakan
11. peraturan menteri pertanian nomor 49/Permentan/PK.440/10/2016 tahun 2016 tentang pemasukan ternak ruminansia besar ke dalam wilayah negara RI
12. peraturan daerah provinsi lampung nomor 30 tahun 2014 tentang penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan
peraturan gubernur ini memutuskan tentang pedoman pelaksanaan kemitraan agribisnis peternakan di provinsi lampung
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 07 November 2017.
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Lampung Nomor 68 Tahun 2017
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Forum Investasi Lampung
ABSTRAK:
percepatan pembangunan ekonomi daerah dilaksanakan penerapan strategis pengembangan perekonomian melalui akselerasi investasi di provinsi lampung
1. undang-undang nomor 14 tahun 1964 tentang penetapan peraturan pemerintah
2. undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat
3. undang-undang nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal
4. undang-undang nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan
5. undang-undang nomor 3 tahun 2014 tentang perindustrian
6. undang-undang nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan
7. undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah
8. peraturan pemerintah nomor 45 tahun 2008 tentang pedoman pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal di daerah
9. peraturan daerah provinsi lampung nomor 7 tahun 2007 tentang pokok-pokok perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah
10. peraturan provinsi lampung nomor 6 tahun 2011 tentang kepariwisataan
11. peraturan daerah provinsi lampung nomor 7 tahun 2015 tentang pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal
12. peraturan daerah nomor 8 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah provinsi lampung
peraturan gubernur ini memutuskan tentang forum investasi lampung
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 07 November 2017.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Lampung Nomor 67 Tahun 2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 59 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATAKERJA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
ABSTRAK:
peraturan gubernur lampung nomor 59 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, rincian tugas dan fungsi serta tatakerja sekretariat daerah provinsi lampung sebagai implementasi peraturan daerah provinsi lampung nomor 8 tahun 2016 dan peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah, setelah dievaluasi perlu dilakukan perubahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
1. undang-undang nomor 14 tahun 1964 tentang penetapan peraturan pemerintah
2. undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan
3. undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara
4. undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah
5. peraturan pemerintah nomor 79 tahun 2005 tentang pedoman pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah
6. peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah
7. peraturan menteri dalam negeri nomor 70 tahun 2011 tentang pedoman jabatan fungsional umum di lingkungan pemerintahan daerah
8. peraturan menteri dalam negeri nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah
9. peraturan daerah provinsi lampung nomor 8 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan daerah
10. peraturan daerah provinsi lampung nomor 8 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah provinsi lampung
11. peraturan daerah provinsi lampung nomor 10 tahun 2017 tentang pembentukan dan susunan organisasi badan penyelenggara korps pegawai RI dan badan layanan pengadaan barang dan jasa pemerintah provinsi lampung
peraturan gubernur ini memutuskan tentang perubahan atas peraturan gubernur lampung nomor 59 tahun 2016 tentang kedudukan, susunana organisasi, tugas dan fungsi serta tatakerja sekretariat daerah provinsi lampung
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Lampung Nomor 66 Tahun 2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 74 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATAKERJA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI LAMPUNG
ABSTRAK:
peraturan gubernur lampung nomor 74 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, rincian tugas dan fungsi serta tatakerja dinas perhubungan provinsi lampung sebagai implementasi peraturan daerah provinsi lampung nomor 8 tahun 2018 dan peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah, setelah dievaluasi perlu dilakukan perubahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
1. undang-undang nomor 14 tahun 1964 tentang penetapan peraturan pemerintah
2. undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan
3. undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara
4. undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah
5. peraturan pemerintah nomor 79 tahun 2005 tentang pedoman pembinaan daerah
6. peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah
7. peraturan menteri dalam negeri nomor 70 tahun 2011 tentang pedoman jabatan fungsional umum di lingkungan pemerintahan daerah
8. peraturan menteri dalam negeri nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah
9. peraturan menteri perhubungan nomor PM 139 tahun 2016 tentang pedoman nomenklatur, tugas, dan fungsi organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan
10. peraturan daerah provinsi lampung nomor 8 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan daerah
11. peraturan daerah provinsi lampung nomor 8 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah provinsi lampung
12. peraturan daerah provinsi lampung nomor 10 tahun 2017 tentang pembentukan dan susunan organisasi badan penyelenggara korps pegawai RI dan badan layanan pengadaan barang dan jasa pemerintah provinsi lampung
peraturan gubernur ini memutuskan tentang perubahan atas peraturan gubernur lampung nomor 74 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tatakerja dinas perhubungan provinsi lampung
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 07 November 2017.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Lampung Nomor 65 Tahun 2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 83 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATAKERJA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI LAMPUNG
ABSTRAK:
peraturan gubernur lampung nomor 83 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, rincian tugas dan fungsi serta tatakerja dinas perkebunan dan peternakan provinsi lampung sebagai implementasi peraturan daerah provinsi lampung nomor 8 tahun 2016 dan peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah, setelah dievaluasi perlu dilakukan perubahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
1. undang-undang nomor 14 tahun 1964 tentang penetapan peraturan pemerintah
2. undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan
3. undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara
4. undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah
5. peraturan pemerintah nomor 79 tahun 2005 tentang pedoman pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah
6. peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah
7. peraturan menteri dalam negeri nomor 70 tahun 2011 tentang pedoman jabatan fungsional umum di lingkungan pemerintah daerah
8. peraturan menteri dalam negeri nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah
9. peraturan menteri pertanian nomor 43/Pementan/OT.010/8/2016 tentang pedoman nomenklatur, tugas dan fungsi dinas urusan pangan dan dinas urusan pertanian daerah provinsi dan kabupaten/kota
10. peraturan daerah provinsi lampung nomor 8 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan daerah
11. peraturan daerah provinsi lampung nomor 8 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah provinsi lampung
12. peraturan daerah provinsi lampung nomor 10 tahun 2017 tentang pembentukan dan susunan organisasi badan penyelenggara korps pegawai RI dan badan layanan pengadaan barang dan jasa pemerintah provinsi lampung
peraturan gubernur ini memutuskan tentang peraturan gubernur lampung nomor 83 tahun 2016 tentang kedudukan, rincian tugas dan fungsi serta tatakerja dinas perkebunan dan peternakan provinsi lampung (berita daerah provinsi lampung tahun 2016 nomor 83)
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 07 November 2017.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
