PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI MESUJI NOMOR 27 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA PEMERINTAH KABUPATEN MESUJI TAHUN ANGGARAN 2021
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Mesuji Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c tersebut
diatas maka dipandang perlu ditetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Mesuji
Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga
Pemerintahan Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2021
UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.49 Tahun 2008, UU No.12 Tahun 2011, UU No.23 Tahun 2014, UU No.2 Tahun 2020, PP No.71 Tahun 2010, PP No.18 Tahun 2016, PP No.12 Tahun 2019, PP No.33 Tahun 2020, Permendagri No.80 Tahun 2015, Permendagri No.90 Tahun 2019, Permendagri No.64 Tahun 2020, Permendagri No.77 Tahun 2020, Permenkeu No.119 Tahun 2020, PERDA No.3 Tahun 2021
Peraturan Bupati Tentang Perubahan Keempat
Atas Peraturan Bupati Mesuji Nomor 27 Tahun
2020 Tentang Standar Satuan Harga
Pemerintah Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran
2021
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 September 2021.
Halaman 3
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mesuji Nomor 41 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, Bagian Hukum Pemkab Mesuji
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat di
daerah, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah adalah dengan mengadakan kerja
sama dengan daerah lain, Pihak Ketiga, dan pemerintah daerah atau lembaga di luar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan;
b. bahwa mengingat keterbatasan anggaran dan sarana dalam pembangunan daerah, kerja sama daerah yang
dilaksanakan dengan berbagai pihak dimaksudkan sebagai usaha bersama dalam rangka penyelenggaraan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, untuk kesejahteraan masyarakat, dan percepatan pemenuhan pelayanan publik;
c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja sama
Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Kerja sama Daerah dengan
Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 6 Tahun 2020
1. Kerja Sama Daerah adalah usaha bersama antara daerah dan daerah lain, antara daerah dan pihak ketiga, dan/atau antara daerah dan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
2. Kerja Sama Daerah dengan daerah lain, selanjutnya disingkat KSDD adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan daerah lain dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
3. Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga, selanjutnya disingkat KSDPK adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan pihak ketiga dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
4. Kerja Sama Daerah Dengan Pemerintah Daerah Di Luar Negeri, selanjutnya disingkat KSDPL adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
5. Kerja Sama Daerah Dengan Lembaga Di Luar Negeri, selanjutnya disingkat KSDLL adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan lembaga di luar negeri dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan
percepatan pemenuhan pelayanan publik.
6. Kesepakatan Bersama adalah kesepakatan yang dibuat oleh para pihak yang berisi hal-hal pokok yang akan dilaksanakan dalam kerja sama daerah dan ditindaklanjuti dalam perjanjian kerja sama.
7. Perjanjian Kerja Sama adalah perjanjian yang dibuat dan disepakati oleh para pihak yang berisi hak dan kewajiban bersifat mengikat bagi para pihak dalam kerja sama daerah.
8. Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah, selanjutnya disingkat TKKSD adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melakukan pengkajian atau telaahan terhadap usulan rencana dan koordinasian dalam Kerja Sama Daerah dengan Daerah lain.
9. Sekretariat Kerja Sama Daerah adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh Bupati bersama Kepala Daerah lain yang bekerja sama untuk melaksanakan Kerja Sama Wajib dan bertugas memfasilitasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan KSDD.
10. Asosiasi Kerja Sama Daerah adalah kelompok kerja yang dibentuk untuk mendukung kerja sama daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang membutuhkan dukungan program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan dalam bentuk sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2021.
-
-
31
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mesuji Nomor 43 Tahun 2021
NILAI DASAR, KODE ETIK DAN KODE PERILAKU APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MESUJI
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 43, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mesuji
ABSTRAK:
bahwa untuk mewujudkan Aparatur Sipil Negara
sebagai profesi yang belandaskan nilai dasar, kode etik
dan kode perilaku, maka pelaksanaan kode etik dan
kode perilaku perlu diatur lebih lanjut dalam
peraturan Kepala Daerah
UU No.49 Tahun 2008, UU No.12 Tahun 2011, UU No.5 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, UU No.30 Tahun 2014, PP No.42 Tahun 2004, PP No.60 Tahun 2008, PP No.18 Tahun 2016, PP No.11 Tahun 2017, PP No.94 Tahun 2021, Permendagri No.80 Tahun 2015, PERDA No. 6 Tahun 2020,
Peraturan Bupati Tentang Nilai Dasar, Kode Etik
Dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara Dl
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mesuji
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2021.
Halaman 12
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mesuji Nomor 44 Tahun 2021
PEDOMAN POLA KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MESUJI
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 44, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pola Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mesuji
ABSTRAK:
bahwa pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam
suatu jabatan guna pengembangan karier Pegawai
Negeri Sipil, dilaksanakan berdasarkan prinsip
profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi
keija dan jenjang pangkat yang ditetapkan serta
syarat objektif lainnya
UU No.49 Tahun 2008, UU No.12 Tahun 2011, UU No.5 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, UU No.30 Tahun 2014, PP No.18 Tahun 2016, PP No.11 Tahun 2017, Permendagri No.35 Tahun 2012, Permendagri No.80 Tahun 2015, Permendagri No.108 Tahun
2017, PermenPAN&RB No.15 Tahun 2019, PERDA No.6 Tahun 2020,
Peraturan Bupat1 Tentang Pedoman Pola Karier
Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Mesuji
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2021.
Halaman 14
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mesuji Nomor 45 Tahun 2021
MANAJEMEN TALENTA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN MESUJI
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 45, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Manajemen Talenta Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mesuji
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas, dipandang perlu
untuk menetapkan Peraturan Bupati tentang Manajemen
Talenta Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Mesuji
UU No.28 Tahun 1999, UU No.49 Tahun 2008, UU No.12 Tahun 2011, UU No.5 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.18 Tahun 2016, PP No.11 Tahun 2017, PP No.30 Tahun 2019, Permendagri No.80 Tahun 2015, PermenPAN&RB No.38 Tahun 2017, PermenPAN&RB No.3 Tahun 2020, PERDA No.6 Tahun 2020
Peraturan Bupati Tentang Manajemen Talenta Pegawai
Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Mesuji
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2021.
Halaman 23
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mesuji Nomor 47 Tahun 2021
TATA CARA PEMBERIAN, PEMANFAATAN DAN BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN MESUJI
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 47, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemberian, Pemanfaatan dan Besaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Mesuji
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a tersebut di atas, dipandang perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara
Pemberian, Pemanfaatan dan Besaran Insentif
Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten
Mesuji
UU No.28 Tahun 1999, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.49 Tahun 2008, UU No.25 Tahun 2009, UU No.28 Tahun 2009,UU No.12 Tahun 2011, UU No.23 Tahun 2014, UU No.30 Tahun 2014, PP No.69 Tahun 2010, PP No.18 Tahun 2016, PP No.12 Tahun 2019, Permendagri No.80 Tahun 2015, Permendagri No.77 Tahun 2020, PERDA No.07 Tahun 2011, PERDA No.2 Tahun 2012, PERDA No. 3 Tahun 2012, PERDA No.4 Tahun 2012, PERDA No.05 Tahun 2012, PERDA No.36 Tahun 2012, PERDA No.6 Tahun 2020
Peraturan Bupati Tentang Tata Cara Pemberian,
Pemanfaatan Dan Besaran Insentif Pemungutan
Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten Mesuji
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2021.
Halaman 7
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mesuji Nomor 48 Tahun 2021
PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SATU TAHUN PRA SEKOLAH DASAR KABUPATEN MESUJI
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 48, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Anak Usia Dini Satu Tahun Pra Sekolah Dasar Kabupaten Mesuji
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memenuhi hak untuk
memperoleh Pendidikan Anak Usia Dini Satu Tahun
Pra Sekolah Dasar, diperlukan optimalisasi kineija
efektifitas dan efisiensi kegiatan penyelenggaraan
Pendidikan Anak Usia Dini sebagai pendidikan yang
sangat mendasar, menentukan pertumbuhan dan
perkembangan anak di kemudian hari melalui
peningkatan akses dan penyediaan layanan pendidikan
yang bermutu
UU No.20 Tahun 2003, UU No.49 Tahun 2008, UU No.12 Tahun 2011, UU No.23 Tahun 2014, PP No.19 Tahun 2005, PP No.48 Tahun 2008, PP No.17 Tahun 2010, PP No.18 Tahun 2016, PP No.12 Tahun 2019, Permendikbud No.84 Tahun 2014, Permendikbud No.137 Tahun 2014, Permendagri No. 80 Tahun 2015, Permendikbud No.18 Tahun 2018, Permendikbud No.32 Tahun 2018, PERDA No.6 Tahun 2020
Peraturan Bupati Tentang Pelaksanaan Standar
Pelayanan Minimal Pendidikan Anak Usia Dini Satu
Tahun Pra Sekolah Dasar
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2021.
Halaman 8
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mesuji Nomor 49 Tahun 2021
SEKRETARIAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL KABUPATEN MESUJI
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 49, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Mesuji
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mengoptimalkan kinerja Penyidik
Pegawai Negeri Sipil dan melakukan penegakan
Peraturan Daerah secara maksimal guna membangun
kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap
Peraturan Daerah (Perda)
UU No.8 Tahun 1981, UU No.2 Tahun 2002, UU No.49 Tahun 2008, UU No.12 Tahun 2011, UU No.5 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.27 Tahun 1983, PP No.43 tahun 2012, PP No.18 Tahun 2016, PP No.12 Tahun 2017, PP No.16 Tahun 2018, Permendagri No.80 Tahun 2015, Permendagri No.3 Tahun 2019, PERDA No.6 Tahun 2020, PERDA No.4 Tahun 2020
Peraturan Bupati Tentang Sekretariat Penyidik
Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Mesuji
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2021.
Halaman 5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mesuji Nomor 50 Tahun 2021
PEMBENTUKAN DAN TATA LAKSANA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BALAI BENIH IKAN PADA DINAS PERIKANAN KABUPATEN MESUJI
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 50, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan dan Tata Laksana Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Benih Ikan pada Dinas Perikanan Kabupaten Mesuji
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di
atas, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pembentukan dan Tata Laksana Unit
Pelaksana Teknis Dinas Balai Benih Ikan Pada
Dinas Perikanan Kabupaten Mesuji
UU No.49 Tahun 2008, UU No.12 Tahun 2011, UU No.5 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, UU No.30 Tahun 2014, PP No.18Tahun 2016, PP No.12 Tahun 2019, Permendagri No.12 Tahun 2017, Permendagri No.80 Tahun 2015,PERDA No.6 Tahun 2020
Peraturan Bupati Tentang Pembentukan Dan
Tata Laksana Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai
Benih Ikan Pada Dinas Perikanan Kabupaten
Mesuji
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2021.
Halaman 9
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
