Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 583 peraturan dalam 0,009 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Timur Nomor 81 Tahun 2016

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Struktur Organisasi

Download :
Perbup No. 81 th 2016 Perpustakaan.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Timur Nomor 21 Tahun 2007

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETAR!AT DPRD, DAN KECAMATAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Struktur Organisasi

Download :
Perda No 21 Tahun 2007.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Timur Nomor 14 Tahun 2006

PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN DALAM WILAYAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Desa

Download :
Perbup Nomor 14 Tahun 2006.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Timur Nomor 7 Tahun 2005

TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PEMERIKSAAN TERNAK KELUAR DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Pajak dan Retribusi Daerah

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Timur Nomor 16 Tahun 2013

PETUNJUK TEKNIS BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2013

Pendidikan

Download :
PERBUP NO 16 TH 2013.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Timur Nomor 4 Tahun 2002

RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN

Perikanan dan Kelautan

Download :
Perda No 4 Tahun 2002.pdf

Abstrak

perikanan - kelautan

2002

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4,

Peraturan Daerah (PERDA) tentang RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka menunjang penyelenggaraan pembangunan daerah sehubungan dengan pelaksaaan otonomi daerah, perlu dilakukan usaha-usaha untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut diatas, Pemerintah Daerah memberikam jasa pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan tempat pelelangan ikan untuk dimanfaatkan sebagai tempat kegiatan transaksi antara nelayan/pemilik ikan denganpembakul/pemebeli ikan; c. bahwa atas jasa pemerintah dimaksud pada huruf b, dipandang perlu mengenakan retribusi;
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur Dan Kotamadya/Dati II Metro (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825); 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848); 5. Undang-Undang Nomor 49 Prp 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lemabaran Negara Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2104); 6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209); 7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299); 8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) dan diubah Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139); 11. Peraturan Daerah Lampung Timur Nomor 38 Tahun 2000 tentang Kewenagan Daerah Kabupaten Sebagai Daerah Otonom); 12. Peraturan Daerah Lampung Timur Nomor 40 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Lampung Timur.
1. Ketentuan Umum 2. OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI 3. Subjek Retribusi Pelelangan 4. ORGANISASI PENYELENGGARAAN PELELANGAN 5. STRUKTUR ORGANISASI PENYELENGGARA PELELANGAN IKAN 6. Upah Pungut 7. Cara Pemungutan dan Penyetoran 8. WILAYAH PEMUNGUTAN 9. Ketentuan Pidana 10. Penyidikan 11. Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Maret 2002.
7

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Timur Nomor 20 Tahun 2015

PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN PERORANGAN

Kesehatan

Download :
PERBUP NO 20.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Timur Nomor 13 Tahun 2022

Pedoman Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah serta Inspektorat Kabupaten Lampung Timur

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Kepegawaian, Aparatur Negara

Abstrak

TAMBAHAN PENGHASILAN asn

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, Berita Daerah

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah serta Inspektorat Kabupaten Lampung Timur

ABSTRAK:

bahwa guna menunjang disiplin dan tanggung jawab dalam meningkatkan kinerja serta tertib administrasi pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah serta Inspektorat perlu diberikan tambahan penghasilan sesuai kemampuan keuangan daerah; bahwa disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas dipandang sangat krusial karena berperan menjalankan fungsi perencanaan pembangunan dan penganggaran, pengelolaan keuangan dan aset daerah serta pembinaan dan pengawasan;
Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro; Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang–Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan dilingkungan Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 900-4700 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 02 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 12 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 08 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022; Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kelas Jabatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.
Pegawai wajib melakukan rekam kehadiran pada waktu kedatangan dan kepulangan sesuai dengan ketentuan hari dan jam kerja. Dalam hal rekam kehadiran melalui aplikasi E-Absensi mengalami gangguan teknis maka daftar hadir dilakukan secara manual. Tambahan Penghasilan diberikan kepada Aparatur Sipil Negara dan Calon Aparatur Sipil Negara berdasarkan pertimbangan obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD dalam bentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Maret 2022.
12

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Timur Nomor 10 Tahun 2007

PENETAPAN BESARNYA TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2007

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Download :
Perbup Nomor 10 Tahun 2007.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Timur Nomor 5 Tahun 2005

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2005

APBD

Download :
Perbup Nomor 5 Tahun 2005.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2017.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2007.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Maret 2006.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Mei 2005.