Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA)
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan komitmen Pemerintah
Kabupaten Lampung Timur menjadi Kabupaten Layak
Anak guna memenuhi hak-hak anak untuk terwujudnya
agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang dan
berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan
martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan
dari kekerasan dan diskriminasi, perlu di diwujudkan
melalui Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA)
UU No.12 Tahun 1999, UU No.23 Tahun 2002, UU No. 20 Tahun 2003, UU No.20 Tahun 2003, UU No.11 Tahun 2005, UU No.36 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014, UU No.30 Tahun 2014, PermenPP No.02 tahun 2009, PermenPPPA No.5 Tahun 2011, PermenPPPA No.12 Tahun 2011, PermenKes No.25 Tahun 2014, Permendikbud No.82 Tahun 2015, PERDA No.05 Tahun 2016, PERDA No.18 Tahun 2016
Peraturan Bupati Tentang Ruang Bermain Ramah
Anak (Rbra)
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Maret 2021.
Halaman 9
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Timur Nomor 19 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA)
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan komitmen Pemerintah
Kabupaten Lampung Timur menjadi Kabupaten Layak
Anak guna memenuhi hak-hak anak untuk terwujudnya
agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang dan
berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan
martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan
dari kekerasan dan diskriminasi , perlu di diwujudkan
melalui Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA)
UU No.12 Tahun 1999, UU No.23 Tahun 2002, UU No. 20 Tahun 2003, UU No.11 Tahun 2005, UU No.36 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014, UU No.30 Tahun 2014, PermenPP No.02 Tahun 2009, PermenPPPA No.5 Tahun 2011, PermenPPPA No.10 Tahun 2011, PermenPPPA No.12 Tahun 2011, PermenKes No.25 Tahun 2014, Permendikbud No.82 Tahun 2015, PERDA No.05 Tahun 2016, PERDA No.18 Tahun 2016
Peraturan Bupati Tentang Pusat Informasi
Sahabat Anak (Pisa)
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Maret 2021.
Halaman 9
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Timur Nomor 20 Tahun 2021
DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang
Kewenangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Lampung Timur
Tahun Anggaran 2021
UU No.12 Tahun 1999, UU No.6 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.43 Tahun 2014, Permendagri No.111 Tahun 2014, Permendagri No.44 Tahun 2016, PERDA No.18 Tahun 2016,
Peraturan Bupati Tentang Kewenangan Desa
Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal
Berskala Desa
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Maret 2021.
Halaman 7
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Timur Nomor 21 Tahun 2021
PERUBAHAN KEDUA ATAS LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR NOMOR 43 TAHUN 2018 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Lampiran Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 43 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat dan adanya beberapa layanan perizinan dan non
perizinan yang belum dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu maka dipandang perlu
mengubahPeraturan Bupati Lampung Timur Nomor 43 Tahun
2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan
Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
UU No.12 Tahun 1999, UU No.25 Tahun 2007, UU No.25 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014, UU No.2Tahun 2017, PP No.96 Tahun 2012, PP No.107 Tahun 2015, PP No. 24 Tahun 2018, PP No.22 Tahun 2021, PP No.97 Tahun 2014, PP No. 91 Tahun 2017, Permenkeu No.PER. 12/MEN/2007, Permenkes No. 18 Tahun 2013, Permenkes No.18 Tahun 2016, PermenHUB No.PM 75 Tahun 2015, PermenHUB No.PM 108 Tahun 2017, Permendagri No.138 Tahun 2017, PermenUKM No.11 Tahun 2018, PermenATR&BPN No.14 Tahun 2018, PermenPUPR No.19/PRT/M/2018, PeraturanKBPS No. 19tahun 2018, Permendikbud No. 25 tahun 2018, Permenkes No.26 Tahun 2018, PermenTAN No.29/PERMENTAN/pp.210/7/2018, Permenkes No.34 Tahun 2018, PermenDAG No.76 Tahun 2018, PermenDAG No.77 Tahun 2018 PeraturanKepalaBPOM No.22 Tahun 2018, PermenKes No.43 Tahun 2019, PERDA No.18 Tahun 2016, PERBUP No.72 Tahun 2016, PERBUP No.43 Tahun 2018
Perubahan Kedua Atas Lampiran Peraturan Bupati
Lampung Timur Nomor 43 Tahun 2018 Tentang
Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan
Dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Maret 2021.
Halaman 8
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Timur Nomor 22 Tahun 2021
BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL BUPATI DAN WAKIL BUPATI
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal
8 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun
2000 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah,
perlu dianggarkan Biaya Penunjang Operasional
Bupati dan Wakil Bupati
UU No.12 Tahun 1999, UU No.28 Tahun 1999, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.23 Tahun 2014, PP No.109 Tahun 2000, PP No. 12 Tahun 2019, Kepres No. 168 Tahun 2000, PERDA No.18 Tahun 2016, Keputusan Bupati No.B.01/23/SK/2021
Biaya Penunjang Operasional Bupati Dan Wakil
Bupati Lampung Timur
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2021.
Halaman 5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Timur Nomor 25 Tahun 2021
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR NOMOR 61 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 61 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan huruf D Pergeseran Anggaran pada
point(h) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pada
kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang menyebabkan
perubahan APBD dapat dilakukan sebelum perubahan APBD
melalui ketetapan Kepala Daerah dengan diberitahukan kepada
pimpinan DPRD. Kondisi tertentu tersebut dapat berupa kondisi
mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat
nasional atau daerah. Point (i), jika pergeseran tersebut dilakukan
sebelum Perubahan APBD, pergeseran/perubahan anggaran
ditampung dalam Perda perubahan APBD
UU No.12 Tahun 1999, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.25 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No. 28 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014, PP No. 109 Tahun 2000, PP No.23 Tahun 2005, PP No.55 Tahun 2005, PP No.19 Tahun 2010, PP No.71 Tahun 2010, PP No.12 Tahun 2017, PP No.18 Tahun 2017, PP No. 18 Tahun 2017, PP No. 33 Tahun 2018, PP No.12 Tahun 2019, Permendagri No.16 Tahun 2007, Permendagri No.32 Tahun 2011, Permendagri No.52 Tahun 2012, Permendagri No.62 tahun 2017, Permendagri No.36 Tahun 2018, Permendagri No.90 Tahun 2019, Permendagri No.64 Tahun 2020, Permendagri No.77 Tahun 2020, Permenkeu No.17/PMK.07/2021, PERDA No.02 Tahun 2009, PERDA No. 08 Tahun 2020
Peraturan Bupati Tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Lampung Timur Nomor 61 Tahun 2020 Tentang
Penjabarananggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2021
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 April 2021.
Halaman 6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Timur Nomor 30 Tahun 2021
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR NOMOR 57 TAHUN 2019 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 57 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah
ABSTRAK:
Bahwa dalam pelaksanaan tugas agar dapat berjalan secara
efektif dan efisien, maka dapat dipandang perlu melakukan
perubahan Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 57
Tahun 2019 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi serta tata Kerja Sekretariat Daerah
UU No.12 Tahun 1999, UU No.33 Tahun 2004, UU No.12 Tahun 2011, UU No.23 Tahun 2014, PP No.18 Tahun 2016, PERDA No.18 Tahun 2016, PERBUP No.57 Tahun 2019
Perubahan Atas Peraturan Bupati Lampung Timur
Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja
Sekretariat Daerah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 2021.
Halaman 9
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Timur Nomor 31 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Nomor Induk Perangkat Desa
ABSTRAK:
bahwa untuk memberikan identitas khusus kepada
perangkat desa, dipandang perlu memberikan Nomor Induk
Perangkat Desa (NIPD) kepada perangkat desa
UU No.12 Tahun 1999, UU No.6 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.43 Tahun 2014, PP No.17 Tahun 2018, Permendagri No.83 Tahun 2015, Permendagri No.84 Tahun 2015, Permendagri No.73 Tahun 2020, PERDA No. 10 Tahun 2016, PERDA No.18
Tahun 2016, PERDA No.9 Tahun 2019, PERBUP No.20 Tahun 2021
Peraturan Bupati Tentang Nomor Induk Perangkat
Desa
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juni 2021.
Halaman 6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Timur Nomor 32 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang BESARAN DAN PENGGUNAAN SELISIH/SISA GANTI RUGI PENGADAAN TANAH PENGGANTI ATAS TUKAR MENUKAR TANAH KAS DESA
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran dan Penggunaan Selisih/Sisa Ganti Rugi Pengadaan Tanah Pengganti Atas Tukar Menukar Tanah Kas Desa.
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
3. Undang-Undang Nomor 51 Prp. Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak Atas Tanah dan Benda-Benda yang ada diatasnya;
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
6. Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tetang Cipta Kerja;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 ;
9. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012;
Ketentuan Umum terkait Pengadaan Tanah, Besaran Selisih dan Penggunaan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juni 2021.
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Timur Nomor 52 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN OLEH APARAT PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH PADA INSPEKTORAT KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penyelenggaraan pengawasan pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel guna mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, serta untuk meningkatkan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), perlu menetapkan Peraturan Bupati Lampung Timur tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah Pada Inspektorat Kabupaten Lampung Timur.
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan,
Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kota Madya Daerah Tingkat II Metro;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah sebagaimanatelah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentangmPembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah
Pembinaan dan Pengawasan, Pelaporan, Pengaduan Masyarakat dan Pemeriksaan Khusus, Pembiayaan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 September 2021.
24
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
