PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 617 peraturan dalam 0,005 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Timur Nomor 07 Tahun 2007
• Berlaku mulai 17 tahun yang lalu
Pertambangan Migas, Mineral dan Energi Perizinan, Pelayanan Publik
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Timur Nomor 06 Tahun 2007
• Berlaku mulai 17 tahun yang lalu
Lingkungan Hidup Pajak dan Retribusi Daerah Perizinan, Pelayanan Publik
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Timur Nomor 03 Tahun 2007
• Berlaku mulai 17 tahun yang lalu
Desa Struktur Organisasi
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Timur Nomor 02 Tahun 2007
• Berlaku mulai 17 tahun yang lalu
Desa
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Timur Nomor 01 Tahun 2007
• Berlaku mulai 17 tahun yang lalu
Administrasi dan Tata Usaha Negara
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Timur Nomor 05 Tahun 2006
• Berlaku mulai 18 tahun yang lalu
Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Timur Nomor 04 Tahun 2006
• Berlaku mulai 18 tahun yang lalu
Pajak dan Retribusi Daerah Perpajakan
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Timur Nomor 03 Tahun 2006
• Berlaku mulai 18 tahun yang lalu
Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Pajak dan Retribusi Daerah
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Timur Nomor 02 Tahun 2006
• Berlaku mulai 18 tahun yang lalu
Kesehatan Pajak dan Retribusi Daerah
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Timur Nomor 01 Tahun 2006
• Berlaku mulai 18 tahun yang lalu
APBD

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan