Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Kota Di Kabupaten Tabalong
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 98 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek, dan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perhubungan perlu dibuat Standar Pelayanan Minimal Angkutan Kota Di Kabupaten Tabalong;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati Tabalong tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Kota Di Kabupaten Tabalong;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965;Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983;Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005;Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007;Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 98 Tahun 2013;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2014;Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2007;Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor
10 Tahun 2007;Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2014.
Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Kota Di Kabupaten Tabalong.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Agustus 2014.
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabalong Nomor 23 Tahun 2020
Bantuan, Sumbangan, Kesejahteraan Rakyat, dan Penanggulangan Bencana
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BD.2020/No.25
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 24 Tahun 2019 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
ABSTRAK:
Sehubungan adanya penyesuaian bentuk Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya berupa barang kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah, maka perlu
melakukan perubahan atas Peraturan Bupati Tabalong
Nomor 24 Tahun 2019 tentang Bantuan Stimulan
Perumahan Swadaya Bagi Masyarakat Berpenghasilan
Rendah; sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 24 Tahun 2019 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 07 /PRT/M/2018; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun
2010; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun
2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun
2016; Peraturan Bupati Tabalong Nomor 31 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tabalong Nomor 55 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tabalong Nomor 35 Tahun 2017.
Ketentuan dalam Pasal 4 Peraturan Bupati Tabalong Nomor 24 Tahun 2019
tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Bagi Masyarakat
Berpenghasilan Rendah diubah. Bentuk BSPS berupa : Uang dan/atau Barang. BSPS berbentuk uang dan/atau barang diberikan kepada Penerima BSPS. BSPS berbentuk uang digunakan untuk membeli bahan bangunan dan membayar upah kerja. BSPS berbentuk barang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
tentang pengadaan barang/ jasa pemerintah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2020.
4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabalong No. 23 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Program Kali Bersih (Prokasih) Di Kabupaten Tabalong
ABSTRAK:
bahwa kali atau sungai merupakan sumber daya air yang penting bagi
kebutuhan hidup manusia dan mahkluk hidup lainnya sehingga perlu
dijaga kualitas air dan pengendalian pencemaran air disepanjang daerah
aliran sungai ; bahwa untuk meningkatkan kualitas air sungai tersebut agar tetap
berfungsi sesuai dengan peruntukannya, perlu dicanangkan Program
Kali Bersih (Prokasih); bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tabalong tentang Program
Kali Bersih (Prokasih) di Kabupaten Tabalong;
Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2001; Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep09/MENLH/411995; Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor Kep-35/MENLH/7/1995; . Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor Kep-35
NMENLH/7/1995; Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep51/MENLH/1 0/1995; Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep52/MENLH/1 0/1995; Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep58/MENLH/12/1995; Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep42/MENLH/1 0/1996; Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor Kep-03/MENLH/111998; Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor Kep-113 tahun 2003; Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor Kep-142 tahun 2003; Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan
Nomor 28 Tahun 1994; Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Se1atan
Nomor 58 Tabun 1994; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 12 Tahun 2004; Peraturan Daerab Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2007.
Peraturan Bupati Tabalong tentang Program
Kali Bersih (Prokasih) di Kabupaten Tabalong yang berisi; ketentuan Umum; Azas, Tujuan Dan Sasaran Prokasih; Pelaksanaan Prokasih; Pembiayaan; Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2009.
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabalong Nomor 23 Tahun 2019
PERBUP Kab. Tabalong No. 53 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanaan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten
Tabalong Nomor 09 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 18 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 14 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor Tahun 2019;
Peraturan Bupati (PERBUP) Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, berisi tentang:
Anggaran Perubahan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019,terdiri atas:
1. Pendapatan:
a. Pendapatan Asli Daerah Rp.184.523.084.632,00
b Dana Perimbangan Rp.1.177.268.618.505,00
c Lain-iain
Pendapatan yang sah Rp.315.170.686.350,00
Jumlah Pendapatan Rp1.676.962.389.487,00
2.Belanja
a. Belanja Tidak Langsung:
1. Belanja Pegawai Rp.525.778.996.395,82
2. Belanja Hibah Rp.42.111.495.000,00
3. Belanja Bantuan Sosial Rp.18.564.600.000,00
4. Belanja Bagi Rp.8.349.000.000,00
5. Belanja Bantuan Keuangan Rp.203.597.380.700,00
6. Belanja Tidak Terduga Rp.3.500.000.000,00
Jumlah Belanja Tidak Langsung Rp801.901.472.095,82
b. Belanja Langsung:
1. Belanja Pegawai Rp.99.157.380.277.40
2. Belanja Hibah Rp.442.080.457.427,64
3. Belanja Bantuan Sosial Rp.420.911.479.161,19
Jumlah Belanja Langsung Rp962.149.316.866,23
Jumlah Belanja Rp1.764.050.788.962,05
Surplus/(Defisit) (Rp87.088.399.475,05)
3. Pembiayaan Daerah:
a. Penerimaan Rp116.009.007.626.05
b. Pengeluaran Rp28.920.608.151,00
Jumlah Pembiayaan Netto Rp87.088.399.475,05
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) Rp.0,00
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabalong No. 23 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong
ABSTRAK:
Berdasarkan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang
Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang
menyebutkan bahwa dalam waktu selambat-lambatnya 6
(enam) bulan sejak Undang-Undang ini mulai berlaku setiap
Penyelenggara Negara harus melaporkan dan
mengumumkan harta kekayaannya dan bersedia dilakukan
pemeriksaan terhadap kekayaannya sesuru dengan
ketentuan dalam Undang-Undang ini.
Dengan memperhatikan Peraturan Komisi
Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 07
Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman
dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara,
Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Republik
Indonesia Nomor SE-08/01/ 10/2016 tentang Petunjuk
Teknis Penyampaian dan Pengelolaan Laporan Harta
Kekayaan Penyelenggara Negara setelah diberlakukannya
Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik
Indonesia Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara
Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta
Kekayaan Penyelenggara Negara, dan Surat Edaran Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian
Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di
Lingkungan Instansi Pemerintah, sehingga perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara
Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun
2016.
Peraturan
Bupati ini mengatur tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara
Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong, dengan sistematika: Ketentuan Umum; Tujuan; Penyampaian LHKPN dan LHKASN; Tata Cara Penyampaian LHKPN dan LHKASN; Unit Pengelola LHKPN dan LHKASN; Pembinaan dan Pengawasan; Sanksi; Tata Cara Penjatuhan Sanksi; Pembiayaan; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2017.
Peraturan Bupati ini mencabut Peraturan Bupati Tabalong
Nomor 28 Tahun 2016 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Tabalong.
9 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabalong No. 23 Tahun 2013
Pengelolaan dan Pengawasan Usaha Warung Internet Di Kabupaten Tabalong
2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BD.2013/NO.23
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan dan Pengawasan Usaha Warung Internet Di Kabupaten Tabalong
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penyediaan jasa usaha warung internet
(Wamet) yang berkualitas, berdayaguna dan berdampak
positif bagi masyarakat perlu mengatur tentang Pengelolaan
dan Pengawasan Usaha Warnet di wilayah Kabupaten
Tabalong;
bahwa berdasarkan per t imbangan se bagaimana dimaksu d
dalam huruf a, perl u ditetapkan dengan Peraturan Bupati
Tabalong;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informati ka Nomor 23 /PER/M.KOMINFO /04/2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2007; dan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun
2007.
Peraturan Bupati ini Memuat Tentang Pengelolaan
dan Pengawasan Usaha Warnet di wilayah Kabupaten
Tabalong.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Oktober 2013.
12 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabalong Nomor 23 Tahun 2022
PERBUP Kab. Tabalong No. 30 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perpustakaan
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perpustakaan
ABSTRAK:
bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Tabalong Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Ketja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tabalong, terjadi perubahan Nomenklatur Perangkat Daerah, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja sehingga Peraturan Bupati Tabalong Nomor 30 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perpustakaan, perlu disesuaikan nomenklatur Perangkat Daerah yang membidangi urusan perpustakaan dan kearsipan; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (4), Pasal 8 ayat (3), Pasal 23B ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perpustakaan, maka perlu melakukan Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 30 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perpustakaan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 30 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perpustakaan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2014; Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 8 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tabalong Nomor 59 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tabalong Nomor 59 Tahun 2016
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perpustakaan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2022.
16 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabalong Nomor 23 Tahun 2021
PERBUP Kab. Tabalong No. 09 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Daerah Karena Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Daerah Karena Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
ABSTRAK:
Sesuai ketentuan Pasal 107 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Oaerah, dinyatakan penghapusan sanksi administratif pajak diatur dengan Peraturan Kepala Daerah. Untuk melaksanakan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona VIrus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah, Instruksi Kesatu, Bupati melakukan percepatan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (refocusing) dan/ atau perubahan alokasi anggaran yang digunakan secara memadai untuk meningkatkan kapasitas penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah masing-masing tetap hidup dan untuk meringankan beba Wajib Pajak melaksanakan kewajiban membayar Pajak Daerah karena pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Untuk menyikapi dampak ekonomi akibat Corona VIrus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Tabalong, perlu kebijakan penghapusan sanksi administratif Pajak Daerah kepada Wajib Pajak, sehingga perIu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Daerah Karena Dampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
Dasar Hukum: UU Nomor 8 Tahun 1965; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 55 Tahun 2016; PP Nomor 12 Tahun 2019; Permendagri Nomor 20 Tahun 2020; Permendagri Nomor 77 Tahun 2020; Perda Kab Tabalong Nomor 02 Tahun 2010; Perda Kab Tabalong Nomor 14 Tahun 2010; Perda Kab Tabalong Nomor 15 Tahun 2010; Perda Kab Tabalong Nomor 01 Tahun 2011; Perda Kab Tabalong Nomor 05 Tahun 2011; Perda Kab Tabalong Nomor 06 Tahun 2011; Perda Kab Tabalong Nomor 07 Tahun 2011; Perda Kab Tabalong Nomor 17 Tahun 2011; Perda Kab Tabalong Nomor 18 Tahun 2011; Perda Kab Tabalong Nomor 19 Tahun 2011; Perda Kab Tabalong Nomor 20 Tahun 2011; Perda Kab Tabalong Nomor 02 Tahun 2013; Perda Kab Tabalong Nomor 05 Tahun 2016; Perbup Tabalong Nomor 61 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Daerah Karena Dampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), yang memuat: Ketentuan Umum; Pendelegasian Kewenangan; Penghapusan Sanksi Administratif; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Maret 2021.
8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabalong No. 23 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Penetapan Batasan Pagu Jumlah Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Uang Persediaan (UP), Ganti Uang Persediaan (GU) dan Tambahan Uang Persediaan (TU) Bagi Bendahara Pengeluaran Lingkup Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2012
ABSTRAK:
bahwa untuk menyesuaikan perkembangan keadaan, kebutuhan pengeluaran anggaran bagi bendahara pengeluaran pada Badan Kepegawaian Daerah ( BKD ) dan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana ( BPM dan KB ) Tahun Anggaran 2012, serta kemampu an keuangan daerah kiranya perlu diadakan perubahan Penetapan Batasan Pagu Jumlah Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Ganti Uang Persediaan (GU) dan Tambahan Uang persediaan (TU); bahwa untuk melaksanakan pengeluaran anggaran oleh bendahara pengeluaran Satuan Keija Perangkat Daerah ( SKPD ) BKD dan BPM dan KB yang meliputi SPP- TU, perlu diatur batasan jumlah dimaksud sebagai landasan operasional pelaksanaan pengeluaran pada SKPD, perlu melakukan perubahan kedua atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 02 Tahun 2012 tentang
Peneta pan Batasan Paouu Jumlah surat permintaan Pembayaran ( SPP ) Uang Persediaan ( UP ), Ganti Uang Persediaan ( GU) dan Tambahan Uang Persedia an ( TU) Bagi Bendahara Pengeluaran Lingkup Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2012; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tabalong;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun
2007; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun
2007; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 tahun
2010; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 22 Tahun
20 11 ; Peraturan Bupati Tabalong Nomor 9 Tahun 2011; Peraturan Bupati Tabalong Nomor 34 Tahun 2011; Peraturan Bupati Tabalong Nomor 02 Tahun 2012 ;
Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Penetapan Batasan Pagu Jumlah Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Uang Persediaan (UP), Ganti Uang Persediaan (GU) dan Tambahan Uang Persediaan (TU) Bagi Bendahara Pengeluaran Lingkup Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2012
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Agustus 2012.
4 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabalong No. 24 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka tertib administrasi pembentukan produk hukum daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong perlu dilakukan penyeragaman penyusunan produk hukum daerah bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Tabalong secara terencana, terpadu dan terkoordinasi; bahwa Peraturan Bupati Tabalong Nomor 49 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 20 11 ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sehingga perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tabalong tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Tabalong;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2007;
Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong Dengan Sistematika; Ketentuan Umum; Produuk Hukum Daerah; Perencanaan; Penyusunan Produk Hukum Bersifat Pengaturan; penyusunan Produk Hukum Bersifat Penetapan; Pengesahan, Penomoran, Pengundangan, Dan Autentifikasi; Evaluasi Dan Klarifikasi Perda; Penyebarluasan; Partisipasi Masyarakat; Pembiayaan; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 September 2012.
15 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
