Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan dan Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Di Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Ayat (1)
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07 /2020
tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum
Tambahan Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Tata Cara
Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan
Pendanaan Kelurahan di Kabupaten Barito Timur
Tahun Anggaran 2020
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137 Tahun
2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun
2018; Peraturan Menteri
Keuangan
Nomor
8/PMK.07 /2020; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 5
Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 11
Tahun 2019; Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 4 Tahun 2013; Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 23 Tahun 2016; Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 6 Tahun 2020
DAU tambahan bantuan pendanaan kelurahan
ditetapkan sebesar Rp.1.145.457 .000,00
(Satu
milyar seratus empat puluh lima juta empat ratus lima
puluh tujuh ribu rupiah)
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juni 2020.
11 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Timur Nomor 12 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 6 ayat (4)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Perizinan dan Non
Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nornor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun
2017; Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016; Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011; Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 23 Tahun 2016
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II PENDELEGASIAN KEWENANGAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN;
BAB III TIM TEKNIS DAN PERTIMBANGAN TEKNIS;
BAB IV KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Mei 2018.
pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka keputusan Bupati Nomor 21 Tahun
2011 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Dibidang Perizinan kepada
KPPT dan Camat di Kabupaten Barito Timur, dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.
15 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Timur Nomor 12 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Barito
Timur Nomor 1 Tahun 2A1,9 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Barito Timur Tahun 2018-2023
mengamanatkan bahwa RPJMD Kabupaten
Barito Timur Tahun 2018-2023 merupakan
dokumen perencanaan yang harus dipedomani
serta dijabarkan ke dalam penyusunan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun
2019; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor
16 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor
1 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor
3 Tahun 2016.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2020
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2019.
Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 12 Tahun 2019
7
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Timur Nomor 12 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
a. bahwa sesuai berdasarkan ketentuan Pasal 104 ayat {2} Feraturan menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah darl Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2021 perlu menetapkan Peraturan Bupati Barito Timur;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Barito Timur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabrrpaten Barito Timur Tahua Anggaran 2022;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pernerintahan Daerah;
Undang-Uadang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah {RKP} Tahun 2021;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021;
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Peranglrat Daerah Kabupaten Barito Timur;
1. Pedoman dalam perlrusunan Kebiiakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022.
2. Dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode 1 {satu} ta}run, yang disusun
dengan mengacn pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juli 2021.
7
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Timur Nomor 12 Tahun 2022
Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 41 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Timur
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Timur
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah yang pelaksanaan tugas dan fungsinya telah dapat dilaksanakan oleh kelompok jabatan fungsional, menghapus unit organisasi yang tugas dan fungsinya telah digantikan secara penuh oleh kelompok jabatan fungsional;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaima,na telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor.74/menlhk/setjen /kum.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungall Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
Peraturan Menteri Pendayagutaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2O21 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2A21 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;
Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur.
a. Kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi;
b. Tugas, fungsi dan uraian tugas;
c. Kelompok jabatan;
d. Kepegawaian dan eselon; dan
e. Tata kerja dan laporan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juli 2022.
19
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Timur Nomor 13 Tahun 2022
Peraturan Bupati Kabupaten Barito Timur Nomor 44 Tahun 2O2A tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah yang pelaksanaan tugas dan fungsinya telah dapat dilaksanakan oleh kelompok jabatan fungsional, menghapus unit organisasi yang tugas dan fungsinya telah digantikan secara penuh oleh kelompok jabatan fungsional;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
Peraturan Menteri Penda5zagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;
Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur.
a. Kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi;
b. Tugas, fungsi dan uraian tugas;
c. Kelompok jabatan;
d. Kepegawaian dan eselon;
e. Tata kerja dan laporan; dan
f. Pendanaan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juli 2022.
17
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Timur No. 13 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Bagi Pejabat, Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur
ABSTRAK:
bahwa untuk mencapai tertib administrasi agar lebih efektif dan
efisien terhad.ap pengelolaan keuangan daerah khususnya
perjalanan dinas bagi Pejabat, Pegawai Negeri Sipil dan Non
Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Barito
Timur, maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan
Bupati Barito Timur tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Bupati Barito Timur Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pelaksanaan Perjalanan Dinas Bagi Pejabat, Pegawai Negeri Sipil
dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah
Kabupaten Barito Timur.
UU NOmor 30 Tahun 2014; PP Nomor 58 Tahun 2005; Permendagri Nomor 11 Tahun 2011; Perda Nomor 3 Tahun 2016; Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 9 Tahun 2014.
Ketentuan Pasal 11 dalam Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 9
Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Bagi
Pejabat, Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur (Berita
Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2014 Nomor 47), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Barito
Timur Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Pejabat, Pegawai Negeri Sipil dan
Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah
Kabupaten Barito Timur (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur
Tahun 2016 Nomor 13) diubah dan ditambah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2017.
4 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Timur Nomor 13 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka upaya peningkatan pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga dan menciptakan kondisi kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh kesempatan/peluang, untuk berpartisipasi, mengontrol dan menerima manfaat pembangunan, diperlukan kebijakan tentang strategi pengintegrasian gender melalui perencanaan, penganggaran, pemantaun dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah. Dengan memperhatikan Instruksi Presiden 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor r 1 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008; . Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 3 Tahun
2016; Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 23 Tahun 2016
BAB I
KETENTUAN UMUM ;
BAB II
PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN ;
BAB III
PEMBERDAYAAN ;
BAB IV
PELAPORAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI ;
BAB V
PARTISIPASI MASYARAKAT ;
BAB VI
PEMBINAAN ;
BAB VII
PEMBIAYAAN;
ABX
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Mei 2018.
14 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Timur Nomor 13 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi
Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja
Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal
dan Non Formal Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4l ayat
(4) dan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah serta Pasal 6
ayat{ 4) Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur
Nomor 3 Tahun tetang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten BaritoTimur,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi'
Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana
TeknisS atuan Pendidikan Formal dan Non Formal
Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur;
l.Undang-Undang Republik lndonesia Nomor Tahun
2002 tentang Pembentukan KabupatenKatingan,
Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten
Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten
Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten
Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2002 Nomor
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
18O);
2. Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234, sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas undang-undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 19
Nomor 15, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6398);
Mengingat :
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 301);
Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2O21 Tentang
Standart Nasional Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 87' Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66761;
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2002 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O1O
Nomor 23, Tambahan Lernbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5105); sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2O10
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
12 Tahun 2O1O tentang Pengelolaan dan
Penyelengaraan Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 12
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5157);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2006 tentang
Perangkat Daerah (Iembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 14, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Tahun 2002 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 12 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republikl ndonesia Nomor 2002
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang
Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka
Kreditnya; sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Reformasi Birokrasi Nornor 14 Tahun 2016 tentang
Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka
Kreditnya (Berita Negara Republik lndonesiaTahun
2010 Nomor 27
peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
4 Tahun 2066 tentang Pedoman Alih Fungsi sanggar
Kegiatan menjadi Satuan Pendidikan Non Formal
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O06 Nomor
330);
BAB I
Ketentuan Umum
BAB II
Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi
BAB III
Tugas dan Fungsi
BAB IV
Kelompok Jabatan
BAB V
Koordinator Wilayah Jabatan
BAB VI
Tata Kerja
BAB VII
Kepegawaian
BAB VIII
Pendanaan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juli 2021.
-
PERATURAN BUPATI (PERBUP) TENTANG PEMBENTUKAN KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUATI PENDIDIKAN FORMAL DAN NON FORMAL PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO TIMUR
31
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Timur Nomor 14 Tahun 2018
PERBUP Kab. Barito Timur No. 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 14 Tahun
2018 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah
Kabupaten Barito Timur Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Timur
ABSTRAK:
a. bahwa sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Barito
Timur Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-D)
Kabupaten Barito Timur Tahun 2008-2028
mengamanatkan bahwa RPJP-D Kabupaten Barito
Timur Tahun 2008-2028 merupakan dokumen
perencanaan yang harus dipedomani serta dijabarkan
ke dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD);
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan
Bupati Barito Timur tentang Rencana Kerja
Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun
Anggaran 2Ol9;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 4 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 16 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 17 Tahun 2008.
BAB I : KETENTUAN UMUM; BAB II : MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP; BAB III : RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH; BAB IV : PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH; BAB V : KETENTUAN PERALIHAN; BAB VI : KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juli 2018.
6 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
