Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 71, BD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 No 71
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Kerjasama Publikasi Pemerintah Daerah dengan Media Massa
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka keterbukaan informasi publik perlu dilaksanakan publikasi dan diseminasi informasi program dan kegiatan Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Hubungan Media di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 83 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah;
b. bahwa untuk efektivitas dan kelancaran pemberian dan penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu melakukan kerjasama dengan unsur media cetak, media siber, media elektronik sebagai upaya memperoleh hasil yang maksimal;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Kerjasama Publikasi Pemerintah Daerah dengan Media Massa;
UU No 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No 2 Tahun 1965;
UU No 40 Tahun 1999;
UU No 32 Tahun 2002;
UU No 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No 19 Tahun 2016:
UU No 14 Tahun 2008:
UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No 15 Tahun 2019:
UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir Dengan UU No 9 Tahun 2015:
UU No 11 Tahun 2020:
PP No 61 Tahun 2010:
Perpres No 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No 12 Tahun 2021:
Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor PER/ 12/M.PAN/08/Tahun 2007:
Permenpan RB No 55 Tahun 2011:
Permenpan RB No 83 Tahun 2012:
Perda Kab. Mojokerto No 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Mojokerto No 6 Tahun 2021.
Mengatur tentang:
1. Ketentuan Umum:
2. Maksud dan Tujuan:
3. Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
a. Terna dan Azas;
b. Kerjasama Media;
c. Tim Verifikasi;
d. Penyelesaian Perselisihan; dan e. Pembinaan dan Pengawasan.
4. Tema dan Asas:
5. Kerjasama Media:
6. Sumber Dana:
7. perubahan Perjanjian Kerjasama:
8. Berakhirnya Perjanjian Kerjasama:
9. Penyelisihan Perselisihan:
10. Ketentuan Sanksi:
11. Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 2021.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mojokerto No. 29 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, BD Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 No 20
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Dana Desa TA 2019 yang dibayarkan pada TA 2020
ABSTRAK:
a. bahwa Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 235.653.897.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Lima Millar Enam Ratus Lima Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah] sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2019 dalam penyerapannya masih terdapat sisa Dana Desa sebesar Rp. 1.577.036.800,- (Satu Millar Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Tiga Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah) yang belum dapat dibayarkan pada Tahun Anggaran berkenan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka dalam rangka penyaluran Dana Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Dana Desa Tahun Anggaran 2019 yang dibayarkan pada Tahun Anggaran 2020;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07 /2019;
Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2012;
Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 11 Tahun 2019;
Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2019;
Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2019;
Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2019.
Peraturan ini berisi tentang;
1. Ketentuan Umum;
2. Penetapan Besaran Rincian Dana Desa;
3. Mekanisme dan Tahapan Penyaluran;
4. Prioritas Penggunaan Dana Desa;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 April 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mojokerto Nomor 24 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, BD Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 No 24
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga adat desa/kelurahan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memberikan pedoman pengaturan guna peningkatan pemberdayaan dan pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan Desa./ Kelurahan dan Lembaga Adat Desa/ Kelurahan serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan dan Lembaga Adat Desa/ Kelurahan;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1965;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017;
Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014;
Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007;
Peraturan Menteri Sosial Nomor 77 /HUK/2010;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013;
Peraturan Menteri Sosial Nomor 23 Tahun 2013;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018;
Ketentuan Umum;
Maksud dan Tujuan disusunnya peraturan Bupati ini;
Ruang Lingkup Pengaturan dalam Peraturan Bupati ini;
Pembentukan, Tugas Fungsi dan Kepengurusan LKD;
Pembentukan Tugas, Fungsi dan Kepengurusan LAD;
Hak, Kewajiban dan Larangan Pengurus LKD/LAD;
Masa Jabatan;
Pemberhentian;
Hubungan Kerja;
Pembinaan dan Pengawasan;
Pendanaan;
Ketentuan Peralihan;
Ketentua Lain-Lain;
Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Mei 2020.
Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2013 Nomor 52) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mojokerto Nomor 71 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBERIAN TANDA MERAH PADA BUKU KESEHATAN IBU DAN ANAK TERHADAP IBU HAMIL RESIKO TINGGI
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka menjaga kesehatan ibu hamil dan janin serta mencegah komplikasi pada masa kehamilan, persalinan, dan sesudah melahirkan sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor
61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, perlu diatur Pemberian Tanda Merah pada Buku Kesehatan Ibu dan Anak Terhadap Ibu Hamil Resiko Tinggi;
b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tanda Merah pada Buku Kesehatan Ibu dan Anak terhadap Ibu Hamil Resiko Tinggi;
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5559);
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa
Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, serta Pelayanan Kesehatan Seksual;
Peraturan ini berisi tentang;
1. ketentuan umum;
2. Maksud dan Tujuan Pembentukan Perbup ini:
a. bermaksud menjadi panduan, arahan dan acuan bagi Pemerintah
Daerah, Organisasi Non Pemerintah, Puskesmas, Rumah Sakit Pemerintah, Rumah Sakit Swasta, Rumah Sakit Bersalin, Rumah Bersalin, Klinik, Bidan Praktek Mandiri dan Masyarakat dalam melayani Pemeriksaan Antenatal Care (ANC) Terpadu, mendeteksi Resiko Tinggi, Menandai (Tanda Merah) dan Memberikan tindakan yang sesuai;
b. bermaksud menjadi pedoman perangkat daerah terkait untuk menyusun Rencana Kegiatan Pelayanan pada ibu hamil, khususnya Resiko Tinggi menurut Skor Poedji Rochyati;
c. bertujuan meningkatkan perlindungan pada ibu hamil, khususnya ibu hamil dengan resiko tinggi melalui edukasi dan konseling pada setiap pemeriksaan, kelas ibu hamil di Posyandu dan sarana-sarana lain yang bisa memberikan perlindungan pada ibu hamil;dan
d. bertujuan meningkatkan peran dan dukungan keluarga, masyarakat, dan Pemerintah Daerah terhadap Ibu Hamil, terutama yang resiko tinggi.
3. Tanggung Jawab Pemda;
4. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil;
5. Pelayanan Ibu Hamil Resiko Tinggi;
6. Pemberian Tanda Merah;
7. penggunaan Tanda Merah;
8. Monitoring dan Evaluasi;
9. Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 September 2017.
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mojokerto Nomor 100 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 100, BD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 No 100
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi , Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mojokerto
ABSTRAK:
a.bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik, perlu dilakukan penyederhanaan struktur organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto;
b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mojokerto tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada sehingga perlu dicabut dan diganti dengan yang baru;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mojokerto;
UU No 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No 2 Tahun 1965;
UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No 15 Tahun 2019;
UU No 5 Tahun 2014;
UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;
UU No 11 Tahun 2020;
PP No 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No 72 Tahun 2019;
PP No 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No 17 Tahun 2020;
PP No 12 Tahun 2017;
PP No 49 Tahun 2018;
PP No 30 Tahun 2019 ;
Perpres No 87 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No 76 Tahun 2021;
Permendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018;
Permendagri No 5 Tahun 2017;
Permendagri No 12 Tahun 2017;
Permendagri No 99 Tahun 2018;
Permenpan RB No 13 Tahun 2019;
Permenpan RB No 25 Tahun 2021;
Perda Kab. Mojokerto No 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Mojokerto No 6 Tahun 2021.
Mengatur tentang;
1. Ketentuan Umum;
2. Kedudukan dan Susunan Organisasi;
3. Uraian Tugas dan Fungsi;
4. Kelompok Jabatan Fungsional;
5. Tata Kerja;
6. Pengangkatan dan Pemberhentian dalam Jabatan;
7. Jabatan Perangkat Daerah;
8. Ketentuan Peralihan;
9. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2021.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mojokerto (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 Nomor 40) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mojokerto Nomor 44 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 44, BD Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 No 44
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Kabupaten Mojokerto
ABSTRAK:
a. bahwa penataan ketatalaksanaan merupakan salah satu area perubahan dalam reformasi birokrasi untuk mewujudkan organisasi instansi pemerintah yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19
Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a. Perlu menetapkan Peraturan Bupati Mojokerto tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Kabupaten Mojokerto.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Juncto Undang--Undang Nomor 2 Tahun 1965;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018.
Penyusunan Peta Proses Bisnis merupakan acuan bagi instansi pemerintah untuk menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juli 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mojokerto Nomor 8 Tahun 2017
PERBUP Kab. Mojokerto No. 7 Tahun 2018 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan k.etentuan Pasal 43 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa perlu memberikan pedoman teknis dalam pengelolaan keuangan desa;
b. bahwa berdasarkan perkembangan sebagaimana dimaksud pada hal a perlu membahas Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Desa.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07 /2016 tentang Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa;
Peraturan ini berisi tentang;
1. Ketentuan umum;
2. Sistem dan Prosedur;
3. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Februari 2017.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka :
a. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2015 Nomor 7);
b. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2015 Nomor 14);
c. Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2015 Nomor 38); dan
d. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2015 Nomor 44);
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
119 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mojokerto Nomor 69 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 69, BD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 No 69
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Analisis Standar Belanja dan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja dan Standar Biaya umum Tahun Anggaran 2022;
UU No 12 Tahun 1950 sebagimana telah diubah dengan UU No 2 Tahun 1965:
UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015:
UU No 11 Tahun 2020:
PP No 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No 28 Tahun 2020:
PP No 12 Tahun 2019:
Permendagri No 77 Tahun 2020 :
Permendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018:
Permendagri No 19 Tahun 2016:
Perda Kab. Mojokerto No 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Mojokerto No 6 Tahun 2021:
Perda Kab. Mojokerto No 1 Tahun 2017:
Perbup No 67 Tahun 2019.
Penyusunan Analisis Standar Belanja dan Standar Biaya Umum dimaksudkan untuk mewujudkan perencanaan dan penggunaan anggaran belanja daerah yang efektif, efisien, transparan, adil dapat dipertanggungjawabkan dan berdasarkan pada kewajaran ekonomi melalui standarisasi pengukuran belanja kegiatan berdasarkan penyetaraan nama kegiatan yang berlaku sama untuk seluruh Perangkat Daerah.
Analisis Standar Belanja dan Standar Biaya Umum terdiri dari:
a. Analisis Standar Belanja Fisik (ASB Fisik), memuat
standarisasi biaya kegiatan fisik melalui analisis yang distandarkan untuk jenis komponen kegiatan dengan menggunakan standar barang, harga satuan barang dan upah/jasa sebagai komponen penyusunnya;
b. Analisis Standar Belanja Non Fisik (ASB Non Fisik), memuat standarisasi biaya kegiatan non fisik melalui analisis yang distandarkan untuk jenis komponen kegiatan dengan menggunakan standar barang, harga satuan barang dan honorarium/upah/jasa sebagai komponen penyusunnya.
c. Standar Biaya Umum memuat Standarisasi Honorarium, Upah/ Jasa dan Biaya Operasional dalam menentukan kewajaran belanja atas anggaran yang diajukan Perangkat Daerah dalam melaksanakan kegiatan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2021.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
