Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 70, BD Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 No 70
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Mojokerto No 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mojokerto
ABSTRAK:
a. bahwa dalarn rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mojokerto, maka Peraturan Bupati Nomor
55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mojokerto perlu diubah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalarn huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mojokerto;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 juncto Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1965;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005;
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016;
Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016;
Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2016.
Ketentuan Pasal 8 ayat (1) diantara huruf b dan huruf c disisipkan 2 huruf yakni huruf b.1 dan huruf b.2;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mojokerto Nomor 70 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENETAPAN TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN MOJOKERTO
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum, maka perlu menetapka.n Peraturan Bupati tentang Penetapan Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Mojokerto ;
Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 4 Tahun 1976 tentang Penyerahan Pengurusan Saluran Air Minum Mojokerto kepada Daerah Tingkat II Sidoarjo, Mojokerto dan Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 1976 Nomor 9/C);
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 4 Tahun 1980 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 1980 Nomor 10);
Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Mojokerto sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 4 Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2015 Nomor 3);
Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 51 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan dan Penyediaan Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Mojokerto (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2014 Nomor 51);
Peraturan ini berisi tentang;
1. Ketentuan umum;
2. Klasifikasi PDAM;
3. Tata cara Perhitungan Penggunaan Air Minum;
4. Tarif Air Minum;
5. Tata cara Pemutusan dan Pencabutan;
6. Tata cara Penyambungan kembali Saluran Air Minum;
7. Sanksi;
8. tata cara pemeriksaan meter air;
9. Ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2018.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 30 Tahun 2010 tentang Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Mojokerto dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
10 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mojokerto No. 70 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 71, BD Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 No 71
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Mojokerto No 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto, maka Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto perlu diubah;
b. bahwa berdasarkan pertim.bangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 juncto Undang• Undang Nomor 2 Tahun 1965;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005;
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016;
Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016;
Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2016.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto, diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 8 ayat (1), ayat (2) huruf f dan huruf g, ayat (3) huruf f dan huruf g diubah, serta diantara huruf h dan huruf i disisipkan satu huruf yakni huruf h.l;
2. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf c dan huruf d, ayat (3) huruf c, huruf e dan huruf f diubah;
3. Ketentuan Pasal 12 diubah;
4. Ketentuan Pasal 13 ayat (2) huruf d diubah;
5. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf a dan huruf e, ayat (2), ayat (3) huruf d diubah;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mojokerto No. 71 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 71, BD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 No 71
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Kerjasama Publikasi Pemerintah Daerah dengan Media Massa
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka keterbukaan informasi publik perlu dilaksanakan publikasi dan diseminasi informasi program dan kegiatan Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Hubungan Media di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 83 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah;
b. bahwa untuk efektivitas dan kelancaran pemberian dan penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu melakukan kerjasama dengan unsur media cetak, media siber, media elektronik sebagai upaya memperoleh hasil yang maksimal;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Kerjasama Publikasi Pemerintah Daerah dengan Media Massa;
UU No 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No 2 Tahun 1965;
UU No 40 Tahun 1999;
UU No 32 Tahun 2002;
UU No 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No 19 Tahun 2016:
UU No 14 Tahun 2008:
UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No 15 Tahun 2019:
UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir Dengan UU No 9 Tahun 2015:
UU No 11 Tahun 2020:
PP No 61 Tahun 2010:
Perpres No 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No 12 Tahun 2021:
Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor PER/ 12/M.PAN/08/Tahun 2007:
Permenpan RB No 55 Tahun 2011:
Permenpan RB No 83 Tahun 2012:
Perda Kab. Mojokerto No 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Mojokerto No 6 Tahun 2021.
Mengatur tentang:
1. Ketentuan Umum:
2. Maksud dan Tujuan:
3. Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
a. Terna dan Azas;
b. Kerjasama Media;
c. Tim Verifikasi;
d. Penyelesaian Perselisihan; dan e. Pembinaan dan Pengawasan.
4. Tema dan Asas:
5. Kerjasama Media:
6. Sumber Dana:
7. perubahan Perjanjian Kerjasama:
8. Berakhirnya Perjanjian Kerjasama:
9. Penyelisihan Perselisihan:
10. Ketentuan Sanksi:
11. Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 2021.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mojokerto Nomor 71 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBERIAN TANDA MERAH PADA BUKU KESEHATAN IBU DAN ANAK TERHADAP IBU HAMIL RESIKO TINGGI
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka menjaga kesehatan ibu hamil dan janin serta mencegah komplikasi pada masa kehamilan, persalinan, dan sesudah melahirkan sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor
61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, perlu diatur Pemberian Tanda Merah pada Buku Kesehatan Ibu dan Anak Terhadap Ibu Hamil Resiko Tinggi;
b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tanda Merah pada Buku Kesehatan Ibu dan Anak terhadap Ibu Hamil Resiko Tinggi;
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5559);
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa
Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, serta Pelayanan Kesehatan Seksual;
Peraturan ini berisi tentang;
1. ketentuan umum;
2. Maksud dan Tujuan Pembentukan Perbup ini:
a. bermaksud menjadi panduan, arahan dan acuan bagi Pemerintah
Daerah, Organisasi Non Pemerintah, Puskesmas, Rumah Sakit Pemerintah, Rumah Sakit Swasta, Rumah Sakit Bersalin, Rumah Bersalin, Klinik, Bidan Praktek Mandiri dan Masyarakat dalam melayani Pemeriksaan Antenatal Care (ANC) Terpadu, mendeteksi Resiko Tinggi, Menandai (Tanda Merah) dan Memberikan tindakan yang sesuai;
b. bermaksud menjadi pedoman perangkat daerah terkait untuk menyusun Rencana Kegiatan Pelayanan pada ibu hamil, khususnya Resiko Tinggi menurut Skor Poedji Rochyati;
c. bertujuan meningkatkan perlindungan pada ibu hamil, khususnya ibu hamil dengan resiko tinggi melalui edukasi dan konseling pada setiap pemeriksaan, kelas ibu hamil di Posyandu dan sarana-sarana lain yang bisa memberikan perlindungan pada ibu hamil;dan
d. bertujuan meningkatkan peran dan dukungan keluarga, masyarakat, dan Pemerintah Daerah terhadap Ibu Hamil, terutama yang resiko tinggi.
3. Tanggung Jawab Pemda;
4. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil;
5. Pelayanan Ibu Hamil Resiko Tinggi;
6. Pemberian Tanda Merah;
7. penggunaan Tanda Merah;
8. Monitoring dan Evaluasi;
9. Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 September 2017.
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mojokerto Nomor 72 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 72, BD Kabupaten Mojokerto No 72
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa Tahun 2022.
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Desa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 7 dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 201 7 tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa Tahun 2022;
UU No 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No 2 Tahun 1965:
UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015:
PP No 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No 72 Tahun 2019:
PP No 12 Tahun 2017:
Permendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018:
Permendagri No 20 Tahun 2018:
Permendagri No 73 Tahun 2020:
Permendagri No 48 Tahun 2021:
Perda Kab. Mojokerto No 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Mojokerto No 6 Tahun 2021;
Perbup No 81 Tahun 2013:
Perbup No 20 Tahun 2021.
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa meliputi:
a. fokus pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa yang disusun berbasis prioritas dan risiko;
b. sasaran pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa; dan
c. jadwal pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2021.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
