Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pedoman pembentukan Petugas Haji Daerah Provinsi Banten
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 32 ayat (1), dan Pasal 33 Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pembentukan Petugas Haji Daerah Provinsi Banten.
1. UU No 23 Th 2000; 2. UU No 17 Th 2003; 3. UU No 13 Th 2008 yg telah diubah dg UU No 34 Th 2009; 4. UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; 5. PP No 79 Th 2012; 6. Permenag No 13 Th 2018.
1. Ketentuan Umum; 2. Pembentukan dan Tugas PHD; 3. Rekrutmen Petugas; 4. Kewajiban Dan Hak; 5. Pembiayaan; 6. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018.
Peraturan Gubernur Banten Nomor 26 Tahun 2016 tentang Fasilitasi Tim Pemandu Haji Daerah Provinsi Banten telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
9 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten Nomor 51 Tahun 2018
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (3), Pasal 17 ayat (5), Pasal 18 ayat (4), Pasal 23 ayat (5), dan Pasal 24 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019.
1. Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; 2. UU No 23 Th 2000; 3. UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; 4. PP No 18 Th 2017 ; 5. Perda No 4 Th 2017.
1. Ketentuan Umum; 2. Penghasilan Pimpinan Dan anggota; 3. Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan Dan Anggota; 4. Uang Jasa Pengabdian Dan Bantuan Biaya Pengurusan Pemakaman; 5. Belanja Penunjang Kegiatan DPRD; 6. Pelaporan; 7. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2018.
Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 Nomor 80) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2018
36 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten Nomor 31 Tahun 2018
PENDIDIKAN GRATIS PADA SMa, KEJURUAN DAN sEKOLAH KHUSUS NEGERI
2018
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 31, BD.2018/No. 3
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pendidikan Gratis Pada Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejujuran Negeri Dan Sekolah Khusus Negeri
ABSTRAK:
Upaya peningkatan mutu pendidikan merupakan salah satu prioritas pembangunan sumber daya manusia, sehingga Pemerintah Daerah perlu melakukan tindakan nyata dalam mewujudkan peningkatan mutu pendidikan bagi masyarakat terhadap pendidikan yang lebih berkualitas.
UU No 17 Th 2003; UU No 20 Th 2003; UU No 33 Th 2004; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 19 Th 2005 yg telah diubah dg PP No 13 Th 2015; PP No 48 Th 2008; PP No 17 Th 2010 yg telah diubah dg PP No 66 Th 2010; Permendikbud No 75 Th 2016; Perda Prov. Banten No 7 Th 2012; Pergub Banten No 30 Th 2017.
1. Ketentuan Umum; 2. Perencanaan; 3. Pelaksanaan Penerima Pendidikan Gratis; 4. Larangan;
5. Sanksi; 6. Monitoring dan Evaluasi; 7. Peran serta Masyarakat; 8. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Agustus 2018.
14 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten Nomor 39 Tahun 2018
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Hak-Hak Anak Provinsi Banten Tahun 2017-2022
ABSTRAK:
Upaya meningkatkan pembangunan yang berpihak pada kepentingan terbaik bagi anak, perlu dikembangkan strategi pengarusutamaan hak-hak anak dengan maksud menjadikan pemenuhan dan perlindungan hak anak sebagai pertimbangan utama dari pengambil keputusan perencanaan pembangunan di Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.
UU No 4 Th 1979; UU No 4 Th 1997; UU No 22 Th 1997; UU No 23 Th 2002; UU No 13 Th 2003; UU No 23 Th 2004; UU No 12 Th 2006; UU No 13 Th 2006; UU No 21 Th 2007; UU No 24 Th 2007; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; Kepres No 87 Th 2002; Kepres No 88 Th 2002; Permen Pemberdayaan Perempuan No 3 Th 2008; Permen Pemberdayaan Perempuan No 4 Th 2011; Permen Pemberdayaan Perempuan No 6 Th 2011; Permen Pemberdayaan Perempuan No 12 Th 2011; Pergub Banten No 8 Th 2011.
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, dipandang perlu melakukan penataan manajemen pemerintahan yang akuntabel dan berbasis kinerja.
UU No 23 Th 2000; UU No 25 Th 2004; UU No 5 Th 2014; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 8 Th 2006; PP No 18 Th 2016; PP No 12 Th 2017; Perpres No 29 Th 2014; Permenpan No PER/9/M.PAN/2007; Permenpan No 53 Th 2014; Permenpan No 12 Th 2015; Permendagri No 86 Th 2017; Perda Prov Banten No 8 Th 2016; Perda Prov Banten No 7 Th 2017; Pergub Banten No 83 Th 2016; Pergub Banten No 16 Th 2018.
PERLINDUNGAN - PEMBERDAYAAN - MASYARAKAT PESISIR - PULAU-PULAU KECIL
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2018/No. 3
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil
ABSTRAK:
Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, Pemerintah Daerah perlu merumuskan kebijakan dan strategi sesuai dengan potensi dan karakteristik masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil secara terencana, terarah, dan berkelanjutan.
Pasal 18 ayat (6); UU No 23 Th 2000; UU No 12 Th 2011; UU No 27 Th 2007 yg telah diubah dg UU No 1 Th 2014; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; UU No 7 Th 2016; PP No 50 Th 2015; PP No 12 Th 2017; Permendagri No 30 Th 2010; Permen Kelautan Dan Perikanan No 40/Permen-Kp/2014; Permendagri No 80 Th 2015.
1. Ketentuan Umum; 2. Kebijakan dan Strategi; 3. Perlindungan Dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil; 4. Koordinasi; 5. Pembinaan Dan Pengawasan; 6. Peranserta Masyarakat; 7. Kerja sama; 8. Pendanaan; 9. Ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 September 2018.
22 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2018
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dengan Pembiayaan Tahun Jamak
ABSTRAK:
Pembangunan infrastruktur di Provinsi Banten merupakan salah satu prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2017–2022, sehingga diperlukan kepastian pembiayaan secara berkelanjutan dan berkesinambungan.
Pasal 18 UUD 1945; UU No 23 Th 2000; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; Perpres No 16 th 2018; Permendagri No 13 Th 2006; Permendagri No 80 Th 2015; Perda Prov Banten No 7 Th 2017.
1. Ketentuan Umum; 2. Kriteria Dan Syarat Pembangunan Infrastruktur; 3. Jenis Infrastruktur Dan Pembiayaan; 4. Mekanisme Tahun Jamak; 5. Pendanaan; 6. Pembinaan Dan Pengawasan; 7. Ketentuan Lain-Lain; 8. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2018.
15 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten Nomor 9 Tahun 2018
TATA CARA PENYAMPAIAN INFORMASI LOWONGAN KERJA DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA
2018
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 9, BD.2018/No. 9
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Lowongan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja
ABSTRAK:
Aagar masyarakat dapat bekerja sesuai dengan kompetensinya dan Perusahaan dapat merekrut serta menempatkan tenaga kerja sesuai bidang keahliannya, maka pencari kerja perlu diberi layanan akses informasi ketersediaan lowongan kerja.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 23 Th 2000; UU No 13 Th 2003; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; Permennaker No 39 Th 2016; Perda Prov.Banten No 4 Th 2016.
1. Ketentuan Umum; 2. Tata Cara Penyampaian Lowongan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja; 3. Pembinaan dan Pengawasan; 4. Sanksi Administratif; 5. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Februari 2018.
9 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten Nomor 18 Tahun 2018
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten
ABSTRAK:
Dalam rangka melaksanakan hasil evaluasi Analisis Beban Kerja yang berbasis kompetensi dan kinerjabagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.
UU No 23 Th 2000; UU No 5 Th 2014; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; Permendagri No 12 Th 2008; Permendagri No 35 Th 2012; Per Kepala BKN No 19 Th 2011; Permenpan No 25 Th 2016 yg telah diubah dg Permenpan No 18 Th 2017; Perda Prov Banten No 2 Th 2009; Perda Prov Banten No 3 Th 2010; Perda Prov Banten No 8 Th 2016; Pergub Banten No 83 Th 2016; Pergub Banten No 86 Th 2016; Pergub Banten No 38 Th 2017.
1. Ketentuan Umum; 2. Ruang Lingkup; 3. Hasil Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja; 4. Manfaat Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja; 5. Ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 25 April 2018.
9 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten Nomor 55 Tahun 2018
PERGUB Prov. Banten No. 27 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 55 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
Dalam rangka penyeragaman pelaksanaan pembangunan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019 dan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pembangunan, diperlukan pedoman secara menyeluruh bagi Perangkat Daerah dan para pemangku kepentingan dalam pelaksanaannya dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat bagi masyarakat di Provinsi Banten.
1. Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; 2. UU No 28 Th 1999; 3. UU No 23 Th 2000; 4. UU No 17 Th 2003; 5. UU No 1 Th 2004; 6. UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; 7. UU No 30 Th 2014; 8. UU No 9 Th 2018; 9. PP No 58 Th 2005; 10. PP No 27 Th 2014; 11. PP No 12 Th 2017; 12. Perpres No 16 Th 2018; 13. Permendagri No 13 th 2006 yg telah diubah dg Permendagri No 21 Th 2011; 14. Permendagri No 19 Th 2016; 15. Permendagri No 35 Th 2018; 16. Permendagri No 38 Th 2018; 17. Permendagri No 79 Th 2018; 18. Permendagri No 32 Th 2011 yg telah diubah dg Permendagri No 13 Th 2018; 19. Perka Lembaga Kebijakan Paengadaan Barang/jasa Pemerintah no 7 Th 2018; 20. Perka Lembaga Kebijakan Paengadaan Barang/jasa Pemerintah no 8 Th 2018; 21. Perda Prov Banten No 7 Th 2006; 22. Perda Prov Banten No 8 th 2016; 23. Pergub Banten No 33 Th 2018; 24. Pergub Banten No 34 Th 2018.
Peraturan Gubernur Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Provinsi banten Tahun Anggaran 2019.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018.
13 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
