Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Banten
2016
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 68, BD.2016/NO.68
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Banten
ABSTRAK:
a. bahwa untuk penyempurnaan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berbasis akrual di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa substansi materi yang telah diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Banten dan Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Banten;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Banten;
UU Nomor 23 Tahun 2000; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 23 Tahun 2005; PP Nomor 54 Tahun 2005; PP Nomor 55 Tahun 2005; PP Nomor 56 Tahun 2005; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 79 Tahun 2005; PP Nomor 8 Tahun 2006; PP Nomor 39 Tahun 2007; PPNomor 71 Tahun 2010; PP Nomor 2 Tahun 2012; PM Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; PM Keuangan Nomor 238/PMK.05/2011; PMi Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013; Perda Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2006; Pergub Banten Nomor 18 Tahun 2014
terdapat dalam pasal 1 dan 2
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Agustus 2016.
7 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten No. 67 Tahun 2016
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perpindahan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten
ABSTRAK:
bahwa untuk memenuhi kebutuhan pegawai dalam penataan organisasi dan peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, dapat dilakukan melalui perpindahan Pegawai Negeri Sipil ke dalam dan ke luar lingkungan Pemerintah Provinsi Banten
UU Nomor 23 Tahun 2000; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 97 Tahun 2000; PP Nomor 99 Tahun 2000; PP Nomor 9 Tahun 2003; PP Nomor 46 Tahun 2011
1. Ketentuan Umum; 2. Perpindahan Pns Ke Dan Dari Pemerintah Daerah; 3. Perpindahan Pns Antar Skpd Pemerintah Daerah; 4. Pns Titipan; 5. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 2016.
20 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten No. 65 Tahun 2016
Perubahan atas Peraturan Gubernur No,or 39 Tahun 2015 tentang Tata Cara Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten
2016
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 65, BD.2016/NO.65
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur No,or 39 Tahun 2015 tentang Tata Cara Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan bagi hasil pajak provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, perlu adanya penyempurnaan dalam tata cara pengelolaannya;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Bagi Hasil Pajak Provinsi Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten.
UU Nomor 23 Tahun 2000; UU Nomor 17 Tahun 2003; UUNomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009'; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 28 Tahun 2009; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 79 Tahun 2005; PP Nomor 39 Tahun 2007; PP Nomor 91 Tahun 2010; PM Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; PM Keuangan Nomor 115/PMK.07/2013; Perda Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2006; Perda Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2011; Pergub Banten Nomor 29 Tahun 2007; Pergub Nomor 39 Tahun 2015
terdapat dalam pasal 7, pasal 12, pasal 13.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juli 2016.
6 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten No. 64 Tahun 2016
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan dan Tenaga Pendamping Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah perlu dilakukan penyuluhan secara intensif yang dilaksanakan oleh Petugas Penyuluh Koperasi dan Tenaga Pendamping Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
UU Nomor 25 Tahun 1992; UU Nomor 23 Tahun 2000; UUNomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 20 Tahun 2008; UU Nomor 23 Tahun 2014; PM Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Perpres Nomor 98 tahun 2014; PerPres Nomor 62 tahun 2015; Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007; PM Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 10/Per/M.KUKM/IX/2015; PM Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 02/Per/M.KUKM/I/2016; Peraturan Deputi Bidang Kelembagaan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 01/Per/Dep.I/IV/2016
1. Ketentuan Umum; 2. Ruang Lingkup; 3. Ppkl; 4. Tenaga Pendamping Umkm; 5. Koordinator Ppkl; 6. Koordinator Tenaga Pendamping Umkm; 7. Penetapan, Penempatan Dan Penggantian; 8. Pembekalan Ppkl Dan Tenaga Pendamping Umkm; 9. Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan; 10. Pembiayaan; 11. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juli 2016.
11 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten No. 63 Tahun 2016
PERGUB Prov. Banten No. 7 Tahun 2019 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 49 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2019.
Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Rangka Pembangunan Fasilitasi Umum dan Infrastruktur Dasar Pemukiman Tahun Anggaran 2016
2016
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 63, BD.2016/NO.63
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Rangka Pembangunan Fasilitasi Umum dan Infrastruktur Dasar Pemukiman Tahun Anggaran 2016
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka peningkatan akselerasi dan pemerataan pembangunan di wilayah Provinsi Banten, perlu sinergitas program pembangunan Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota;
b. bahwa untuk sinergitas program pembangunan Provinsi dengan Kabupaten/Kota berdasarkan pembagian urusan dan kewenangan perlu adanya Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten Tahun Anggaran 2016;
UU No. 23 Tahun 2000, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2014, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 79 Tahun 2005, Permendagri No. 13 Tahun 2006, Permen Perumahan Rakyat No. 22 Tahun 2008, Permen PU No.01/PRT/M/2014 Tahun 2014, Perda No. 4 Tahun 2015, Pergub Banten No. 31 Tahun 2015, Pergub Banten No. 72 Tahun 2015.
Dalam Peraturan Gubernur Banten ini diatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Keuangan kepala Pemerintah Kabupaten/Kota Bidang Kesehatan di Provinsi Banten TA 2016, meliputi Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Sumber Dana dan Penganggaran; Mekanisme Pencairan; Pelaksanaan; Pengendalian Bantuan Keuangan; Pengawasan; Pelaporan; Pengawasan; Pelaporan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal .
10 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten No. 62 Tahun 2016
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Keanggotaan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Badan Pengawas Rumah sakit Provinsi Banten
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2013 tentang Badan Pengawas Rumah Sakit, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Keanggotaan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi Banten;
UU Nomor 40 Tahun 2004; UU Nomor 36 Tahun 2009; UU Nomor 44 Tahun 2009; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 49 Tahun 2013; PM Kesehatan Nomor 17 Tahun 2014
1. Ketentuan Umum; 2. Kedudukan, Tugas Dan Wewenang; 3. Keanggotaan; 4. Pengangkatan Dan Pemberhentian; 5. Tim Seleksi Calon Anggota BPRS; 6. Pembiayaan; 7. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juli 2016.
8 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten No. 61 Tahun 2016
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penundaan Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil bagi Pelaksana Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten
ABSTRAK:
bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan yang efektif dan efisien secara berdayaguna dan berhasil guna, diperlukan pegawai yang profesional, bertanggung jawab, jujur, dan adil terhadap pelaksanaan realisasi penyerapan anggaran; b. bahwa dalam rangka mendorong profesionalitas serta meningkatkan kinerja kelembagaan, perlu dilakukan pemberian sanksi berupa penundaan pembayaran tambahan penghasilan pegawai negeri sipil kepada pelaksana kegiatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten yang tidak mencapai target realisasi keuangan
UU Nomor 23 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 5 Tahun 2014; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011; Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016; PM Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
1. Ketentuan umum; 2. Ruang Lingkup; 3. Pelaksanaan Realisasi Penyerapan Anggaran Pada Program Dan Kegiatan Belanja Langsung SKPD; 4. Monitoring Dan Evaluasi; 5. Pembinaan Dan Pengawasan; 6. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juli 2016.
8 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten No. 60 Tahun 2016
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Analisis Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan hasil evaluasi Analisis Beban Kerja yang berbasis kompetensi dan kinerja bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Analisis Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten
UU Nomor 23 Tahun 2000; UU Nomor 5 Tahun 2014; UUNomor 23 Tahun 2014; PM Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2011; Perda Provinsi BantenNomor 2 Tahun 2009; Perda Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2010; Perda Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2012; Perda Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2013; Perda Provinsi Banten Nomor 5Tahun 2015; Pergub Banten Nomor 22 Tahun 2009; Pergub Banten Nomor 35 Tahun 2009; Pergub Banten Nomor 12 Tahun 2012; Pergub Banten Nomor 20 Tahun 2013; Pergub Banten Nomor 74 Tahun 2015; PergubBanten Nomor 78 Tahun 2015
1. Ketentuan Umum; 2. Ruang Lingkup; 3. Hasil Evaluasi Beban Kerja; 4. Manfaat Analisis Beban Kerja; 5. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 2016.
8 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten No. 59 Tahun 2016
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Provinsi Banten
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan hasil evaluasi Analisis Jabatan yang berbasis kompetensi dan kinerja bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.
UU Nomor 23 Tahun 2000; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014; PM Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011; PM Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012; Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2011; Perda Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2009; Perda rovinsi Banten Nomor 3 Tahun 2010; PerdaProvinsi Banten Nomor 3 Tahun 2012; Perda Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2013; Perda Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2015; Pergub Banten Nomor 22 Tahun 2009; Pergub Banten Nomor 35 Tahun 2009; Pergub Banten Nomor 12 Tahun 2012; Pergub Banten Nomor 20 Tahun 2013; Pergub Banten Nomor 74 Tahun 2015; Pergub Banten Nomor 78 Tahun 2015
1.Ketentuan Umum; 2. Ruang Lingkup; 3. Hasil Analisis Jabatan; 4. Manfaat Jabatan; 5. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 2016.
9 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten No. 58 Tahun 2016
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, diperlukan pedoman dalam rangka pengendalian gratitifikasi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Banten
UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 31 Tahun 1999; UU Nomor 23 Tahun 2000; UU Nomor 30 Tahun 2002; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 79 Tahun 2005; PP Nomor 60 Tahun 2008; PP Nomor 53 Tahun 2010; PP Nomor 55 Tahun 2012; PM Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014; Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2014, Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2014
1. Ketentuan Umum; 2. Maksud, Tujuan Dan Prinsip; 3. Pengendalian Gratifikasi; 4. Unit Pengendalian Gratifikasi; 5. Sosialisasi Dan Diseminasi; 6. Perlindungan Pelaporan Gratifikasi; 7. Pengawasan; 8. Sanksi; 9. Ketentuan Lain-Lain; 10. Ketentuan Pemutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2016.
14 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
