Peraturan Daerah (PERDA) tentang Gerakan Pamong Membangun Inovasi Daerah
ABSTRAK:
Inovasi daerah ditujukan untuk mendukung peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dan Pelayanan Publik secara optimal dengan sasaran kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, tata kelola pemerintahan daerah, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dan peningkatan daya saing, maka diperlukan sebuah gerakan yang dapat memacu lini di Pemerintahan Kabupaten Lampung Barat untuk menghasilkan inovasi daerah.
1. UU No.6 Tahun 1991
2. UU No.18 Tahun2002
3. UU No.23 Tahun 2014
4. PP No.38 Tahun 2017
5. Peraturan Bupati Lampung Barat No.8 Tahun 2016
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat NO.49 Tahun 2019
Mengadakan Gerakan Pamong Membangun Inovasi Daerah ( PM Indah) di setiap lini Instansi Pemerintah Daerah guna menghasilkan dan mengembangkan inovasi daerah untuk percepatan peningkatan kualitas pelayanan daerah.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 03 November 2020.
4
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Barat Nomor 38 Tahun 2020
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KARAKTER DAN BUDAYA ANTI KORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN
ABSTRAK:
1. Pembangunan nasional dalam bidang pendidikan dimaksudkan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia, sehat dan cerdas serta menguasai ilmu pengetahuan teknologi dan seni untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur dan beradab.
2. Dalam rangka mencapai maksud pembangunan nasional dalam bidang pendidikan guna mewujudkan nilai-nilai jujur, peduli, mandiri, disiplin, kerja keras, berani, tanggung jawab dan adil perlu dilakukan kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada satuan pendidikan.
3. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 420/4048/SJ tentang Implementasi Pendidikan Karakter dan Budaya Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan serta Peraturan Gubernur Lampung Nomor : 35 Tahun 2019 tentang Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di Provinsi Lampung.
4. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam nomor 1 nomor 2 dan nomor 3, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pendidikan Karakter dan Budaya Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan.
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Pasal 18 ayat (6);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat;
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Formal;
9. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 35 Tahun 2019 tentang Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di Provinsi Lampung.
Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar Peserta Didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara. Penyelenggara pendidikan adalah Pemerintah Daerah, tingkat satuan pendidikan, tenaga pendidik dan kependidikan, dan atau masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2020.
10
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Barat Nomor 6 Tahun 2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2020 No. 6
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 316 ayat (1) UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015, perubahan APBD dapat dilakukan jika terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, keadan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam anggaran tahun berjalan, keadaan darurat, dan atau keadaan luar biasa, maka perlu dilakukan perubahan APBD tahun 2020
1. Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945
2. UU No. 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No.12 Tahun 1994
3. UU No.6 Tahun 1991
4. UU No.17 Tahun 2003
5. UU No.20 Tahun 2003
6. UU No.1 Tahun 2004
7. UU No.15 Tahun 2004
8. UU No.25 Tahun 2004
9. UU No.33 Tahun 2004
10. UU No.28 Tahun 2009
11. UU No.12 Tahun 2011
12. UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan UU No.9 Tahun 2015
13. PP No.109 Tahun 2000
14. PP No.23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No.74 Tahun 2012
15. PP No.55 Tahun 2005
16. PP No.56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No.65 Tahun 2010
17. PP No.39 Tahun 2007
18. PP No.22 Tahun 2008
19. PP No.48 Tahun 2008
20. PP No.5 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PP No.1 Tahun 2018
21. PP No.69 Tahun 2010
22. PP No. 71 Tahun 2010
23. PP No.2 Tahun 2012
24. PP No.27 Tahun 2014
25. PP No.12 Tahun 2017
26. PP No.18 Tahun 2017
27. PP No. 2 Tahun 2018
28. PP No.56 Tahun 2018
29. PP No.12 Tahun 2019
30. PP No.13 Tahun 2019
31. Peraturan Presiden No.123 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No.5 Tahun 2018
32. Peraturan Presiden No.16 Tahun 2018
33. Peraturan Presiden No.72 Tahun 2020
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.99 Tahun 2019
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.64 Tahun 2013
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.80 Tahun 2015
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.62 Tahun 2017
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.79 Tahun 2018
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.33 Tahun 2019
42. Peraturan Menteri Keuangan No.19/PMK.07/2020
43. Instruksi Menteri Dalam Negeri No.5 Tahun 2020
44. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat No.8 Tahun 2008
45. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat No.1 Tahun 2011
46. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat No.3 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat No.5 Tahun 2016
47. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat No.4 Tahun 2012
48. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat No.5 Tahun 2012
49. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat No.8 Tahun 2016
50. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat No.1 Tahun 2018
51. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat No.5 Tahun 2019
52. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat No.2 Tahun 2020
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Oktober 2020.
32
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2020 No. 4
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA
ABSTRAK:
Sehubungan dengan adanya perubahan terhadap objek retribusi dan jenis pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dan terbitnya UU No.22 Tahun Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah No.4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha
1. UU No.6 Tahun 1991
2. UU No.28 Tahun 2009
3. UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015
Penyesuaian terhadap Retribusi Jasa Usaha
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Oktober 2020.
19
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Barat Nomor 2 Tahun 2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2020 No. 2
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TA 2019
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan pasal 320 ayat (1) UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015, Bupati mengyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPR dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa BPK paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir
1. Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945
2. UU No.12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No.12 Tahun 1994
3. UU No.6 Tahun 1991
4. UU No.28 Tahun 1999
5. UU No.17 Tahun 2003
6. UU No.20 Tahun 2003
7. UU No.1 Tahun 2004
8. UU No.15 Tahun 2004
9. UU No.25 Tahun 2004
10. UU No.33 Tahun 2004
11. UU No.28 Tahun 2009
12. UU No.12 Tahun 2011
13. UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015
14. PP No.109 Tahun 2000
15. PP No.55 Tahun 2005
16. PP No.56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No.65 Tahun 2010
17. PP No.8 Tahun 2006
18. PP No.39 Tahun 2007
19. PP No.22 Tahun 2008
20. PP No.48 Tahun 2008
21. PP No.5 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No.1 Tahun 2018
22. PP No.69 Tahun 2010
23. PP No.71 Tahun 2010
24. PP No.2 Tahun 2012
25. PP No.27 Tahun 2014
26. PP No.12 Tahun 2017
27. PP No.18 Tahun 2017
28. PP No. 2 Tahun 2018
29. PP No.56 Tahun 2018
30. PP No.12 Tahun 2019
31. PP NO.13 Tahun 2019
32. Peraturan Presiden No.123 Tahun 2016
33. Peraturan Presiden No.16 Tahun 2018
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.21 Tahun 2011
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.99 Tahun 2019
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.64 Tahun 2013
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.120 Tahun 2018
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.19 Tahun 2016
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.11 Tahun 2017
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.62 Tahun 2017
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.38 Tahun 2018
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.79 Tahun 2018
43. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat No.8 Tahun 2008
44. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat No.1 Tahun 2011
45. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat No.3 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat No.5 Tahun 2016
46. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat No.4 Tahun 2012
47. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat No.5 Tahun 2012
48. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat No.8 Tahun 2016
49. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat No.11 Tahun 2018
50. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat No.2 Tahun 2019
Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Agustus 2020.
10
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, BD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2020 No. 1
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA
ABSTRAK:
Pemerintah Kabupaten Lampung Barat memiliki barang milik daerah yang merupakan aset daerah dan perlu diatur dan dioptimalkan penyelenggaraannya untuk mendukung jalannya pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat berwenang untuk menyelenggarakan Pengelolaan Barang Milik Daerah
1. Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945
2. UU No.6 Tahun 1991
3. UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015
4. PP No.27 Tahun 2014
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.19 Tahun 2016
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat No.8 Tahun 2016
Pengelolaan Barang Milik Daerah oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2020.
130
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Barat Nomor 71 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS SOSIAL
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial
1. UU Nomor 6 Tahun 1991
2. UU Nomor 5 Tahun 2014
3. UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
5. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016
1. Bab I : Ketentuan Umum
2. Bab II : Kedudukan, Tugas dan Fungsi Dinas
3. Bab III : Susunan Organisasi
4. Bab IV : Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas
5. Bab V : Kelompok Jabatan Fungsional
6. Bab VI : Tata Kerja
7. Bab VII : Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2020.
44
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Barat Nomor 70 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon
1. UU Nomor 6 Tahun 1991
2. UU Nomor 5 Tahun 2014
3. UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016
1. Bab I : Ketentuan Umum
2. Bab II : Kedudukan, Tugas dan Fungsi Dinas
3. Bab III : Susunan Organisasi
4. Bab IV : Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas
5. Bab V : Kelompok Jabatan Fungsional
6. Bab VI : Tata Kerja
7. Bab VII : Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2021.
40
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Barat Nomor 69 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERIKANAN
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan
1. UU Nomor 6 Tahun 1991
2. UU Nomor 5 Tahun 2014
3. UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/PERMEN-KP/2016
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016
1. Bab I : Ketentuan Umum
2. Bab II : Kedudukan, Tugas dan Fungsi Dinas
3. Bab III : Susunan Organisasi
4. Bab IV : Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas
5. Bab V : Kelompok Jabatan Fungsional
6. Bab VI : Tata Kerja
7. Bab VII : Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2021.
37
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Barat Nomor 68 Tahun 2020
Kehutanan dan Perkebunan, Pertanian dan Peternakan, Struktur Organisasi
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 68,
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perkebunan dan Peternakan.
1. UU Nomor 6 Tahun 1991
2. UU Nomor 5 Tahun 2014
3. UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Pementan/OT.010/8/2016
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016
1. Bab I : Ketentuan Umum
2. Bab II : Susunan Organisasi
3. Bab III : Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas
4. Bab V : Kelompok Jabatn Fungsional
5. Bab VI : Tata Kerja
6. bab VII : Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2021.
29
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
