Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 ten tang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tantang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
UU No 6 Th 1991, UU No 25 Th 2004, UU No 23 Th 2014, UU No 1 Th 2022, PP No 2 Th 2018, PP No 12 Th 2019, Perpres No 59 Th 2017, Perpres No 18 Th 2020, Permendagri No 86 Th 2017, Permensos No 9 Th 2018, PermenPUPR No 29/PRT/M/2018, Permendikbud No 32 Th 2018, Permendagri No 121 Th 2018, Peremenkes No 4 Th 2019, Permendagri No 59 Th 2021, Permendagri No 90 Th 2019, Permendagri No 77 Th 2020, Permendagri No 81 Th 2022, Petrda Prov Lampung No 12 Th 2021, Pergub Lampung No 19 Th 2022, Perda Kab Lampung Barat No 1 Th 2013, Perda Kab Lampung Barat No 8 Th 2016, Perbup Lampung Barat No 14 Th 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juli 2022.
7
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Barat Nomor 35 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT NOMOR 09 TAHUN 2011
TENTANG PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT BERSUBSIDI (PKMB)
DI UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSKESMAS KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN 2011
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan
Republik Indonesia Nomor 631/MENKES/PER/III/2011 tentang
Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan, maka perlu dilakukan perubahan
terhadap Petunjuk Pelaksanaan Program Pelayanan Kesehatan
Masyarakat Bersubsidi (PKMB) di Unit Pelaksana Teknis (UPT)
Puskesmas Kabupaten Lampung Barat Tahun 2011;
b. bahwa berdasarkan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
Perwakilan Provinsi Lampung bahwa Retribusi Pelayanan Kesehatan
Masyarakat Gratis tidak dapat dipungut kembali;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a dan huruf b perlu menetapkan Peratuan Bupati tentang Perubahan
atas Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 09 Tahun 2011 tentang
Pelayanan Kesehatan Masyarakat Bersubsidi (PKMB) di Unit
Pelaksana Teknis Puskesmas Kabupaten Lampung Barat Tahun 2011;
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan
Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran
(Lembaran Negara Republik lndonesia & Tahun 2004 Nomor 116,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3637);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor
49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 13 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Lampung
Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2008
Nomor 13 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2010);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 18 Tahun 2010
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2010
Nomor 18);
9. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2010 tentang Unit Pelaksana Teknis
(UPT) Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) pada Dinas
Kesehatan Kabupaten Lampung Barat;
Didalam Peraturan Bupati ini Mengatur tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pelayanan Kesehatan Masyarakat Bersubsidi (PKMB) di UPT PUSKESMAS pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juni 2011.
3 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Barat Nomor 35 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT NOMOR 29 TAHUN 2012 TENTANG HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN, PANITIA PENGADAAN DAN BIAYA PENEGLUARAN LAIN-LAIN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Agustus 2015.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Barat Nomor 35 Tahun 2012
RENCANA STRATEGiS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2017-2022
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35,
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2017 - 2022
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat
Daerah Tahun. 2017-2022
UU No.6 Tahun 1991, UU No.25 Tahun 2004, UU No.23 Tahun 2014, PP No.8 Tahun 2005, Permendagri No.86 Tahun 2017, PERDA No. 1Tahun 2013, PERDA No.8 Tahun 2016, PERDA No. 1 Tahun 2018
Peraturan Bupati Tentang Rencana Strategis
Perangkat Daerah Tahun 2017 - 2022
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juli 2018.
Halaman 4
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Barat Nomor 35 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Public Safety Center 119
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3)
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Public
Safety Center 119 Pemerintah Daerah
Pasal 18 ayat (6) Tahun 1945, UU No.6 Tahun 1991, UU No.36 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014, Permenkes No.19 Tahun 2016, PERDA No.8 Tahun 2016, PERBUP No.67 Tahun 2019,
Peraturan Bupati Tentang Pembentukan Public Safety
Center 119
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Mei 2021.
Halaman 9
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Barat Nomor 35 Tahun 2019
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANMN PEMBERIAN GAJI, PENSIUN ATAU TUNJANGAN KETIGA BELAS KEPADA PEGAWAI NEGERI SiPIL, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTAANGGOTA DEWAN PERWAKiLAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2019
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35,
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN GAJI, PENSIUN ATAU TUNJANGAN KETIGA BELAS KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL, BUPATI, DAN WAKIL BUPATI SERTA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2019
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019 tent.ang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 19
Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau
Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit
Tentara Nasional Indonesia,. Anggota Kepolisian Negara
Republik Indonesia , Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun
atau Tunjangan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Gaji, Pensiun atau
Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Bupati
dan Wakil Bupati serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Tahun 2019
UU No.6 Tahun 1991, UU No.17 Tahun 2003, UU No.23 Tahun 2014, PP No.19 Tahun 2019, PP No.19 Tahun 2016, Permendagri No.13 Tahun 2006, Permendagri No.38 Tahun 2018, PERDA No. 8 Tahun 2016, PERDA No.11 Tahun 2018
Peraturan Bupati Tentang Petunjuk Teknis
Pelaksanaan Pemberian Gaji, Pensiun Atau
Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri
Sipil, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juni 2019.
Halaman 5
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
