Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2023

Menemukan 34 peraturan dalam 0,002 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pasuruan Nomor 11 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PASURUAN NOMOR 97 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

Abstrak

APBD

Download file:

11 perubahan-atas-peratur...un-anggaran-2023.pdf

penjabaran APBD

2023

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, BD kota Pasuruan Tahun 2023 No. 11

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PASURUAN NOMOR 97 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

ABSTRAK:

Menimbang : a. bahwa guna mendukung kelancaran pelaksanaan program/kegiatan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan maka perlu dilakukan perubahan anggaran pendapatan dan belanja pada masing-masing perangkat daerah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 97 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 8 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 10 Tahun 2022 ; Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 97 Tahun 2022
Peraturan ini mengatur mengenai Perubahan Atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 97 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023; perubahan meliputi: 1. Ketentuan Pasal 54 diubah; 2. Di antara Pasal 54 dan Pasal 55 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 54A terkait perintah agar SKPD melakukan perubahan/pergeseran anggaran

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 April 2023.
jumlah 6 halaman

Peraturan Daerah (Perda) Kota Pasuruan Nomor 5 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

Abstrak

APBD

Download file:

2023perda3534005.pdf

APBD

2023

Peraturan Daerah (Perda) NO. 5, LD Kota Pasuruan Tahun 2023 Nomor 5, https://jdih.pasuruankota.go.id

Peraturan Daerah (Perda) tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

ABSTRAK:

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Walikota wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama; bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 10 bulan Agustus Tahun 2023
Mengingat: UUD 1945; UU 17/1950; UU 17/2003; UU 1/2004; UU 23/2014; UU 7/2021; PP 109/2000; PP 23/2005; PP 55/2005; PP 5/2009; PP 71/2010; PP 12/2017; PP 18/2017; PP 112/2019; PP 13/2019; Permendagri 52/2012; Permendagri 70/2019; Permendagri 90/2019; Permendagri 77/2020; Permendagri 9/2021; Permendagri 15/2023; Perda Koya Pasuruan 8/2022; Perda Kota Pasuruan 3/2023
Peraturan ini mengatur mengenai penetapan APBD TA 2024 Kota Pasuruan. APBD Tahun Anggaran 2024 terdiri atas pendapatan Daerah, belanja Daerah, dan pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut: a. Pendapatan Daerah Rp. 1.038.381.986.702,00 b. Belanja Daerah Rp. 1.118.743.953.759,00 Defisit Rp. (80.361.967.057,00) c. Pembiayaan Daerah 1. Penerimaan Rp. 167.784.653.219,00 2. Pengeluaran Rp. 87.422.686.162,00 Pembiayaan Netto Rp. 80.361.967.057,00 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp.0,00

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2023.
Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.
jumlah 16 halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pasuruan Nomor 37 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

PENGATURAN OPERASIONAL TATA CARA PENGGUNAAN DAN PENYELENGGARAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH UNTUK PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download file:

37 pengaturan-operasional...-belanja-daerah-.pdf

pengelolaan keuangan daerah

2023

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 37, BD kota Pasuruan Tahun 2023 No. 37

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PENGATURAN OPERASIONAL TATA CARA PENGGUNAAN DAN PENYELENGGARAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH UNTUK PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

ABSTRAK:

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengaturan Operasional Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pasuruan;
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022; Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022
Peraturan ini mengatur mengenai Pengaturan Operasional Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pasuruan; meliputi: ketentuan umum; penggunaan kartu kredit pemerintah daerah; pengelolaan kartu kredit; pengajuan, penerbitan dan penggunaan KKPD; pelaksanaan pembayaran KKPD; biaya penggunaan KKPD; monitoring dan evaluasi

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2023.
jumlah 76 halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pasuruan Nomor 36 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG TARGET PENDAPATAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

36 perubahan-atas-peratur...n-anggaran-2023-.pdf

36 lampiran-perubahan-ata...n-anggaran-2023-.pdf

pendapatan daeran

2023

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 36, BD kota Pasuruan Tahun 2023 No. 36

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG TARGET PENDAPATAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

ABSTRAK:

Menimbang : a. bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan bagian dari penyelenggaraan otonomi daerah, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintah daerah, optimalisasi sumber daya daerah dan kesejahteraan masyarakat; b. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintah daerah diperlukan eksistensi serta restukrukturisasi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan perkembangan ekonomi dan kebutuhan masyarakat; c. bahwa peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2023 Tahun 2023 tentang Target Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2023 sudah tidak sesuai dengan perkembangan ekonomi dan kebutuhan saat ini sehingga perlu dilakukan perubahan: d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2023 tentang Target Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2023;
Mengingat : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 ; Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023; Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 2 Tahun 2023; Peraturan Walikota Kota Pasuruan Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 29 Tahun 2023
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Target Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2023 nomor 6) diubah sehingga berbunyi, sebagai berikut: 1. Diantara pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) pasal yakni pasal 2A berbunyi sebagai berikut: Pasal 2A Target Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat diubah guna menyesuaikan dengan target pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tribulan keempat Tahun Anggaran 2023. 2. Ketentuan lampiran diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 23 November 2023.
mengubah Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 6 Tahun 2023
jumlah 4 halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pasuruan Nomor 35 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 88 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL LANGSUNG TUNAI YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

Abstrak

Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Download file:

35 perubahan-atas-peratur...-cukai-tembakau-.pdf

bantuan sosial

2023

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 35, BD kota Pasuruan Tahun 2023 No. 35

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 88 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL LANGSUNG TUNAI YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

ABSTRAK:

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan program pembinaan lingkungan sosial bidang kesejahteraan masyarakat secara tepat sasaran, tertib, efektif, efisien, dan akuntabel, perlu memberikan bantuan sosial langsung tunai yang bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau; b. bahwa dalam rangka melaksanakan pemberian bantuan sosial perlu menambah kategori penerima bantuan sosial; c. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 88 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial Langsung Tunai yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau belum mengakomodasi kebutuhan daerah sehingga perlu diubah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 88 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial Langsung Tunai yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/ 2021; Peraturan Walikota Nomor 88 Tahun 2022
Peraturan ini mengatur mengenai Pedoman Pemberian Bantuan Sosial Langsung Tunai yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau; perubahan antara lain terkait Warga Daerah selain PEKKA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dikategorikan menjadi: a. Warga Daerah DTKS yang tidak memiliki usaha; b. Warga Daerah DTKS yang memiliki usaha; c. Waga Daerah DTKS penyandang Disabilitas yang memiliki usaha; dan d. Warga Daerah DTKS yang masuk dalam kategori miskin ekstrem.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 23 November 2023.
mengubah Peraturan Walikota Nomor 88 Tahun 2022
jumlah 8 halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pasuruan Nomor 34 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara Kepegawaian, Aparatur Negara

Download file:

34 pemberian-tugas-belaja...ai-negeri-sipil-.pdf

administrasi kepegawaian

2023

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 34, BD kota Pasuruan Tahun 2023 No. 34

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

ABSTRAK:

Menimbang : a. bahwa guna mewujudnya Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kompetensi akademis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan; b. bahwa dalam rangka pembinaan pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil yang professional dibidang tugasnya, perlu mengatur Pemberian Tugas Belajar dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah; c. bahwa Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 29 Tahun 2020 tentang Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan dan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 49 Tahun 2020 tentang Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu dicabut dan diganti; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Tugas Belajar dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Bagi Pegawai Negeri Sipil;
Mengingat : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 33 Tahun 2011
Peraturan ini mengatur mengenai Pemberian Tugas Belajar dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Bagi Pegawai Negeri Sipil; meliputi: ketentuan umum; tugas belajar; penyelenggaraan tugas belajar; tata cara pengajuan tugas belajar; jangka waktu tugas belajar; kedudukan PNS tugas belajar; hak dan kewajiban PNS tugas belajar; pendanaan tugas belajar;

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Oktober 2023.
Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku maka: a. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 29 Tahun 2020 tentang Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2020 Nomor 29); dan b. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 49 Tahun 2020 tentang Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2020 Nomor 49), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
jumlah 41 halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pasuruan Nomor 33 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download file:

33 pedoman-pelaksanaan-an...un-anggaran-2023.pdf

pedoman APBD

2023

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 33, BD kota Pasuruan Tahun 2023 No. 33

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

ABSTRAK:

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan sebagai kebijakan rencana keuangan tahunan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah; b. bahwa dalam rangka efisiensi penggunaan Anggaran dan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, diperlukan pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023; c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah mempunyai kewenangan menetapkan kebijakan terkait pengelolaan pengelolaan keuangan daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
Mengingat : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 8 Tahun 2022
Peraturan ini mengatur mengenai Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023; meliputi: ketentuan umum; kewenangan masing-masing pengelola keuangan daerah; Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja; Penatausahaan Penerimaan Pembiayaan; Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa; perubahan APBD

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Oktober 2023.
jumlah 119 halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pasuruan Nomor 32 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 60 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2023

Abstrak

Pengadaan Barang/Jasa Standar/Pedoman

Download file:

32 perubahan-ketiga-atas-...n-anggaran-2023-.pdf

standar harga

2023

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 32, BD kota Pasuruan Tahun 2023 No. 32

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 60 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2023

ABSTRAK:

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik perlu dibangun Pegawai Negeri Sipil yang memiliki integritas, profesional dan bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme serta mampu menyelanggarakan peran sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah; b. bahwa untuk menjamin kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diperlukan kompensasi dasar dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, kepatutan dan kewajaran; c. bahwa dengan berlakunya Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, perlu melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Walikota Nomor 60 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 60 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2023;
Mengingat : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 8 Tahun 2022; Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 60 Tahun 2022
peratuan ini mengatur mengenai Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 60 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2023; Diantara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 2A yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 2A (1) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dilakukan secara at cost (biaya riil). (2) Pertanggungjawaban perjalanan dinas bagi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilakukan secara lumpsum dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran, dan akuntabel. dan merubah lampiran

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Oktober 2023.
mengubah Peraturan Walikota Nomor 60 Tahun 2022
jumlah 29 halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pasuruan Nomor 31 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2024

Abstrak

Pengadaan Barang/Jasa Standar/Pedoman

Download file:

31 standar-harga-satuan-tahun-anggaran-2024.pdf

standar harga

2023

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 31, BD kota Pasuruan Tahun 2023 No. 31

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2024

ABSTRAK:

Menimbang : a. bahwa kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah harus dilaksanakan secara tertib, efektif dan efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan; b. bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, perlu ditetapkan Standar Harga Satuan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2024;
Mengingat : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 8 Tahun 2022;
Peraturan ini mengatur mengenai Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2024; Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, meliputi: a. satuan biaya honorarium; b. satuan biaya perjalanan dinas; c. satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor; d. satuan biaya pengadaan kendaraan dinas; e. satuan biaya makanan dan minuman; f. satuan biaya pemeliharaan; g. satuan biaya hadiah/penghargaan; h. satuan biaya sewa; dan i. satuan biaya belanja lainnya.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Oktober 2023.
jumlah 6 halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pasuruan Nomor 30 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

KODE KLASIFIKASI ARSIP

Abstrak

Arsip

Download file:

30 kode-klasifikasi-arsip-.pdf

30 lampiran-kode-klasifikasi-arsip-.pdf

kearsipan

2023

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 30, BD kota Pasuruan Tahun 2023 No. 30

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang KODE KLASIFIKASI ARSIP

ABSTRAK:

Menimbang : a. bahwa guna menciptakan keseragaman dalam pengelolaan arsip, perlu menyusun Kode Klasifikasi Arsip; b. bahwa dalam rangka tertib administrasi persuratan di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan telah ditetapkan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 64 Tahun 2018 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan; c. bahwa sehubungan dengan telah berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2022 tentang Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100.4.4.1/8557/SJ tentang Penggunaan Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah, maka Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 64 Tahun 2018 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan, perlu ditinjau kembali; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kode Klasifikasi Arsip;
Mengingat : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2022; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 19 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 9 Tahun 2017
peraturan ini mengetur mengenai Kode Klasifikasi Arsip;

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Oktober 2023.
Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, ketentuan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 64 Tahun 2018 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2018 Nomor 64), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
jumlah 7 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2023

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT