Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 585 peraturan dalam 0,005 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulungagung No. 13 Tahun 2013

Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download file:

PERDA NO 13 TAHUN 2013 TE...GA KEPADA DAERAH.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulungagung No. 12 Tahun 2013

Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kabupaten Tulungagung

Abstrak

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah

Download file:

PERDA NO 12 TAHUN 2013 TE...GAGUNG PADA PDAU.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulungagung No. 11 Tahun 2013

Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Perusahaan Daerah BPR Bank Daerah Tulungagung

Abstrak

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah

Download file:

PERDA NO 11 TAHUN 2013 TE...AHAAN DAERAH BPR.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulungagung No. 9 Tahun 2013

Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara

Download file:

PERDA NO 9 TAHUN 2013 TEN...WAI NEGERI SIPIL.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulungagung No. 8 Tahun 2013

Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pembentukan dan Penyelenggaraan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tulungagung

Abstrak

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Download file:

PERDA NO 8 TAHUN 2013 TEN...UN 2011 ttg BPBD.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulungagung No. 7 Tahun 2013

Pemanfaatan Bagian Jalan

Abstrak

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur

Download file:

PERDA NO 7 TAHUN 2013 TEN...TAN BAGIAN JALAN.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulungagung No. 5 Tahun 2013

Keterbukaan Informasi Publik

Abstrak

Pers, Pos, dan Periklanan

Download file:

PERDA NO 5 TAHUN 2013 TEN...INFORMASI PUBLIK.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulungagung No. 4 Tahun 2013

Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Abstrak

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download file:

PERDA NO 4 TAHUN 2013 TEN...IL, DAN MENENGAH.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulungagung No. 3 Tahun 2013

Pengumpulan Sumbangan oleh Masyarakat

Abstrak

Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Download file:

PERDA NO 3 TAHUN 2013 TEN... OLEH MASYARAKAT.pdf

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2024

• Berlaku mulai 7 bulan yang lalu

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI KABUPATEN TULUNGAGUNG

Abstrak

Laporan Harta Penyelenggara Kekayaan Negara

Download file:

Peraturan Bupati Nomor 6 ...aten Tulungagung.pdf

harta kekayaan

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 6, Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2024

Peraturan Bupati (Perbup) tentang LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI KABUPATEN TULUNGAGUNG

ABSTRAK:

a. bahwa untuk mendukung tercapainya penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, perlu komitmen bersama penyelenggara negara untuk melaporkan harta kekayaan; b. bahwa untuk melaksanakan pencegahan korupsi diperlukan kerjasama sinergi antara Pemerintah Daerah dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal kepatuhan penyampaian laporan harta kekayaan; c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020, Penyelenggara Negara wajib melaporkan Harta Kekayaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Kabupaten Tulungagung;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851); 4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150); 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 7. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 572);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PENYAMPAIAN LHKPN BAB III UNIT PENGELOLA LHKPN BAB IV PENGAWASAN BAB V KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Mei 2024.
Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 32 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tulungagung Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 32 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tulungagung Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 43 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 32 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tulungagung Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 62 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 32 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tulungagung
6

First
Previous
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .