Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 723 peraturan dalam 0,008 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 67 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan

Abstrak

Struktur Organisasi

Status Peraturan

Mencabut

PERBUP Kab. Konawe Selatan No. 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Dan Kawasan permukiman Kabupaten Konawe Selatan

Download file:

PERBUP NO.67 TAHUN 2022.pdf

kedudukan

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 67, Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2022 Nomor : 67

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan

ABSTRAK:

a. bahwa untuk mewujudkan Organisasi Perangkat Daerah yang efektif, efisien, rasional dan proposional sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas pemerintahan, sehingga organisasi birokrasi menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran dipandang perlu dilakukan restrukturisasi organisasi, tugas, dan fungsi untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan tugas dan fungsi; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, T1rgas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2OO3 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun zOLl tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2A11 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188); 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Al4 Nomor 6, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a9fl; 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (I-embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883); 7. Peratururan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor II4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2OL9 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2O2O tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2Afi tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2A2O Nomor 68 tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 6a77); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor l2O Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2Ol8 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor l57l; 10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penetapan Hasil Pemetaan dan Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1987) 11. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (kmbaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupten Konawe Selatan Tahun 2022 Nomor 1).
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI BAB IV TUGAS DAN FUNGSI BAB V TATA KERJA BAB VI KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN BAB VII KETENTUAN PERALIHAN BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2022.
Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 63 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Konawe Selatan
21 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 66 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Konawe Selatan

Abstrak

Struktur Organisasi

Download file:

PERBUP NO.66 TAHUN 2022.pdf

KEDUDUKAN

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 66, Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2022 Nomor 66

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Konawe Selatan

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (21 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri, Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2Ol7 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten lKota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Uru san Pemerintahan ; b. bahwa sebagai tindaklanjut Surat Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 060 / 5476 tanggal 29 November 2021 hal Rekomendasi Hasil Perbaikan Data Urusan Pemerintahan Kabupaten Konawe Selatan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Keq'a Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Konawe Selatan.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 7945; 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2671; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2074 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791; 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2Ol9 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 183, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor ffiael; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2OL6 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor ll4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2079 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republi Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6aozl; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2Ol7 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ot7 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2O2O tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2Ol7 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 68 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 6a771; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 20361 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12O Tahun 2Ol8 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2OLB Nomor 157); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2Ol7 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah KabupatenlKota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 197); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupten Konawe Selatan Tahun 2022 Nomor 1).
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI BAB IV TUGAS DAN FUNGSI BAB V TATA KERJA BAB VI KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN BAB VII PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2022.
26

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 65 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Konawe Selatan

Abstrak

Struktur Organisasi

Download file:

PERBUP NO.65 TAHUN 2022.pdf

KEDUDUKAN

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 65, Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2022 Nomor 65

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Konawe Selatan

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat 7 huruf a dan Pasal 38, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan; b. bahwa penyesuaian nomenklatur struktur organisasi tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja sebagai akibat sub urusan penyelamatan dan kebakaran terpisah dari sub Ketenteraman dan keteriban umum; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Konawe Selatan.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2671; 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OII tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oll Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 523a\; 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang Aparatur Sipil Negara (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OI4 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a9al; 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Al4 Nomor 244, Tambahan I-embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan I-embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2OL6 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor lL4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2Ol9 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republi Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6ao2l; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor l2O Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2OI8 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol8 Nomor l57l:' 6. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor I Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupten Konawe Selatan Tahun 2022 Nomor 1).
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI BAB IlI TUGAS DAN FUNGSI BAB V TATA KERJA BAB VI KEPANGKATAN, PENGAKATAN, ESELONISASI DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN BAB VII PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2022.
31

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 63 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2023

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

PERBUP NO.63 TAHUN 2022.pdf

rencana

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 63, Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2022 Nomor 63

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2023

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2AO4 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2Ol7 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembanguna.n Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2023 perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2023;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor a2671; 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a286); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem Perencanaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor lO4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa2Ll; 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OOT tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2OO5-2O25 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aTOO\; 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2OO7 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a7251; 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2Ol1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5%9; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2}ll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OI4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2Al5 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 9. Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2O2O tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65731; 1O. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 675711, lL.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2A06 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a6631; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata ca.ra Penyususnan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a66al; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a815); 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a816); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a8l7l; 16. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2OlO tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol9 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OlO Nomor 42, Tambahan Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 63221; 18. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2O2l tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2l Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633); 19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2O2O tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2O2O-2O24 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 10); 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor L2O Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol8 Nomor 157); 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2Ol7 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD; 22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor Laa\; 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2O2O, tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor l78ll; 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Keq'a Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590); 25. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 15 Tahun 2O2l tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2O2l 2026 (kmbaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2O2l Nomor 15); 26.Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (kmbaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 8), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1 Tahun 2022, tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 tahun 2416, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kabupaten Konawe Selatan (l,embaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2022 Nomor 1); 27 . Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 16 Tahun 2O2l tentang Anggaran Pendapatan dan Betanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2O2l Nomor 16); 2S.Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 47 Tahun 2O2l tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2O2I Nomor 47).
BAB I KETENTUAN HUKUM BAB II SISTEMATIKA RKPD TAHUN 2023 BAB III PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2023 BAB IV KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Agustus 2022.
7

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 62 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Inovasi Daerah

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download file:

PERBUP NO.62 TAHUN 2022.PDF

INOVASI

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 62,

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Inovasi Daerah

ABSTRAK:

a . b ah w a dalam rangka me n go pt imalkan i de i n ov asi d an hasil kre at ivi tas d a e rah, pe r l u d ukun gan m asy arakat d an Pe m e rintah D a e rah dalam mempe rkuat sist em inovasi D a e r ah termasuk d a y a d ukung , kapasi tas d an d a y a saing d a e r ah ; b. b ah w a untuk me n i n gkatkan ki n e r j a Peme r i ntah D a e r ah d an ke s e j aht e raan m asy arakat , pe r l u di atur pengusu l an , pelaksanaan, d an pe n g a wasan i n ovas i d a e rah ; c. b ah w a untuk mel aksanakan ke t e ntuan P asa l 390 U nd ang- U ndan g Nomo r 2 3 T ahun 2 01 4 te ntan g Peme r i ntahan D a e rah d an P asal 8 Pe raturan Peme r i ntah N omo r 3 8 T ahun 2 0 1 7 t e n tang I n ov asi D a e r ah, Peme r i ntah D a e r ah be rhak mene tapkan i nstrument hukum be ru pa pe raturan B u pat i y an g d a p at me mbe r i kan kepastian hukum b a gi Pe merin tah D a e rah untuk melakukan kegi atan y an g be rs ifat i n ov at i f ; d. b ah w a be r dasarkan pe rt imban gan seba gaimana dimaksud p ada h uruf a , huruf b, d an huruf c, maka perlu di t e ta pkan Pe raturan B upat i t e ntan g I n ov asi D a e rah.
1. P asal 1 8 ay at ( 6 ) U ndan g-U ndan g D a sar N egara Republik I ndo nesia T ahun 1 945 ; 2 . U ndan g-U ndan g Nomo r 4 T ahun 2 003 te ntan g Pembe ntukan K ab upat e n Ko na we Selatan di P r ovi ns i S ula we s i Te n gg ara ( Le mbaran N egara Repu blik I ndo nes i a T ahun 2 003 N omo r 2 4, T ambahan L embaran N egara Republi k I ndo nes i a N omo r 4367 ) ; 3. U ndang - Undang Nomor 1 2 T ahun 2 0 11 te ntan g Pe mbe ntukan Pe raturan Pe rundan g-U ndan g an ( Lembaran N egara R epu blik I ndo nes i a T ahun 2 011 N omo r 52340 seba gaimana tela di ubah de ngan U ndan g-U ndan g N omo r 1 5 T ahun 2 0 1 9 te ntang Pe rubahan A tas U ndang -U ndang N om o r 1 2 T ahun 2 011 te ntan g Pembe nt ukan Pe raturan Pe rundan g- undan gan ( Le mbaran N egara Re pub l ik I ndo nes ia T ahun 2 0 1 9 N omo r 1 83 , T ambahan L embaran N egara Re publik I ndones i a N omo r 6 398 ) ; 4. U n dan g-U ndan g N omo r 2 3 T ahun 2 0 1 4 te ntan g Pemerintahan D a e rah ( Le mbaran N egara Republi k I ndo nes i a T ahun 2 0 1 4 N omo r 2 44, T ambahan Le mbaran N egara Republi k I ndo n e s ia N omo r 5 587 ) seba gaimana t elah di ubah bebe rapa ka li te rakh i r dengan U ndang-U ndang N omo r 9 T ahun 2 01 5 te n tang Pe rubahan Kedua atas U ndan g- U ndang N omo r 2 3 T ahun 2 0 1 4 ten tang Pemerint ahan D a e rah ( Lembaran N egara Republi k I ndo n e s i a T ahun 2 01 5 N omo r 58, T ambahan Le mbaran N egara Republik I nd o n e s i a N omo r 5 679 ) ; 5. U ndang-U ndan g N omo r 1 1 T ahun 2 0 1 9 te ntan g Si st em N asio nal Il m u Pe n ge tahuan d an Te kn ologi ( Lembaran N egara Re publik I ndo nes i a T ahun 2 0 1 9 N omo r 1 48, T ambahan Le mbaran N eg ara Re publi k I nd o n e s i a N omo r 6 374 ) ; 6. Pe raturan Pe me r i ntah N omo r 38 T ahun 2 0 1 7 ten t ang I n ovas i D a e r ah ( Lembaran N eg ara Republi k I ndone s i a T ahun 2 0 1 7 N omo r 2 06, T ambahan Le mbaran N egara Republi k I ndo n e s ia N omo r 61 23 ) ; 7. Pe r aturan M ent eri D alam N egeri Nomo r 8 0 T ahun 2 01 5 te ntan g Pembentukan Pro duk H ukum D a e r ah ( Beri ta N egara Repu blik I ndo n esi a T ahun 2 0 1 5 N omo r 2 036 ) seba gaimana telah di ubah de n gan Pe raturan M ent eri D alam N ege ri Nomo r 1 20 T ahun 2 01 8 te ntang Pe rubahan atas Pe raturan M e nt eri D alam N egeri N om o r 8 0 T ahun 2 01 8 tentan g P r o duk H ukum D a e r ah ( Be r i ta N egara Repu blik I ndo nes i a T ahun 2 01 8 N omo r 1 57 ) ; 8. Pe raturan M en t e r i D a l am N ege r i Nomo r 1 04 T ahun 2 0 1 8 te ntan g Pe n ilaian dan Pemberian Pe n ghar g aan dan / A tau I nsent i f I n ov as i D a e rah ( Be r i ta N egara Republik I ndo nes ia T ahun 2 01 8 N omo r 1 6 11 ) ; 9. Pe raturan D a e rah K ab upat e n Ko na we Sel atan No mo r 8 T ahun 2 0 1 6 te ntan g Pembe ntukan dan S usunan Pe rangkat D a e rah K ab u pat e n Ko na we Selatan ( Lembaran D a e rah K ab u p at e n Ko na we Sel atan T ahun 2 0 1 6 N omo r 8 ) seba gaimana tel ah di u bah bebe rap a ka li te rakh i r den gan Pe raturan D a e rah K abupat e n Ko na we S el a tan N omo r 1 0 T ahun 2 0 1 9 ten t an g Pe rubahan K ed ua A tas Pe raturan D a e r ah K abupat e n Ko na we Sel atan Nomo r 8 T ahun 2 0 1 6 te nt ang Pembe ntukan d an S usunan Pe rangkat D a e rah K abupat e n Ko na we Sel atan ( Lembaran D a e rah K ab upat e n Ko na we Sel atan T ahun 2 0 1 9 N om o r 1 0 ) ;
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP BAB III BENTUK DAN KRITERIA INOVASI DAERAH BAB IV PENGUSULAN DAN PENETAPAN INISIATIF INOVASI DAERAH BAB V UJI COBA INOVASI DAERAH BAB VI PENERAPAN, PENILAIAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN INOVASI DAERAH BAB VII DISEMINASI DAN PEMANFAATAN INOVASI DAERAH BAB IX INFORMASI INOVASI DAERAH BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB XI KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 April 2022.
15

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 61 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2022

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

PERBUP NO.61 TAHUN 2022.pdf

PERUBAHAN

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 61, Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2022 Nomor 61

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2022

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (21 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2OLT tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Renca"na Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Rencana Keg'a Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2022 perlu dilakukan Perubahan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 19 Tahun 2O2l tentang Rencana Keda Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2022;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 42671; 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (l.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2861; 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2AO4 tentang Sistem Perencanaan Nasional (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AO4 Nomor lO4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa2ll; 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO7 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2OA5-2O25 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOT Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aTOOl; 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2OO7 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a725); 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OLl tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O1l Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 523a\ sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OlL tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791; 9. Undang-Undang Nomor 1 I Tahun 2O2O tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65731; 10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2422 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 67571; ll.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a663l.; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata cara Penyususnan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Txnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a66al; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a815); 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2I, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a8l7l; 16. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2OlO tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan I-embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol9 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2O2l tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2l Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633); 19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2O2O tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2O2O-2O24 (kmbar Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 10); 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20361 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor l2O Tahun 2Ol8 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol8 Nomor 157); 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2Ot7 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD; 22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor A47l; 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2420, tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2A2O Nomor 1781); 24. Peraturzrn Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590); 25. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 15 Tahun 2O2l tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2O2l 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2O2l Nomor 15); 26. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (kmbaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 8), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1 Tahun 2022, tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2022 Nomor 1); 27.Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 16 Tahun 2O2L tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2022 (l.embaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2O2l Nomor 16); 28. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 47 Tahun 2O2L tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2O2l Nomor 47).
PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN NOMOR 19 TAHUN 202I TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2022.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Agustus 2022.
5

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 60 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan di Kabupaten Konawe Selatan

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

PERBUP NO.60 TAHUN 2022.pdf

PENETAPAN

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 60, Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2022 Nomor 60

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan di Kabupaten Konawe Selatan

ABSTRAK:

a. b. c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat 3 Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Nilai Jual Objek Pqiak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dilakukan oleh Bupati; bahwa pengaturan Nilai Jual Objek Pajak yang diatur dengan Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 9 Tahun 2Ol7 tentang Peneta.pan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Konawe Selatan tidak sesuai dengan perubahan indeks harga dan perkembarlgan ekonomi, maka perlu dilakukan penyesuaian; bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Konawe Selatan.
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Propinsi Sulawesi Tenggara (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AA4 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor +2671; 2. Undang-Undang Nomoi 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara (Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor a2861; 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (tembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah (I-embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor a4OOl; 5. undang-undang Nomor 12 Tahun 2oll tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2o11 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52341 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2}lg tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor L2 Tahun 2OlL tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 183, Tambahan Lembaran Negara Republiklndonesia Nomor 6398); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor I Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791; 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 67571; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 20A6 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan I"embaran Negara Republik Indonesia Nomor a6la\ 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OOT tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupatenf Kota, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOT Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a7371; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2Ot6 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL6 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 595O); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol9 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ot9 Nomor 42, Tarrrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63221; L2. Peiaturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20361 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor na Tahun 20 18 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor l57l; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2O2O tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Ta.hun 2O2O Nomor 1781); 14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 208/PMK.O7 lz}rc Tahun 2018 tentang Pedoman Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1853); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe selatan Nomor 10 Tahun 2OOT tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2AO7 Nomor 10); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 23 Tahun 2OL3 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2013 Nomor 23); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2A16 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2A16 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (kmbaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2022 Nomor 1) ; 18. Peraturan Bupati Kabupaten Konawe Selatan Nomor 18 Tahun 2Ol1 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (Berita Daerah Kabupaten Konanre Selatan Tahun 2OLl Nomor 18), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kabupaten Konawe Selatan Nomor 18 Tahun 2Ol9 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 18 Tahun 2011 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2OL9 Nomor 18); 19. Peraturan Bupati Kabupaten Konawe Selatan Nomor 29 Tahun 2OL4 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan Kabupaten Konawe Selatan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2Ol4 Nomor 29);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II KLASIFIKASI DAN BESARAN NJOP BAB III KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Maret 2022.
90

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 59 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Pedoman Pengelolaan Server Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan

Abstrak

Standar/Pedoman

Download file:

PERBUP NO.59 TAHUN 2022.pdf

PEDOMAN

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 59, Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2022 Nomor : 59

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Server Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam bidang pengelolaan aplikasi berbasis web dan deskop yang sebagian besar menggunakan server dalam operasionalnya , maka perlu disusun Pedoman Pengelolaan server Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Pedoman Pengelolaan Server di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267); 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Informasi Publik (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO9 tentang Pelayanan Publik (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor ll2, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundan g-undan gan (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (l.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang pemerintah Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O14 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400); 8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182); 9. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2Ol9 tentang Satu Data Indonesia (kmbaran Negara Republik Tahun 2019Nomor 112); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2O15 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036, Sebagaimana Telah di Ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 11. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 1121/M.PAN/3|2OO6 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 8) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Sususunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2019 Nomor 10); 13. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2016 tenta-ng Kedudukan, Susunan Organisasi, Tlrgas, Dan Fungsi, Serta Tata Keria Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Konawe Selatan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 32);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PENGELOLAAN RUANG SERVER DAN PERANGKAT LUNAK BAB III PERANGKAT LUNAK SERVER BAB IV KONEKSI INTERNET DAN KEAMANAN SERVER BAB V PEMELIHARAAN BAB VI KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Maret 2022.
10 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 58 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Pengembangan Dan Pengelolaan Infrastruktur Jaringan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Download file:

PERBUP NO.58 TAHUN 2022.pdf

PENGEMBANGAN

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 58, Berita Daerah Kabupaten Buton Selatan Tahun 2022 Nomor : 58

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengembangan Dan Pengelolaan Infrastruktur Jaringan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan SistemPemerintatran Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan sehingga dapat rnendukung terwr4judnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan bersih (clean government), diperlukan adanya pengernbangan dan pengelolaan infrastruktur jaringan Pernerintah Kabupaten Konawe Selatan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana dimaksr.rd dalarn huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengembangan dan Pengelolaan Infrastruktur Jaringan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3841); 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267); 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952); 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4847); 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6011); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400); 15. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1821); 16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2010 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional; 17. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 250); 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 201 8 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 19. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2016 tentang Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1003); 20. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 8291); 21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 158); 22. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 131KEP/M.PAN/2003 tentang Pedoman Umum Perkantoran Elektronis Lingkup Internet di Lingkungan Instansi Pemerintah; 23. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2019 Nomor 66);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PRINSIP PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN INFRASTRUKTUR JARINGAN BAB III ARSITEKTUR INFRASTRUKTUR DALAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN INFRASTRUKTUR JARINGAN BAB IV STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN INFRASTRUKTUR JARINGAN BAB V MONTORING DAN EVALUASI INFRASTRUKSTUR JARINGAN BAB VI PEMBIAYAAN

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Maret 2022.
23 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 57 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Pedoman Penyelenggaraan Dan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pemerintahan Kabupaten Konawe Selatan

Abstrak

Standar/Pedoman

Download file:

PERBUP NO.58 TAHUN 2022.pdf

PEDOMAN

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 57, Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2022 Nomor : 57

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyelenggaraan Dan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pemerintahan Kabupaten Konawe Selatan

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan sehingga dapat mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan bersih (clean government), diperlukan adanya pengembangan dan pengelolaan infrastruktur jaringan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengembangan dan Pengelolaan Infrastruktur Jaringan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3841); 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267); 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952); 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4847); 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6011); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400); 15. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1821); 16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2010 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional; 17. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nom or 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 250); 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 19. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2016 tentang Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1003); 20. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 8291); 21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 158); 22. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 131KEP/M.PAN/2003 tentang Pedoman Umum Perkantoran Elektronis Lingkup Internet di Lingkungan Instansi Pemerintah; 23. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2019 Nomor 66).
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PRINSIP PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN INFRASTRUKTUR JARINGAN BAB III ARSITEKTUR INFRASTRUKTUR DALAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN INFRASTRUKTUR JARINGAN BAB IV STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAA INFRASTRUKTUR JARINGAN BAB V MONITORING DAN EVALUASI INFRASTRUKTUR JARINGAN BAB VI PEMBIAYAAN BAB VII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Maret 2022.
23 hal

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT