Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 647 peraturan dalam 0,01 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 29 Tahun 2021

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Perubahan Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Konawe Selatan

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah Pertambangan Migas, Mineral dan Energi Perpajakan

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERBUP Kab. Konawe Selatan No. 124 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Download file:

PERBUP NO. 29 TAHUN 2021.pdf

PERUBAHAN

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021 Nomor 29

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Konawe Selatan

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Mineral Bukan Logam dan batuan ditetapkan sebagai salah satu jenis Pajak Kabupaten/Kota; b. bahwa Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah dan dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi pajak daerah, salah satu pajak daerah yaitu pajak mineral bukan logam dan batuan; c. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Pajak Mineral Bukan logam dan Batuan perlu ditinjau ulang dan dilakukan penyesuaian tarif; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Perubahan Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 14 Tahun 20 18 tentang Pengelolaan Pajak Mineral Bukan togam dan Batuan;
1. Undang-undang Nomor 19 Tahun lgg7 tentang Pengadilan Pajak dengan Surat Paksa (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun lggT Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2OOO tentang Perubahan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pengadilan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOO Nomor L29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39871; 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2OO2 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aB9l; 3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2OO3 Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 2+, Tambahan I-embaran Negara Republik Indonesia Nomor a2671; 4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2861; 5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (I-embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan I-embaran Negara Republik Indonesia Nomor a355); 6. Undang-undang Nomor 1 5 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aaOO\ 7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor aa38l; 8. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2OO9 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a959); 9. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 50ae); 1O. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO9 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor l4O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2}ll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2}ll Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2olg tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor L2 Tahun 2}ll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 183, Tambahan I-embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah (l.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2Ol5 tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor aa88l; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor a578); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah KabupatenlKota (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a7371; 16. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2OlO tentang Wilayah Pertambangan (I-embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OlO Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OlO Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111); L8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5la2l; 19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2OlO tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OlO Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2OlO tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OlO Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2+4, Tambahan I-embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950). 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20361, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 180 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2OL8 Nomor l57l; 23.Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2OO7 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (I-embaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2OO7 Nomor 10); 24.Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 12 Tahun 2O2l tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 7 Tahun 2Ol3 tentang Pajak Mineral Bukan logam dan Batuan (Lembaran Daerah kabupaten Konawe Selatan Tahun 2O2l Nomor 12).
PERUBAHAN PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN KABUPATEN KONAWE SELATAN

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 2021.
9

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 28 Tahun 2021

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Tata Cara Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah Perpajakan Standar/Pedoman

Download file:

PERBUP NO. 28 TAHUN 2021.pdf

TATA CARA

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021 Nomor 28

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet

ABSTRAK:

a. bahwa usaha sarang burung walet terus mengalami perkembangan, sehingga merupakan sumber pendapatan daerah yang sangat potensial di Kabupaten Konawe Selatan sehingga wajib dipungut pajaknya; b. bahwa dalam rangka melaksanakan Ketentuan yang termaktub dalam Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 11 Tahun 2O2l tentang Pajak Sarang Burung Walet; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet.
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 36821 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 20OO tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O0O Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39871; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Ko1usi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2OO3 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2671; 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor aa38l; 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (I-embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 130, Tambahan I-embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5Oa9); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OlI Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2Ol9 tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 12 Tahun 20lt tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OI4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2075 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 Tentang Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 31, Tambahan l-embaran Negara Republik Indonesia Nomor aasQ; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a7371; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (L.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 1 1. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol9 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66321; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20361, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2Ol8 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol8 Nomor 1571; L4. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1O Tahun 2OO7 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (tembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2OO7 Nomor 1O); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 11 Tahun 2O2l tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2O2l Nomor 11);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II GEDUNG SARANG BURUNG WALET BAB III TARIF DAN JENIS PEMUNGUTAN PAJAK BAB IV TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BAB IX KETENTUAN LAIN - LAIN BAB X PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 2021.
40

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 27 Tahun 2021

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah Perpajakan Air, Sistem Penyediaan Air Minum

Download file:

PERBUP NO. 27 TAHUN 2021.pdf

TATA CARA

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021 Nomor 27

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2O2l tentang Pajak Air Tanah; b. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan pemungutan pajak air tanah, perlu diatur secara teknis ketentuan mengenai Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah.
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3al9l:' 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengleta Pajak (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 368a); 4. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan I-embaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2OOO tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 19 Tahun L997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (I-embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOO Nomor t29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39871; 5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (I-embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2OO2 tentang Pengadilan Pajak (I-embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 27, Tarnbahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4L891; 7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42671; 8. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2OO4 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 32, Tambahan I-embaran Negara Republik Indonesia Nomor a3771; 9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor aa38l; 10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 13O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50a9); 1 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OLl Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52341, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2Ol9 tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor t2 Tahun 2oll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa88l; L4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor a7371; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2OlO tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OlO Nomor 119, Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol9 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66231; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2Ol5 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubalran atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol8 Nomor 157); 19. Peraturan Menteri Energi dan Sumber daya Mineral Republik Indonesi Nomor 20 Tahun 2Ol7 tentang Pedoman Penetapan Nilai Airt Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor a08); 20. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 39 Tahun 2O2O tentang Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah 2l.Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2OOT tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (l,embaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2OO7 Nomor 10); 22- Perat.uran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2O2l tentang Pajak Air Tanah (L,embaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2O2l Nomor 10, Tambahan Irembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 6)
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II TATA CARA PEMUNGUTAN, MASA PAJAK DAN TARIF PAJAK BAB III FAKTOR NILAI PEROLEHAN AIR TANAH BAB IV KOMPONEN PENENTUAN NPA BAB V PENGHITUNGAN NPA BAB VI TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN BAB VI TATA CARA PENERBITAN SKPD DAN STPD BAB VII TATA CARA PEMBAYARAN BAB VIII TATA CARA PENAGIHAN PAJAK BAB IX TATA CARA PENYITAAN DAN LELANG BAB X PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI BAB XI KEBERATAN DAN BANDING BAB XII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN BAB XIII KADALUARSA DAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BAB XIV PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN BAB XV BENTUK, JENIS FORMULIR PAJAK AIR TANAH BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 2021.
53

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 26 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Pemberian Insentif Tenaga Kesehatan dan Honorarium Tim Verifikasi Yang Menangani Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Kesehatan COVID-19 / Corona

Download file:

PERBUP NO. 26 TAHUN 2021.pdf

PEMBERIAN

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021 Nomor 26

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Insentif Tenaga Kesehatan dan Honorarium Tim Verifikasi Yang Menangani Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka untuk memberikan apresiasi dan penghargaan yang adil, bagl tenaga kesehatan yang menangani COVID- 19 di Kabupaten Konawe Selatan, Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan memberikan insentif dan honorarium; b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor Hk.O 1.O7/Menkes / 4239 / 2O2l tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagr Tenaga Kesehatan yang Menangani Corona Vittts D'tsease 2Ol9 (COVID - 19), pemberian insentif tenaga kesehatan dan honorarium tim verifikasi dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); c. bahwa berdasarkan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan, maka diperlukan pengaturan untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum dalam pemberian insentif tenaga kesehatan dan honorarium tim verifikasi yang mena.ngani Corona Virus Disease 2Ol9 (COVID- 19); d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Pemberian Insentif Tenaga Kesehatan dan Honorarium Tim Verifikasi yang Menangani Corona Virus Disease 2Ol9 (COVID- 19).
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia; 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 32371; 3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (I-embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24,Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor a2671; 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (I-embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor aa34; 5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2OOT tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 66, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor a723)l' 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2OO9 tentang Kesehatan (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta Keda (t embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 245, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2oll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oll Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52341 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2Ol9 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tarrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (I-embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791; 9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 298, Tarrbahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOT Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a7371; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2Ol3 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol3 Nomor 103, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 54231 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2Ol3 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol8 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 626711, 12. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2Ol9 tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2Ol9 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6391); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentuk Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik lndonesia Tahun 20 15 Nomor 20361 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol8 Nomor l57l; 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.O7 /2O2O tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran Tahun 2O2O Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Vints Di^sease 2Ol9 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 3771; 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07l Tahun 2O2l tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2O2l Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Vints Disecase 2Ol9 (COVID- 19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O2l Nomor 149l; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2O2l tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2O2O tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah; 17. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2OO7 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan (L,embaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2OOT Nomor 10); 18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK. 01.O7IMENKES/413 I 2O2O tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 20 19 (COVID- 1 9) ; 19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.O1.O7/MENKES / 4239 12021 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani Corona Viruss Disease 2019 (COVID- 19).
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II RUANG LINGKUP BAB III MAKSUD DAN TUJUAN BAB IV TENAGA KESEHATAN BAB V PERHITUNGAN PEMBAYARAN INSENTIF BAB VI TIM VERIFIKASI BAB VII PEMBIAYAAN INSENTIF BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2021.
12

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 25 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2021

Abstrak

Dana Desa

Download file:

PERBUP NO. 25 TAHUN 2021.pdf

perubahan

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021 Nomor 25

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2021

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 15 Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 4 Tahun 2O2l tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2021, perlu disempurnakan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 4 Tahun 2O2l tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2021.
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2OO3 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (I-embaran Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a267l1' 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indinesia Nomor 5a95); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tarrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tatrun 2Ol4 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah teraktrir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2Ol9 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tatrun 2Ol4 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 41, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2Ol8 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol8 Nomor 611); 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 /PMK.O7 /2027 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2O2I Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Vints Disease 2019 (COVID- 19) Dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2027 Nomor 149).
Ketentuan Pasal 7 diubah Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 12A Ketentuan ayat (21 Pasal 15 diubah

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 September 2021.
10

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 24 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Penerima Upah Non Aparatur Sipil Negara dan Pekerja Bukan Penerima Upah yang Dibiayai Oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan

Abstrak

APBD Ketenagakerjaan Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Download file:

PERBUP NO. 24 TAHUN 2021.pdf

PROGRAM

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021 Nomor 24

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Penerima Upah Non Aparatur Sipil Negara dan Pekerja Bukan Penerima Upah yang Dibiayai Oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2O2l tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang tata cara httrungan antar lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Soslal menegaskan bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketcnagakerjaan dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan jaminan sosial bekerjasama dengan pemerintah daerah; c. bahwa sebagai upaya unttrk memberikan perlindungan jaminan sosial kepada pekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup layak bagi pekerja dan keluarga dan peningkatan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Konawe Selafanr, dipandang perlu untuk menetapkan dan menyempurnaltan suatu kebijakan daerah yang memberikan perlindungan dan jaminan sosial ketenagake{aan; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan hrrnrf c perlu menetapkan Peratrrran Bupati Konawe Selatan tentang Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagr pekerja penerima upah Non Aparatur Sipil Negara dan pekerja bukan penerima upah yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daeratt Kabupaten konawe Selatan;
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 Tentang Wajib lapor Ketenagakerjaan (kmbaran Negara Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 32Ol); 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 24, Tarrrballan kmbaran Negara republic Indonesia Nomor 42671; 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a286),; 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor a355); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa38); 6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2OO4 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasiona-l (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 15O, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor aaSQ; 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO9 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 7\2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OtI Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52341, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2Ol9 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2OII tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2oll tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2077 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52561; 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2074 Nomor 244, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2075 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 567e); 1 1. Undang-Undang Nomor 3O Tahun 2Ol4 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2074 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O nomor 245, Tambahan l*rnbaran Negara Nomor 65731; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol3 Nomor 23O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a731; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2Ol9 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 57 14l; 15. Peraturan Pemerintah Nomor L2 Tahun 2OLZ tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerale (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2077 Nomor 73, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6Oa 1); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2Ol7 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2075 tentang JKK dan JKM bagi ASN. 17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol9 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63221; 18. Peraturan Presiden Nomor 1o9 Tahun 2Ol3 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol3 Nomor 253); 19. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahrtn 1993 tentang penyakit yang timbul akibat hubungan kerja; 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2OI4 tentang Penyelenggaraan Perlindungan masy arakat1, 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2Ol5 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2OOS Nomor 2036); 22. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Ha-ri T\:a bagi Peserta Penerima Upah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1510); 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2O18 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2Ol5 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2078 Nomor 1571; 24. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2077 tentang Program Jaminan Sosial Tenaga Ke{a Indonesia; 25. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2Ol8 tentang Tata Cara Pengenaan dan Pencabutan Sanksi Administratif Tidak Mendapatkan Pelayanan Publik Tertentu Bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol8 Nomor 5O3); 26. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kepeserta.an Jaminan Sosia1 Ketenagakerjaan di Kabupaten Konawe Selatan(Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 nomor 3);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III RUANG LINGKUP BAB IV SASARAN PENERIMA PROGRAM BAB V PERSYARATAN PENERIMA PROGRAM BAB VI MEKANISME PENDATAAN BAB VII BESARAN IURAN DAN TATACARA PEMBAYARAN BAB VIII PENGANGGARAN BAB IX PERTANGGUNG JAWABAN BAB X PENANGANAN PENGADUAN DAN KOORDINASI BAB XI PEMBERHENTIAN KEPESERTAAN BAB XII PENGAWASAN BAB XIII PENYELESAIAN SENGKETA BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 September 2021.
11

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 22 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Kode Etik Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Abstrak

Penanaman Modal dan Investasi Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

PERBUP NO. 22 TAHUN 2021.pdf

PERUBAHAN

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021 Nomor 22

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Kode Etik Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat dan untuk memperbaiki kineq'a aparatur dalam memberikan pelayanan serta sebagai tindak lanjut pelimpahan kewenangan dan penandatanganan seluruh perizinan dan non perizinan berusaha di daerah kepada lembaga pelayanan terpadu satu pintu; b. bahwa ddam pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan korupsi, Dinas Penanaman Modal dan PTSP telah ditetapkan sebagai objek pengawasan pelayanan pertzinarrr khususnya dalam pelayanan penerbitan izin dan non peizinan berusaha di daerah; c. bahwa pengaturan dalam Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 22 Tahun 2O2O tentang Kode Etik Pelaksanaan Pelayanan Perizrnan pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP perlu disesuaikan dengan dinamika dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diubah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 22 Tahun 2O2O tentang Kode Etik Pelaksanaan Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP;
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun L999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan I-embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO9 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor ll2, Tambahan I-embaran Negara Republik Indoesia Nomor 5038); 4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2oll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OLI Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indoesia Nomor 52341sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OL9 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2}ll tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (l.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ot4 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a9fl; 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2074 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 58, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 10 Nomor 7 4, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235); 8, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 1956); lO.Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor lO Tahun 2Ol9 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2079 Nomor 10) ll.Peraturan Bupati Konalve Selatan Nomor 22 Tahun 2A2O tentang Kode Etik Pelaksanaan Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2O2O Nomor 22);
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATT KONAWE SELATAN NOMOR 22 TAHUN 2O2O TENTANG KODE ETIK PELAKSANAAN PELAYANAN PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP. Ketentuan Pasal 10 ditambahkan 1 (satu) huruf

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Agustus 2021.
4

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 21 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Honorarium Tim Vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya COVID-19 / Corona

Download file:

PERBUP NO. 21 TAHUN 2021.pdf

HONORARIUM

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021 Nomor 21

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Honorarium Tim Vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka penanggulangan pandemi Corona Vinrc Disease 2Ol9 (COVID- 19) di Kabupaten Konawe Selatan, diperlukan intervensi vaksinasi untuk mengurangi transmisi/penularan COVID- 19, menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19, mencapai kekebalan kelompok di masyarakat (Herd Imunitgl, dan melindungi masyarakat dari COVID-19 agar tetap produktif secara sosial dan ekonomi; b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.O1 .07l MENKE,S / 4241 /2021 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Penganggaran Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Diserzse 2019 (COVID-l9) Bersumber dari Dana Alokasi Umum dan Dana Bagr Hasil Tahun Anggaran 2021, dapat dipertimbangkan untuk memberikan honorarium bagi tim vaksinasi COVID-l9 dengan besaran sesuai standar harga satuan regional; c. bahwa diperlukan pengaturan untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum dalam Pemberian Honorarium Tim Vaksinasi Corona Vints Disease 2Ol9 (COVID- 19); d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Honorarium Tim Vaksinasi Corona Virus Disea.se 2Ol9 (COVID- 19).
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia; 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (I-embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 32371; 3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 24,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a267); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa3Q; 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2OO9 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 144, Tambahan I-embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana diubah dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta Keq'a (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (I-embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oll Nomor 82, Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 52341 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2Ol9 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (I-embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tarr.bahan l-embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2Ol5 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OI5 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791; 8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2O2O tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2O2O tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Vints Disease 2019 (COVID-L9I dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 134, Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516); 9. Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2O2O tentang Cipta Keda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 10. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2O2O tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 57); 1 1. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2O2O tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Vints Disease 2019 (COVID- 19) (t"embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 227) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2O2l tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2O2O tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Vints Disease 2019 (COVID-l9) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2I Nomor 66); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, (I-embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOT Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a7371; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2Ol5 tentang Pembentuk Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor l2O Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2Ol5 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol8 Nomor 1s7); 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.O7 l2ol9 tentang Pengelolaan Dana Bagr Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 1148) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor tentang Perubahan atas Peratural Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.O7 /2019 tentang Pengelolaan Dana Bagr Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 1681); 15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2O2l tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2Ol9 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O2L Nomor 172) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2O2l tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2O2l tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Vints Di"sease 2019 (Covid-19); 16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2O2l tentang Pelaksanaan Pengadaan Vaksin dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O2l Nomor a9\; 17. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2OO7 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2OO7 Nomor 10); 18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.O1.O7/MENKES / 4241 /2021 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Penganggaran Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona Vints Di.sease 2019 (COVID-19) Bersumber dari Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2021.
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II RUANG LINGKUP BAB III MAKSUD DAN TUJUAN BAB IV TIM VAKSINASI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) BAB V HONORARIUM BAB VI PENDANAAN BAB VII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2021.
10

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 20 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Perubahan Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

PERBUP NO. 20 TAHUN 2021.pdf

PERUBAHAN

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021 Nomor 20

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021

ABSTRAK:

a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat {21 dan pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menjadi pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2Ol7 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerl'a Pemerintah Daerah, maka Rencana Keg'a Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2O2l perlu dilakukan Perubahan; c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 33 Tahun 2O2O tentang Rencana Keda Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2O2l;
1. Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a267); 2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355); 3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (l,embaran Negara Republik Indonesia tahun 2OO4 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa2ll; 4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa38l; 5. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2OO7 tentang Rencana Pembangunan Jang]<a Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2OO7 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aTOOl; 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan I-embaran Negara Republik Indonesia Nomor 52341 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2Ol9 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2}ll tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2Ol9 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791; 8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2O2O tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2O2O tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2Ol9 (COVID-2019) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63221; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2Ol9 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; 11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2O2O tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2O2l; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2Ol7 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasional; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 20361 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2Ol8 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol8 Nomor 157); 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2OLT tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri 70 tahun 2Ol9 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 111a); 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri 90 tahun 2Ol9 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor l4a7); 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2O2O tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2Ol9 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 2a9l; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2O2O tentang Penyusunan Rencana Keq'a Pemerintah Daerah Tahun 2O2l; 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2O2O tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2O2l; 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Ta}aun 2O2O tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 2l.Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17 IPMK.OT /2021 Tahun 2021, tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2O2l dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Vints Disease2Ol9 (COVID-19) dan dampaknya; 22.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2O2O Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; 23.Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2O2l tentang Percepatan Penyaluran Bantuan Sosial dan/atau Jaring Pengaman Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 24.Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 tahun 2OO7 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (l,embar Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2OOT Nomor 10); 25. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 06 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 2 Tahun 2OL9 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 06 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016-2021(Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2Ol9 Nomor 2); 26.Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 08), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor t0 Tahun 2019, tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 08 tahun 2OL6, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2Ol9 Nomor 10); 27.Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2017, tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2OI7 Nomor 3); 28. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1 Tahun 2021, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2O2l (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2O2l Nomor 1); 29. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 28 Tahun 2Ol7 tentang Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Penentuan Pemberian T\rnjangan Komunikasi Intensif (TKI), T\rnjangan Reses (TR) Dan Dana Operasional (DO) DPRD Kabupaten Konawe Selatan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2Ol7 Nomor 28); 30. Peraturan Bupati Kabupaten Konawe Selatan Nomor 33 tahun 2O2O, tentang Rencana Ke{a Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2O2l (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2O2O Nomor 33); 31. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 3 Tahun 2021, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah (APBD) Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2O2l (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2O2l Nomor 3).
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTATI DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2021.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Agustus 2021.
7

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 18 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Standar Pelayanan Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan

Abstrak

Kependudukan dan Perkawinan Standar/Pedoman

Download file:

PERBUP NO. 18 TAHUN 2021.pdf

standar

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021 Nomor 18

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan

ABSTRAK:

a. bahwa untuk memberikan pelayanan yang prima, perlu disusun Standar Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan Tentang Standar Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan;
1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2OO3 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a3671; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO9 tentang tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor lt2l; 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-udangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oll Nomor 82, tamUahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52341 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2Ol9 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (I-embaran Negara Republik Indonesia tahun 2Ol9 Nomor 183, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan I-embaga Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56791; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2OO9 tentang Pelayanan Publik (I-embaran Negara Republik lndonesia Tahun 2Ol2 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 6. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol8 Nomor 18a); 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2Ol4 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2AA Nomor 6L9); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daeratr; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 20361 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol8 Nomor 157; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2Ol8 tentang Peningkatan Kualitas [.ayanan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol8 Nomor a98l; 10. Peraturan Menteri Dal,am Negeri Nomor 104 Tahun 2019tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 17+21; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2Ol9 tentang Formulir dan Buku yang digunakan Dalam Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2079 Nomor l79ll; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2Ot6 tentalg Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (l,embaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun2016 Nomor 8) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 tahun 2Ol9 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2Ol9 Nomor 10); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 3 Tahun 2O2l tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2O2l Nomor 3); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 101 Tahun 2OtT tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 7 Tahun 2Ol2 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Konawe Selatan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2Ol7 Nomor 10);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III RUANG LINGKUP BAB IV KOMPONEN STANDAR PELAYANAN BAB V MAKLUMAT PELAYANAN BAB VI PENANGANAN PENGADUAN BAB VII KETENTUAN PERALIHAN BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Agustus 2021.
61

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT