Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Paser Nomor 72 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Dengan mempertimbangkan peningkatan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan memperhatikan pernyataan resmi World Health Organization (WHO) bahwa COVID-19 sebagai pandemi global, serta pernyataan Presiden Republik Indonesia tentang Penyebaran COVID-19 sebagai Bencana Nasional. Dalam rangka percepatan penanganan corona virus Disease 2019 (COVID-19) diperlukan langkah cepat, tepat, fokus, terpadu dan sinergi antar perangkat daerah. Selain itu, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 160 ayat (4) dan ayat (6) Permendagri No.13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No.21 Tahun 2011, pergeseran anggaran dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.4 Tahun 1984; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; Permendagri No.13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.21 Tahun 2011; PMK No.19/PMK.07/2020; Permendagri No.20 Tahun 2020; Perda Paser No.13 Tahun 2019; Perbup Paser No.72 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Paser No.46 Tahun 2020; Inpres No.4 Tahun 2020; KMK No.06/KM.07/2020; KMK No.HK.01.07/Menkes/215/2020.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang perubahan postur APBD Pemerintah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2020.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 April 2020.
Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Paser Nomor 72 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
6 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Paser Nomor 56 Tahun 2020
HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH-MEKANISME
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 56, BD.2020/No.56
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Mekanisme Hubungan Kerja dan Koordinasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser
ABSTRAK:
Untuk tertib pengelolaan administrasi dan
pelaksanaan koordinasi serta untuk kelancaran
pelaksanaan tugas-tugas koordinasi, integrasi, sinkronisasi
dan simplikasi dalam rangka penyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan
berdasarkan perubahan struktur dan nomenklatur
perangkat daerah, maka perlu adanya suatu mekanisme
hubungan kerja dan koordinasi di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Paser; Untuk melaksanakan ketentuan UU No.23 Tahun 2014 Pasal 17 ayat (1) tentang
Pemerintahan Daerah, Daerah menetapkan kebijakan
daerah sesuai dengan kewenangan Daerah.
UUD NRI 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; PP No.18 Tahun 2016; Perda Kab. Paser No.14 Tahun 2016.
Dalam peraturan kepala daerah ini diatur tentang Mekanisme Hubungan Kerja dan Koordinasi
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser, meliputi:
1. maksud, tujuan dan prinsip; 2. Pola Hubungan Kerja; 3. Mekanisme hubungan kerja dan koordinasi; dan 4. Hubungan kerja dalam kerjasama.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 April 2020.
8 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Paser Nomor 57 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Besaran Bantuan Pendanaan Kelurahan Setiap Kelurahan
ABSTRAK:
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 Pasal 7 ayat (1) tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan,
mengamanatkan bahwa rincian DAU Tambahan Bantuan
Pendanaan Kelurahan setiap kelurahan ditetapkan dengan
Peraturan Kepala Daerah.
UUD NRI 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020.
Dalam peraturan kepala daerah ini diatur tentang Penetapan Besaran Bantuan Pendanaan Kelurahan Setiap Kelurahan, meliputi :
a. Besaran dan Rincian Bantuan Pendanaan Kelurahan yang dianggarkan dalam
APBD;dan
b. Mekanisme Pengalokasian Bantuan Pendanaan Kelurahan setiap Kelurahan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 April 2020.
5 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Paser Nomor 58 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Mekanisme Pemberian Bantuan Sosial kepada Masyarakat Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Paser
ABSTRAK:
Dengan mempertimbangkan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Paser cenderung terus meningkat dari waktu ke waktu, dan telah dinyatakan pendemik sehingga mengancam kesehatan, keselamatan jiwa dan kerugian meterial yang lebih besar, dan telah berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi dan kasejahteraan masyarakat di Kabupaten Paser. Selain itu, dalam rangka tertib administrasi pemberian bantuan sosial kepada masyarakat, maka perlu menetapkan Mekanisme Pemberian Bantuan Sosial Kepada Masyarakat Terdampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dengan menetapkan Peraturan Bupati Paser.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.4 Tahun 1984; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.22 Tahun 2008; PP No.17 Tahun 2018; Keppres No.11 Tahun 2020; Keppres No.12 Tahun 2020; Permendagri No.32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No.99 Tahun 2019.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ketentuan umum, kriteria calon penerima, mekanisme penetapan, pelaporan, penyaluran bantuan sosial, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 April 2020.
4 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Paser Nomor 59 Tahun 2020
RESPONSIF GENDER-PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 59, BD.2020/No.59
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender
ABSTRAK:
Dalam rangka mengintegrasikan perspektif gender dalam perencanaan dan penganggaran daerah, perlu strategi dalam
perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran,
pemantauan dan evaluasi atas kebijakan program dan kegiatan; Untuk melaksanakan ketentuan UU No.23 Tahun 2014 Pasal 17 ayat (1) tentang Pemerintahan
Daerah, Daerah menetapkan kebijakan daerah sesuai dengan
kewenangan daerah.
UUD NRI 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; PP No.15 Tahun 2008; Perda Kab. Paser No.5 Tahun 2019.
Dalam peraturan kepala daerah ini diatur tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perencanaan dan
Penganggaran Responsif Gender, meliputi: 1. Prinsip dan tujuan; 2. Ruang Lingkuo dan sasaran; 3. Sinkronisasi Perencanaan Penganggaran dan Kerangka PPRG dalam siklus anggaran kinerja; 4. Mekanisme penyusunan PPRG; 5. Pengawasan dan pengendalian; dan 6. Pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Mei 2020.
13 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Paser Nomor 60 Tahun 2020
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Mencabut :
PERBUP Kab. Paser No. 22 Tahun 2019 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya, Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas Bagi Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Paser
PERBUP Kab. Paser No. 22 Tahun 2019 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya, Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas Bagi Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Paser
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Tunjangan Hari Raya Bagi Pegawai Negeri
Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintahan Daerah Kabupaten Paser
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan Pasal 4 huruf (c) Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pemberian
Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 kepada Pegawai Negeri
Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota
Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Non
Pegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun atau
Tunjangan tentang pendanaan belanja pegawainya yang
dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, perlu dibentuk Peraturan Bupati Paser tentang
Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Bagi Pegawai
Negeri Sipil dan Calon Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintahan Daerah Kabupaten Paser.
UUD NKRI 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.24 Tahun 2020.
Ketentuan Umum, Pemberian Tunjangan Hari Raya, Pembayaran Tunjangan Hari Raya, Pendanaan, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Mei 2020.
Mencabut Peraturan Bupati Nomor 22
Tahun 2019 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya , Gaji dan
Tunjangan Ketiga Belas bagi Pegawai Negeri Sipil , Calon Pegawai Negeri
Sipil , Pejabat Negara, Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah di
lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Paser.
4 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Paser Nomor 61 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Paser Nomor 72 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Dengan mempertimbangkan peningkatan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan memperhatikan pernyataan resmi World Health Organization (WHO) bahwa COVID-19 sebagai pandemi global, serta pernyataan Presiden Republik Indonesia tentang Penyebaran COVID-19 sebagai Bencana Nasional. Dalam rangka percepatan penanganan corona virus Disease 2019 (COVID-19) diperlukan langkah cepat, tepat, fokus, terpadu dan sinergi antar perangkat daerah. Selain itu, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 160 ayat (4) dan ayat (6) Permendagri No.13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No.21 Tahun 2011, pergeseran anggaran dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.4 Tahun 1984; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; Permendagri No.13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No.21 Tahun 2011; Permendagri No.33 Tahun 2019; Perbup Paser No.72 Tahun 2019.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang perubahan postur APBD Pemerintah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2020.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Mei 2020.
Peraturan Bupati Paser Nomor 55 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor Peraturan Bupati Paser Nomor 72 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
6 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Paser Nomor 62 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru
Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah
Pertama Tahun Pelajaran 2020/2021
ABSTRAK:
Dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan
penerimaan peserta didik baru pada Taman Kanak-kanak
(TK), Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama
(SMP) Tahun Pelajaran 2020/2021 di Kabupaten Paser perlu
menetapkan Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta pada
Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah
Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2020/2021.
UUD NKRI 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PermenpanRB No. 14 Tahun 2017; PP No.17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No.66 Tahun 2010; Permendiknas No.34 Tahun
2006; Permendiknas No.70 Tahun
2009; Permendikbud No.22 Tahun 2016; Permendikbud No.44 Tahun 2019; SE Mendikbud No.4 Tahun 2020; Perda No.14 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda No.1 Tahun 2020.
Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Tata Cara PPDB, PPDB Kelas Inklusif, Perpindahan Peserta Didik, Pelaporan dan Pengawasan, Sanksi, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Mei 2020.
Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2019
tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman KanakKanak,
Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran
2019/2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
a. teknis pelaksanaan PPDB Kelas Inklusif diatur oleh Kepala Sekolah yang
bersangkutan.
12 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Paser Nomor 65 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2020
Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa
Setiap Desa Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan Peraturan Menteri
Keuangan
Republik
Indonesia
Nomor
35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke
Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam
rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease
2019 (COVID-19) dan /atau menghadapi ancaman
yang membahayakan perekonomian nasional, maka
perlu penyesuaian perhitungan rincian Dana Desa.
UUD NKRI 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.6 Tahun 2014; UU No.43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No.11 Tahun 2019; PMK No.35/PMK.07/2020; Perbup No.38 Tahun 2020
Mengubah ketentuan:
a. Pasal 1 ditambahkan 1 (satu) angka yaitu
angka 20
b. Pasal 3
c. Pasal 11 ayat (13)
d. Pasal 12
e. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) Pasal
yaitu Pasal 12A
f. Pasal 14
g. Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) Pasal
yaitu Pasal 14A
h. Pasal 15
i. Diantara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 2 Pasal yaitu
Pasal 15 A dan Pasal 15 B
j. Diantara Pasal 16 dan Pasal 17, disisipkan 1 (satu) Pasal
yaitu Pasal 16A
k. Pasal 17 ayat (1)
l. Pasal 20
m.Pasal 22 ditambahkan 1 (satu) huruf yaitu
huruf f
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juni 2020.
Mengubah Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2020.
19 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Paser Nomor 66 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak
ABSTRAK:
Dalam rangka penyelenggaraan data gender dan
anak oleh Pemerintah Daerah diperlukan suatu
pedoman penyelenggaraan yang memuat tentang
penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi
atas kebijakan, program dan kegiatan; Berdasarkan ketentuan
Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 6
Tahun 2009 Pasal 15 ayat (1) tentang Penyelenggaraan Data Gender dan
Anak, Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan data
gender dan anak.
UUD NRI 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2009; PP No.15 Tahun 2008; Perda Kab. Paser No.5 tahun
2019.
Dalam peraturan kepala daerah ini diatur tentang Penyelenggaraan
Data Gender dan Anak, meliputi: 1. Jenis data; 2. Pengelolaan data; 3. Penyelenggaraan; 4. Pembiayaan; dan 5. Pembinaan dan Pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juni 2020.
27 hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
