Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Paser Nomor 4 Tahun 2018
Tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Dan
Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Paser
ABSTRAK:
Dengan adanya perubahan pelaksanaan
penyaluran dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah
dari rekening kas umum daerah ke rekening kas desa,
maka perlu merubah Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun
2018 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari
Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kepada Desa di
Kabupaten Paser.
UUD NRI 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.8 Tahun 1965; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.11 Tahun 2020; PP No.58 Tahun 2005; PP No.43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No.47 Tahun 2015.
Mengubah ketentuan Pasal 9 Peraturan Bupati Paser Nomor 4 Tahun
2018 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil
Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten
Paser
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2021.
Mengubah Peraturan Bupati Paser Nomor 4 Tahun
2018 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil
Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten
Paser
7 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2020
Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik
Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan
Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021
Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona
Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya, Peraturan
Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk
Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang
Kesehatan Tahun Anggaran 2021, Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 2 Tahun 2021
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2019 tentang
Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non
Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan
Taman Budaya serta usulan pergeseran anggaran oleh
Satuan Kerja Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan
penyesuaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Belanja
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Paser Tahun Anggaran 2021
UUD 1945 Pasal 18 ayat 6; UU No.27 Tahun 1959 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.8 Tahun 1965; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No.28 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No.23 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU.No 11 Tahun 2020; PP No. 109 Tahun 2000; PP No.23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No.74 Tahun 2012; PP No. 55 Tahun 2005; PP No.3 Tahun 2007; PP No.19 Tahun 2010 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No.33 Tahun 2018; PP No.71 Tahun 2010; PP No. PP No. 18 Tahun 2017, PP No.12 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No.16 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.36 Tahun 2011; Permendagri No.32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No.99 Tahun 2019; Permendagri No. 52 Tahun 2012; Permendagri No.62 tahun 2017; Permendagri No. 64 Tahun 2020; Permendagri No. 13 Tahun 2020; Perbup Paser No.84 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perbup Paser No.14 Tahun 2021
Mengubah Pasal 3 Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2020
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2021
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juni 2021.
Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2020
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2021
6 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Paser Nomor 15 Tahun 2021
PERBUP Kab. Paser No. 62 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru
Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah
Pertama Tahun Pelajaran 2020/2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak,
Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama
ABSTRAK:
Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2020 Tentang
Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Pada
Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar Dan Sekolah
Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2020/2021, sudah
tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan layanan
pendidikan sehingga perlu diganti.
UUD NKRI 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.8 Tahun 1965; UU No.20 Tahun 2003; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.11 Tahun 2020; PP No.17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No.66 Tahun 2010; Permendikbud No.1 Tahun 2021; Perda No.16 Tahun 2016.
Ketentuan Umum, Tata Cara PPDB, PPDB Kelas Inklusif, Perpindahan Peserta Didik, Pelaporan dan Pengawasan, Sanksi, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2021.
Peraturan Bupati Nomor
62 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Pada
Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama Tahun
Pelajaran 2020/2021,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
teknis pelaksanaan PPDB Kelas Inklusif diatur oleh Kepala Sekolah
yang bersangkutan.
20 Hal. 1 lamp
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Paser Nomor 16 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Panglima Sebaya Kabupaten Paser
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Perda No.14 Tahun 2016 Pasal 5 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Struktur Organisasi, Unit Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Panglima Sebaya Kabupaten Paser.
UUD NRI 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.23 Tahun 2014; UU No.44 Tahun 2009; PP No.18 Tahun 2016; PERMENKES No.3 Tahun 2020; Perda Kab. Paser No.14 Tahun 2016.
Dalam peraturan kepala daerah ini diatur tentang pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi RSUD Panglima Sebaya Kab. Paser, meliputi:
a. Pembentukan;
b. Kedudukan;
c. Susunan Organisasi;
d. Tugas dan fungsi;
e. Kepegawaian;
f. Jabatan;
g. Tata Kerja; dan
h. Pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juni 2021.
Perbup No.69 Tahun 2014
20 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Paser Nomor 17 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2019 tentang
Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Paser sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga
perlu diganti
UUD NRI 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.8 Tahun 1965; UU No.43 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.11 Tahun 2020; Permendagri No.54 Tahun 2009; Perka ANRI No.2 Tahun 2014.
Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah ini dimaksudkan
sebagai acuan bagi PD di lingkungan Pemerintah Daerah dalam melakukan
kegiatan penyusunan Naskah Dinas.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juni 2021.
Peraturan Bupati Nomor 52
Tahun 2019 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Paser dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
4 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Paser Nomor 18 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan pasal 17 ayat (1)
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573), Daerah
menetapkan kebijakan daerah sesuai dengan kewenangan
daerah.
UUD NRI 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.8 Tahun 1965; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.11 Tahun 2020; PP No.109 Tahun 2000; PP No.12 Tahun 2019.
Ketentuan Umum, Kedudukan Bupati dan Wakil Bupati, Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Februari 2021.
Mencabut peraturan Bupati Nomor
56 Tahun 2019 tentang Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil
Bupati Tahun 2019 tentang Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil
Bupati
8 Hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Paser Nomor 19 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penggunaan Sertifikat Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
dalam rangka melindungi informasi dari resiko pencurian data, modifikasi data, pemalsuan data dan penyangkalan terhadap data yang ditransaksikan secara elektronik serta perlindungan sistem elektronik milik Pemerintah Daerah diperlukan adanya upaya pengamanan secara optimal; upaya pengamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (e-government) diwujudkan dalam bentuk penggunaan sertifikat elektronik untuk memberikan jaminan kerahasiaan, integritas, otentikasi dan anti penyangkalan terhadap data informasi perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah.
UUD NRI 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.11 Tahun 2008; UU No.23 Tahun 2014.
Dalam peraturan kepala daerah ini diatur tentang penggunaan sertifikat elektronik di lingkungan pemerintah daerah, meliputi:
a. Penyelenggara dan Jenis sertifikat elektronik;
b. Ruang lingkup penggunaan sertifikat elektronik;
c. Perencanaan;
d. Tahapan penggunaan sertifikat elektronik;
e. Pengelola Pendaftaran sertifikat elektronik;
f. Tugas, wewenang dan kewajiban;
g. Kewajiban, tanggung jawab serta larangan pemilik atau pengguna sertifikat;
h. Sumber Daya Manusia;
i. Bantuan Teknis Penggunaan sertifikat elektronik;
j. Pengawasan dan evaluasi;
k. Koordinasi dan konsultasi;
l. Sistem Informasi; dan
m. Pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juli 2021.
14 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Paser Nomor 20 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2022
ABSTRAK:
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022
yang didalamnya terdapat Tujuan, Sasaran dan Fungsi
RKPD, Landasan Hukum, Visi dan Misi, Gambaran Umum
Kondisi Daerah, Kerangka Ekonomi dan Keuangan
Daerah, Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah,
Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah, serta Kinerja
Penyelenggaran Pemerintah Daerah, mempunyai arti yang
khusus dan strategis memuat apa yang hendak dicapai
dalam satu tahun kedepan
UUD NRI 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.8 Tahun 1965; UU No.43 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.11 Tahun 2020; Permendagri No.86 Tahun 2017; Permendagri No.17 Tahun 2021
PERBUP Kab. Paser No. 84 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 Mengubah ketentuan Pasal 3 Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2020
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik
Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan
Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021
Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona
Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya serta
berdasarkan Surat Gubernur Kalimantan Timur Nomor
978/3053/1121-111/BPKAD tanggal 17 Juni 2021 perihal
Alokasi Belanja Bantuan Keuangan pada APBD Tahun
Anggaran 2021 setelah Klarifikasi, maka perlu dilakukan
penyesuaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Belanja
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2021
UUD 1945 Pasal 18 ayat 6; UU No.27 Tahun 1959 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.8 Tahun 1965; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No.28 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No.23 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU.No 11 Tahun 2020; PP No. 109 Tahun 2000; PP No.23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No.74 Tahun 2012; PP No. 55 Tahun 2005; PP No.3 Tahun 2007; PP No.19 Tahun 2010 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No.33 Tahun 2018; PP No.71 Tahun 2010; PP No. PP No. 18 Tahun 2017, PP No.12 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No.16 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.36 Tahun 2011; Permendagri No.32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Permendagri No.99 Tahun 2019; Permendagri No. 52 Tahun 2012; Permendagri No.62 tahun 2017; Permendagri No. 64 Tahun 2020; Permendagri No. 13 Tahun 2020; Perbup Paser No.84 Tahun 2020
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perbup Paser No.14 Tahun 2021
Ketentuan Pasal 3 Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2020
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah
Kabupaten Paser Tahun 2020 Nomor 84) diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juli 2021.
Mengubah Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
6 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Paser Nomor 22 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kendaraan Dinas Jabatan Dan Kendaraan Dinas Operasional Di Daerah
ABSTRAK:
Berdasarkan ketentuan Pasal 511 Peraturan Daerah
Kabupaten Paser Nomor 10 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah dan untuk menjamin
efisiensi dan efektifitas penggunaan kendaraan dinas
jabatan dan kendaraan dinas operasional di lingkungan
Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati
Paser tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kendaraan
Dinas Jabatan dan Kendaraan Dinas Operasional di
Daerah
UUD NRI 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.8 Tahun 1965; UU No.43 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.11 Tahun 2020; PP No.127 Tahun 2014; Perda Paser No.10 Tahun
2019.
Ketentuan Umum, Penetapan Standar Kebutuhan Kendaraan Dinas, Penggunaan Kendaraan Dinas, Kewajiban Dan Larangan, Mekanisme Pengawasan, Pemeliharaan Dan Pengelolaan, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Agustus 2021.
8 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
