Pencarian Peraturan

PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP SERTA NON PNS

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, BD.2018/NO.10

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP SERTA NON PNS

ABSTRAK:

a. bahwa untuk memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah dan agar pelaksanaan perjalanan dinas dapat dilaksanakan secara efektif dan akuntabel atas pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas, maka perlu mengatur hal - hal yang berkenan dengan perjalanan dinas; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone tentang Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap serta Non PNS;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) ; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ; 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ; -2- 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ; 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); ·1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 32, Tambahan Lembaran -Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ; 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6679; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090) ; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) ; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) ; 14 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 ,. ..3 .. Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ; 16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6057); 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah Tahun Anggaran 2018; 19. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2015 Nomor 8); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 6).
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II RUANG LINGKUP PERJALANAN DINAS BAB III PRINSIP PERJALANAN DINAS BAB IV PERJALANAN DINAS JABATAN BAB V BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN BAB VI PROSEDUR PEMBAYARAN PERJALANAN DINAS BAB VII PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS BAB VIII KETENTUAN LAIN - LAIN BAB IX PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Januari 2018.
TAHUN 2018 TAHUN 10
18 HALAMAN

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BONE NOMOR 15 TAHUN 2015 TENT ANO PEDOMAN PENYUSUNAN ANOGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA OESA

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5, BD.2018/NO.5

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BONE NOMOR 15 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ABSTRAK:

a. bahwa sehubungan dengan adanya beberapa ketentuan Pasal yang tidak sesuai dengan perkembangan dan dinamika pada Peraturan Bupati Bone Nomor 15 Tahun 2015 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan belanja desa, maka perlu diadakan penyesuaian bcrupa perubahan bcbcrapa ketentuan di da\am peraturan Bupati tersebut; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati Bone Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pcdoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat ll Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286); 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang pcrimbangan Keuangan antara Pemenntah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3348); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tcntang Pemerintahan Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentaeg Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun Z014 tentang Desa (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Be\anja Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa ka1i terakhir dengan Peraturan Pemerintah Repobhk Indonesia Nomor 8 Tahon 2016 tentang Perubahan Kedoa Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Be\anja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Penge\olaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahon 2014 Nomor 2093); 9. Peraturan Menteri Oalam Negeri Nomor 80 Tahon 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 10. Peraturan Menteri Oalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037); 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahon 2016 Nomor 1883); 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 {Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970); 13. Peraturan Oaerah Kabupaten Bone Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor l l J; 14. Peraturan Bupati Bone Nomor 15 Ti).hun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Oesa(Berita Oaerah Kabupaten Bone Tahun 2015 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bone Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bone Nomor 15 Tahun 2014 ten tang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Be\anja Desa(Berita Oaerah Oaerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor7).
Pasal I Pasal 17 Pasal 35 Pasal 36 Pasal II

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2018.
NOMOR 5 TAHUN 2018
11

PEDOMAN TEKNIS PENGGUNAAN DANA DESA DI KABUPATEN BONE TAHUN 2018

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4, BD.2018/NO.4

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN TEKNIS PENGGUNAAN DANA DESA DI KABUPATEN BONE TAHUN 2018

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal IO Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertmggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana eeee Tahun 2018 perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Bone Tahun 2018;
I. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RepubHk Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Percncanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tam bah an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nemes 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Oesa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pcmerintah Nomor"47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Pcraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumbcr Dari Anggaran Pcndapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Oesa Yang Bersumbcr Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Oaerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 9. Peraturan Menteri Ocsa, Pembangunan Oaerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang lndeks Desa Membangun (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Oesa (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037); 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Oaerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor1883); 12. Peraturan Oaerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Oaerah (Lcmbaran Oaerah Kabupaten Bone Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 11); 13. Peraturan Bupati Bone Nomor 83 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rineian Dana Desa Setiap Oesa Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2018, Serita Daerah Ka bu paten Bone Tahun 2017 Nomor 83);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II TUJUAN DAN PR1NSIP BAB [[I PRIORITAS PENGOUNAAN DANA DESA BABIV MEKANISME PENETAPAN PRIORITAS PENOOUNAAN DANA DESA BABV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB VI KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2018.
NOMOR 4\ TAHUN 2018
45

OAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL-USUL DAN KEWENANOAN LOKAL BERSKALA DESA

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, BD.2018

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL-USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tent.ang Kewenangan Desa per\u menetapkan Peraturan Bupati Bone tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal·Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
I. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana Lelah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Peraturan Pemerinlah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, TambahanLemba.ran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Pera tu ran Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ten tang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tam bah an Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 6. Peraturan Menteri Dalam Negcri Nomor l l I Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum. Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 8. Pcraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 13 Tahun 2014 tcntang Pembentukan Prociuk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Ta.hun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 11);
BA.BI KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BABIII RUANO LINOKUP BAB JV JE:NIS KEWENANGAN DESA BADV Kriteria Kewenangan Desa BAB VI TAHAPAN. TATA CARA PENETAPAN, DAN PEI.AKSANMN KEWENANCAN DESA BAB VII EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANANAN KEWENANGAN DESA BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB IX PEMBIAYMN BABX KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
NOMOR 23- TAHUN 2018
23

KODE ETIK PENYELENGGARA PELAYANAN PENOADAAN PADA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BONE

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD.2017

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KODE ETIK PENYELENGGARA PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PADA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BONE

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dibutuhkan pengaturan \ebih lanjut mengenai Kode Etik Penyelenggara Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa pada Bagian Pengadaan Ba.rang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Bone; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik Penyelenggara Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Bone
l. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun °2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemenksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 5494); 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); I 0. Pera tu ran Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembar8.n Negara Republik Indonesia Nomor 4578); I I. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 • Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2171); 14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jLembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655); 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa k.ali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 16. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Unit Layanan Pengadaan sebagaimana telah diubah beberapa k.ali terakhir dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 ten tang Unit Layanan Pengadaan; 17. Peraturan Kepa]a Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 002/PRT/KA/ VII/2009 tentang Pedomii.n Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (BPBJ) Barang/Jasa Pemerintah; 18. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2008 Nomor 10) sebagalmana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok·Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 19. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 7, Tarnbahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 5); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Dacrah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 6); 21. Peraturan Bupati Bone Nomor 56 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 22. Peraturan Bupati Bone Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan F'ungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah.
BABI KETERTUAN UMUM BAB II PRINSIP PENGADAAN BARANG/JASA BAB II PRINSIP PENOADAAN BARANG/JASA BAB ID KODEETI

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
NOMOR 1 TAHUN 2018
16

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PJNTU KABUPATEN BONE

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 56, BD.2017/NO.56

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BONE

ABSTRAK:

a. bahwa untuk memberikan pedoman bagi aparatur yang terkoordinasi, terarah, dan tepat sasaran dalam memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan, maka per!u ditetapkan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kabupaten Bone. b. bahwa berdasarkan pertlmbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Pera tu ran Bupati Bone tentang Standar Mengingat Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Penzinan Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kabupaten Bone;
I. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia.Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas • dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan lnfonnasi Pubhk (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 5038); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 5234); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5675); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 215), • 8. Peraturan Menteri Oalam Negeri •Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 ten tang Pedoman Penyusunan Standar Operasmnal Prosedur Administrasi Pemerintahan; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Oinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pin tu; 11. Peraturan Kepala Dinas Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Dinas Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizman dan Non Perizinan Penanaman Modal; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Oaerah Kabupaten Bone Nomor 9); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Oaerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Oaerah Kabupaten Bone Nomor 5); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Oaerah (Lembaran Oaerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 6); Menetapkan 15. Peraturan Bupati Bone Nomor 15 Tahun 2017 tentang Petimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Pensmaa pada Oinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone; 16. Peraturan Bupati Bone Nomor 16 Tahun 2017 tentang Mekanisme dan Tata Cara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone.
MEMUTUSKAN : PERATURAN BUPATI TENTANO STANDAR OPERASIONAL PROSEDlJR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZllfAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELA YANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BONE. SABI KETENTUAN UMUM Paaal 1 Oalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan l. Daerah adalah Kabupaten Bone. 2. Bupati adalah Bupati Bone. 3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluaeluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah memimpin pe!aksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu kepada Bupati da!am penyelenggaraan pemerintahaan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan serta Jembaga lainnya yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan. 6. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu se\anjutnya dtsingkat DPMPTSP adalah merupakan Lembaga Lain sebagai bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengelola perizinan dan non perizinan di daerah dengan Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pmtu. 7. Standar Operasicnal Prosedur selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan; 8. SKPD Teknis Terkait adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan, pengawasan serta pengendalian perizinan dan non penzinan. 9. Tim Teknis adalah kelompok kerja dari SKPD Teknis Terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan rekomendasi persetujuan dan / atau penolakan penerbitan izin kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 10. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau Peraturan lainnya yang berlaku yang merupakan bukti legalitas yang menyatakan sah dan / atau di perbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha dan / atau kegiatan tertentu. 11. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dibenkan oleh Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bukti yang menyatakan sah dan/atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan tert.entu. 12. Non penzinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau • pe!aku usaha dalam bentuk tanda daftar, rekomendasi, fatwa atau lainnya untuk melakukan kegiatan atau kegiatan tertentu. 13. Pelayanan perizinan dan non perizinan adalah proses, tahapan dan persyaratan pemberian pelayanan sehingga terjadi penyingkatan dan ketepatan waktu, kejelasan biaya dan prosedur serta kemudahan dalam pelayanan. 14. Jenis perizinan dan non perizinan adalah segala jenis izin dan non izin yang menjadi kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 15. Perizinan Paralel adalah penyelengaraan Perizinan yang drberikan kepada pelaku usaha yang dilakukan sekaligus mencakup lebih dari satu jenis izin yang diproses secara terpadu dan bersamaan atau berurutan. 16. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh Penanam Moclal Dalam Negeri maupun Penanam Modal Asing untuk melakukan usaha diwilayah negara Republik Indonesia. 17. Pen an am Modal adalah perorangan a tau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa Penanam Modal Dalam Negen dan Penanam Modal Asing 18. Pembinaan adalah upaya pengembangan, pemantapan, pemantauan, evaluasi, penilaian dan pemberian penghargaan bagi Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pinto dan Aparat Pelayanan oleh Bupati 19. Pengawasan F'ungsional adalah penernban atau pemeriksaan yang dilakukan oleh badan-badan pemeriksa teknis terhadap Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu eeeuai Peraturan Perundang-Undangan. 20. Pengawasan Masyarakat adalah kontrol sosial yang dilakukan oleh publik terhadap Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. BAB D MAKSUD DAN TUJUAN hsa.12 SOP ini dimaksudkan untuk dilaksanakan oleh seluruh aparatur pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan kewenangannya sesuai tugas dan fungsinya untuk mewujudkan pelayanan perizinan yang berkualitas dan memberikan kepastian hubungan antara Dines Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan masyarakat untuk memperoleh pelayanan perizinan. Paul 3 Tujuen SOP Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan ini adalah : a. sebagai standarisasi cara yang dilakukan oleh aparatur dalam melaksanakan pekerjaan sesuai tugasnya; b. mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin dilakukan oleh seorang aparatur atau pelaksana dalam melaksanakan tugas; c. meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab mdividual aparatur dan organisasi eecara keseluruhan; d. membantu aparatur menjadi lebih mandiri dan tidak tergantung pada intervensi manajemen, sehingga akan mengurangi keterlibat.an pimpinan dalam pelaksanaan proses sehari-hari; e. meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas; f. menciptakan ukuran st.andar kinerja yang akan memberikan aparatur cara konknt untuk memperbaiki kinerja serta membantu mengevaluasi usaha yang telah dilakukan; g. memastikan pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dapat berlangsung dalam berbagai situasi; h. menjamin konsistensi pelayanan kepada masyarakat, baik dari sisi mutu, waktu, dan prosedur; 1. memberikan infonnasi mengenai kualifikasi kompeteusr yang harus dikuasai oleh aparatur dalam melaksanakan tugasnya; J· memberikan informasi bagi upaya peningkatan kompetensi aparatur; k. memberikan informasi mengenai beban tugas yang dipikul oleh seorang aparatur dalam melaksanakan tugasnya; I. sebagai instrumen yang dapat melindungi aparatur dari kemungkinan tuntutan hukum karena tuduhan melakukan penyimpangan; dan m. menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas. BABW PRINSIP PELAKSANAAN SOP PaN.14 Prinsip pelaksanaan SOP yang dilakukan pada Dmas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah : a. Konsisten. SOP harus dilaksanakan secara konsisten dari waktu ke waktu, oleh siapapun, dan dalam kondisi yang relatif sama oleh seluruh jajaran Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; b. Komitmen. SOP harus dtlaksanakan dengan komumen penuh dari seluruh jajaran Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dari tingkatan yang paling rendah sampal dan tertinggi; c. Perbaikan Berkelanjutan. Pelaksanaan SOP harus terbuka terhadap penyempurnaan-penyempurnaan untuk memperoleh prosedur yang benar-benar efektif dan efisien; d. Mengikat. SOP harus mengikat pelaksana Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu da\am melaksanakan tugasnya sesuai dengan prosedur standar yang telah drtetapkan; e. Seluruh unsur memiliki peran penting. Seluruh unsur melaksanakan peran-peran tertentu dalam setiap prosedur yang distandarkan. Jika aparatur tertentu tidak melaksanakan perannya dengan baik, maka akan mengganggu keseluruhan proses, yang akhirnya juga berdampak pada terganggunya proses penyelenggaraan pemerintahan; dan f. Terdokumentasi dengan baik. Seluruh prosedur yang telah distandarkan harus didokumentasikan dengan baik, sehingga • dapat selalu djjadtkan acuan atau referensi bagi setiap prhakpihak yang memerlukan. BAB fV JENIS DAN BAGAN (Flow Chart/ STAilfDAR OPERASIONAL PROSEDUR Paaal 5 Jenis SOP Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdiri dari : 1. Izin Mendirikan Bangunan ((MB) : a. SOP Pendaftaran Izin Mendinkan Bangunan; b. SOP Kajian Teknis lzin Mendirikan Bangunan; c. SOP Penerbitan !zin Mendirikan Bangunan; 2. lzin Gangguan / HO; a. SOP Pendaftaran Jzin Gangguan; b. SOP Kajian Teknis lzin Gangguan; c. SOP Penerbitan lzin Gangguan; 3. SOP Pengelolaan Tanda Daftar Perusahaan (TOP). 4. SOP Pengelolaan Surat lzin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TOP). 5. SOP Pengelolaan lzin Usaha Jndustri {JUI). 6. SOP Pengelolaan Tanda Daftar lndustri (TOI). 7. SOP Pengelolaan Tanda Daftar Gudang (TDG). 8. SOP Pengelolaan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK). 9. SOP Pengelo\aan Izin Penyelenggaraan Reklame. I 0. SOP Pengelolaan lzin Saran a Kesehatan. 11. SOP Pengelolaan Jzin Tenaga Kesehatan. 12. SOP Pengelolaan Jzin Penelitian. 13. SOP Pengelo\aan lzin Lingkungan. 14. SOP Pengelolaan Izin Lokasi. 15. lzin Usaha Pembudidayaan Ikan: a. SOP Pendaftaran Izin Usaha Pembudidayaan lkan; b. SOP Kajian Tekms lzm Usaha Pembudidayaan lkan; • c. SOP Penerbitan Izin Usaha Pembudidayaan lkan; 16. lzin Trayek: a. SOP Pendaftaran lzin Trayek; b. SOP Kajian Teknis lzin Trayek; c. SOP Penerbitan lzin Trayek; 17. SOP Petugas Loket lnforrnasi 18. SOP Pendaftaran lzin; 19. SOP Pengarsipan Surat lzin; 20. SOP Penyerahan Surat Izin; 21. SOP Penolakan lzin; 22. SOP lzin Paket A: a. SOP Pendaftaran Izin Paket A; b. SOP Kajian Teknis lzin Paket A; c. SOP Penerbitan Izin Paket A; 23. SOP Pengelolaan lzin Paket B; 24. SOP lzin Paket C: a. SOP Pendaftaran lzin Paket C; b. SOP Kajian Teknis lzin Paket C c. SOP Penerbitan lzin Paket C; 25. SOP lzm Paket D : a. SOP Pendaftaran lzin Paket D; b. SOP Kajian Teknis Izin Paket D; c. SOP Penerbitan Izin Paket D; Pasal 6 Bagan (Flow Chart) SOP Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini. BABV MOIIITORilfG DAN EVALUASI Paw 7 (1) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pela,yanan Terpadu Satu Pintu wajib melakukan monitoring pelaksanaan SOP secara regular tiap 3 (tiga) bulan sekali dengan melakukan pertemuan disertai pengumpulan informasi dan / atau data dari pelaksana. (2) Monitoring pelaksanaan SOP secara umum melekat pada saat SOP dilaksanakan oleh pelaksananya melalui penerapan kartu kontrol dokumen permohonan perizinan dan aplikasi pelayanan secara elektronik (PSE). Pasal 8 (1) Evaluasi SOP secara reguler dtlaksanakan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dan secara insidentil dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan pelaksana dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelaksanaan SOP. (2) SOP dievaluasi oleh Tim Penyusun SOP dan SP yang ditetapkan o\eh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan dapat dilakukan penyederhanaan dan / atau pengembangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BABVI PELAPORAR DAN PEMBIAYAAN Paaal 9 Setiap basil penyusunan, revisi, dan evaluasi SOP Pelayanan Perizinan dan Non Perizman pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu akan dilaporkan kepada Bupau melalui Bagtan Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kabupaten Bone. PuallO Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan SOP Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pmtu bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone. BAB VD KETENTUAN PERALIHAN Pan.I 11 (!) Segala Peraturan yang mengatur ha! yang sama yang menjadi dasar pe\aksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan di Kabupaten Bone, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku. (2) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, akan diatur kemudian oleh Bupati atau Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. BABVlll KETENTUAN PENUTUP Pan.112 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juni 2017.
12

MEKANISME PENGESAHAN PENDAPATAN BERUPA UANG ATAU BARANG/JASA/SURAT BERHARGA YANG DITERIMA OLEH SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 54, BD.2017/NO.54

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang MEKANISME PENGESAHAN PENDAPATAN BERUPA UANG ATAU BARANG/JASA/SURAT BERHARGA YANG DITERIMA OLEH SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

ABSTRAK:

: a. bahwa berdasarkan Standar Akuntasi Pemerintah (SAP) Nomor 02 paragraf 63 menyatakan • transaksi pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam bentuk barang dan jasa harus dilaporkan dalam laporan Realisasi Anggaran dengan cara menaksir nilai barang dan jasa tersebut pada tanggal transaksi"; b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Pengesahan Pendapatan Berupa Uang atau Barang I Jasa I Surat Berharga yang diterima oleh SKPD;
:1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas dari Korupsi ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150); 4. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 6. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perneriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 7. Undang-Undang Nomor Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 8. Undang - Undang Nomor 23 Tahun , 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); • 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah , sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daereah ( Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2008 Nomor 10); sebagaima telah dirubah dengan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah ( Lernbaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6 ). 14. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bone ( Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 6 )
PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PENGESAHAN PENDAPATAN BERUPA VANG ATAU BARANG/JASA/SURAT BERHARGA YANG DITERIMA OLEH SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Bone 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah Kabupaten Bone sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. 3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang &elanjutnya disebut SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone. 4. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya. 5. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggungjawab penggunaan anggaran daerah sesuai dengan Keputusan Bupati. 6. Pejabat Penata Usahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tatausaha keuangan pada SKPD. 7. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah. 8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah. 9. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan Uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan. 10. Rekening Penerima Hibah Langsung adalah rekening tempat penyirnpanan uang yang ditentukan oleh Kepala SKPD atau Unit Kerja untuk menampung seluruh penerimaan hibah langsung dan digunakan untuk membayar pengeluaran belanja/pembiayaan langsung. 11. Hibah adalah pendapatan berupa uang/barang/surat berharga atau jasa dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. 12. Surat Pemyataan Tanggungjawab yang selanjutnya disingkat SPJT adalah surat pemyataan yang dibuat oleh PA/Kuasa PA yang menyatakan bertanggungjawab penuh atas seluruh pendapatan langsung dan belanja terkait pendapatan langsung serta pengembalian pendapatan. 4 13. Surat Pemyataan Telah Menerima Hibah Langsung yang selanjutnya SPTMHL adalah surat pernyataan tanggungjawab penuh atas penerimaan hibah langsung dan/atau belanja terkait hibah langsung (belanja yang bersumber dari hibah langsung ' /belanja barang baranguntuk pencatatan persediaan dari hibah belanja modal untuk pencatatan asettetap/asset lainnya dari hibah, dan pengeluaran pembiayaan untuk pencatatan •urat berharga dari hibah) yang ditanda tangani oleh PA. 14. Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja yang selanjutnya disebut SP3B adalah • surat permintaan pengesahan yang diterbitkan oleh PA pada SKPD kepada Bendahara Umum Daerah untuk mengesahkan pendapatan dan dan atau belanja berupa uang yang digunakan langsung. 15. Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja yang selanjutnya disebut SP2B adalah surat yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah untuk mengesahkan pendapatan dan atau belanja berupa uang berdasarkan SP2B. 16. Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/ Jasa/ Surat Berharga selanjutnya disebut MPHL-BJS adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA/Kuasa PA atau pejabat lain yang ditujukan untuk mencatat/ membukukan pendapatan hibah langsung untuk pencatatan persediaan dari hibah/belanja modal untuk pencatatan aset tetap/asset lainnya dan hibah/ pengeluaran pembiayaan untuk pencatatan surat berharga dari hibah. 17. Persetujuan Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/ Jasa/ Surat Berharga selanjutnya disebut Persetujuan MPHL-BJS adalah dokumen yang diterbitkan oleh BUD sebagai persetujuan untuk mencatat pendapatan hibah langsung berupa barang/jasa/surat berharga dan belanja barang untuk pencatatan persediaan dari hibah, belanja modal untuk pencatatan aset tetap/asset lainnya dari hibah dan pengeluaran pembiayaan untuk pencatatan surat berharga dari hibah. 18. Aplikasi Data Keuangan adalah sebuah aplikasi komputer berbasis akuntansi keuangan yang berfungsi sebagai pencatat data pengeluaran dan pemasukan serta menganalisa berbagai jumal akuntansi dan transaksi keuangan yang dilakukan sehari-hari. 19. Jumal Akuntansi adalah media pencatatan yang menggunakan klasifikasi akun cjalam Bagan Akun Standar yang secara umum digunakan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. 5 BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2 (1) Peraturan ini mengatur tentang : a. pendapatan berupa uang yang diterima SKPD dan dapat digunakan langsung oleh SKPD tanpa harus disetor terlebih dahulu ke kas daerah; dan b. pendapatan hibah berupa barang/ jasa surat berharga yang diterima SKPD. (2) Pendapatan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi: a. pendapatan hibah berupa uang atau barang/jasa/surat berharga; dan b. pendapatan langsung lainnya yang menurut peraturan perundang-undangan harus disajikan dalam Laporan Keuangan SKPD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. PENERBITAN DAN PENYAMPAIAN SP3B Pasal 3 (1) Format SP3B sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. (2) Pejabat penandatangan SP3B adalah PA pada SKPD. (3) Priode penyampaian SP3B ke BUD adalah paling lama per Triwulan. (4) SP3B disampaikan ke BUD dilampiri : a. surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ) yang ditanda tangani oleh kepala SKPD dengan format sebagaimana diatur dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; b. berita acara pemeriksaan kas yang ditanda tangani oleh Bendahara yang ditunjuk/Pejabat Keuangan SKPD dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; c. Bukti pengembalian uang dari pendapatan langsung (apabila menurut ketentuan peraturan perundang• undangan saldo uang harus dikembalikan; dan d. copy rekening koran terakhir atas rekening tempat penyimpanan uang dari pendapatan langsung. BAB m PENERBITAN PENCATATAN SP2B Pasal 4 (lJ BUD menerbitkan SP2B berdasarkan SP3B yang di ajukan oleh SKPD. (2J SP2B sebagaimana dimaksud ayat (lJ diterbitkan setelah dilakukan pengujian terhadap SP3B. (3J Pengujian sebagaimana dimaksud ayat (2J meliputi : a. memeriksa kelengkapan larnpiran- sebagaimana dimak sud dala.tn Pasal 3 ayat (4J; b. memeriksa kebenaran penulisan, termasuk tidak boleh terdapat cacat dalam penulisan; c. memeriksa kesesuaian pencantuman pendapatan dan belanja pada SP3B dengan SPTJ; dan d. mencocokkan tanda tangan PA pada SP3B dan tanda tangan kepala SKPD pada SPTJ dengan spesimen tanda tangan. (4J Format SP2B sebgaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. (SJ PPK-SKPD dan PPKD melakukan pembukuan atas penda patan dan belanja berdasarkan SP2B. (6J Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (SJ dilakukan dengan menggunakan Aplikasi Data Keuangan berupajumal akuntansi. BAB IV PENYAMPAIAN DAN PENERBITAN MPHL-BJS Pasal S (lJ Penyampaian MPH-BJS ke BUD dilakukan pada tahun anggaran berjalan setelah dilakukan pengesahan penerimaan hibah langsung berupa barang/jasa/surat berharga ke PPKD. (2) Penyampaian MPH-BJS ke BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun anggaran. (3) Format MPHL-BJS adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal 6 Pendapatan hibah dan belanja/pembiayaan langsung berupa barang/jasa/surat berharga, PA membuat dan menyampaikan MPHL-BJS ke BUD dengan dilampiri SPTMHL berupa Barang/Jasa/Surat Berharga sebagaimana diatur dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 4 Peraturan Bupati ini. Pasal 7 (1) Dasar MPHL-BJS yang diajukan oleh SKPD, BUD menerbitkan Persetujuan MPHL-BJS; (2) Format Persetujuan MPHL-BJS adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal 8 (1) Persetujuan MPHL-BJS diterbitkan oleh BUD setelah dilakukan pengujian. (2) Pengujian MPHL - BJS sebagaimana climaksud pada ayat (1) meliputi : a. memeriksa kelengkapan lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; b. memeriksa kebenaran dalam penulisan, termasuk tidak boleh terdapat cacat dalam penulisan; c. menguji kesesuaian tandatangan pada MPHL-BJS dengan spesimen tandatangan; d. mencocokkan nomor register pada MPHL-BJS dengan nomor register yang tercantum dalam SPTMHL; e. menguji kesesuaian pencantuman pendapatan dan be• lanja pada MPHL-BJS dengan SPTMHL; dan f. memeriksa jurnlah pendapatan hibah langsung berupa barang/jasa/surat berharga sehingga sama dengan jumlah belanja barang. BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 9 peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah kabupaten bone.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
7

PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONE

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 46, BD.2017/NO.44

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONE

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian lntem Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone;
I. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5234); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang·Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemcrintahan Oaerah (Lerhbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana tclah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Ten tang Pengelolaan Keuangan Oaerah (Lembaran Negara Repub!ik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 6. Pcraturan Pemerintah Rcpublik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistcm Pengendalian Intern Pemerintah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 7. Peraturan Pcmerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lcmbaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik lndoensia Nomor 5887); 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik lndoensia Nomor 6041); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tcntang Pedoman Tcknis Organisasi dan Tata Kcrja lnspcktorat Provinsi dan Jnspektorat Kabupatcn/Kota; 10. Pcraturan Daerah Kabupatcn Bone Nomor 8 Tahun 2016 tcntang Pembcntukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lcmbaran Dacrah KabuJ)atcn Bone Nomor 6);
BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : RUANg LiNGKUP SPIP BAB III : PENYELENGGARAAN SPIP BAB IV : PENGUATAN EFEKTIFITAS PENYELENGGARAAN SPIP BAB V : KETENTUAN PENUTbP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Mei 2017.
42

laporan BARTA KBKAYAAN PEJIYELENGGARA MUlARA DI LIIIGKUl(GAJI PEICBRINTAH KABUPATEB BONE

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 44, BD.2017/NO.44

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONE

ABSTRAK:

Menimbang Mengingat BTJPATI BONE, a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Govemance) yang bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan serta wcwcnang, pemerintah telall mewajibkan kepada para pejabat penyelenggare Negara termasuk di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone untuk melaporkan harts kekayaan yang dimilikinya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi ; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimane dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupa.ti tentang Laporan Harte Kckayaan Penyclcnggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupatcn Bone;
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Te.hun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851); 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun I 999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150); 3. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindal< Pidana Korupsi sebagaimana diubah· dengan Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pcnetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor I Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang - Undang; 4. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; ' 5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Rcpubtik Indonesia Nomor 5135); 6. lnstruksi Presidcn Nomor 5 Tahun 2004 tent.ang Percepatan Pemberant.asan Korupsi; 7. Pcraturan Komisi Pemberant.asan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tanggal 1 Juli 2016 tcntang Tata Cara Pendaftaran, Pehgumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyclcnggara Negara; 8. Surat Edaran Menteri Pcndayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Kewajiban Penyampaian dan Sanksi Atas Kctcrlambatan Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyclenggara Negara di Lingkungan Kemcnterian/Lcmbaga dan Pemerintah Oaerah ; 9. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor SE-08/01/10/2016 tentang Petunjuk Teknis P<:nyampaian dan Pengclolaan L.aporan Harta Kekayaan Penyclcnggara Negara Setelah diberlakukannya pcraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaft.aran, Pengumuman dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggnra Negara;
MEMUTUSKAif: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYMN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONE BAB I KETENTUAN UMUM Pasal l Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : a. LHKPN adalah Daftar seluruh Hana Kekayaan Penyelenggara Negara (PN) bescrta pasangan dan anak yang masih menjad, tanggungan yang dituangkan di dalam Formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pcmberant.aS&n Korupsi, untuk selanjutnya disebut KPK. b. Pejabat Wajib LHKPN Pemerintah Kabupaten Bone dalah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone yang wajib mengisi dan menyampaikan LHKPN. BAB II PENYAMPAIAN LHKPN Pasal 2 Pejabat Wajib LHKPN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone yang wajib menyampaikan LHKPN terdiri atas : a. Bupati Bone; b. Wakil Bupati Bone; c. Pejabat Eselon I dan yang disamakan; d. Pejabat Eselon II dan yang disamakan; e. Pejabat Eselon III dan yang disamakan; t. Pejabat Pembuat Komitmen; g. Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan; h. Bendahara; i. Auditor dan Pengawas Penyelenggara Pemerintah Daerah; j. Pcjabat Pcngadaan Barang dan Jasa; k. Direksi dan Komisaris BUMD. Pasa1 3 LHKPN sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 disampaikan kepada KPK melalui Unit Pengelola LHKPN pada Pemerintah Kabupaten Bone. PasaJ 4 Wajib LHKPN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone wajib mengisi dan menyampaikan LHKPN paling Jambat 3 (tiga) bulan setelah: a. pcngangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama ka.li menjabat; b. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa jabatan ; atau c. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara. Pasal 5 Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam PasaJ 4 wajib menyarnpaikan LHKPN secara periodik setiap 1 (satu) tahun seka.li atas Harta Kekayaan yang diperoleh sejak I Januari sampai dengan tanggal 31 Desember dan disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret Tahun berikutnya. Pasal 6 Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud da1arn Pasal 5 dilaksanakan dengan cara sebagai berikut : a. melalui aplikasi e-LHKPN ; atau b. mengisi fonnulir LHKPN dengan format yang ditentukan oleh KPK dalarn media pcnyimpanan data dan dikirim melalui surat elektronik (e-mail!, jasa ekspedisi atau diserahkan sccara langsung kepada KPK. Pa,al 7 Dalam hal penyampaian LHKPN dilaksanakan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, fotocopi tanda terima LHKPN disampaikan kepada Unit Pengelola LHKPN pada Pemerintah Kabupaten Bone. Pasal 8 Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan penyampaian LHKPN, ditetapkan Admin lnstansi dan Admin Unit Kerja. sebagaimana dimaksud dalam ayat (I) BAB Ill UNIT PENGELOU\ LHKPN Pa,aJ 9 mengkoordinir LHKPN dibentuk Unit b. Admin lnstansi (1) Untuk mengelola dan Pengelola LHKPN. (2) Unit Pengelola LHKPN terdiri dari : a. Koordinator LHKPN 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Bone 2. lnspektur Daerah Kabupaten Bone Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (3) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut : a. Koordinator LHKPN : i. berkoordinasi dengan KPK dalam hal sebagai berikut : a). melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan wajib LHKPN dalam menyarnpaikan dan mengumumkan LHKPN ; b). melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Admin lnstansi dalarn melakukan pengelolaan LHKPN ; d= c). pcmberian sosialisasi kewajban LHKPN baik kepada Penyelenggara Negara maupun Unit Pengelola LHKPN. ii. mengingatkan wajib LHKPN di lingkungan lnstansinya untuk mematuhi kewajiban penyarnpaian dan pengumuman LHKPN ; dan iii. mengusulkan penjatuhan hukuman disiplin bagi Pejabat Wajib LHKPN yang tidak menyarnpaikan Laporan Harta Kekayaan untuk ditetapkan oleh Bupati Bone. b. Admin lnstansi : i. melakukan validasi/pemutakhiran terhadap data kepegawaian mengenai perubahan Wajib LHKPN di lingkungan instansinya (Pertama kali menjabat menga]arni mutasi/promosi/berakhimya jabatan) yang disampaikan oleh KPK dan menyampaikannya kemba.li kepada KPK; ii. menunjuk dan membuat akun admin unit kerja ; dan iii. pemberian sosialisasi kewajiban LHKPN dan bimbingan teknis mengenai tata cara pengisian LHKPN ; BAB IV PENGAWASAN Pasal 10 (1) Atasan langsung Pejabat Wajib LHKPN memiliki kewajiban mclakukan pengawasan secara berjenjang dan melakukan evaluasi pelaksanaan wajib LHKPN. (2) lnspektorat Daerah Kabupaten Bone merupakan unit pengawasan internal yang melakukan fungsi Pengawasan dan pemantauan terhadap pengelolaan dan kepatuhan LHKPN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone. Pasal 11 lnspektur Daerah Kabupaten Bone Bertugas : a. memonitor kepatuhan penyampaian dan pengumuman LHKPN scrta kepatuhan Pejabat Wajib LHKPN untuk bersedia diperiksa harta kekayaannya; b. berkoordinasi dengan Koordinator Pengelola LHKPN dalam rangka pelaksanaan tugas sebaga.imana dimaksud pada huruf a; c. menindaklanjuti rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN yang meliputi : 1. data mengenai kepatuhan Pejabat Wajib LHKPN dalain menyampaikan dan mengumumkan LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi; 2. hasil Pemeriksaan LHKPN dan; 3. hal-hal Jainnya yang terkait dengan LHKPN. d. menyampaikan laporan setiap akhir tahun mengenai pelaksanaan tugas dari Koordinator, kepada Bupati Bone Dengan memberikan tembusan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refonnasi Birokasi, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. BABV SANKS I Pasal 12 {I) Wajib LHKPN yang berstatus Pegawai Negeri Sipil jika tidak menyampaikan LHKPN, scbagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan sanksi disiplin tingkat berat sesuai dengan ketentuan Peraturan Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. (2) Sanksi disiplin tingkat berat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari: a. penurunan pangkat sctingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; dan/atau b. pembebasan dari jabatan. BABVI TATA CARA PENJATUHAN SANKS! Pasal 13 (1) Sebelum menjatuhkan sanksi disiplin sebagaimana. dalam Pasal 12 ayat (1) terlebih dahulu melalui proses sebagai bcrikut: a. diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, dengan masing-masing tenggat waktu surat selama l (satu) bulan; dan b. jika sampai peringatan ketiga bclum _menyampaikan LHKPN maka kepada Penyelenggara Negara tersebut diberikan sanksi sebagaimana dimaksud pada Pa.sal 12 (2) Pcnjatuhan hukuman disiplin scbagaimana dimaksud daJam Pasal 12 dan Pasal 13 ayat (l) dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh lnspektorat Daerah Kabupaten Bone scsuai dengan proscdur sebagaimana diatur dalam Pcraturan Pcmerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negen Siplin dan Peraturan Kepala Sadan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pclaksanaan Peraturan Pcmerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Displin Pegawai Negeri Sipil. BAB VU KETENTUAN KHUSUS Pasal 14 Pada saat Peraturan Bupati Bone Mulai berlaku : a. Terhadap Penyelenggara Negara yang sudah pemah menyampaikan LHKPN dengan fonnulir LHKPN model KPK-A atau fonnulir LHKPN Model KPK-B, scrta: 1) menga]ami perubahanjabatan; atau 2) mempunyai kewajiban menyampaikan kembali LHKPN, tidak perlu menyampailcan LHKPN pada tahun 2017; dan b. Untuk penyampaian LHKPN pada tahun 2018, harta kekayaan yang dilaporkan merupakan harta kekayaan sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 dan diaarnpaikan kepada KPK paling larnbat pada tanggal 31 Maret 2018. KETENTUAN PENUTUP Pasal 15 Peraturan Bupati Bone ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar sctiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Mei 2017.
6

PERATAAlf TOKO modern DI KABUPATER BOnE

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33,

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENATAAN TOKO MODERN DI KABUPATEN BONE

ABSTRAK:

a. bahwa seja1an dengan perkembangan perekonomian khususnya di bidang perdagangan di Kabupaten Bone diperlukan pembinaan,penataan dan kaidah pengaman agar tumbuh kondusif, bermanfaat, serasi, adil dan mempunyai kepastian hukum bagi seluruh warga masyarakat; b. bahwa dalam rangka lebih menmgkatkan pengawasan, pengendalian dan penataan pendirian toko modem di Kabupaten Bone perlu adanya peraturan perundangundangan yang mengatumya; c. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan pelaku usaha lokal perlu adanya kemitraan dan fasilitasi hasil produk local dalam hal pemasaran dan distribusi; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penataan Toko Modem di Kabupaten Bone;
I. UndangUndang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Oaerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RepubUk Indonesia Nomor 1822); 2. UndangUndang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444); 3. UndangUndang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); · 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Llngkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor I 0, Tambahan Lembara.n Negara Republilc No�or 5059); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republilc Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparat Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republilc Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655); 10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modem; 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 12. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Paaar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modem; 13. Peraturan Presiden Nomor Penataan dan Pembinaan Perbelanjaan dan Toko Modem; 112 Tahun 2007 tentang Pasar Tradisional, Pusat 14. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone Tahun 2012 - 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor.4); ' IS. Peraturan Oaerah Kabupaten Bone Nomor 12 Tahun 2016 tentang Analisis Dampak Lalulintas (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 101; 16. Peraturan Oaerah Kabupaten Bone Nomor 17 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung {Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 14); 17. Peraturan Oaerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Oaerah Kabupaten Bone Nomor 6);
MEJIUTUSKAlf : Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PENATAAN TOKO MODERN DI KABUPATEN BONE. BAB! KETEl'fTUAN UMUIII Paaa.11 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bone. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bone. 4. Dinas Perdagangan adalah Dinas Perdagangan Kabupaten Bone. S. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Bone. 6. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Swasta, Sadan Usaha Milik Negara, Sadan Usaha Milik. Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui ta war menawar. 7. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual. 8. Toko Modem adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, department store, hypermarket ataupun grosir yal'\g berbentuk perkulakan. 9. Toko modem berstatus waralaba ada1ah toko yang memiliki hak khusus yang dimiliki oleh perseoranp.n atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha da1am rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjAnjian waralaba. 10. Jalan lingkunga.n ada1ah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat dan kecepatan rata-rata rendah. 11. Jaringan toko modem adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang toko modem me\alui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke outlet yang merupakan jaringannya. 12. Minimarket ada1ah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari secara eceran langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri (swalayan). 13. Supermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandir:i. 14. Departement Store adalah sarana atau tempat usaha untuk menjual secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penata:an barang berdasarkan jenis kelamin dan/tingkat usia konsumen. 15. Hypennarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen, yang didalamnya terdiri atas pasar swalayan, toko modem dan toko serba ada yang menyatu dalam satu bangunan yang pengelolaannya dilakukan secara tunggal. 16. Mall atau super mall at.au plaza adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan perdagangan, rekreasi, restorasi dan sebagainya yang diperuntukkan bagi kelompok, perorangan, perusahaan atau koperasi untuk melakukan penjualan barang-barang dan/at.au jasa yang terletak pada bangunan/ruangan yang berada dalam suatu kesatuan wilayah/tempat. 17. Penataan adalah segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian pasar modem di daerah agar tidak merugikan dan mematikan pasar tradisional, usaha kecil dan koperasi yang ada. 18. Perlindungan adalah segala upaya pemerintah daerah dalam melindungi pasar tradisional, usaha kecil dan koperasi dari persaingan yang tidak sehat dengan pasar toko modem dan sejenisnya, sehingga tet.ap eksis dan mampu berkembang menjadi lebih baik. 19. Kemitraan adalah kerjasama antar usaha kecil dan koperasi dengan usaha skala besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan yang duakukan o\eh penyelenggara usaha ska1a besar, dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan. · BABD MAKSUD, TUJUAJI' DAllf ASAS Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan pcrtumbuhan toko modem dan pasar tradisionaJ dalam rangka memberdayakan pelaku usaha kecil dan koperasi. Paaa13 Penataan toko modem bertujuan untuk: a. memberikan perlindungan kepada usaha kedl dan kopcrasi scrta pasar tradisiona1; b. memberdayakan pelaku usaha kecrl dan koperasi serta pasar tradisional pada umumnya, agar marnpu berkembang, bersaing, tangguh, maju, mandiri dan dapat meningkatkan kesejahteraannya; c. mengatur dan menata keberadaan dan pendirian toko modem di Kabupaten Bone agar tidak merugikan dan mematikan pasar tradisional, pcngusaha kecil dan koperasi yang telah ada; d. menjamin terse\enggaranya kemitraan antara pelaku usaha pasar tradisional, pengusaha kecil dan koperasi dengan pclaku usaha toko modem berdasarkan prinsip kesamaan dan keadilan dalam menjaJankan usaha di bidang perdagangan; dan e. mewujudkan sinergi yang saling memerlukan dan mempcrkuat antara toko modem dengan pasar tradrsional, usaha kecil dan koperasi agar dapat tumbuh berkembang Jebih cepat sebagai upaya terwujudnya tata niaga dan pola distribusi yang mantap, lancar, efisien dan berkelanjutan. Pa...t4 Penyelenggaraan penataan toko modem dilaksanakan berdasarkan azas : a. kemanusiaan; b. keadilan; c. kesarnaan kedudukan; d. kemitraan; e. ketertiban dan kepaatian hukum; f. kelestarian lingkungan; g. kejujuran usaha; dan h. persa.ingan sehat lfaimess). BABW PENATAAft' TOKO MODERN "'"" 5 (\) Lokasi pendirian toko modem mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah. (2) Pendirian toko modem ha.rus memenuhi ketentuan : a. jarak lokasi pendirian toko modem dengan pasar tradisional minimal 1000 meter; b. jarak lokasi pendirian toko modem satu dengan toko modem lainnya minimal 500 meter; dan c. memenuhi dukungan/ketersediaan infrastruktur. (3) Pendirian toko modem berstatus waralaba harus memenuhi ketentuan : a. jarak lokasi pendirian toko modem berstatus waralaba dengan pasar tradisional minimal I 000 meter; b. jarak lokasi pendirian toko modem berstatus warataba dengan toko modern maupun toko modem berstatus waralaba lainnya minimal 500 meter; dan c. memenuhi dukungan/ketersediaan infrastruktur; Pasal 6 (1) Perencanaan pembangunan toko modem, dengan luas lantai : a. kurang dari 200 meter persegi harus menyusun dokumen SPPL; b. 200 meter persegi sampai dengan 5.000 meter persegi harus menyusun dokumen UKL-UPL; dan c. lebih dari 5.000 m2 harus didahului dengan studi analisis mengenai dampak lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Proses konstruksi pembangunan toko modem harus mampu meminimalisir gangguan kebisingan dan kemacetan lalu lintas serta menjaga kebersihan dan keselamatan aktivitas di lingkungan sckitar. {3) Dalam ha! terjadi kerusakan fasilitas umum akibat kegiatan pembangunan, maka pemilik toko modem bertanggung jawab memperbaiki kerusakan tersebut. (4) Penyelenggaraan dan pengubahan fungsi bangunan pada perumahan untuk toko modem harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Pa,aJ 7 (I) Sistem penjualan dan jenis barang dagangan toko modem ada\ah sebagai berikut: a. minimarket, supermarket dan hypennarlcet menjual secara eceran dengan pelayanan secara mandiri barang konsumsi terutama produk makanan dan kebutuhan rumah tangga lainnya; dan b. department store meajual secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan ha.rang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen. (2) Batasan luas Jantai penjualan toko modem adalah sebagai berikut: a. minimarket, kurang dari 400 m• (empat ratus meter per aegi); b. supermarket, antara 400 m• (empat ratus meter per segi) sampai dengan 5.000 m" (lima ribu meter per scgi); · c. hypennarket, di atas 5.000 m 2 (lima ribu meter per segi); dan d. department store, di atas 400 m• (empat ratus meter per segi). BABIV KEMITRAA!f ARTARA USAHA KECIL, KOPERASI DAii' TOKO MODERJII (1) Setiap pengelola pusat perbelanjaan dan toko modem wajib melaksanakan kemitraan dengan usaha kecil. (2) Kemitraan scbagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaksanakan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan tempat usaha, penerimaan produk dan dilaksanakan berdasarkan perjanjian tertulis dengan prinsip saling memerlukan dan menguntungkan. (3) Pengawasan pelaksa.naan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah. BABV KEWAJIBAN, LARANGAN DAN SAlfKSl ADMIIIISTRASI Kewajlban (I) Orang dan atau Badan yang akan mendirikan toko modem wajib memiliki izin. (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Klarifikasi atau Izm Lokasi, lzin Mendirikan Bangunan (IMB), fain Gangguan, Surat lrin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TOP). (3) Pemberian Klarifikasi diterbitkan oleh Kantor Partanahan, sedangkan untuk lzin Lokasi, IMS, IG/HO, SIUP dan TOP oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. (4) Penyelenggaraan toko modem wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. menjaga iklim usaha yang sehat antara toko modem dan pasar tradisional; b. menjaga kelancaran arus lalu lintas; c. menyediakan fasilitas yang menjamin toko modem tetap bersih, sehat, aman dan tertib; d. menyediakan fasilitas parkir kendaraan bennotor dan tidak bennotor yang memadai di lingkungan area bangunan; e. menyediakan fasilitas untuk difabel; f. menyediakan sarana pemadam kebakaran dan jalur keselamatan bagi petugas maupun pengguna toko modem; . g. menaati segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku; h. melakukan kemitraan dengan usaha kecil dan koperasi serta pelakupelaku usaha lainnya; i. melaksanakan tanggungjawab sosial sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat lingkungan sekitar; dan j. memanfaatkan tenaga kerja lokal. Pau.110 Setiap penyelenggara usaha toko modem dilarang: a. melakukan penguasaan atas produksi dan/atau penguasaan barang dan/ataujasa secara monopoli; b. menimbun dan/atau menyimpa_n bahan kebutuhan pokok masyarakat di dalam gudang dalain jumlah melebihi kewajaran untuk tujuan spekulasi yang akan merugikan kepentingan masyarakat; c. menimbun dan/atau menyimpa_n barang-barang yahg sifat dan jenisnya membahayakan kesehatan; d. menjual barang-barang yang mengandung bahan berbahaya dan barangbarang yang sudah kedaluwarsa; e. mengubah bangunan dan kepemilikan tanpa. izin; f. mempekerjakan tenaga kerja di bawah umur dan/atau tenaga asing tanpa izin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan Sankal Admlnlatraal PaAl 11 Setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalain Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8 dan Pasal 9 dapat dikenakan sanksi administratif secara bertahap berupa peringatan tertulis, pembekuan dan pencabutan izin usaha. BAB VI PEMBlft'AAR, PEJIIGAWASAN DAii" PENGEJIIDALIA:N PaAl 12 (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan toko modem dilakukan oleh : a. Dinas Perdagangan; b. Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang; c. Dinas Lingkungan Hidup; dan d. Dinas Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. kegiatan (2) Tata cam pembinaan, pengawasan dan pengendalian, instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. BAB VD KETENTUAN PERALIHAJII PaAl 13 (I) Bagi toko modem yang telah berdiri dan berizin sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya habis dan dapat diperpanjang lagi. · (2) Bagi toko modem yang telah berdiri dan berizin apabila mengalami perubahan pemilik dan/atau nama perusahaan dan pindah alamat harus melakukan pennohonan irin. (3) Bagi toko modem yang belum berizin harus menyeauafkan dengan Peraturan Bupati ini paling Jambat 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Bupati ini. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Paaal 14 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Bone.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
9

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT