PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.084 peraturan dalam 0,005 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok

Struktur Organisasi Standar/Pedoman

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Depok Nomor 10 Tahun 2003
Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Depok Nomor 10 Tahun 2012
Pelayanan Kesehatan dan Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas

Kesehatan Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PERDA Kota Depok No. 8 Tahun 2016 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 tahun 2012 tentang Pelayanan Kesehatan dan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Depok Nomor 10 Tahun 2015
Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 05 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

Kependudukan dan Perkawinan

Status Peraturan
Mengubah :
  1. PERDA Kota Depok No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Depok Nomor 10 Tahun 2007
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2008

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Depok No. 10 Tahun 2016
Standar Harga Satuan Bangunan Gedung dan Rumah Negara bagi Pelaksanaan Pembangunan Kepentingan Umum Wilayah Kota Depok Tahun Anggaran 2016

Pengadaan Barang/Jasa Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan