Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 296 peraturan dalam 0,019 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Barat No. 14 Tahun 2007

Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas Kabupaten Bangka Barat

Download :
Perda_Kab_Bangka_Barat_2007_14.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Barat Nomor 14 Tahun 2013

Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Lingkungan Hidup

Download :
Perda_Kab_Bangka Barat_2013_14.pdf
Perda_Kab_Bangka Barat_2013_14_Lampiran.pdf

Abstrak

PENGELOLAAN – LIMBAH – BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

2013

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 14, LD No.7 Seri E 2014

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

ABSTRAK:

bahwa dengan meningkatnya aktivitas masyarakat baik dari dunia usaha maupun rumah tangga akan berdampak timbulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sehingga berpotensi timbulnya pencemaran dan perusakan lingkungan. bahwa dalam upaya pengendalian Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta memberikan perlindungan terhadap lingkungan, perlu diatur dengan Peraturan Daerah
Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 2000; UU No.5 Tahun 2003; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapakali dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.18 Tahun 2008; UU No.32 Tahun 2009; PP No.18 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan PP No.85 Tahun 1999; PP No.38 Tahun 2007; PP No.74 Tahun 2001; PP No.27 Tahun 2012; Perda Kabubaten Bangka Barat No.2 Tahun 2008.
Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini: Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Sumber, Jenis dan Karakteristik Limbah B3, Pengelolaan Limbah B3 Usaha dan/atau Kegiatan, Limbah B3 Rumah Tangga, Pengendalian Pencemaran Limbah B3, Perizinan, Rekomendasi Perizinan, Pembinaan, Pengawasan, Penanggulangan, Pemulihan, Peran Serta Masyarakat, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup. Lampiran Daftar Limbah

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2014.
Ketentuan mengenai pengindentifikasian dan pengelolaan Limbah B3 rumah tangga diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Pemberian sanksi administratif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Permohonan Izin Pengumpulan, Izin Tempat Penyimpanan Sementar dan Rekomendasi Izin Pengelolaan Limbah diatur dengan Peraturan Bupati. Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Operasional Prosedur diatur dengan Peraturan Bupati. Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan
40 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Barat No. 14 Tahun 2009

Izin Peruntukan Penggunaan Lahan (IPPL)

Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
Perda_Kab_Bangka Barat_2009_14.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Barat No. 14 Tahun 2014

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
Perda_Kab_Bangka Barat_2014_14.pdf

Abstrak

IZIN GANGGUAN – RETRIBUSI – PERUBAHAN PERDA

2014

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 14, LD No. 2014

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka penataan tertib administrasi terkait dengan terbitnya izin gangguan yang merupakan sarana pengendalian, perlindungan, penyederhanaan agar supaya menjamin kepastian hukum dalam berusaha, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Gangguan
Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.8 Tahun 1981; UU No.27 Tahun 2000; UU No 5 Tahun 2003; UU No.26 Tahun 2007; UU No.26 Tahun 2007; UU No.20 Tahun 2008; UU No.32 Tahun 2009; UU No.36 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No.27 Tahun 1983; PP No.38 Tahun 2007; Perda Kab.Bangka Barat No.2 Tahun 2008; Perda Kab.Bangka Barat No.5 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Perda Kab. Bangka No.17 tahun 2013; Perda Kab.Bangka Barat No.2 Tahun 2011.
Mengubah Ketentuan Pasal 10 tentang Tingkat Penggunaan Jasa diukur dengan berdasarkan indeks gangguan, indeks lokasi, indeks modal kerja dan indeks luas tempat usaha, Pasal 12 tentang besaran tarif, Penghapusan ketentuan Pasal 13 ayat (2), mengubah ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (4) dan menambah 2 ayat yaitu ayat (6) dan ayat (7) mengenai perubahan izin dan tata cara daftar ulang dan permohonan perubahan izin, mengubah Pasal 16 mengenai pemncabutan izin.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Desember 2014.
Perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Gangguan Tata cara Daftar Ulang dan permohonan perubahan Izin Gangguan diatur lebih
Tata cara Daftar Ulang dan permohonan perubahan Izin Gangguan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
7 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Barat No. 15 Tahun 2008

Pemberian Surat Izin Mendirikan Bagunan Dalam Wilayah Kabupaten Bangka Barat

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERDA Kab. Bangka Barat No. 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Download :
Perda_Kab_Bangka Barat_2008_15.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Barat No. 15 Tahun 2009

Retribusi Izin Usaha Perkebunan

Kehutanan dan Perkebunan Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
Perda_Kab_Bangka Barat_2009_15.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Barat No. 15 Tahun 2007

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Derah Tahun Anggaran 2007

APBD

Download :
Perda_Kab_Bangka_Barat_2007_15.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Barat No. 15 Tahun 2006

Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Desa

Download :
Perda_Kab_Bangka_Barat_2006_15.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Barat No. 15 Tahun 2011

Kerjasama Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan

Hak Asasi Manusia

Download :
Perda_Kab_Bangka Barat_2011_15.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bangka Barat Nomor 15 Tahun 2021

LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN DI KABUPATEN BANGKA BARAT

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Mei 2021.