PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 350 peraturan dalam 0,006 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Barat No. 8 Tahun 2011
Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. PERDA Kab. Bangka Barat No. 1 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Pada PT.Bangka Pembangunan Daerah Sumatera Selatan Bangka Belitung
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Barat No. 7 Tahun 2011
Pajak dan Retribusi Daerah Perizinan, Pelayanan Publik
Status Peraturan
Mencabut
  1. PERDA Kab. Bangka Barat No. 4 Tahun 2007 tentang Retribusi Di Bidang Perhubungan
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Barat No. 6 Tahun 2011
Kesehatan Pajak dan Retribusi Daerah
Status Peraturan
Mengubah
  1. PERDA Kab. Bangka Barat No. 13 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Sejiran Setason Kabupaten Bangka Barat
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Barat No. 5 Tahun 2011
Pajak dan Retribusi Daerah
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Barat No. 4 Tahun 2011
Pajak dan Retribusi Daerah
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Barat No. 3 Tahun 2011
Pajak dan Retribusi Daerah
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Barat No. 2 Tahun 2011
Pajak dan Retribusi Daerah Perizinan, Pelayanan Publik
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Barat No. 1 Tahun 2011
Pajak dan Retribusi Daerah
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Barat No. 13 Tahun 2010
Lingkungan Hidup
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Barat No. 12 Tahun 2010

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan