Pola Hubungan Kerja Perangkat Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pola Hubungan Kerja Perangkat Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka otimalisasi, efesiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintah daerah, perlu disusun hubungan kerja perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran;
b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran ditetapkan oleh Bupati;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pesawaran tentang Pola Hubungan Kerja Perangkat Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran;
UU No 33 Tahun 2004, UU No 33 Tahun 2007, UU No 12 Tahun 2011, UU No 5 Tahun 2014, UU No 30 Tahun 2014, PP No 18 Tahun 2016, PP No 12 tahun 2019, PerMendagri No 134 tahun 2018, PerMendagri No 80 Tahun 2015, PerMendagri 90 Tahun 2019, Perda Kab Pesawaran No 4 tahun 2021, Perbup Pesawaran No ? Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) Tentang Pola Hubungan Kerja Perangkat Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2022.
Surat Keputusan Bupati Pesawaran Nomor 55/I.12/HK/2020 tentang Penetapan Fungsi Koordinasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pesawaran dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Halaman : 18
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesawaran Nomor 38 Tahun 2014
STANDAR KOMPETENSI JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA BAGI JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara bagi Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran
ABSTRAK:
a.bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara, agar terwujudnya profesionalisme Pegawai Negeri Sipil dan manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran yang berbasis pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja, diperlukan Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara bagi Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran;
UU No 33 Tahun 2007, UU No 12 tahun 2011, UU No 5 Tahun 2014, UU No 23 Tahun 2014, Permendagri Non 80 Tahun 2015, PerMenPan RB No 38 Tahun 2017, PerMenPan RB No 13 Tahun 2019, PerKa BKN No 23 Tahun 2011, PerKa BKN No 7 Tahun 2013
Peraturan Bupati Pesawaran Tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara Bagi Jabatan Fungsional Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Oktober 2021.
Halaman : 6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesawaran Nomor 39 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
1. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2021.
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/ M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosial di Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2016-2021;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
18. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 41 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021.
RKPD Tahun 2021 merupakan penjabaran dari RPJMD. RKPD Tahun 2021 memuat :
1. Rancangan kerangka ekonomi daerah;
2. Prioritas pembangunan daerah;
3. Rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun; dan
4. Kebijakan penanganan pandemi covid-19 di daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juli 2020.
8
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesawaran Nomor 39 Tahun 2022
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Pesawaran
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Pesawaran
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka melaksanakan Ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran ditetapkan oleh Bupati;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut diatas, dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas teknis operasional dan/atau teknis penunjang Dinas dan Badan Daerah dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di daerah agar berjalan lancar, tertib, berdayaguna, dan berhasilguna perlu menetapkannya dengan Peraturan Bupati;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, dipandang perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Pesawaran.
UU No 33 Tahun 2004, UU No 33 Tahun 2007, UU No 12 Tahun 2011, UU No 5 Tahun 2014, UU No 23 Tahun 2014, UU No 30 Tahun 2014, PP No 18 Tahun 2016, PP Mp 12 Tahun 2019, PerMendagri No 80 Tahun 2015, PerMendagri No 90 Tahun 2019, PerMendagri No 12 Tahun 2017, Perda Kab Pesawaran No 4 tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Pesawaran
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2022.
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka :
1. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 73 Tahun 2017 tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kabupaten Pesawaran.
2. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 12 Tahun 2020 Pembentukan, Uraian Tugas
dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak
Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten
Pesawaran.
Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Halaman : 26
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesawaran Nomor 39 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUAPTI PESAWARAN NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN DI BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PESAWARAN
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juli 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesawaran Nomor 40 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETA PENETAPAN BATAS DESA DALAM WILAYAH KECAMATAN GEDONG TATAAN KABUPATEN PESAWARAN
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juli 2017.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat