Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 404 peraturan dalam 0,008 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ketapang Nomor 49 Tahun 2022

Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download :
2022perbupketapangkab49 ocr.pdf

Abstrak

daerah-pembangunan

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 49, BD.2022/NO.49, LL KAB. KETAPANG: 17 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan dan Pemberantasan Korupsi perlu ditetapkan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Konrpsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Linglrungan Pemerintah Kabupaten Ketapang
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 10 Tahun 2016; Peraturan Bupati Ketapang Nomor 69 Tahun 2021
Peraturan ini mengatur ketentuan Umum; pencanangan ZI; persyaratan; Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Mei 2022.
7 Halaman Peraturan dan 10 Halaman Lampiran

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ketapang Nomor 17 Tahun 2020

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 22 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN STANDAR HARGA SATUAN BARANG DAN JASA KEBUTUHAN PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN ANGGARAN 2020

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Status Peraturan

Mengubah :

Peraturan Bupati (Perbup) Ketapang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pedoman Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2020

Download :
Perbup No 17 Tahun 2020 ocr.pdf

Abstrak

STANDAR HARGA

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, BD.2020/NO.17, LL KAB. KETAPANG : 108 HAL

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 22 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN STANDAR HARGA SATUAN BARANG DAN JASA KEBUTUHAN PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN ANGGARAN 2020

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan instruksi presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No.33 tahun 2004, UU No.5 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.58 tahun 2005, PP No.27 Tahun 2014, PP No.18 Tahun 2016, Inpres No.4 Tahun 2020, Permendagri No.13 tahun 2006, Permendagri No.19 tahun 2016, Inmendagri No.1 Tahun 2020, Ingub No:800/0351/SEKRT-A/2020, Inbup No.360/0130/BPBD.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: PERUBAHAN lampiran ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 22 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN STANDAR HARGA SATUAN BARANG DAN JASA KEBUTUHAN PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN ANGGARAN 2020.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 April 2020.
Peraturan ini memiliki 4 halaman dan 104 halaman lampiran.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ketapang Nomor 18 Tahun 2017

Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kab. Ketapang

Pengadaan Barang/Jasa Struktur Organisasi

Download :
Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2017.pdf

Abstrak

UNIT LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK KABUPATEN KETAPANG

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, BD.2017/NO.18, TBD NO.18, LL KAB.KETAPANG: 10 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kab. Ketapang

ABSTRAK:

Sehubungan adanya pembentukan Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan pembentukan kembali pengurus dan keanggotaan Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang baru, sehingga perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015, Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016, Peraturan Bupati Nomor 41 tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Pembentukan dan Ruang Lingkup, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Pengangkatan dan Pemberhentian dalam Jabatan dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2017.
9 Halaman; Lampiran : 1 Halaman.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ketapang No. 14 Tahun 2015

Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Abstrak

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, BD.2015/NO.14, TBD No.14, LL KAB. KETAPANG: 80 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 168 ayat (4)Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Pasal 18 Ayat 6 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU No. 27 Tahun 1959, UU No. 19 Tahun 1997, UU No. 14 Tahun 2002, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004. UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 28 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1986, Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah No. 91 Tahun 2010, Perda No. 3 Tahun 2011, Perda No. 10 Tahun 2011, Perda No. 11 Tahun 2011, Perda No. 12 Tahun 2011, Perda No. 13 tahun 2011, Perda No. 14 Tahhun 2011, Perda No. 15 Tahun 2011, Perda No. 2 Tahun 2012, Perda No. 3 Tahun 2012, Perda No. 4 Tahun 2012, Perda No. 10 Tahun 2013.
Dalam Perbup ini diatur tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup Dan Syarat Penghapusan Piutang Pajak, Penatausahaan Piutang Pajak, Kewenangan, Tatacara PenghapusanPiutang Pajak, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2015.
80 halaman dan 70 halaman penjelasan

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT