Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perizinan dan Pembinaan Usaha Perkebunan Dengan Pola Kemitraan
ABSTRAK:
Bahwa tanah yang difungsikan sebagai lahan perkebunan merupakan anugrah Tuhan Yang Maha Kuasa dan dapat diusahakan berdasarkan asas kebersamaan melalui kemitraan usaha bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Keputusan Presiden Nomor 99 Tahun 1998; Peraturan Menteri Negara Lingkungan Nomor 11 Tahun 2006; Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007; Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006; Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008
Peraturan ini mengatur Ketentuan Umum; Asas, Tujuan, Dan Fungsi; Jenis Dan Perizinan Usaha Perkebunan; Syarat Dan Tata Cara Permohonan Izin Usaha Perkebunan; Kemitraan; Perubahan Luas Lahan, Jenis Tanaman, Dan/Atau Perubahan Kapasitas Pengolahan, Serta Diverifikasi Usaha; Pembinaan Dan Pengawasan; Sanksi Administrasi; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 September 2009.
19 Halaman Peraturan Dan 8 Halaman Penjelasan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ketapang Nomor 19 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Tanah Kas Desa di Dalam Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Ketapang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa untuk pelayanan, masyarakat
meningkatkan pemberdayaan meningkatkan pembangunan dan Desa maka perlu pendapatan Desa di Kabupaten Ketapang
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014; Undang Undang Nmor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021; peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2016; Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2017; Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2021;
Peraturan ini mengatur Ketentuan Umum; maksuda dan Tujuan; Kewajiban Penyediaan Tanah dan/atau Kebun Kas Desa; Pengelolaan Hasil Tanag dan /atau Kebun Kas Desa; Pembinaan dan Pengawasan; Larangan; Ketentuan Sanksi; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Maret 2022.
7 halaman peraturan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ketapang Nomor 19 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS METROLOGI LEGAL TIPE A PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015, Pemerintah Kabupaten diberikan wewenang untuk melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan
UU No.27 Tahun 1959, UU No.2 Tahun 1981, UU No.23 Tahun 2014, PP No.18 Tahun 2016, Permendagri No.12 tahun 2017, Perda No.10 Tahun 2016, Perbup No.53 Tahun 2016
Ketentuan Umum; Pembentukan; Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan jabatan Fungsional, Tata Kerja; Eselonering; Pengangkatan Dalam jabatan; Pembiayaan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Mei 2018.
Pencabutan Perbup No.22 tahun 2009
7 halaman dan 1 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ketapang Nomor 20 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang STANDAR BIAYA ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KETAPANG
ABSTRAK:
bahwa untuk untuk menyesuaikan perkembangan situasi dan kondisi saat ini, sesuai dengan kebutuhan nyata, maka Peraturan Bupati Ketapang No 21 Tahun 2010 Tentang Standar Biaya atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ketapang perlu ditinjau kembali;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No.8 Tahun 1974, UU No.1 Tahun 2004, UU No.32 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, PP No.58 Tahun 2005, PP No.38 Tahun 2007, Perpres No.54 Tahun 2010, Permendagri No.13 Tahun 2006, Perda No.2 Tahun 2009.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Standar Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pemeriksa/Penerima Barang, Staf Yang Menangani Kegiatan, Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Dan Tim Layanan Pengadaan Secara Elektronik, Standar Honorarium Penyelenggara Ujian Nasional, Standar Gaji/Upah Pegawai Tidak Tetap Dan Rohaniawan, Kerja Lembur Dan Pemberian Uang Lembur, Uang Makan Dan Minuman Rapat, Harian Tamu, Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas, Ketentuan Lain-Lain dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2013.
Peraturan ini memiliki 8 halaman dan 138 halaman lampiran.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ketapang Nomor 20 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KETAPANG
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ketapang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ketapang;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959 UU No.32 Tahun 2004, Uu No.33 Tahun 2004, UU No.24 Tahun 2007, UU No.11 Tahun 2009, UU No.12 Tahun 2011, PP No.38 Tahun 2007, PP No.41 Tahun 2007, PP No.21 Tahun 2008, PP No.22 Tahun 2008, Perpres No.8 Tahun 2008, Permendagri No.57 Tahun 2007, Permendagri No.46 Tahun 2008, Perka BNPB No.3 Tahun 2008, Perda No.2 Tahun 2011.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Organisasi, Eselon dan Kepegawaian, Kelompok Jabatan Fungsional, Tata Kerja, Pembiayaan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Oktober 2011.
Peraturan ini memiliki 12 halaman dan 1 halaman lampiran.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ketapang Nomor 20 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012
ABSTRAK:
bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor Tahun 2013 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012, sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2012.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959, UU No.12 Tahun 1985, UU No.21 Tahun 1997, UU No.28 Tahun 1999, UU No.17 tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.25 Tahun 2004, UU No.32 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.28 Tahun 2009, UU No.12 Tahun 2011, PP No.24 Tahun 2004, PP No.54 Tahun 2005, PP No.55 Tahun 2005, PP No.56 Tahun 2005, PP No.2 tahun 2012, PP No.58 Tahun 2005, PP No.79 Tahun 2005, PP No.8 Tahun 2006, PP No.3 Tahun 2007, Permendagri No.13 Tahun 2006, Perda No Tahun 2013.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: PERATURAN BUPATI KABUPATEN KETAPANG TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012 dalam 5 pasal.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Agustus 2013.
Peraturan ini memiliki 6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ketapang Nomor 20 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PERLENGKAPAN, PERBENGKELAN DAN LABORATORIUM TIPE B PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015, Pemerintah Kabupaten diberikan wewenang untuk melaksanakan urusan dibidang pekerjaan umum dan tata ruang
UU No.27 Tahun 1959, UU No.23 Tahun 2014, PP No.18 Tahun 2016, Permendagri No.12 Tahun 2017, Perda no.10 Tahun 2016, Perbup No.55 Tahun 2016
Ketentuan Umum; Pembentukan; Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan jabatan Fungsional, Tata Kerja; Eselonering; Pengangkatan Dalam jabatan; Pembiayaan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Mei 2018.
7 halaman dan 1 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ketapang No. 20 Tahun 2015
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KETAPANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG KETENTUAN HARI DAN JAM KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ketapang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Ketentuan Hari Dan Jam Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, produktivitas dan efisiensi kerja serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka dipandang perlu mengatur kembali mengenai ketentuan hari dan jam kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : uu No. 27 Tahun 1959, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 5 Tahun 2014, UU No. 23 tahun 2014, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2003, Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010, Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 17 Tahun 1984, Keputusan Presiden republic Indonesia No. 68 Tahun 1995, Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. KEP/46/M.PAN/4/2004.
Dalam Perbup ini diatur tentang Perubahan Pasal 1, Peraturan Bupati Ketapang Nomor 12 Tahhun 2011 tentang Ketentuan Hari Dan Jam Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 September 2015.
5 halaman dan 2 halaman penjelasan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ketapang No. 20 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Di Kabupaten Ketapang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat serta memperhatikan kondisi geografis daerah, perlu mengoptimalkan peran kecamatan sebagai perangkat daerah terdepan dalam memberikan pelayanan publik;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No 27 Tahun 1959, UU No 17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.25 Tahun 2004, UU No.28 tahun 2009, UU No.12 Tahun 2011, UU No.23 Tahun 2014, UU No.30 Tahun 2014, PP No.58 Tahun 2005, PP No.19 Tahun 2008, Permendagri No.4 Tahun 2010;
Dalam Perbup ini diatur tentang ketentuan umum; Ruang Lingkup; maksud dan Tujuan; Pelaksanaan, Persyaratan dan Penetapan Kecamatan Penyelenggara Paten; Pejabat Penyelenggara; Pembiayaan dan Penerimaan; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Lain-Lain dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juni 2016.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ketapang Nomor 20 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang BADAN PENGENDALI PENGELOLA RENCANA PEMBANGUNAN FOOD ESTATE, KAWASAN POTENSIAL CEPAT TUMBUH DAN ASET-ASET PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG YANG DIKELOLA BADAN USAHA MILIK DAERAH
ABSTRAK:
bahwa guna mendukung program nasional dan program prioritas daerah tentang ketahanan pangan dalam menjaga ketersediaan pangan daerah melalui pertanian terpadu, perlu dibentuk badan yang mengelola dan mengendalikan serta melaksanakan pembangunan food estate, Kawasan Potensial Cepat Tumbuh dan Aset-Aset Pemerintah Kabupaten Ketapang yang akan dikelola Badan Usaha Milik Daerah;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959, UU No.17 Tahun 2003, UU No.23 Tahun 2014, UU No.17 Tahun 2015, Perpres No.18 Tahun 2020, Perda No.11 Tahun 2016, Perbup Ketapang No.73 Tahun 2020.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Kewenangan, Organisasi, Masa Kerja dan Pemberhentian, Pembiayaan dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Mei 2021.
Peraturan ini memiliki 16 halaman.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
