Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Jasa Usaha
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menindaklanjuti amanat Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka tarif retribusi jasa usaha perlu dilakukan peninjauan kembali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi ;
bahwa kebijakan Retribusi Jasa Usaha di Kabupaten Serang telah diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, namun seiring dengan perkembangan dan pertumbuhan perekonomian daerah saat ini, perlu dilakukan penyesuaian dan pengaturan kembali
Pasal 18 ayat (6) uud 1945, UU No. 23 Tahun 2000, UU No. 28 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 58 Tahun 2005, Perda Kabupaten Serang No. 15 Tahun 2006, Perda Kabupaten Serang Nomor 24 Tahun 2006, Perda Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2008, Perda Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2008, Perda Kabupaten Serang Nomor 19 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2014, Perda Kabupaten Serang Nomor 20 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2014, Perda Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2013.
Perda ini mengatur tentang retribusi jasa usaha dengan sistematika sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum; 2. Retribusi Jasa Usaha; 3. Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Jasa Usaha; 4. Wilayah Pemungutan Retribusi Jasa Usaha; 5. Pemungutan Retribusi; 6. Pengembalian Kelebihan Pembayaran; 7. Kadaluwarsa Penagihan; 8. Pemeriksaan; 9. Insentif Pemungutan; 10. Penyidikan; 11. Ketentuan Pidana; 12. Ketentuan Peralihan; 13. Ketentuan Lain dan Penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
Perda No. 2 Tahun 2011
Peraturan Bupati tentang:
- tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi Jasa Usaha;
- Tata cara penagihan dan penerbitan Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis;
- tata cara pembayaran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran Retribusi;
- tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi;
- tata cara penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa;
- tata cara pemeriksaan Retribusi;
- tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif;
15
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Serang No. 1 Tahun 2016
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Jasa Umum
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka menindaklanjuti amanat Pasal 155 UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka tarif retribusi jasa umum perlu dilakukan peninjauan kembali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No. 23 Tahun 2000, UU No. 28 TAhun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 58 Tahun 2005, Perda Kabupaten Serang No. 15 Tahun 2006, Perda Kabupaten Serang No. 24 Tahun 2006, Perda Kabupaten Serang No. 13 Tahun 2007, Perda Kabupaten Serang No. 5 Tahun 2008, Perda Kabupaten Serang No. 3 Tahun 2010, Perda Kabupaten Serang No. 19 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Serang No. 1 Tahun 2014 , Perda Kabupaten Serang No. 20 Tahun 2011, Perda Kabupaten Serang No. 9 Tahun 2013.
Mengatur tentang Retribusi Jasa Umum dengan sistematika sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum; 2. Retribusi Jasa Umum; 3. Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Jasa Umum; 4. Wilayah Pemungutan Retribusi; 5. Pemungutan Retribusi; 6. Pengembalian Kelebihan Pembayaran; 7. Kadaluwarsa Penagihan; 8. Pemeriksaan; 9. Insentif Pemungutan; 10. Penyidikan; 11. Ketentuan Pidana; 12. Ketentuan Peralihan; 13. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mencabut Perda Kabupaten Serang No. 1 Tahun 2011
Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan Perda, yang memuat tentang:
- Pelayanan Kesehatan bagi warga miskin Kabupaten Serang;
- Penetapan tarif retribusi;
- Tata cara Penagihan dan Penerbitan Surat teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis;
- Tata cara pembayaran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran Retribusi;
- Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi;
17
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Serang No. 46 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman penyusunan Standar Operasional Prosedur Bagi Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang
ABSTRAK:
dalam upaya meningkatkan kinerja aparatur/ pegawai dan untuk mempermudah perangkat daerah dalam penyusunan standar operasional prosedur, maka perlu adanya pedoman yang distandarkan;
UU No 28 Tahun 1999; UU No 23 Tahun 2000; UU No 25 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; UU No 30 Tahun 2014; Perpres No 81 Tahun 2010; Permendagri No 52 Tahun 2011; PermenPANRB No 35 Tahun 2012; Perda Kab.Serang No 3 Tahun 2009; Perda Kab.Serang No 18 Tahun 2011; Perda Kab.Serang No 19 Tahun 2011; Perda Kab.Serang No 20 Tahun 2011; Perda Kab.Serang No 7 Tahun 2012; Perda Kab.Serang No 1 Tahun 2013; Perda Kab.Serang No 5 Tahun 2016.
1.Ketentuan Umum; 2.Maksud Dan Tujuan; 3.Prinsip Penyusunan Dan Pelaporan SOP; 4.Tahapan; 5.Persiapan; 6.Identifikasi Kebutuhan SOP; 7.Penyusunan; 8.Pelaksanaan; 9.Monitoring Dan Evaluasi; 10.Pelaporan; 11.Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 September 2016.
14 halaman, 1 lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Serang No. 38 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Penyaluran Bantuan Keuangan Kepada Desa
ABSTRAK:
dalam rangka efektif, efisien, akuntabel dan memberikan kepastian serta kejelasan prosedur dalam penyaluran bantuan keuangan kepada Desa, maka perlu adanya Standar Operasinal Prosedur;
UU No 28 Tahun 1999; UU No 23 Tahun 2000; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2014; UU No 6 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 58 Tahun 2005; PP No 43 Tahun 2014; PP No 60 Tahun 2014; PP No 3 Tahun 2007; PP No 6 Tahun 2008; Permendagri No 13 Tahun 2006; Permendagri No 52 Tahun 2011; PermenPANRB No 35 Tahun 2012; Perda Kab.Serang No 3 Tahun 2009; Perda Kab.Serang No 18 Tahun 2011; Perda Kab.Serang No 7 Tahun 2012; Perda Kab.Serang No 5 Tahun 2016.
1.Ketentuan Umum; 2.Maksud dan Tujuan; 3.Prinsip; 4.Ruang Lingkup; 5.Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 September 2016.
8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Serang No. 37 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Penatausahaan Kas Daerah Kabupaten Serang
ABSTRAK:
dalam rangka efiktif, efisien, akuntabel dan memberikan kepastian serta kejelasan prosedur dalam penatausahaan Kas Daerah Kabupaten Serang, maka perlu adanya Standar Operasinal Prosedur;
UU No 28 Tahun 1999; UU No 23 Tahun 2000; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2014; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; UU No 30 Tahun 2014; PP No 58 Tahun 2005; PP No 3 Tahun 2007; PP No 6 Tahun 2008; Permendagri No 13 Tahun 2006; Permendagri No 52 Tahun 2011; PermenPANRB No 35 Tahun 2012; Perda Kab.Serang No 3 Tahun 2009; Perda Kab.Serang No 18 Tahun 2011; Perda Kab.Serang No 19 Tahun 2011; Perda Kab.Serang No 20 Tahun 2011; Perda Kab.Serang No 7 Tahun 2012; Perda Kab.Serang No 5 Tahun 2016.
1.Ketentuan Umum; 2.Maksud dan Tujuan; 3.Prinsip; 4.Ruang Lingkup; 5.Ketemntuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 September 2016.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Serang No. 36 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN DANA PERJALANAN DINAS PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
ABSTRAK:
dalam rangka efektif, efisien, akuntabel dan memberikan kepastian serta kejelasan prosedur dalam penyediaan dan pengelolaan dana perjalanan dinas, maka perlu adanya Standar Operasinal Prosedur
UU No 28 Tahun 1999; UU No 23 Tahun 2000; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2014; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; UU No 30 Tahun 2014; PP No 58 Tahun 2005; PP No 3 Tahun 2007; PP No 6 Tahun 2008; Permendagri No 13 Tahun 2006; Permendagri No 32 Tahun 2011; Permendagri No 52 Tahun 2011; PermenPANRB No 35 Tahun 2012; Perda Kab.Serang No 3 Tahun 2009; Perda Kab.Serang No 18 Tahun 2011; Perda Kab.Serang No 19 Tahun 2011; Perda Kab.Serang No 20 Tahun 2011; Perda Kab.Serang No 7 Tahun 2012; Perda Kab.Serang No 8 Tahun 2012; Perda Kab.Serang No 5 Tahun 2016.
1.Ketentuan Umum; 2.Maksud dan Tujuan; 3.Prinsip; 4.Ruang Lingkup; 5.Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Desember 2016.
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Serang Nomor 33 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Kabupaten Serang
ABSTRAK:
dalam rangka optimalisasi koordinasi dalam pelaksanaan pembinaan, pemberdayaan, pelayaan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak, maka perlu dibentuk Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Serang dengan Peraturan Bupati.
UU No 7 Tahun 1984; UU No 39 Tahun 1999; UU No 23 Tahun 2000; UU No 23 Tahun 2002; UU No 23 2004; UU No 21 Tahun 2007; UU No 25 Tahun 2009; UU No 11 Tahun 2012; UU No 23 Tahun 2014; UU No 30 Tahun 2014; PP No 4 Tahun 2006; PP No 4 Tahun 2006; Perpres No 69 Tahun 2008; PermenPPPA No 1 Tahun 2010; Perda Kab.Serang No 15 Tahun 2006; Perda Kab.Serang No 5 Tahun 2008; Perda Kab.Serang No 19 Tahun 2011; Perda Kab.Serang No 20 Tahun 2011; Perda Kab.Serang No 9 Tahun 2013.
1.Ketentuan Umum; 2.Pembentukan; 3.Maksud,Tujuan, dan Sasaran; 4.Kedudukan,Tugas Pokok dan Fungsi; 5.Susunan Organisasi,Personalia dan Masa Kepengurusan; 6.Uraian Tugas; 7.Tata Kerja; 8.Rencana Aksi; 9.Pembiayaan; 10.Ketentuan Lain dan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Agustus 2016.
11 halaman; 1 lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Serang No. 29 Tahun 2016
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Serang Nomor 37 Tahun 214 Tentang Izin Gangguan
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, BD.2016/N0.23
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Serang Nomor 37 Tahun 214 Tentang Izin Gangguan
ABSTRAK:
dengan adanya perkembangan dan perubahan kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan, terutama ketentuan kriteria gangguan dalam penetapan izin gangguan, dan dalam rangka mempermudah dan melakukan penyederhanaan dalam proses perizinan gangguan, maka perlu melakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan Peraturan Bupati Serang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Izin Gangguan, dan Peraturan Bupati Serang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Serang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Izin Gangguan
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 23 Tahun 2000; UU No 28 Tahun 2002; UU No 25 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; PP No 36 Tahun 2005; Perda Kab.Serang No 3 Tahun 2011; Perda Kab.Serang No 19 Tahun 2011; Perda Kab.Serang No 20 Tahun 2011; Perda Kab.Serang No 1 Tahun 2013; Perda Kab.Serang No 5 Tahun 2013; Perda Kab.Serang No 9 Tahun 2013.
terdapat dalam pasal 5,dan pasal 13
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2016.
4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Serang No. 27 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Serang
ABSTRAK:
bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka Peraturan Bupati Serang Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu dilakukan penyesuaian yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
UU No 23 Tahun 2000; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 40 Tahun 2004; UU No 3 Tahun 2005; UU No 24 Tahun 2007; UU No 40 Tahun 2009; UU No 11 Tahun 2009; UU No 10 Tahun 2010; UU No 23 Tahun 2011; UU No 17 Tahun 2013; UU No 23 Tahun 2014; UU No 30 Tahun 2014; PP No 58 Tahun 2005; PP No 7 Tahun 2011; PP No 2 Tahun 2012; Perpres No 54 Tahun 2010; Perpres No 151 Tahun 2014; Perpres No 83 Tahun 2015; Permendagri No 13 Tahun 2006; Permendagri No 32 Tahun 2011; Perda Kab.Serang No 15 Tahun 2006; Perda Kab.Serang No 18 Tahun 2011; Perda Kab.Serang No 19 Tahun 2011; Perda Kab.Serang No 20 Tahun 2011; Perda Kab.Serang No 9 Tahun 2013.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Perangkat Dearah Penyelenggara Pelayanan Publik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang
ABSTRAK:
dalam rangka mengetahui dan meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan yang diselenggarakan oleh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang, maka perlu dilakukan evaluasi melalui survey kepuasan masyarakat terhadap Perangkat Daerah penyelenggara pelayanan publik;
UU No 23 Tahun 2000; UU No 14 Tahun 2008; UU No 25 Tahun 2009; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; UU No 30 Tahun 2014; PP No 58 Tahun 2005; Instruksi Presiden No 1 Tahun 1995; PermenPANRB No 16 Tahun 2014; Perda Kab.Serang No 15 Tahun 2006; Perda Kab.Serang No20 Tahun 2011; Perda Kab.Serang No 1 Tahun 2013; Perda Kab.Serang No 8 Tahun 2013; Perda Kab.Serang No 9 Tahun 2013.
1.Ketentuan Umum; 2.Maksud dan Tujuan; 3.Survey Kepuasaan Masyarakat; 4.Unsur Pelayanan Survey Kepuasan Masyarakat; 5.Penghitungan Jumlah Sampel dan Pengolahan Data Unsur Pelayanan; 6.Pelaporan;7.Monitoring dan Evaluasi; 8.Publikasi Hasil Survey; 9.Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2016.
7 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
