Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Penyusunan RPJM Kute dan RKP Kute serta Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Kute
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Petunjuk Teknis Penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa Serta Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa Lebih Lanjut diatur dengan Peraturan bupati/walikota
UU Nomor 4 Tahun 1974; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 11 Tahun 2006; UU Nomor 12 Tahun 2011;UU Nomor 6 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 43 Tahun 2014; PP Nomor 60 Tahun 2014; Permendagri Nomor 114 Tahun 2014; Permendagri Nomor 20 Tahun 2018; Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 22 Tahun 2020;
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 83 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum, BAB II Perencanaan Pembangunan Kute, BAB III Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Kute, BAB IV Pemantauan dan Pengawasan Pembangunan Kute, BAB V Ketentuan Peralihan, BAB VI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Maret 2020.
100
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 13 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KUTE TAHUN ANGGARAN 2019
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Tenggara tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kute
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 4 Tahun 1974; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP Nomor 43 Tahun 2014; PP Nomor 60 Tahun 2014; PERMENDAGRI Nomor 114 Tahun 2014; PERMENDAGRI Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015; PERMENDAGRI Nomor 44 Tahun 2016; PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015; Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2008; Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 22 Tahun 2010; Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 3 Tahun 2018
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang uraian pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kute Tahun Anggaran 2019.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2019.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 13 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Risiko
ABSTRAK:
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian Risiko;
- bahwa dalam rangka peningkatan kualitas penerapan SPIP, diperlukan Pedoman Pengelolaan Risiko yang dapat digunakan untuk mengelola Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Risiko.
UU Nomor 4 Tahun 1974; UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 31 Tahun 1999; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 11 Tahun 2006; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 30 Tahun 2014; PP Nomor 60 Tahun 2008; PP Nomor 12 Tahun 2017; PP Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pebangunan Nomor PER-688/K/D4/2012; Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 11 Tahun 2016; Perbup Aceh Tenggara Nomor 48 Tahun 2020.
- Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 22 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum, BAB II Pelapor, BAB III Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Februari 2023.
53
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 13 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Aceh Tenggara
ABSTRAK:
- bahwa dalam pemenuhan kebutuhan air minum masyarakat
yang semakin meningkat permintaan akan sarana air minum
hal ini disebabkan oleh adanya pertambahan populasi
penduduk, oleh sebab itu diperlukan sebuah dokumen
melalui penyusunan dokumen Rencana Induk Sistem
Penyediaan Air Minum (RISPAM);
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (4) Peraturan
Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan
Sistem Penyediaan Air Minum, Rencana Induk
Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum ditetapkan
oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum
Kabupaten Aceh Tenggara;
Undang-undang Nomor 04 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009; Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015; Qanun Provinsi Aceh Nomor 9 Tahun 2012; Qanun Provinsi Aceh Nomor 12 Tahun 2013; Qanun Kabupaten Aceh Tenggara No. 3 Tahun 2018; Qanun Kabupaten Aceh Tenggara No. 1 Tahun 2013; Peraturan Bupati Aceh Tenggara No. 4 Tahun 2020; Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 03 Tahun 2020; Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 05 Tahun 2021.
Peraturan Bupati ini mengatur 8 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum, BAB II Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup, BAB III Dokumen RISPAM, BAB IV Mekanisme Pelaksanaan Pengembangan SPAM, BAB V Pemantauan dan Evaluasi, BAB VI Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 April 2022.
5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 13 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TAMBAHAN PENGASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA UPTD KHUSUS MASJID AGUNG AT-TAQWA KUTACANE KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2018
ABSTRAK:
Bahwa sesuai ketentuan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil berdasarkan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 4 Tahun 1974; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP Nomor 55 Tahun 2005; PP Nomor 56 Tahun 2005; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 79 Tahun 2005; PP Nomor 53 Tahun 2010; PERMENDAGRI Nomor 13 Tahun 2006; PP Nomor 21 Tahun 2007; Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 27 Tahun 2015; Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 29 Tahun 2017; Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 1 Tahun 2008.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 9 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum; BAB II Maksud dan Tujuan; BAB III Penerima Tambahan Penghasilan; BAB IV Besaran Tambahan Penghasilan; BAB V Persyaratan Pemberian Tambahan Penghasilan, BAB VI Mekanisme Pembayaran Tambahan Penghasilan; BAB VII Ketentuan Peralihan; BAB VIII Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Maret 2018.
8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 14 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PEMBERIAN BEASISWA TUGAS BELAJAR KHUSUS KULIAH PROGRAM S1 BAGI APARATUR PEMERINTAHAN KUTE
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 115 huruf (i) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa pemerintah kabupaten/ kota menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi pemerintah desa, Badan Pemusyawaratan Desa, lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 4 Tahun 1974; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 12 Tahun 2012; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP Nomor 19 Tahun 2005; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 4 Tahun 2014; PP Nomor 43 Tahun 2014; PP Nomor 60 Tahun 2014; PERMENDAGRI Nomor 13 Tahun 2006; PERMENDAGRI Nomor 113 Tahun 2014; PERMENDAGRI Nomor 114 Tahun 2014; Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015; PERMENDAGRI Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2016; PERMENKEU Nomor 199/PMK.07/2017; Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011; Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2008; Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 22 Tahun 2010; Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 11 Tahun 2016; Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 4 Tahun 2018; Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 38 Tahun 2018; Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 1 Tahun 2018; Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2019.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 19 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum; BAB II Maksud, Tujuan dan Sasaran; BAB III Beasiswa Tugas Belajar Khusus Kuliah Program S1 Bagi Aparatur Pemerintahan Kute; BAB IV Hak dan Kewajiban Penerima Beasiswa; BAB V Pembatalan Beasiswa; BAB VI Pembiayaan; BAB VII Pelaporan; BAB VII Monitoring dan Evaluasi; BAB VIII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2019.
13 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 14 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENETAPAN HONORARIUM PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) KHUSUS MASJID AGUNG AT-TAQWA KUTACANE ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2018
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam di Provinsi Daerah Istimewa Aceh.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 4 Tahun 1974; UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 14 Tahun 2004; Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 1 Tahun 2018; Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 27 Tahun 2015; Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 29 Tahun 2017; Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 1 Tahun 2018.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 5 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum; BAB II Penerima Honorarium; BAB III Besaran Honorarium; BAB IV Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Maret 2018.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 14 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2023
ABSTRAK:
- bahwa untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Pemerintah
Daerah wajib menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari
RPJMD dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi. Serta ketentuan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Tenggara
tentang Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) Aceh
Tenggara Tahun 2023.
Undang-Undang Nomor 04 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021; Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 01 Tahun 2013; Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 18 Tahun 2016; Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 11 Tahun 2017; Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 3 Tahun 2018; Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 08 Tahun 2022;
Peraturan Bupati ini mengatur 6 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum, BAB II Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten, BAB III Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2023.
5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 15 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Zakat Dan Infak Pada Baitul Mal Aceh Tenggara
ABSTRAK:
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77, Pasal 104, Pasal 105, Pasal 106, Pasal 109, Pasal 115, Pasal 124, Pasal 126 dan Pasal 150 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Zakat dan Infak pada Baitul Mal Aceh Tenggara.
UU Nomor 4 Tahun 1974; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 1 Tahun 2006; UU Nomor 23 Tahun 2011; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 14 Tahun 2014; PP Nomor 18 Tahun 2016; PP Nomor 12 Tahun 2019; Permen Dagri Nomor 77 Tahun 2020; Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018.
- Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 46 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum, BAB II Perencanaan Zakat Dan Infak, BAB III Penganggaran, Pencairan Zakat Dan Infak, BAB IV Penerimaan, Penyaluran Zakat, Penyaluran Dana Bergulir Dan/Atau Pinjaman, Penghapusan Dan Pembentukan Unit Pengumpul Zakat, BAB V Penerimaan Infak, BAB VI Penyalur Infak, VII Bagi Hasil Investasi Dan Penyertaan Modal, BAB VIII Jaminan Pemberdayaan Ekonomi, Investasi Dan Penyertaan Modal, BAB IX Bonafiditas / Kriteria Investasi Dan Penyertaan Modal, BAB X Penghapusan Pinjaman, BAB XI Tata Cara Pencairan, BAB XII Pelaporan Lembaga Keuangan Syariah Dan Lembaga Keuangan Syariah Lainnya, BAB XIII Pemanfaatan Aset Infak, BAB XIV Pengadaan Barang Dan Jasa, BAB XV Pengawasan, BAB XVI Pertanggungjawaban, BAB XVII Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Februari 2023.
46
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 16 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembayaran Honorium Dan Insentif Pada Baitul Mal Aceh Tenggara
ABSTRAK:
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 87 ayat (5), Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal sebagaimana telah diubah dengan Qanun Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembayaran Honorarium dan Insentif pada Baitul Mal Aceh Tenggara;
UU Nomor 4 Tahun 1974; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 11 Tahun 2006; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 18 Tahun 2016; PP Nomor 12 Tahun 2019; Permen Dagri Nomor 77 Tahun 2020; Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018; Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 11 Tahun 2016.
- Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 11 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Februari 2023.
4
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
