Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, BD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2019 No.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penempatan Uang Daerah Milik Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Pada PT. Bank SulutGo Cabang Tutuyan Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah dalam hal terjadi kelebihan kas Bendahara Umum Daerah dapat menempatkan uang Daerah pada rekening di Bank Central/Bank Umum yang menghasilkan bunga/jasa giro dengan tingkat bunga yang berlaku; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur tentang Penempatan Uang Daerah Milik Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur pada PT. Bank SulutGo Cabang Tutuyan Tahun Anggaran 2019.
Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 29 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 39 Tahun 2007; PP No. 65 Tahun 2010; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 12 Tahun 2017; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015; PERDA No. 9 Tahun 2011; PERDA No. 6 Tahun 2018; PERBUP No. 55 Tahun 2018.
Penempatan Uang Daerah Milik Pemerintah Bolaang Mongondow Timur Pada PT. Bank SulutGo Cabang Tutuyan Tahun Anggaran 2019
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2019.
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur No. 21 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2021 Nomor 21
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
ABSTRAK:
a. bahwa untuk mewujudkan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil dan Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang berdasarkan pada asas kepastian hukum, profesionalitas, keterpaduan, delegasi, netralitas, akuntabilitas, efektif dan efisien, keterbukaan, non diskriminatif; persatuan dan kesatuan, keadilan dan kesetaraan dan kesejahteraan, maka diperlukan pedoman standar kompetensi jabatan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan peraturan bupati tentang Standar Kompetensi dan Kualifikasi Jabatan bagi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 29 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.11 Tahun 2020; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.11 Tahun 2020; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No.72 Tahun 2019; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 49 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; PERMENPAN-RB No. 34 Tahun 2011; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No.120 Tahun 2018; PERKEP-BKN No. 7 Tahun 2013; PERKEP-BKN No. 8 Tahun 2013; PERMENPAN-RB No. 38 Tahun 2017; PERDA No. 10 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDA No. 5 Tahun 2017; PERBUP No. 33 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERBUP No. 65 Tahun 2017.
Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 2021.
VII Bab, 14 Pasal (10 Halaman)
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur No. 21 Tahun 2013
Badan Layanan Umum - Kesehatan - Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Pratama
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Angka 7 Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Pratama.
UU No. 29 Tahun 2008; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 44 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016; PERMENDAGRI No. 12 Tahun 2017; PERMENKES No. 3 Tahun 2020; PERDA No. 10 Tahun 2016.
Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Pratama
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Januari 2022.
13 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 21 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2019 No.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Biaya Jaminan Persalinan Di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2019
ABSTRAK:
a. bahwa untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan persalinan ibu hamil dan nifas, serta bayi baru lahir ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten perlu menetapkan standar biaya jaminan kesehatan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur tentang Standar Biaya Jaminan Persalinan Di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2019.
Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PERMENKES No. 3 Tahun 2019; PERDA No. 6 Tahun 2018; PERBUP No. 55 Tahun 2018.
Standar Biaya Jaminan Persalinan Di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2019
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2019.
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur No. 22 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Kawasan Objek Wisata dan Retribusi Jasa Usaha Pariwisata di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
ABSTRAK:
Untuk meningkatkan sumber pendapatan asli daerah dalam sektor pariwisata perlu diatur penetapan kawasan objek wisata dan retribusi jasa usaha pariwisata.
Pasal 18 ayat 6 UUD 1945; UU Nomor 29 Tahun 2008; UU Nomor 10 Tahun 2009; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 69 Tahun 2010; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011; Permendagri Nomor 80 Tahun 2015; Perda Nomor 26 Tahun 2014.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang kawasan objek wisata dan besaran pungutan retribusi jasa usaha pariwisata untuk setiap kali masuk kawasan objek wisata.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Februari 2018.
5 Pasal (5 hlm), lampiran 2 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
