Peraturan Bupati (PERBUP) tentang STANDAR PELAYANAN TERPADU KECAMATAN BAGI USAHA MIKRO KECIL DI WILAYAH KABUPATEN PRINGSEWU
ABSTRAK:
penyelenggaraan pelayanan terpadu di kabupaten pringsewu, diperlukan adanya standar pelayanan terpadu
1. undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang besih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme
2. undang-undang nomor 48 tahun 2008 tentang pembentukan kabupaten pringsewu di provinsi lampung
3. undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik
4. undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan
5. undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah
6. undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan
7. peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2008 tentang kecamatan
8. peraturan pemerintah nomor 96 tahun 2012 tentang pelaksanaan undang-undang
9. peraturan presiden nomor 98 tahun 2014 tentang perizinan untuk usaha mikro kecil
10. peraturan menteri dalam negeri nomor 4 tahun 2010 tentang pedoman pelayanan administrasi terpadu kecamatan
11. peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi nomor 15 tahun 2014 tentang pedoman standar pelayanan
12. peraturan menteri dalam negeri nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah
13. peraturan daerah kabupaten pringsewu nomor 16 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah
14. peraturan bupati pringsewu nomor 100 tahun 2012 tentang perlimpahan sebagian kewenangan bupati kepada camat
15. peraturan bupati pringsewu nomor 46 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok, fungsi dan tata kerja kecamatan dan kelurahan
peraturan bupati ini memutuskan tentang standar pelayanan terpadu kecamatan bagi usaha pelayanan terpadu kecamatan bagi usaha mikro kecil di wilayah kabupaten pringsewu
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 April 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pringsewu Nomor 42 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK TEKNIS PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA DALAM MENGELOLA SUMBER ALAM PEKON
ABSTRAK:
melaksanakan ketentuan pasal 41 peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi nomor 23 tahun 2017 tentang pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam desa
1. undang-undang nomor 48 tahun 2008 tentang pembentukan kabupaten pringsewu di provinsi lampung
2. undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa
3. undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah
4. undang-undang nomor 13 tahun 2016 tentang paten
5. peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2005 tentang ahli teknologi kekayaan intelektual serta hasil kegiatan dan penelitian dan pengembangan oleh perguruan tinggi dan lembaga penelitian dan pengembangan
6. peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa
7. peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara
8. peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2017 tentang inovasi daerah
9. peraturan menteri dalam negeri nomor 20 tahun 2010 tentang pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan teknologi tepat guna
10. peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi nomor 27 tahun 2016 tentang pedoman umum dalam rangka penyaluran bantuan pemerintah di kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi
11. peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi nomor 23 tahun 2017 tentang pengembangan dan penetapan teknologi tepat guna dalam mengelolaan sumber daya alam desa
12. keputusan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi republik indonesia nomor 48 tahun 2018 tentang pedoman umum program inovasi desa
13. peraturan menteri pringsewu nomor 20 tahun 2015 tentang pedoman pengelolaan keuangan pekon
peraturan bupati ini memutuskan tentang petunjuk teknis pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam mengelola sumber daya alam pekon
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Agustus 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pringsewu Nomor 4 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 34 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER, KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU
ABSTRAK:
terbitnya surat menteri dalam negeri nomor 188.31/780B/SJ tanggal 2 november 2017 perihal penjelasan terhadap implementasi substansi peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2017 tentang hak keuangan dan administrasi pimpinan dan anggota DPRD serta peraturan menteri dalam negeri nomor 62 tahun 2017 tentang pengelompokan kemampuan keuangan daerah serta pelaksanaan dan pertanggungjawaban dana operasional dipandang perlu untuk menyesuaikan kembali pengelompokan kemampuan keuangan daerah
1. undang-undang nomor 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional
2. undang-undang nomor 48 tahun 2008 tentang pembentukan kabupaten pringsewu di provinsi lampung
3. undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan
4. undang-undang nomor 24 tahun 2011 tentang badan penyelenggaraan jaminan sosial
5. undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah
6. peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2004 tentang kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah
7. peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah
8. peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang padoman pengelolaan keuangan daerah
9. peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2017 tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah
10. peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah
11. peraturan menteri dalam negeri nomor 21 tahun 2017 tentang pengelompokan kemampuan keuangan daerah, pengangguran dan pertanggungjawaban penggunaan belanja penunjang operasional pimpinan dewan perwakilan rakyat daerah
12. peraturan daerah nomor 5 tahun 2017 tentang kedudukan protokoler, keuangan dan administartif pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten pringsewu
13. peraturan bupati nomor 34 tahun 2017 tentang petunjuk pelaksanaan peraturan daerah
peraturan bupati ini memutuskan tentang perubahan atas peraturan bupati nomor 34 tahun 2017 tentang petunjuk pelaksanaan peraturan daerah nomor 5 tahun 2017 tentang kedudukan protokoler, keuangan dan administatif pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Januari 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pringsewu Nomor 2 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PEMBAYARAN MELALUI UANG PERSEDIAAN, GANTI UANG PERSEDIAAN, TAMBAH UANG PERSEDIAAN DAN MEKANISME LANGSUNG
ABSTRAK:
peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah serta sebagai pelaksanaan intruksi presiden nomor 10 tahun 2016 tentang aksi pencagahan dan pemberantasan korupsi tahun 2016 dan surat edaran menteri dalam negeri nomot 910/1866/SJ tanggal 17 april 2017 tentang implementasi transaksi non tunai pada pemerintah daerah
1. undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme
2. undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara
3. undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara
4. undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara
5. undang-undang nomor 48 tahun 2008 tentang pembentukan kabupaten pringsewu di provinsi lampung
6. undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan
7. undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah
8. undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan
9. peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah
10. peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah
11. peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2015 tentang perangkat daerah
12. peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah
13. peraturan menteri dalam negeri nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah
14. peraturan direktur jenderal perbendaharaan nomor PER-66/PB/2005 tentang mekanisme pelaksanaan pembayaran atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara
15. peraturan daerah kabupaten pringsewu nomor 07 tahun 2010 tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah
16. peraturan daerah kabupaten pringsewu nomor 16 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten pringsewu
peraturan bupati ini memutuskan tentang tata cara pembayaran melalui uang persediaan, ganti uang persediaan, tambah uang persediaan dan mekanisme langsung
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pringsewu Nomor 41 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PRINGSEWU NOMOR 53 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018
ABSTRAK:
peraturan bupati pringsewu nomor 53 tahun 2017 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2018 sebagimana telah diubah dengan peraturan bupati pringsewu nomor 14 tahun 2018 telah diundangkan dan telah efektif dilaksanakan
1. undang-undang nomor 12 tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan
2. undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi,kolusi dan nepotisme
3. undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara
4. undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional
5. undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara
6. undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional
8. undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimabngan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah
9. undang-undang nomor 48 tahun 2008 tentang pembentukan kabupaten pringsewu di provinsi lampung
10. undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah
11. undang-unadang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah
12. undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintah
13. peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2000 tentang kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah
14. peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2004 tentang kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota dwan perwakilan rakyat daerah
15. peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan badan layanan umum
16. peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2005 tentang dana perimbangan
17. peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2005 tentang sistem informasi keuangan daerah
18. peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah
19. peraturan pemerintah nomor 65 tahun 2005 tentang pedoman penyusunan dan penerapan standar pelayanan
20. peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah
21. peraturan pemerintah nomor 3 tahun 2007 tentang laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah
22. peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2007 tentang pengelolaan uang negara/daerah
23. peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2008 tentang pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana
24. peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan
25. peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2009 tentang bantuan keuangan kepada pertai politik
26. peraturan pemerintah nomor 69 tahun 2010 tentang tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak daerah dan reribusi daerah
27. peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan
28. peraturan pemerintah nomor 30 tahun 2011 tentang pinjaman daerah
29. peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2012 tentang hibah daerah
30. peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara/daerah
31. peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah
32. peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2017 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah
33. peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2017 tentang hak keuangan dan administrasi pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah
34. peraturan presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintahan
35. peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah
36. peraturan menteri dalam negeri nomor 61 tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah
37. peraturan menteri dalam negeri nomor 32 tahun 2011 tentang pedomanb pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah
38. peraturan menteri dalam negeri nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah
39. peraturan menteri dalam negeri nomor 33 tahun 2017 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2018
40. peraturan menteri dalam negeri nomor 62 tahun 2017 tentang pengelompokan kemampuan keuangan daerah serta pelaksanaan dan pertanggungjawaban dana operasional
41. peraturan daerah kabupaten pringsewu nomor 07 tahun 2010 tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah
42. peraturan daerah kabupaten pringsewu nomor 16 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten pringsewu
43. peraturan daerah kabupaten pringsewu nomor 05 tahun 2017 tentang kedudukan protokoler, hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten pringsewu
44. peraturan bupati pringsewu nomor 53 tahun 2017 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2018
45. peraturan bupati pringsewu nomor 54 tahun 2017 tentang pedoman pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2018
peraturan bupati ini memutuskan tentang perubahan kedua atas peraturan bupati pringsewu nomor 53 tahun 2017 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2018
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Agustus 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pringsewu Nomor 43 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGRAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGRAN 2017
ABSTRAK:
melaksanakan ketentuan pasal 8 peraturan daerah kabupaten pringsewu nomor... tahun 2018 tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2017, perlu ditetapkan peraturan bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2017
1. undang-undang nomor 12 tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan
2. undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme
3. undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional
4. undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara
5. undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara
6. undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa
7. undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggunjawab keuangan negara
8. undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional
9. undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah
10. undang-undang nomor 48 tahun 2008 tentang pembentukan kabupaten pringsewu di provinsi lampung
11. undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah
12. undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan
13. undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah
14. undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan
15. peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2000 tentang kedudukan keuangan kepalaa daerah dan wakil kepala daerah
16. peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2004 tentang kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota DPRD
17. peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan badan layanan umum
18. peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2005 tentang dana perimabangan
19. peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2005 tentang sistem informasi keuangan daerah
20. peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah
21. peraturan pemerintah nomor 65 tahun 2005 tentang pedoman penyusunan dan penerapan standar pelayanan minimal
22. peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2017 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah
23. peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah
24. peraturan pemerintah nomor 3 tahun 2017 tentang laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah
25. peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2008 tentang pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana
26. peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan
27. peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2009 tentang bantuan keuangan kepada partai politik
28. peraturan pemerintah nomor 69 tahun 2010 tentang tata cara pemberian dan pemanfaatan insntif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah
29. peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang satndar akuntansi pemerintahan
30. peraturan pemerintah nomor 30 tahun 2011 tentang pinjaman daerah
31. peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2012 tentang hibah daerah
32. peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara/daerah
33. peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2017 tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat indonesia
34. peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah
35. peraturan menteri dalam negeri nomor 32 tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah
36. peraturan menteri dalam negeri nomor 64 tahun 2013 tentang penerapan satandar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada pemerintah daerah
37. peraturan menteri dalam negeri nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah
38. peraturan menteri dalam negeri nomor 31 tahun 2016 tentang pedoman penyusunan anggaran pendaptan dan belanja daerah tahun anggaran 2017
39. peraturan menteri dalam negeri nomor 11 tahun 2017 tentang pedoman evaluasi rancangan peraturan daerah
40. peraturan daerah kabupaten pringsewu nomor 07 tahun 2010 tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah
41. peraturan daerah kabupaten pringsewu nomor 16 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten pringsewu
42. peraturan daerah kabupaten pringsewu nomor 39 tahun 2017 tentang anggaran pendpatan dan belanja daerah tahun anggaran 2017
43. peraturan daerah kabupaten pringsewu nomor 10 tahun 2017 tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2017
44. peraturan daerah kabupaten pringsewu nomor... tahun 2018 tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2017
peraturan bupati ini memutuskan tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2017
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Agustus 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pringsewu Nomor 26 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang JADWAL RETENSI ARSIP SEKTOR PEREKONOMIAN URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU
ABSTRAK:
terbitnya surat kepala arsip nasional republik indonesia nomor B PK.02.09/63/2017, tanggal 13 november 2017 tentang persetujuan jadwal retensi arsip (JRA) fasilitatif fungsi keuangan, kepegawaian dan aparatur sipil negara serta substantif pemerintah daerah kabupaten pringsewu perlu menetapkan JRA sektor perekonomian urusan perencanaan pembangunan
1. undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah
2. undang-undang nomor 48 tahun 2008 tentang pmbentukan kabupaten pringsewu di provinsi lampung
3. undang-undang nomor 43 tahun 2007 tentang perpustakaan
4. undang-undang nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan
5. undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan
6. undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah
7. undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan
8. peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2012 tentang pelaksanaan undang-undang
9. peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah
10. peraturan menteri dalam negeri nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah
11. peraturan daerah kabupaten pringsewu nomor 16 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten pringsewu
12. peraturan bupati kabupaten nomor 43 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok fungsi dan tata kerja dinas-dinas pemerintah daerah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 April 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pringsewu Nomor 19 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGELOLAAB DATA KEPEGAWAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERBASIS INFORMASI TEKNOLOGI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU
ABSTRAK:
melaksanakan ketentuan pasal 226 ayat 4 peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil yang menyetakan pejabat pembina kepegawaian wajib memutakhirkan data dan infomasi dalam sistem informasi manajemen karier instansi
1. undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik
2. undang-undang nomor 48 tahun 2008 tentang pembentukan kabupaten pringsewu di provinsi lampung
3. undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan
4. undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara
5. undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah
6. peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil
7. instruksi presiden nomor 3 tahun 2003 tentang kebijakan dan stategi nasional pengembangan e-government
8. peraturan menteri dalam negeri nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah
9. peraturan kepala badan kepegawaian negara nomor 11 tahun 2011 tentang pedoman pengembangan database pegawai negeri sipil
10. keputusan menteri pendidikan nasional negara nomor 107/U/2001 tentang penyelenggaraan program pendidikan tinggi jarak jauh
11. peraturan daerah kabupaten pringsewu nomor 16 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten pringsewu
12. peraturan bupati pringsewu nomor 44 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi dan tata badan-badan pemerintahan daerah
peraturan bupati ini memutuskan tentang pengelolaan data kepegawaian pegawai negeri sipil berbasis informasi teknologi di lingkungan pemerintah kabupaten pringsewu
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 April 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pringsewu Nomor 21 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang JADWAL RETENSI ARSIP SEKTOR PEREKONOMIAN URUSAN PERHUBUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU
ABSTRAK:
terbitnya surat kepala arsip nasional republik indonesia nomor B-PK.02.09/63/2017, tanggal 13 november 2017 tentang persetujuan jadwal retensi arsip (JRA) fasilitatif fungsi keuangan, kepegawaian dan aparatur sipil negara serta substantif pemerintah daerah kabupeten pringsewu perlu menetapkan JRA sektor perekonomian urusan perhubungan
1. undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah
2. undang-undang nomor 48 tahun 2008 tentang pembentukan kabupaten pringsewu di provinsi lampung
3. undang-undang nomor 43 tahun 2007 tentang perpustakaan
4. undang-undang nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan
5. undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan
6. undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah
7. undnag-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan
8. peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2012 tentang pelaksanaan undang-undang'
9. peraturan menteri dalam negeri nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah
10. peraturan daerah kabupaten pringsewu nomor 16 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah
11. peraturan bupati kabupaten pringsewu nomor 43 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok fungsi dan tata kerja dinas-dinas pemerintah daerah
peraturan bupati ini memutuskan tentang jadwal retensi arsip sektor perekonomian urusan perhubungan pemerintah kabupaten pringsewu
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 April 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pringsewu Nomor 3 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 53 TAHUN 2015 TENTANG PIAGAM AUDIT INTERNAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN PRINGSEWU
ABSTRAK:
peraturan bupati wajib mengikuti dinamika perubahan peraturan perundang-undangan agar tetap dapat efektif dan efisiensi terhadap pencapaian tujuan pemerintahan
1. undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme
2. undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara
3. undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara
4. undang-undang nomor 15 tahun 2006 tentang badan pemeriksa keuangan
5. undang-undang nomor 48 tahun 2008 tentang pembentukan kabupaten pringsewu di provinsi lampung
6. undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan
7. undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah
8. peraturan pemerintah nomor 79 tahun 2005 tentang pedoman pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah
9. peraturan pemerintah nomor 79 tahun 2005 tentang pedoman pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah
10. peraturan daerah kabupaten pringsewu nomor 07 tahun 2010 tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah
peraturan bupati ini memutuskan tentang perubahan atas peraturan bupati kabupaten pringsewu nomor 53 tahun 2015 tentang piagam audit internal di lingkungan pemerintah kabupaten pringsewu
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Januari 2018.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat